#Debat publik Pilkada 2024

[madurapost]

KPU Pamekasan Gelar Debat Publik Pertama Paslon Pilkada 2024

PAMEKASAN, MaduraPost – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan menggelar debat publik terbuka pertama bagi pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka Pilkada serentak 2024. Debat ini berlangsung di Hotel Azana Style Pamekasan pada Minggu (20/10/2024) malam dengan tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Memajukan Kabupaten Pamekasan.” Ketua KPU Pamekasan,…

[hargo-news]

KPU Kota Gorontalo Gelar Rakor Metode Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik

Hargo.co.id, GORONTALO – KPU Kota Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Metode Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo Tahun 2024 pada Selasa (8/10/2024). Rakor yang berlangsung di RM Meranti, Bonebolango ini dihadiri oleh Liaison Officer (LO) masing-masing pasangan calon serta Bawaslu Kota Gorontalo. Hadir pula pihak kepolisian,…

[intijatim2022]

Debat ke-2 Pilkada Magetan 2024, Paslon HEBAT Unjuk Gigi dengan Program Unggulannya

MAGETAN | INTIJATIM.ID – Debat publik kedua Pilkada Magetan 2024 dengan tema “Pilkada Magetan 2024 Menuju Publik Yang Prima Demi Kesejahteraan Masyarakat” berlangsung sengit, bertempat di aula Gedung PGRI, pada Kamis (31/10/2024). Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan dari nomor urut 2, Hergunadi-Basuki Terbaik (HEBAT) tampil apik dengan membawa program unggulan mereka yaitu “Stabilitas…

[mediapromoter]

KPU Gelar Debat Publik Perdana Pilkada Lampung Selatan 2024, Angkat Tema Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Lampung Selatan, Mediapromoter.id –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada debat publik perdana calon bupati dan wakil bupati pemilihan kepala daerah (Pilakda) Lampung Selatan tahun 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan, Ansurasta Razak, saat membuka Debat Publik Perdana Pilkada Lampung Selatan Tahun 2024, di…

[sharekebaikan]

Listrik Belum Merata Bukti Abainya Negara

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang harus  dipenuhi oleh negara. Namun di Provinsi Jawa Barat, terdapat 22.000 kepala keluarga (KK) yang belum mendapatkan aliran listrik (beritasatu.com, 23 November 2024). Hal itu terungkap saat debat Pilkada Jabar 2024 yang digelar pada Sabtu, 23 November 2024.

Fakta lainnya, hingga triwulan I tahun 2024, masih ada 112 desa/kelurahan yang belum teraliri listrik, ungkap Bapak Zisman P. Futajul, Direktur Jenderal Departemen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diketahui pada akhir tahun 2023, terdapat 140 desa atau kelurahan yang kesemuanya berada di Papua belum memiliki akses ke listrik. Adanya wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan akses listrik di era digital saat ini merupakan hal yang wajib dipertanyakan. Bagaimana mungkin negeri ini masih menghadapi masalah klasik, yaitu pemerataan fasilitas dan layanan publik di daerah pelosok atau terpencil, pada era yang sudah serba digital? Hal ini tidak lain disebabkan oleh liberalisasi layanan publik menjadi layanan yang berbayar atau bukan gratis, termasuk dalam hal energi listrik.

Liberalisasi ditandai dengan banyaknya pihak swasta yang memiliki kendali besar atas kebutuhan dasar masyarakat. Sejak tahun 2000-an, liberalisasi sektor energi listrik mulai dilakukan. Pada tahun 1990-an, banyak produsen listrik independen (IPP) berdiri melalui perjanjian jual beli listrik, juga dikenal sebagai PPA. IPP mengelola pembangkit listrik dengan menjual sebagian atau seluruh produksinya ke PLN. Pada akhirnya, skema kerja sama ini memaksa PLN, BUMN milik negara, untuk membeli listrik dari IPP dengan harga berlipat.

