#CapresJokowi

[inanews-blog1]

BPN Yakin Dukungan Keluarga Uno ke Jokowi Tak Ngefek ke Elektabilitas Prabowo-Sandi

Inanews - Ratusan orang yang mengatasnamakan Keluarga Uno mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan capres cawapres nomor urut 01,Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Padahal Sandiaga Salahuddin Uno juga turut serta dalam pilpres tersebut sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhud Alyuddin angkat bicara. Dia yakin deklarasi tersebut tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Prabowo-Sandi. "Silakan saja mengaku sebagai apa pun. Namun kami pastikan tidak ada pengaruhnya bagi elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi yang saat ini terus meningkat," kata Suhud saat dihubungi merdeka.com, Jumat (1/3). Suhud juga optimis elektabilitas Prabowo-Sandi akan terus meningkat. Terutama jelang pemungutan suara 17 April mendatang. "Kami sangat yakin di masa kampanye hingga menjelang pencoblosan tanggal 17 April 2019 akan ada peningkatan signifikan elektabilitas Prabowo-Sandi yang akan mengantarkan pada kemenangan," ucapnya. Diketahui, ratusan warga yang mengatasnamakan keluarga Uno di Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin. Deklarasi dilakukan di Hotel Maqna Gorontalo. Deklarasi dibacakan Rudi Hartono Uno dan disaksikan langsung oleh Jokowi. Wakil Ketua TKN Moeldoko, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ikut menyaksikan deklarasi tersebut. Hartono Uno mengatakan, deklarasi dilakukan setelah mempertimbangkan pelbagai hal. Di antaranya mencermati kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang telah memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan di Gorontalo. Hartono Uno mengaku merasakan betul perhatian pemerintah dalam sektor pembangunan infrastruktur. "Oleh karena itu, kami Keluarga Uno bersepakat mendukung kedua kali Jokowi sebagai Presiden RI," tegasnya. Read the full article

[liputanviral-blog]

PDIP Sebut Jokowi Telah Miliki Program Untuk UKM Namun Terkendala Pemerataan

Liputanviral - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menegaskan Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan program bagi usaha kecil menengah (UKM). Sehingga seharusnya Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno tak perlu menanyakan soal kepastian hukum agar bisnis UKM bisa berkembang. "Karena Pak Joko Widodo datang dari masyarakat kecil, datang dari usaha kecil juga, beliau dulu profesional kemudian menjadi pengusaha, dimulai usaha kecil, pengusaha mebel hingga sekarang sedemikian besar memahami apa esensi kesulitan yang dirasakan masyarakat kecil oleh kalangan menengah dan mikro dan ini tentu program ini sudah disiapkan," katanya saat menemui UKM peyek di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1). Dia mengakui ada kendala pemerataan ke seluruh Indonesia karena masalah anggaran. Masyarakat harus bersabar menunggu giliran. Maka itu dia berharap Jokowi terpilih kembali agar dapat melanjutkannya. "Kenapa kita ingin menginginkan Pak Joko Widodo satu kali lagi, karena memang untuk menuntaskan hal ini, menyelesaikan program-program permasalahan yang ada di usaha kecil menengah mikro," jelasnya. Soal pendanaan, kata Eriko, Jokowi sudah memiliki program, seperti kredit usaha kecil, kredit usaha rakyat. Namun, khusus di Jakarta dia akui ada persoalan perizinan di Jakarta. Maka itu dia meminta Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta untuk memfasilitasi pengusaha kecil. "Nah ini juga yang kita fasilitasi dengan DPRD DKI ada mas Gembong juga supaya perizinan bersama-sama," tutup Eriko. Read the full article

[inanews-blog1]

