#Data Non-ASN

[kantorberita]

BKD Bengkulu Selaraskan Data Non-ASN untuk Pengangkatan PPPK, Honorer Dihapus Bertahap

BKD Bengkulu Selaraskan Data Non-ASN untuk Pengangkatan PPPK, Honorer Dihapus Bertahap KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Pola Provinsi Bengkulu pada Senin, (3/2/25), Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memvalidasi data tenaga Non-ASN yang telah…

[swiftproxy]

How Proxy Servers Help in Analyzing Competitor Strategies

In a globalized business environment, keeping abreast of competitors' dynamics is a core capability for a company to survive. However, with the upgrading of anti-crawler technology, tightening of privacy regulations (such as the Global Data Privacy Agreement 2024), and regional content blocking, traditional monitoring methods have become seriously ineffective. In 2025, proxy servers will become a "strategic tool" for corporate competitive intelligence systems due to their anonymity, geographic simulation capabilities, and anti-blocking technology. This article combines cutting-edge technical solutions with real cases to analyze how proxy servers enable dynamic analysis of opponents.

Core application scenarios and technical solutions

1. Price monitoring: A global pricing strategy perspective

Technical requirements:

Break through the regional blockade of e-commerce platforms (such as Amazon sub-stations, Lazada regional pricing)

Avoid IP blocking caused by high-frequency access

Capture dynamic price data (flash sales, member-exclusive prices, etc.)

Solutions:

Residential proxy rotation pool: Through real household IPs in Southeast Asia, Europe and other places, 500+ addresses are rotated every hour to simulate natural user browsing behavior.

AI dynamic speed adjustment: Automatically adjust the request frequency according to the anti-crawling rules of the target website (such as Target.com’s flow limit of 3 times per second).

Data cleaning engine: Eliminate the "false price traps" launched by the platform (such as discount prices only displayed to new users).

2. Advertising strategy analysis: decoding localized marketing ‌

Technical requirements ‌:

Capture regional targeted ads (Google/Facebook personalized delivery)

Analyze competitor SEM keyword layout

Monitor the advertising material updates of short video platforms (TikTok/Instagram Reels)

Solutions ‌:

‌Mobile 4G proxy cluster‌: Simulate real mobile devices in the target country (such as India's Jio operator and Japan's Docomo network) to trigger precise advertising push.

‌Headless browser + proxy binding‌: Through tools such as Puppeteer-extra, assign independent proxy IP to each browser instance and batch capture advertising landing pages.

‌Multi-language OCR recognition‌: Automatically parse advertising copy in non-common languages ​​such as Arabic and Thai.

3. Product iteration and supply chain tracking ‌‌

Technical requirements‌:

Monitor new product information hidden on competitor official websites/APIs

Catch supplier bidding platform data (such as Alibaba International Station)

Analyze app store version update logs ‌Solution‌:

‌ASN proxy directional penetration‌: Reduce the API interface access risk control level through the IP of the autonomous system (ASN) where the competitor server is located (such as AWS West Coast node).

‌Deep crawler + proxy tunnel‌: Recursively crawl the competitor support page and GitHub repository, and achieve complete anonymization in combination with Tor proxy.

‌APK decompilation proxy‌: Download the Middle East limited edition App through the Egyptian mobile proxy and parse the unreleased functional modules in the code.

2025 proxy Technology Upgrade

‌Compliance Data Flow Architecture

User request → Swiss residential proxy (anonymity layer) → Singapore data center proxy (mass-desensitizing layer) → target website Log retention: zero-log policy + EU GDPR compliance audit channel

Tool recommendation and cost optimization

Conclusion: Reshaping the rules of the game for competitive intelligence

In the commercial battlefield of 2025, proxy servers have been upgraded from "data pipelines" to "intelligent attack and defense platforms." If companies can integrate proxy technology, AI analysis, and compliance frameworks, they can not only see through the dynamics of their opponents, but also proactively set up competitive barriers. In the future, the battlefield of proxy servers will extend to edge computing nodes and decentralized networks, further subverting the traditional intelligence warfare model.