Nilai tenaga listrik yang dibeli PLN dari IPP terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan listrik. Nilainya mencapai Rp60 triliun pada 2016 hingga Rp104 triliun pada 2021, dan terus mengalami peningkatan. Kehadiran IPP dianggap membantu negara karena untuk membangun sebuah pembangkit listrik memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu pembangunan yang lama. Oleh karenanya, menggandeng pihak luar menjadi dalih pembenaran.

Kebijakan ini makin dilegitimasi dengan terbitnya UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan UU ini, pemerintah menggandeng swasta untuk membuat pembangkit listrik dalam mempercepat pemerataan listrik di seluruh wilayah Indonesia. UU ini menyatakan bahwa meskipun penyediaan listrik dilakukan oleh negara, tetapi perusahaan swasta atau asing masih dapat berperan sebagai penyedia energi listrik.

Mengingat biaya yang sangat besar untuk membangun pembangkit listrik, IPP pasti menginginkan keuntungan sebagai imbal baliknya. Layaknya perusahaan swasta pada umumnya, berbisnis di bidang energi, salah satu kebutuhan dasar masyarakat, haruslah mendatangkan keuntungan besar bagi mereka. Hingga saat ini, IPP hanya ingin berinvestasi dengan membangun pembangkit listrik di daerah yang menjadi pusat pasokan listrik, seperti Sumatra dan Jawa. Sangat wajar jika daerah pelosok seperti Papua dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan pembangkit listrik dari segi infrastruktur dan ekonomi. Investor tidak tertarik membangun pembangkit listrik di daerah pelosok atau terpencil.

Penerbitan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan bagi investor swasta dalam maupun luar negeri di bidang energi listrik. Akibatnya, keran liberalisasi listrik makin menguat. Meskipun UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan digantikan dengan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja, namun isi Perppu ini tidaklah jauh berbeda dengan UU yang menuai kontroversi itu.

Apalagi setelah adanya skema power wheeling yang menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Power wheeling merupakan mekanisme transfer energi listrik dari pembangkit swasta ke fasilitas operasi milik negara atau PLN dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi PLN. Bahkan, skema ini dapat membangun mekanisme Multi Buyer Multi Seller (MBMS) yang memungkinkan pihak swasta dan negara menjual energi listrik langsung ke konsumen akhir di pasar terbuka. Skema ini menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan karena dianggap hanya mementingkan bisnis swasta semata sehingga pemerintah mencabutnya.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kapitalisasi energi listrik sangat jelas terjadi. Masyarakat di daerah pelosok mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan listrik. Hal ini terjadi karena dua hal. Pertama, listrik tidak diberikan secara gratis. Untuk mendapatkan pelayanan listrik, masyarakat harus mengeluarkan uang, dan harganya tidaklah murah.

Negara harus memahami betapa beratnya beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat saat ini. Rakyat bertanggung jawab atas semua kebutuhan pokok mereka, termasuk sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan tarif listrik, pajak, dan lainnya.

Namun di sistem kapitalisme saat ini, negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Negara membuat dan mengatur regulasi pro kapitalis, sedangkan rakyat dibiarkan menanggung sendiri beban hidupnya. Tidak peduli betapa sulitnya rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, negara hanya membuat regulasi yang mencekik rakyat.

Kedua, swasta diberi kebebasan sebebas bebasnya untuk memutuskan apakah mereka akan berinvestasi atau mengelola bidang listrik. Akibatnya, PLN sebagai BUMN milik negara harus memikul tanggung jawab berkali lipat lebih besar untuk mengelola dan mendistribusikan listrik kepada masyarakat. Hal ini karena PLN harus melakukan pembelian bahan baku atau tenaga listrik yang mahal dari swasta dan kemudian mengirimkannya ke daerah terpencil dengan segala keterbatasan infrastrukturnya. Sementara itu, negara tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun infrastruktur publik yang memudahkan akses jalan atau membangun jaringan listrik di daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit, seperti Papua dan daerah pelosok lainnya. Inilah wujud kelalaian dan lepasnya tanggung jawab negara untuk melayani rakyat.