TKN Sebut Menteri Jabatan Politis, Boleh Bantu Jokowi Persiapkan Debat Capres

Inanews - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menegaskan calon presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi boleh dibantu menteri untuk asupan data-data terkait materi debat capres kedua. Sebab, kata dia, jabatan menteri adalah jabatam politis. "Diperbolehkan karena jabatan menteri itu adalah jabatan politik ya," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/2). Ace menjelaskan seorang menteri tidak terkait dengan aturan kenetralan. Menurutnya, yang harus netral adalah birokrat di bawahnya. "Kecuali birokrasi, kalau birokrasi di bawahnya itu memang harus netral. Tapi kalau jabatan menteri sendiri itu adalah jabatan politik dan dia berhak untuk membantu presiden istilahnya juga kan menteri ini pembantu Presiden," ungkapnya. Sehingga, lanjut Politikus Partai Golkar ini sudah seharusnya menteri membantu Jokowi. Termasuk dengan cara memberikan data dan dukungan. "Jadi menurut kami bahwa menteri memang seharusnya dapat mendukung dan memberikan dorongan sepenuhnya kepada presiden untuk terutama kinerja yang selama ini dilakukan oleh para menteri tersebut," ucapnya. Kubu petahana tidak banyak melibatkan pakar dan akademisi dari luar 'lingkaran'. Pasokan data yang dibutuhkan petahana sudah disediakan. Semua menteri terkait dengan tema debat capres, memberi pasokan materi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dilibatkan di dalam tim. Soal infrastruktur, ada pasokan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. "Capres petahana wajar saja meminta (bantuan menteri). Apa capaian di bidang lingkungan hidup? Dia minta ke ibu Siti (Menteri KLHK Siti Nurbaya). Apa capaian di bidang infrastruktur, minta ke Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono). Karena menteri jabatan politik bisa ikut terlibat di dalam mempersiapkan debat. Sebetulnya kan data itu tersedia tinggal bagaimana dan mau enggak kita mengungkapkannya. Saya kira itu saja, common sense saja lah," jelas Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong kepada merdeka.com, kemarin. Data yang dikumpulkan dipastikan datang langsung dari sumbernya yakni Kementerian terkait. Data itu sesungguhnya terbuka, bisa diakses siapa saja. Menurutnya, bukan hal yang berlebihan jika menteri kabinet kerja ikut membantu persiapan petahana. "Jadi tidak terlalu istimewa juga ketika Pak Jokowi minta data, masukan dari Kementerian terkait. Bukan terlibat secara langsung tapi Pak Jokowi bisa minta data kepada mereka. Kementerian Perdagangan bisa saja kan misal ada pertanyaan soal ekspor impor kita bisa jawab dengan adanya data-data kementerian perdagangan." Tidak hanya itu, politisi PDIP yang berkantor di Kantor Staf Presiden (KSP) juga ikut membantu Jokowi. "Ada dari tim di KSP yang juga mumpuni di bidang energi misalnya Darmawan Prasodjo itu kemarin ikut diskusi," ucapnya. Read the full article

[inanews-blog1]

Luhut: Sejak Saya Kenal 12 tahun, Jokowi Tukang Sembahyang dan Puasa

Inanews - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bercerita soal kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dia mengaku mengenal Jokowi sebagai sosok yang suka beribadah. Luhut heran dengan banyaknya tudingan yang menyebut Jokowi suka mengkriminalisasi ulama. "Jadi kalau dibilang, misalnya dibilang kriminalisasi ulama, darimana? Sejak saya kenal 12 tahun dia tukang sembahyang, tukang puasa. Yang sebelah sana kita belum jelas juga," kata Luhut dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI-Polri dan deklarasi dukungan untuk Jokowi, JI Expo Kemayoran, Jakarta (11/2). Selain itu, Luhut juga membantah mantan Gubernur DKI Jakarta itu orang yang otoriter. Sepengalamannya, Jokowi adalah pendengar yang baik. "Tidak otoriter, he listen to you carefully, saya mengalami. Saya tidak sering bersama presiden, tapi kalau saya butuh saya laporkan. Ya saya minta waktu, saya jelaskan argumen," ujarnya. Eks Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat ini menyerahkan pilihan politik kepada para purnawirawan TNI-Polri. Namun, dia mengklaim Jokowi akan membawa masa depan yang cerah bagi Indonesia. "Sekali lagi, dari lubuk hari saya terdalam, anda mau pilih siapa saja itu terserah. Tapi kalau mau masa depan Indonesia yang bagus, pilihlah Pak Jokowi. Hemat saya itu, akan bagus bagi Indonesia," tandasnya. Read the full article

[inanews-blog1]

Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK Soal Anggaran Negara Bocor 25%