[disperindagkopdanukm]

Mewakili Penjabat Bupati Simeulue, Pj Sekretaris Daerah Simeulue, Dodi Juliardi Bas, S.STP., M.M., menghadiri rapat dengan agenda penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN. Rapat ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, yang dihadiri oleh gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku, yaitu bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau tenaga honorer.

"Kita benahi yang sudah ada, tenaga yang sudah ada. Jangan ditambah terus lalu yang lama dibiarkan saja. Nanti akan menjadi masalah," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa penataan ini seharusnya sudah selesai pada Desember 2024. Namun, pada kenyataannya, tidak semua pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan penataan tersebut tepat waktu.

"Dalam penataannya, harus ada pertimbangan untuk menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, dan sesuai dengan regulasi yang ada," jelas Rini.

Menteri PANRB juga menerangkan bahwa tujuan penataan ini adalah untuk memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN. Pemerintah akan melakukan pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN yang dapat diusulkan menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Adapun pendaftaran PPPK tahap 2 kembali diperpanjang hingga 15 Januari 2025. Penyesuaian jadwal seleksi ini berlaku bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kita buka periode 2, memberikan ruang seluas mungkin bagi pegawai non-ASN untuk mengikuti seleksi calon PPPK. Periode 1 sudah menerima pengumuman kelulusannya," ungkap Rini.

Rapat ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memastikan sinergi perencanaan, penganggaran, dan mekanisme perekrutan tenaga Non-ASN pada setiap daerah di Indonesia dapat berjalan tepat waktu.

Turut hadir dalam rapat ini Kepala BKPSDM Simeulue, Jaswir, S.Pd., M.Pd.; Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Shafwan, S.T.; serta Kabag Prokopim, Romaidon Darma, S.E., M.Si., Ak., CA.

#indonesia #simeulue #global #peace #justice

[buletinnews]

Menteri PANRB Minta PPK Instansi Pemerintah Maksimalkan Penataan Tenaga Non-ASN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini Jakarta, BuletinNews.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah tenaga non-ASN yang terdaftar di pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaan…

[hargo-news]

Seleksi Penerimaan PPPK Non ASN Dilingkungan Pemprov Dibuka, Ini Jadwalnya

Hargo.co.id, GORONTALO – Jelang akhir tahun 20204, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Badan Kepegawaian Daerah resmi mengumumkan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Tenaga Non-Asn yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Berdasarkan pengumuman Nomor 800.1.2.2/BKD/2830/XII/2024, terdapat empat jenis jabatan untuk alokasi…

[kanimmamuju]

Tutup Kegiatan Pekan Ini, Imigrasi Mamuju Gelar Apel Sore

Mamuju – Tutup kegiatan pada pekan ini, Jajaran ASN dan PPNPN Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju melaksanakan apel sore yang dilaksanakan di halaman Kantor, Jumat (17/05).

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Kanim Mamuju, Andi Zulpikar Rasdin menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kinerja selama melaksanakan kegiatan pada pekan ini.

Kakanim juga berpesan untuk mempersiapkan kegiatan pada minggu depan terkait kegiatan upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional serta Kanim Mamuju akan menerima kunjungan dari Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAM. Tidak lupa juga Kakanim mengingatkan untuk melakukan pengisian data dukung WBK pada Aplikasi E-RB.

“Agar seluruh jajaran tetap memperhatikan data dukung yang akan diunggah pada periode B06. Dimohon untuk terus semangat dan tetap memenuhi semua kelengkapan data dukung agar tidak ada yang terlewatkan” Tutup Kakanim.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju dalam kegiatan ini.

"Sehingga melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terus meningkatkan semangat dan kedisiplinan seluruh pegawai serta terus memberikan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat yang berada di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sulbar," tutup Pamuji.