Dalam aturan Islam, penguasa dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk melayani rakyat. Bentuk pelayanannya meliputi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara murah dan mudah, atau bahkan gratis. Sedangkan listrik merupakan sumber energi milik umum yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan wajib dikelola oleh negara. Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.”(HR Abu Dawud dan Ahmad). Listrik menghasilkan aliran energi panas (api) sehingga termasuk dalam kategori “api” yang disebutkan dalam hadis tersebut.

Selain itu, sumber pembangkit listrik, seperti batu bara dan berbagai barang tambang lainnya juga termasuk dalam kategori  harta milik umum. Maka dari itu, pengelolaannya pun tidak boleh diserahkan kepada individu, perusahaan swasta, atau bahkan negara asing. Ini karena barang tambang seperti batu bara jumlahnya sangatlah banyak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Negara adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber energi listrik tersebut, memproduksi, dan mendistribusikannya kepada rakyat.

Saat aturan Islam kaffah diterapkan dalam sebuah negara, negara Khilafah akan mengambil beberapa kebijakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat, antara lain: (1) membangun sarana dan fasilitas pembangkit listrik yang memadai; (2) mengeksplorasi bahan bakar listrik secara mandiri; (3) mendistribusikan pasokan listrik murah kepada rakyat; dan (4) mengambil keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk barang tambang, untuk memenuhi kebutuhan rakyat lainnya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, pakaian, dan rumah.

Negara dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik dan amanah jika pengelolaan sumber daya listrik didasarkan pada syariat Islam secara kaffah. Selain itu, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan listrik mereka untuk keperluan sehari-hari. Mengingat potensi keberlimpahan sumber daya tambang yang sangat berharga di negara-negara muslim, akses dan layanannya dapat diakses di seluruh negeri dengan biaya yang relatif murah, atau bahkan gratis.

[apakabarco]

Debat Publik Ketiga Pilkada Samarinda Hari Ini Tayang, Yustiani Ajak Masyarakat Untuk Menonton

APAKABAR.CO — SAMARINDA – Debat Publik pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Samarinda akan dilaksanakan kembali pada hari Kamis (21/11/2024). Debat yang digelar di Grand Studio Metro TV, Jakarta, akan mengangkat tema “Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Konektivitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan.” “Tema ini memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk menyampaikan…

[lampung7com]

GM PLN UID Lampung Terjun Langsung ke Pesisir Barat, Pastikan Pasokan Listrik Andal untuk Debat Publik Kedua Pilkada

PESISIR BARAT – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada Lampung 2024. Sebagai BUMN Penyedia listrik, PLN secara proaktif mewujudkan komitmennya dalam menjaga kelancaran berbagai kegiatan selama debat publik Pilkada, yang menjadi isu utama saat ini di masyarakat. General Manager PLN Unit…

[lensapacitan]

Ini daftar Panelis dan Tema Debat Bupati dan Wakil Bupati Pacitan

Pacitan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar debat publik pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Pacitan di Gedung Gasibu Swadaya, Sabtu (16/11/2024). Acara ini merupakan salah satu tahapan penting dalam Pilkada 2024, yang bertujuan memberikan ruang bagi masing-masing paslon untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Debat ini…

[ingatlah]

KPU Sumbar Finalisasi Persiapan Debat Perdana Pilkada 2024

INGATLAH.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) finalisasi persiapan debat publik perdana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2024, pada Selasa (12/11/2024). Debat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 13 November 2024, di Hotel Mercure, Padang, dan akan disiarkan secara langsung melalui kanal TVRI. Ketua KPU Sumbar, Surya…

[madurapost]

KPU Sumenep Gelar Debat Publik Terakhir Pilkada 2024, Tema Ini Jadi Tolak Ukur Masyarakat Nilai Paslon

SUMENEP, MaduraPost – Seminggu menjelang Pilkada serentak 2024, KPU Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali mengadakan debat publik terakhir yang berlangsung di Aula UNIBA Madura. Debat sesi ketiga ini mengangkat tema “Harmonisasi Pembangunan dari Pusat hingga Daerah serta Penguatan Nilai Kebijaksanaan dan Wawasan Kebangsaan.” Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat…

[hargo-news]