Inanews - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut anggaran negara bocor sebanyak 25 persen per tahun. Jokowi meminta Prabowo berbicara berbasis data dan fakta. "Jangan asal," kata Jokowi sambil menunjuk mulutnya sendiri usai menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2). Calon presiden petahana ini meminta Prabowo segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila memiliki bukti kebocoran anggaran negara. Dengan begitu, tidak ada informasi simpang siur yang beredar di masyarakat. "Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu," ujarnya. Jokowi kemudian menyinggung tuduhan Prabowo pada 2014 lalu bahwa ada kebocoran anggaran negara sebanyak Rp 7.200 triliun. "Dulu 2014 coba diingat-ingat, katanya bocor Rp 7.200 triliun. sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta," ucap Jokowi. Saat menghadiri acara HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di Mahaka Square, Jakarta Utara, Rabu (6/2), Prabowo menyebut ada kebocoran sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah. Prabowo mengaku pernyataan itu berdasarkan indikator-indikator dan ia sudah tulis dalam bukunya. Dia melihat, adanya kebocoran anggaran disebabkan penggelembungan dana di setiap proyek yang dikerjakan pemerintah. Misalnya seperti proyek jembatan. "Saya hitung dan saya udah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor," ujar Prabowo. Read the full article

[liputanviral-blog]

Pramono Anung: Markas Prabowo-Sandi di Jateng Untungkan Jokowi

Liputanviral - Politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung senang dengan rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno membuka markas di Solo, Jawa Tengah pada Januari 2019. Dia menyebut, upaya tersebut menguntungkan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Sekali lagi, kami ingin apresiasi jika ini betul-betul pindah di Solo. Yang diuntungkan pak Jokowi karena bisa pulang kampung, bisa dengerin suara burung, bisa makan soto enak, dan sebagainya," ungkap Pramono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/12). Pramono tak khawatir keberadaan markas Prabowo-Sandiaga akan menggerus suara pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Solo. Sebab, kontestasi Pilpres bukan skala kota melainkan menjangkau seluruh daerah di Tanah Air. "Pilpres itu kan one man one vote, semua orang diperhitungkan. Tidak hanya dipindahkan ke Solo karena jumlahnya pemilih secara keseluruhan," kata dia. Mantan Sekjen PDIP ini menilai, rencana Prabowo-Sandi membuka markas di Solo hal yang biasa. Dia menduga, rencana itu justru ingin menyesuaikan dengan daerah asal Ketua Tim Pemenangan, Djoko Santoso. "Kalau beliau (Djoko Santoso) kemudian berkantor di Solo sebenarnya semata-mata seperti pulang kampung saja. Baik-baik saja," ucap dia. Pramono menambahkan, wacana pembuatan markas baru Prabowo-Sandiaga sebetulnya sudah sampai ke telinga Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Pramono menyampaikan kepada mantan Wali Kota Solo itu. "Saya sampaikan 'Pak ininya bablas?' Enteng saja, bagus-bagus saja. Selain pulang kampung, kalau menurut saya jagain Pak Jokowi juga mungkin," kata Pramono. Jika merujuk pada hasil survei belakangan ini, dukungan warga terhadap Prabowo-Sandiaga tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan, kata dia, elektabilitas keduanya cenderung datar. "Walaupun berjalan hampir 2 bulan namun perbedaannya flat. Maka dengan demikian, belum ada dalam kampanye Pilpres ini mengalami elemen of surprise yang berubah suara pemilih. Swing voters dan angkanya masih sama, kalau kemudian tim pemenangan pak prabowo berkantor di Solo menurut saya lebih baik," tuntasnya. Read the full article

[liputanviral-blog]