[baliportalnews]

Pj Bupati Lihadnyana Akan Jadikan Buleleng Command Center Percontohan Pola Kerja Kolaboratif

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana akan menjadikan Buleleng Command Center (BCC) sebagai gedung atau kantor dengan pola kerja kolaboratif. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau sekaligus menandatangani prasasti peresmian Gedung BCC yang juga sebagai kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti), Jumat (26/1/2024). Lihadnyana menjelaskan dirinya menginginkan gedung BCC ini sebagai percontohan gedung atau kantor yang menerapkan pola kerja kolaboratif. Ia akan fokus untuk mewujudkan pola tersebut di Gedung BCC. Oleh karena itu, guna mewujudkan pola kerja kolaboratif, tata kerja ataupun tata ruangan harus diatur sedemikian rupa. “Dengan pola kerja kolaboratif, ada efisiensi dan efektivitas yang terjadi. Ini juga telah diatur dengan PermenpanRB terkait pola kerja kolaboratif,” jelasnya. BCC juga diharapkan menjadi pusat satu data Buleleng. BCC ini bukan hanya milik pegawai Diskominfosanti. Tetapi, BCC ini adalah milik publik. Jika sudah di BCC, publik juga bisa mengakses segala data yang diperlukan. BCC sebagai sentral atau pusat dari seluruh data tentang Buleleng. “Kalau mewujudkan Buleleng Satu Data, arsitektur dari fitur-fitur harus spesifik dan menjelaskan secara detail gambaran Buleleng,” harap Lihadnyana. Lihadnyana pun mengatakan transisi dari konvensional ke digital merupakan perubahan mendasar. Hasil dari transisi tersebut adalah ketepatan, kecepatan, akurasi dan bukti dukung. Ini perlu dijalankan dengan serius dan berkelanjutan. “Kita akan terus mengupayakan ini. Kita juga akan fokus untuk menerapkan digitalisasi,” kata dia. Sementara itu, menanggapi keinginan Pj Bupati Buleleng menjadikan BCC sebagai percontohan pola kerja kolaboratif, Kepala Diskominfosanti Buleleng Ketut Suwarmawan mengungkapkan BCC sebagai pusat data membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Khususnya dari instansi vertikal dan juga perangkat daerah di Kabupaten Buleleng untuk memberikan data atau memasukkan data ke aplikasi yang telah disediakan oleh Diskominfosanti. Dengan begitu, data-data yang disampaikan kepada publik khususnya yang dating ke BCC bisa lebih detail. “Ini yang dimaksud dengan pola kerja kolaboratif. Kolaborasi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan Satu Data Buleleng,” ungkapnya. Mantan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini juga menambahkan sebagai kantor Diskominfosanti, penataan juga akan dilakukan untuk mewujudkan pola kerja kolaboratif antar aparatur atau jajaran. Penempatan meja dan kursi juga akan diatur sedemikian rupa. Tidak ada sekat antara pejabat dengan staf ASN maupun non ASN. “Antara eselon III, IV dan staf tidak ada jarak. Sehingga, koordinasi dan kolaborasi tersebut dapat maksimal dilakukan,” imbuh Suwarmawan.(adv/bpn) Read the full article

[bantennews]

Soal Penyelesaian Honorer, Forum K1 Provinsi Banten Minta Diprioritaskan

SERANG – Forum Honorer Kategori 1 (FHK1) Provinsi Banten meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memprioritaskan pegawai honorer K1 dalam penyelesaian pegawai Non Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Banten. Berdasarkan data, jumlah pegawai honorer se-Provinsi Banten mencapai 16.000 lebih. Dimana 325 orang merupakan pegawai K1. Diketahui, Pemerintah Pusat telah…

[gosulsel]

5.904 Non ASN Gowa Terdaftar di BKN, Adnan Imbau Tidak Boleh Ada Penambahan - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM-Sebanyak 5.904 orang pegawai Non ASN Lingkup Pemkab Gowa telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ribuan non ASN yang terdiri dari 449 tenaga honorer kategori II dan Non ASN 5.455 orang itu sudah mengikuti pendataan tahun 2022. "Semua data ini telah terdaftar...

http://gosulsel.com/2023/10/06/5-904-non-asn-gowa-terdaftar-di-bkn-adnan-imbau-tidak-boleh-ada-penambahan/

#PemkabGowa

[realita-lampung]