Pasca Debat Publik, Ini Harapan Burhanudin-Rivendy Kepada Rakyat Boalemo

Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo, resmi menggelar debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Kamis (07/11) kemarin. Debat publik ini dihadir langsung oleh lima pasangan calon kontestan, yang berlangsung meriah dengan pemaparan visi misi dan program kerja masing-masing kontestan. Seusai debat publik, calon Bupati dari nomor urut 5…

[mediapromoter]

Nanang-Antoni dan Egi-Syaiful Adu Gagasan di Debat Publik Kedua Pilkada 2024

Lampung Selatan, Mediapromoter.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Debat Publik Kedua bagi pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Debat kedua yang mengusung tema “Pelayanan Masyarakat dan Isu-isu Permasalahan Daerah”, berlangung di Hotel Radin Inten Syariah, Kecamatan Natar, Jumat malam…

[kabarbritam1toto]

Sekjen Hasto: Kepemimpinan Risma-Gus Hans lebih berakar pada prestasi

Terhadap keberhasilan dalam mengubah kota yang hijau, memberikan atmosfer bagi kehidupan dan keberpihakan bagi warganya

Bondowoso (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pada debat publik Pemilihan Gubernur Jawa Timur terakhir membuktikan kualitas kepemimpinan pasangan calon gubernur nomor urut 3 Tri Rismaharini - Gus Hans yang asli dan berakar pada prestasi.

"Pasca debat tadi malam, Bu Risma menampilkan kepemimpinan yang genuine, kepemimpinan yang berakar pada prestasi, maka Bu Risma merupakan satu-satunya wali kota yang diberi kesempatan mendapatkan penghargaan terbaik dan berbicara di PBB. Itu merupakan kualitas kepemimpinan dari Bu Risma," katanya dalam keterangannya saat safari politik di Bondowoso , Senin.

Hasto mengemukakan bahwa calon gubernur Risma pernah menjadi wali kota Surabaya selama dua periode, dan Surabaya menjadi monumen keberhasilan yang begitu hidup, serta menjadi sumber rujukan bagi seluruh kepala daerah di Indonesia, bahkan dunia.

"Terhadap keberhasilan dalam mengubah kota yang hijau, memberikan atmosfer bagi kehidupan dan keberpihakan bagi warganya," katanya.

Dengan melihat prestasi calon gubernur Risma, Hasto yakin dan percaya bahwa dipadukan dengan calon wakil gubernur Gus Hans akan membawa kemenangan bagi Jawa Timur.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan juga memberikan arahan kepada ratusan kader di Bondowoso dan Situbondo dan konsolidasi pemenangan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Timur.

Hasto hadir didampingi Politikus Muda PDIP Aryo Seno Bagaskoro, jajaran DPD PDIP Jatim dipimpin Wakil Ketua Deni Wicaksono dan Sekretaris Sri Untari. Tampak hadir Anggota DPR dari dapil tersebut yakni Sonny T.Paramita. Calon gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini juga hadir dengan Calon Bupati-Wakil bupati Bondowoso Bambang Soekwanto dan Gus Moh. Baqir.

[topikberitaco]

Debat Publik Perdana, Polres Muba Siagakan Ratusan Personil TNI Polri

MUBA,TOPIKBERITA.CO – Polres Musi Banyuasin Mengerahkan 300 Personil Polri Untuk Pengamanan debat publik putaran satu Pilkada 2024. Jumlah Personil Juga ditambah dengan TNI, Sat Pol PP, Dishub, Damkar, PLN, dan Dinkes Kab. Muba. Diketahui, Pelaksanaan debat publik pertama ini dilaksanakan di gedung dharma wanita Di Jalan Perintis kemerdekaan Kec. Sekayu. Kamis, (31/10/24). Kapolres Musi Banyuasin…

[lampung7com]

KPU Lampung Selatan Gelar Debat Publik Ketiga Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pilkada 2024

LAMSEL, Kalianda– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan menggelar debat publik ketiga untuk pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Debat ini merupakan debat terkahir dari rangkaian tiga debat yang dilaksanakan. Debat terakhir yang mengusung tema Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah serta Memperkokoh Negara…