Sekjen PAN Jamin Kader yang Dukung Jokowi Akan Kena Sanksi

Liputanviral - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN), Eddy Soeparno, menyatakan akan memberi sanksi tegas kepada kadernya yang membelot mendukung Capres selain Prabowo-Sandiaga. Itu dinilai karena sudah keluar dari keputusan yang telah diambil pengurus tingkat pusat. "Saya rasa bukan cuma PAN saja, parpol lain atau institusi manapun memiliki aturan main. Jadi kalau ada kader yang tidak taat terhadap keputusan partai tentu akan berlaku mekanisme punishment yang sudah diatur melalui peraturan organisasi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)," ungkap Eddy Soeparno saat hadir dalam acara Latihan Kader Amanat Dasar di Karawang, Rabu (12/12). Hal itu terkait dengan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin dan Ketua DPD Tanah Bumbu, Kalsel yang juga Bupati Tanam Bumbu Sufiar Noor, yang mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Eddy mengatakan, ia akan memberikan sanksi sesuai AD/ART karena keputusan tersebut merupakan keputusan partai mendukung pasangan Prabowo-Sandiago Uno dilakukan melalui proses pembahasan di tingkat pengurus. "Sanksi kepada Kader PAN yang membelot dalam Pilpres, tetap akan diberlakukan, hingga sanksi pemecatan oleh partai," tegasnya. Sanksi, kata Eddy, akan diterapkan kepada kepada kader PAN Kalsel, sesudah data dan masukan secara konfrehensif untuk penetapan sanksi kepada kader yang membelot. Eddy menyakini untuk kader PAN Jawa Barat, hingga saat ini belum ada indikasi kader berlambang matahari membelot ke pasangan di luar keputusan rakernas PAN 2018.kader PAN Jabar masih solid hingga 110 persen. "Kader PAN Jabar masih solid untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi," jelasnya. Sementara itu,Waketum PAN Bara Hasibuan menilai, sulit untuk memecat Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin. Sebab, kata dia, Muhidin adalah tokoh Kalimantan Selatan yang memiliki pengaruh cukup besar. "Iya. PAN sangat membutuhkan kepemimpinan Pak Muhidin di Kalimantan Selatan dan kami sadari itu kami sadari ketokohannya, backgroundnya, pengalaman politiknya," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12). Bara menjelaskan, PAN sangat membutuhkan sosok Muhidin. Terutama dalam proses pemenangan Pileg dan Pilpres 2019. "Jadi di sini memang kami pada prinsipnya kami sangat membutuhkan Pak Muhidin apalagi ini menjelang pileg ya. Kalau misalnya Pak muhidin dipecat atau mengundurkan diri itu akan menimbulkan kerugian bagi PAN," ungkapnya. Read the full article

[liputanviral-blog]

Begini Aturan Alat Peraga Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Liputanviral - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf telah menetapkan desain alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 01. Desain itu dimaksudkan untuk menstandarkan alat peraga yang bakal disebar ke masyarakat. Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Eva Kusuma Sundari memberikan sebuah dokumen ketentuan identitas visual bagi pasangan calon presiden nomor urut 01. Dalam dokumen tersebut juga tercantum pengaturan spanduk calon legislatif partai pengusung Jokowi-Ma'ruf. Identitas visual yang dipakai adalah desain super grafis yang dibentuk dari abstraksi alam Indonesia seperti sawah, pegunungan, dan sungai. Dibaluti warna sembilan partai pengusung. Contoh pemakaian adalah simbol 01 nomor urut paslon dilatari identitas visual tersebut dan dengan tulisan Jokowi-Amin Indonesia Maju. Foto pasangan calon juga telah diatur Tim Kampanye Nasional. Ada lima pose capres-cawapres. Pose itu selalu menempatkan Jokowi di sebelah kiri dan Ma'ruf Amin di sebelah kanan. Ada dua pose utama yaitu menghadap depan dan menghadap samping dengan pandangan paslon ke kiri atas. Lalu gaya lain divariasikan dengan gaya tangan jari telunjuk ke arah atas atau posisi bertepuk. Gaya pakaian juga diatur. Ada keduanya memakai kemeja putih dan celana bahan. Ada juga Jokowi memakai jas biru, dan Ma'ruf berjas abu-abu dengan sorban dikalungkan. Ukuran alat peraga baliho, spanduk, dan umbul-umbul pun diatur. Baliho berukuran 3 x 1 m, spanduk 0,7 x 1 m, namun umbul-umbul tak dijelaskan berapa ukurannya. Komposisi alat peraga itu diatur. Ada foto caleg berlatar warna partai yang ditemani foto ketua umum partai. Juga terdapat identitas visual TKN Jokowi-Ma'ruf dan lambang partai. Eva menjelaskan, bahwa standar ini akan diikuti oleh masing-masing partai pengusung. Ketentuan pemasangan dan apa saja alat peraga yang dibolehkan, dia menyebut sesuai dengan Peraturan KPU. "Ada di PKPU soal kampanye," ucapnya ketika dikonfirmasi Merdeka.com, Senin (12/11). Dalam Pasal 34 PKPU 23 tahun 2018, disebut lokasi larangan alat peraga kampanye antara lain tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah dan lembaga pendidikan. KPU Kabupaten dan Kota memiliki ketetapan sendiri zonasi pemasangan alat peraga. Dalam pasal itu juga ditekankan pemasangan harus mempertimbangkan etika, estetika, keindahan dan kebersihan. Sementara yang dimaksud alat peraga kampanye, dalam pasal 32, KPU hanya menentukan tiga bentuk. Yaitu baliho atau videotron, spanduk, dan umbul-umbul dengan ketentuan ukuran maksimal tinggi 7 meter. Eva pun menegaskan bahwa alat peraga kampanye berupa poster Jokowi bermahkota tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Apalagi poster tersebut diakuinya tidak dipasang oleh PDIP, sebagaimana lambag partai banteng itu menemani foto Jokowi. "Gambar tidak sesuai standard resmi dan dipasang di pohon-pohon yang dilarang oleh PKPU. Ini tendensius untuk mendeligitimasi PDIP dan Jokowi," tegasnya. Read the full article