AKBP Siswara Hadi Chandra Serahkan Hadiah Grasstrack Kapolres Tanggamus Cup 2023

Rangkaian perlombaan Grasstrack Kapolres Tanggamus Cup Tahun 2023 yang dihelat di Sirkuit Family Tekad sejak kemarin Sabtu 8 Juli 2023, hingga hari ini Minggu 9 Juli 2023, berakhir sekitar pukul 16.00 WIB. Pada hari kedua sekaligus penutupan kegiatan, para pembalap semakin semangat mengikuti semua race yang dijadwalkan panitia dan atas dukungan cuaca, penonton juga membludak membanjiri ruang aman sirkuit. Berakhirnya kegiatan ditandai dengan penyerahan hadiah baik trofy maupun uang pembinaan yang diserahkan oleh Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra, S.I.K., bergantian dengan Ketua Panitia Agus Ciek. Tak hanya keduanya, penyerahan hadiah juga diserahkan oleh Camat Pulau Panggung Mansurin, Kapolsek AKP Musakir, S.H., Ketua PC Bhayangkari Nia Siswara dan Kakon Tekad Tuti Arifin serta Ketua PKK Pulau Panggung. Berdasarkan data yang diberikan panitia, hasil resmi sesuai kelas atau kategori diantaranya : Pertama; Kelas Bebek Standar Pemula Tanggamus, dengan juara : - Hendriansyah - Semaka - Feri KN - Tanggamus - Cemplen DP - Kampung Cina - Petrick Gunner - Wonosobo - Hilya AW - Wonosobo Kedua; Kelas Standar Open, dengan juara : - Jefri Kece - Pesawaran - Irwan Dowel - Tanggamus - Sandi Saputra - Ulu Belu - Arif Mana - Ulu Belu - Yusuf HK - Ulu Belu Ketiga; Kelas Bebek Modif Pemula Tanggamus dengan juara : - Jefri KN - Tanggamus - Andri JJ - Kemuning - Ali Baba - Ulu Belu - Hendriansyah - Semaka - Candra Gobel - Sinar Banten Keempat; Kelas, FFA Pemula Tanggamus, dengan juara : - Rizal Bakri - Gunung Batu - Ali Baba - Ulu Belu - Candra Goberr - Sinar Banten - Cemplen DP - Kampung Cina - Dedi Yale Yale - Ulu Belu Kelima; Kelas, FFA Open dengan juara : - Sabdi Saputra - Ulu Belu - Irawan Dowel - Ranggamus - Yoga Pratama - Gisting - Heru Hoya-Hoya - Ulu Belu - Candra Gober - Sinar Banten Keenam; Kelas Adventure Non Pembalap, dengan juara : 1.Jhon Ale - Sumberejo - Ely Mandala - Pringsewu - Feri - Kemuning - Reno AFR - Andesgum - Abizar - Gunung Megang Ketujuh; Kelas Adventure ASN, TNI, Polri, juaranya : - H. Leo - Gunung Megang - Asep AW - Lampung Tengah - Joko Susilo - Polres Tanggamus - Licho Aji - Pesawaran - H. Merdi - Gunung Megang Kedelapan; Kelas RBT Open - Yusuf HK - Sumberejo - Jefri Kece - Pesawaran. - Ardan MX - Kampung Cina - Sidut Junior - Batu Lima - Leo - Batu Lima Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra mengatakan, pihaknya bersyukur dapat menyelesaikan event Kapolres Cup dalam rangka peringatan ke 77 Hari Bhayangkara ke 77 Tahun 2023. "Kami dari jajaran polres mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pihak penyelenggara bapak agus agak atas partisipasinya untuk bisa memotivasi dan memfasilitasi kegiatan ini," kata AKBP Siswara Hadi Chandra. Atas gelaran itu, Kapolres berharap hobi para pemuda dapat disalurkan disalurkan di tempat tempat yang tepat, sehingga tidak kebut-kebutan, namun dapat mengukir prestasi. "Di tempat yang semestinya serta untuk menjaring bibit-bibit baru, kedepan kita harapkan kegiatan ini bisa dilanjutkan kembali sehingga bisa menjaring atau menumbuhkan bibit bibit pembalap- pembalap di kabupaten tanggamus yang nantinya kita harapkan bisa berkiprah di kancah nasional maupun kancah internasional," tegasnya. Ditempat sama, Agus Ciek selaku Ketua Penyelenggara juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang mengikuti event maupun penonton yang datang memeriahkan Grastrack Kapolres Tanggamus Cup. "Kami ucapkan, terima kasih kepada Kapolres yang telah memberikan izin kegiatan, juga kepada para peserta dan masyarakat yang telah memeriahkan kegiatan ini," kata Agus Ciek. Agus Ciek mengaku, bahwa pihaknya bersama masyarakat akan selalu mendukung kegiatan Polres Tanggamus sebagai kecintaannya kepada Polri. "Alhamdulillah kami masyarakat, mudah-mudahan kami masyarakat akan membantu semaksimal mungkin utamanya kepada pihak kepolisian dan agar supaya pihak kepolisian tetap jaya," ucapnya. Ditambahkannya, selain event yang telah berakhir, kedepannya akan diadakan event serupa pada bulan Oktober 2023. "Mudah-mudahan di bulan 10 ini akan kami gelar kembali dengan peserta yang lebih banyak lagi," tandasnya. Sementara itu, H. Leo selaku peraih juara pertama kelas ASN, TNI, Polri mengaku bersyukur kepada Allah SWT karena mereka dapat menjalankan perlombaan dengan selamat. "Alhamdulillah tidak ada trouble dan selamat sampai ini," ucapnya. Kesempatan itu, Leo juga mengucapka terima kasih Kapolres Tanggamus dan ketua penyelenggara yang mengadakan aang perlombaan tersebut. "Tentunya juga kami mengajak kepada para pemuda, jika ada perlombaan seperti ini lebih baik mengikuti perlombaan-perlombaan yang resmi seperti ini. Daripada kebut-kebutan di jalan raya," tandasnya. (*) Read the full article