[liputanviral-blog]

Erick Thohir: Capres-cawapres kami kerja nyata, tidak goreng isu

Liputanviral - Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menyebut pihaknya tidak pernah berkampanye dengan menggoreng isu terhadap lawannya. Dia mengklaim hanya menampilkan kerja Capres-Cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. "Kita tidak pernah menggoreng isu, cawapres kita, capres kita, semua kerja nyata," ujarnya di sela Rakernas TKN Jokowi-Ma'ruf di Surabaya, Jawa Timur Sabtu (27/10). Namun, Erick mengakui masyarakat kadang salah kaprah apakah kerja-kerja sebagai petahana merupakan kampanye. Bawaslu, kata mantan bos Inter Milan itu, telah menyamakan persepsi. "Memang kadang-kadang banyak pihak masih bingung ketika beliau turun ke jalan sebagai presiden dan sebagai kandidat capres," ucapnya. Bawaslu memperbolehkan Jokowi tak perlu mengambil cuti penuh selama menjadi kandidat capres. Pihaknya pun menegaskan Jokowi hanya berkampanye pada Sabtu dan Minggu. "Bawaslu juga mengamini, kalau kepala negara kita cuti penuh gara-gara pemilu berarti negara kita berhenti bekerja, ekonomi didiamkan, pembangunan berhenti, kan ga bisa," jelasnya. Meski sudah diberikan keleluasaan untuk berkampanye, Jokowi masih menyempatkan untuk bekerja. Seperti saat Rakernas ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada hari sama meresmikan penggratisan jembatan Suramadu. "Jadi saya sangat keberatan kalau dibilang kami dari tim pemenangan nasional atau daerah hanya melemparkan isu, tidak, kami kerja nyata, presiden kami pada saat ini yang insya allah satu kali lagi, kerja nyata, jadi kita tidak lempar isu," pungkasnya. Read the full article

[liputanviral-blog]

Buka Rakernas Timses Jokowi, Erick Thohir tegaskan tak ada kampanye hitam & hoaks

Liputanviral - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) timses se-Indonesia di The Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10). Ketua TKN Erick Thohir, Ketua Dewan Pengarah TKN Jusuf Kalla, hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri pembukaan Rakernas ini. Ketua TKN Erick Thohir menegaskan kepada para anggota tim kampanye tingkat nasional maupun daerah supaya tidak melakukan kampanye hitam dan hoaks. "Kita akan menjalankan kampanye yang cerdas, bebas hoaks, kebohongan dan tentu kampanye hitam," ujarnya dalam pidato pembukaan Rakernas. Ketua Penyelenggara Asian Games 2018 itu menitipkan pesan supaya memenangkan pemilu harus menonjolkan rekam jejak dan gagasan calon presiden dan wakil presiden yang diusung. "Kita dalam memenangkan pemilu saat ini kita akan menonjolkan rekam jejak capres-cawapres kita gagasan inovasi prestasi untuk satu tujuan Indonesia maju," imbuhnya. Erick juga mengingatkan kepada para anggota tim kampanye supaya bekerja maksimal. Capres-Cawapres, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhak memberhentikan anggota tim kampanye yang kinerjanya dinilai kurang. Termasuk juga dirinya. "Apabila kinerja terutama saya dianggap buruk maka Capres berhak memberhentikan saya setiap saat. Hal ini berlaku juga pengurus TKN termasuk TKD lainnya," pungkasnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menjelaskan Rakernas ini dihadiri perwakilan tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang kurang lebih sebanyak 1.100 orang. Serta ditambah kelompok relawan. "Tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin mengadakan rapat kerja nasional yang diikuti oleh seluruh utusan tim kampanye tingkat provinsi dan tim kampanye tingkat kabupaten kota, dengan jumlah peserta 1.100 orang dan nanti juga ditambah dengan elemen-elemen dari relawan," ujar Sekjen PDI Perjuangan itu saat konferensi pers. Capres nomor urut 01 Joko Widodo bakal memberikan arahan pada hari kedua, Minggu (27/10). Dan akan ditutup oleh cawapres Ma'ruf Amin. Read the full article

[liputanviral-blog]

Ketum PAN soal politisi 'sontoloyo': Kalau itu tidak Pak Jokowi banget

Liputanviral - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengomentari ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan banyak politisi 'sontoloyo' karena mengkritik rencana masuknya dana kelurahan dalam R-APBN Tahun 2019. Menurut dia, ucapan itu tidak mengangambarkan sikap Jokowi yang sebenarnya. "Tapi kalau itu tidak Pak Jokowi banget. Pak Jokowi yang sekarangkan orangnya duh baik sekali. Ya mungkin kesabaran lihat perkembangan juga ya," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10). Zulkifli menilai Jokowi hanyalah manusia biasa. Meskipun, kata dia, sebagai masyarakat yang dekat adat ke timuran selalu menginginkan pemimpin yang yang sempurna. "Ya kita orang timur bagaimanapun berharap pemimpinnya itu sempurna walaupun juga kita tahu Ketua DPR, Ketua MPR, Presiden itu kan manusia," ungkapnya. "Tapi kita juga bisa memaklumi Pak Jokowi ya memang kadang-kadang kalau kita lihat media medsos itu kan kita ini seperti mau perang," ucapnya. Sebelumnya, Jokowi geram rencana penganggaran Dana Kelurahan jadi polemik. Dia heran niat baik pemerintah ingin membantu rakyat justru dipolitisasi. Jokowi mengingatkan rakyat agar hati-hati dengan para politikus. Sebab, ada banyak politikus baik di Tanah Air, namun ada juga politikus sontoloyo. Di lain kesempatan, Jokowi mengaku keceplosan menyinggung soal politikus sontoloyo. "Kemarin saya kelepasan, saya sampaikan politikus sontoloyo. Ya itu, jengkel saya. Saya enggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel, ya keluar. Saya biasanya ngerem tapi sudah jengkel ya bagaimana," jelas Jokowi. Read the full article

[liputanviral-blog]

Opisisi beberkan kelemahan-kelemahan Jokowi 4 tahun pimpin Indonesia

Liputanviral - Pada 20 Oktober 2018 lalu Presiden Jokowi genap 4 tahun memimpin Indonesia. Sudah banyak capaian, namun juga masih ada kekurangan dalam memimpin. Banyak politisi dari opisisi mengkritik kekurangan Presiden Jokowi selama 4 tahun memimpin Indonesia. Berikut kritik mereka yang merdeka.com rangkum dalam rangka 4 tahun Jokowi memimpin Indonesia: 1. Masalah kondisi ekonomi di Indonesia Masalah ekonomi saat ini sering menjadi sorotan oposisi. Apalagi pada musim kampanye. Soal rupiah misalnya, pemerintahan Jokowi dinilai tidak mampu mengendalikan pelemahan rupiah terhadap dolar. Bahkan sudah tembus Rp 15 ribu. Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo mengkritik pemerintah yang selalu mengatakan kondisi ekonomi baik-baik saja. Padahal, menurutnya kondisi saat ini sudah mengkhawatirkan. Selain soal rupiah, juga soal impor pangan cukup tinggi. Seperti komoditas kedelai, jagung, gula hingga beras. "Hampir seluruh komoditas kita impor dan ini menurut saya terlalu memprihatikan dan selalu Pak Presiden menyampaikan kurs Dolar terjadi menguat di beberapa negara. Memang benar, tapi kondisi di Indonesia yang terparah," kata Bambang. 2. Masalah ketidakadilan hukum  Dalam bidang hukum juga mendapat sorotan. Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik ketidakadilan hukum di masa jabatan Jokowi. Menurutnya, penegakan hukum dianggap tak adil, termasuk pemberantasan korupsi yang dinilai ada tebang pilih. "Saya juga mendengarkan suara rakyat yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik, maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum." kata SBY. 3. Masalah tenaga kerja asing Isu tenaga kerja asing juga ramai dibicarakan. Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo menyesalkan kebijakan Jokowi tentang tenaga kerja asing. Sebelumnya, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya, perpres itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. "Kami kecewa dengan kebijakan ini. Dalam membuat UU, kami, DPR dan pemerintah, sudah sepakat melindungi tenaga kerja kita dan memperketat aturan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia." kata Sigit. "Ini semua untuk membatasi TKA dan memprioritaskan tenaga kerja kita. Mengapa sikap pemerintah justru sebaliknya, mengeluarkan perpres yang mempermudah TKA bisa bekerja di Indonesia," imbuhnya. Read the full article