[ennyie-three]

Mahfud Bongkar Data 349T Kemenkeu

Mahfud Bongkar Data 349T Kemenkeu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md akhirnya membuka secara gamblang. Rincian data transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang ia sebut sebanyak Rp 349 triliun. Kata Mahfud, pelakunya termasuk 491 pegawai Kementerian Keuangan. Dia mengatakan, data transaksi janggal yang dia peroleh dari laporan hasil analisis (LHA) PPATK itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang total nilainya sebanyak Rp 35 triliun. Jauh lebih banyak dari yang Menteri Keuangan Sri Mulyani sampaikan yaitu sekitar Rp 3 triliun. "Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya Rp 3 triliun, yang benar Rp 35 triliun." Demikian kata Mahfud Md saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Selanjutnya, yang kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang dugaannya melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar Rp 53,82 triliun. Terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU sebesar Rp 260 triliun. "Itu transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU. Yang belum kita peroleh data keterlibatannya sebesar Rp 260 triliun. Sehingga jumlahnya Rp 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya," ucap Mahfud. Mahfud memyebut bahwa Sri Mulyani saat melihat data ini, sebetulnya terkejut. Karena laporannya tidak pernah ia pegang meski PPATK menyebut telah menginformasikan sejak 2009 silam. Sebab, data itu kata Mahfud hanya terhenti di tingkat jajaran anak buahnya. "Ketika bertanya kepada bu menteri, bu menteri kaget karena enggak masuk laporannya. Karenanya yang menerima surat by hand itu orang yang ada di situ. Yang bilang ke bu Sri Mulyani, bu enggak ada surat itu. Loh kata PPATK ini suratnya, baru ada penjelasan, tapi beda," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan. Secara total jumlah PNS Kementerian Keuangan yang terduga terlibat dalam transaksi janggal Rp 349 triliun itu sebanyak 491 orang. PNS di Kementerian atau Lembaga lain sebanyak 13 orang dan tenaga non PNS atau non ASN sebanyak 570 orang. Menurut Mahfud jumlah para pegawai yang terlibat itu menunjukkan adanya jaringan di kementerian. Yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini katanya jaringan yang serupa dengan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Eks pejabat di Ditjen Pajak yang tengah KPK tetapkan sebagai tersangka. "Yang terlibat di sini jumlah entitasnya dari kemenkeu 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya Rafael sudah tertangkap selesai. Loh di laporan ini ada jaringannya, bukan Rafael nya, itukan pidananya," kata Mahfud.