[liputanviral-blog]

Prestasi Jokowi-JK selama 4 tahun pimpin Indonesia versi PDIP

Liputanviral - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan, 4 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, bukan hanya menciptakan beragam prestasi. Tetapi beberapa pembangunan infrastruktur yang dinilai cukup membuahkan manfaat besar bagi masyarakat. "Infrastruktur secara teknokratis dimaknai dalam peningkatan koneksitas, aksesibilitas dan kemudahan mobilisasi serta ketersediaan daya pengungkit kemajuan. Dalam perspektif kebudayaan, infrastruktur itu memperkuat rasa percaya diri, optimisme dan membangun budaya kerja Indonesia berprestasi," ucap Hasto, Sabtu (20/10). Dia menuturkan, perjalanan 4 tahun sangatlah dinamis. Di mana, awal pemerintahan Jokowi diwarnai dengan pengadangan parlemen sehingga Jokowi-JK saat itu praktis tidak memiliki kaki di pimpinan DPR dan alat kelengkapan Dewan. Ini berlangsung 1 tahun lamanya, dinamika politik yang tajam, penuh intrik kekuasaan. "Dalam situasi political heavy penuh pengadangan di DPR tersebut, terbukti Pak Jokowi mampu merangkul, membangun keyakinan kolaborasi-gotong royong dengan seluruh komponen bangsa. Dalam 4 tahun pemerintahannya, justru Jokowi-JK semakin menuai beragam prestasi," ungkap Hasto. Dia menegaskan, peningkatan keadaban politik terpenting Jokowi adalah menghadirkan kekuasaan di rumah-rumah rakyat. "Melalui tradisi blusukan, program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program e-warung, sertifikasi tanah untuk rakyat dan program kerakyatan lainnya," jelas Hasto. PDI Perjuangan, masih kata dia, menyoroti watak dan kepribadian pemimpin sebagai faktor dominan bagi bangkitnya optimisme bangsa. Menurutnya, banyak yang lupa bahwa penilaian utama seorang pemimpin itu dari watak dan karakternya. "Pak Jokowi sosok yang tulus, merakyat, dan dengannya instrumen rasa penuh nilai-nilai kemanusiaan mengalir dalam keputusan politiknya. Maka kepemimpinan Pak Jokowi itu genuine, dan menyapa rakyat dengan salaman dan ketulusan. Maka rakyat pun datang penuh antusiasme dan tanpa jarak menyampaikan usulan program pada pemimpinnya," ungkap Hasto. Watak kepemimpinan seperti itulah, lanjut dia, yang mampu membangunkan energi optimisme bangsa. "Pak Jokowi sangat menghargai proses. Menguatnya rasa percaya diri bangsa di dunia internasional. Semua terjadi karena api perjuangan yang kembali menyala. Sebab tanpa api perjuangan yang menyala-nyala, suatu bangsa akan mati," jelas dia. Read the full article

[liputanviral-blog]