Mahfud Menyebutkan Ada Oknum Tutup Akses Sri Mulyani Atas Data PPATK

Mahfud Md selanjutnya mengungkapkan ada pihak menutup akses Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Terhadap data yang tersampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Maka dari itu, dalam beberapa kali pernyataan kepada publik ada ketidaksepahaman yang muncul. "Dari keterangan bu Sri Mulyani tadi saya ingin menjelaskan fakta dan datanya bisa ambil di sini. Bahwa ada kekeliruan pemahaman bu Sri Mulyani karena tertutupnya akses dari bawah. Sehingga apa yang terjelaskan dari tadi penerimaan data tanggal 14 ketika bertemu dengan pak Ivan." Kata Mahfud saat rapat kerja dengan Komisi III, DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Mahfud mencontohkan, dalam sebuah pertemuan bersama Kemenkeu dan PPATK, bertanya kepada Sri Mulyani soal uang Rp 189 triliun. Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui adanya data tersebut, berdasarkan laporan pejabat eselon I Kemenkeu. "Itu pejabat tingginya eselon I (bilang) gak ada, gak pernah ada. Pak Ivan bilang ada. Baru ada oh itu nanti kita cari," jelas Mahfud. Padahal menurut Mahfud itu adalah data penting. Bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang dengan 15 entitas di bidang Bea Cukai. Surat yang tersampaikan sebanyak 300 surat tidak ada terima langsung oleh Sri Mulyani. "Jadi ada akses yang tertutup untuk Bu Sri Mulyani," pungkasnya. *Dari berbagai sumber media

Mahfud Bongkar Data 349T Kemenkeu

uthkg.com Desain Website oleh Hanjuang.id Read the full article

[saint-dominik-of-zadar]

tagged by @astrarche-x to list my top 10 books read in 2020, thanks! 💞

I read exactly 4 books this year so I'm adding some from last year. with pictures.

2020:

drive your plow over the bones of the dead - olga tokarczuk - a novel. series of murders on hunters happens in rural poland and local weird old lady (the narrator) suggests it's animals taking revenge. the movie is also v good

two sisters - asne seierstad - non-fiction. two muslim teenagers growing up in norway run away to war in syria with a radical group. interesting general insight on youth radicalizing through religion - in this case islam, but patterns are easy to translate to christianity.

secondhand time: the last of the soviets - svetlana alexievich - non-fiction again (i barely read fiction these days tbh). a collection of stories as told by ordinary people from former soviet union. good thing to read especially here where the fall of soviet union is remembered fondly, while on the inside it caused unimaginable chaos.

2019:

the ministry of pain - dubravka ugrešić - did i pick it up in the library just bc of croatian author? yes. it was good tho. fiction but not really but fiction

factfullness - hans rosling - basically a guide on how facts and data are often presented with certain biases and how to see through it. not some kind of woke bible or sth but nice to check out if you have time

madame bovary - gustave flaubert - i didn't expect to like it but i did for some reason. the charm of reading classics without your literature teacher's apparition constantly present in the corner of your eye i guess

tagging @dangerously-human @bluestockingbaby @anxious-witch @thermosoftea @ameliepoulain @rodriguezs @goats-guts-and-glory

[sumbarlivetv]

Wako Fadly Amran Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan pada DTKS dan Non-ASN

Wako Fadly Amran Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan pada DTKS dan Non-ASN

PADANG PANJANG, Sumbarlivetv.com — Wako Fadly Amran Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan pada DTKS dan Non-ASN. Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyerahkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Rinaldi yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT). Di hari yang sama, Jumat…