KPU tegaskan Jokowi bagi-bagi sepeda sah-sah saja

Liputanviral - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan aksi bagi-bagi sepeda Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah bagian dari kampanye. Dia beralasan apa yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan bentuk menjalankan tugas sebagai kepala negara bukan calon presiden atau capres. "Aturan yang ada manakala petahana tidak sedang berkampanye, dia berarti dengan melakukan tugas kepala pemerintahan. Sah-sah saja," kata Wahyu di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (28/9). Menurutnya, sebagai petahana, posisi Jokowi tidak dapat dipisahkan antara presiden dan capres. Wahyu menjelaskan posisi capres petahana berbeda dengan petahana untuk kepala daerah. Untuk Pilkada, lanjut dia, ada yang menggantikan kinerja petahana yakni seorang pelaksana tugas (Plt), penjabat ataupun pelaksana harian (Plh). "Jadi ini bukan adil tidak adil, memanfaatkan program untuk kampanye atau bukan. Tapi aturannya begitu," jelasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali membagikan sepeda kepada masyarakat. Padahal sebelumnya, dia menyetop kebiasaannya itu karena telah masuk masa kampanye Pilpres 2019. Bagi-bagi sepeda itu dilakukan di sela-sela penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Lapangan RRI, Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan kuis dengan meminta warga menyebutkan tujuh nama suku dan tujuh nama pulau yang ada di Indonesia. Dua warga yang beruntung terpilih maju ke depan yaitu warga Tapos bernama Sigit dan warga Depok bernama Hindui. Read the full article

[liputanviral-blog]

Sore ini, Jokowi-Ma'ruf umumkan struktur Timses di daerah

Liputanviral - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, menuturkan, hari ini, pihaknya akan melaksanakan rapat harian. Salah satunya melakukan rapat pleno pembentukan Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Hari Selasa 25 September 2018, akan diselenggarakan rapat harian, yang salah satu agendanya adalah pleno TKD KIK," ucap Verry di Jakarta, Selasa (25/9). Usai rapat, pihaknya akan segera menyampaikan secara terbuka soal susunan TKD. "Insya Allah TKD akan segera disampaikan terbuka ke seluruh masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk langkah cepat, terukur dan sistematis dari TKN KIK," jelas Verry. Untuk efisiensi, nantinya akan dilakukan keterangan pers di Posko Cemara, sekitar Pukul 17.00 WIB. Selain itu, akan ada perkenalkan para jubir TKN KIK. "Akan ada kegiatan perkenalan Para Jubir TKN KIK ke publik. Perlu dibedakan dan Akan dijelaskan antara tugas jubir dan influencer," pungkasnya. Read the full article

[liputanviral-blog]

PDIP Nilai Pengakuan KAMI Pemasang Poster 'Jokowi Raja' Tak Masuk Akal

Liputanviral - Salah satu anggota kelompok Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI) mengaku bertanggungjawab atas pemasangan poster 'Jokowi Raja' di Banyumas, Jawa Tengah. Hal itu diketahui setelah pengurus PDI Perjungan mendatangi gudang penyimpanan poster 'Jokowi Raja' di Banyumas. Anggota KAMI tersebut mengaku sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat dua periode. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai pengakuan tersebut sangat aneh. Sebab, kata dia, jika memang oknum itu adalah relawan Jokowi maka tidak akan menggunakan simbol salah satu partai pendukung. "Pengakuan ini aneh, dan tidak masuk akal. Kalau relawan biasanya tidak menggunakan lambang partai. Mereka pendukung Jokowi tapi non partisan," kata Andreas pada merdeka.com, Minggu (18/11). "Lha ini Pada poster itu ada tanda gambar Banteng Moncong putih. Jelas pemasangnya bukan relawan bukan Jokowi," sambungnya. Andreas juga kembali menegaskan poster itu bukanlah dipasang oleh PDI Perjuangan. Karena poster itu akan merusak citra Jokowi baik sebagai pemimpin negara ataupun untuk memenangkan Pilpres 2019. "Begitupun bukan PDI Perjuagan, karena kalau PDI Perjuangan tidak mungkin merusak citra Jokowi, menjadi 'Jokowi Raja'," ungkapnya. Di partainya, kata Andreas juga tidak ada kader PDI Perjuangan yang memiliki inisial KAMI. Karena itu, anggota Komisi I DPR ini menganggap dengan adanya pengakuan dari KAMI akan menjadi celah bagi pengurus PDI Perjungan menelisik lebih lanjut siapa dalang dari munculnya poster 'Jokowi Raja'. "KAMI itu siapa? Kenapa memuat tanda gambar PDI Perjuangan? Tidak ada organ partai yang berinisial KAMI. Kenapa menggunakan tanda gambar PDI Perjuangan. Pengakuan ini malah jalan masuk yang bagus untuk ditelusuri siapa mereka," ucapnya. Read the full article