#Bank OKZ

[dgf2099]

The Driver Suit Blog-Paint Scheme Tracker-February 5, 2025

By David G. Firestone RICK WARE RACING #01 Corey LaJoie #01 DuraMax/Take 5 Oil Change Chevy Camaro-New scheme for 2025, black with red stripes. B TRACKHOUSE RACING #1 Ross Chastain #1 Busch Light Chevy Camaro–No change. A Ross Chastain #1 Kubota Chevy Camaro–New scheme for 2025, red stripe fade to black stripe fade to red. B Ross Chastain #1 Trackhouse Chevy Camaro-New scheme for 2025, gray and…

[seputarbisnis]

Anak Terlibat Penggelapan, Pejabat Senior Perpajakan Australia Disidik

Sydney (SIB)- Wakil Komisioner Kantor Pajak Australia (ATO), Michael Cranston, terancam dakwaan dugaan penggelapan pajak. Ia dianggap terlibat dalam aksi pelanggaran pajak yang melibatkan putranya, Adam Cranston. Sang putra bersama delapan orang temannya ditangkap dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan kepolisian. Sejumlah uang tunai, mobil mewah, dua unit pesawat kecil, senjata, dan anggur merah berkualitas disita polisi sebagai barang bukti. Michael Cranston diyakini sengaja mengakali sistem perpajakan ATO sesuai permintaan Adam. "Kami menduga dia telah melakukan penyalahgunaan jabatan sebagai pelayan publik dan pejabat senior di Australia," tutur Wakil Komisioner Kepolisian Federal Australia (AFP), Leanne Close, di Markas Besar AFP di Sydney, Kamis (18/5). Otoritas belum menjatuhkan dakwaan apa pun terhadap Michael Cranston yang wajib memenuhi panggilan persidangan bulan depan. Polisi menduga Adam Cranston bersama delapan orang kawannya mengalihkan dana pembayaran pajak dari sejumlah perusahaan ke banyak anak perusahaan. Pria berusia 30 tahun itu dituduh menipu ATO sebesar 165 juta dolar Australia (setara Rp1,5 triliun) dalam bentuk pajak terutang. Sembilan orang itu ditangkap pada Rabu 17 Mei 2017 dan didakwa melakukan tindakan penggelapan pajak sekaligus pencucian uang. Polisi membekukan lebih dari 100 rekening bank dan saham gabungan untuk keperluang investigasi. Kepolisian menyita 25 unit mobil, dua pesawat kecil, 12 unit sepeda motor, beberapa pucuk senjata, perhiasan, lukisan, dan beberapa botol anggur berkualitas dari tangan sembilan orang tersangka. (okz/l) http://dlvr.it/PBkNw7

[seputarbisnis]

Duterte Kirim Pasukan ke Daerah Sengketa Laut China Selatan

Manila (SIB) -Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengerahkan pasukan militer ke daerah Laut China Selatan yang masih kosong untuk mengokupasi dan mengibarkan bendera negaranya di sana. "Saya sudah memerintahkan pasukan bersenjata untuk mengokupasi semuanya, mendirikan struktur di sana dan mengibarkan bendera Filipina," ujar Duterte ketika mengunjungi kamp militer di Palawan, pulau di dekat kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly dibangun oleh China di daerah sengketa di Laut China Selatan. Duterte mengatakan, sembilan atau sepuluh pulau karang di Kepulauan Spratly merupakan wilayah Filipina. "Sepertinya semua orang berebut pulau di sana, jadi lebih baik kita tinggal di tempat yang masih kosong. Setidaknya, mari ambil yang merupakan milik kita dan tekankan bahwa itu milik kita," ucap Duterte sebagaimana dikutip AFP, Kamis (6/4). Duterte juga dilaporkan berencana mengunjungi salah satu pulau yang diklaim menjadi bagian dari kedaulatan Filipina yang terletak di Laut China Selatan. Duterte bahkan berencana menancapkan bendera Filipina serta membentengi Pulau Thitu dengan barak militer. Rencananya kunjungan tersebut akan dilakukan tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Filipina, 12 Juni 2017. Pulau Thitu diketahui berada dekat dengan Gugus Karang Subi, salah satu dari tujuh pulau artifisial milik China di Kepulauan Spratly. Negeri Tirai Bambu dituduh melakukan militerisasi di Kepulauan Spratly dengan menempatkan rudal darat-ke-udara bersama persenjataan lainnya. Beijing dan Manila terlibat sengketa di Laut China Selatan sejak 2012 ketika kapal nelayan Filipina ditolak masuk ke Gugus Karang Scarborough yang diklaim oleh China. Tindakan tersebut membuat Filipina mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (ICA). China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan masuk ke wilayah kedaulatannya berdasarkan sembilan garis putus-putus (nine-dashed lines). Negeri Panda juga membangun pulau artifisial untuk memperkuat klaim tersebut. Namun, klaim China itu tumpang tindih dengan wilayah kedaulatan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Sementara itu, hasil dari jajak pendapat independen menunjukkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Rodrigo Duterte menurun. Meski demikian, sebagian besar rakyat Filipina, atau tiga perempat responden jajak pendapat, masih sangat mendukung Presiden Duterte. Hasil jajak pendapat yang digelar Pulse Asia Research Inc menunjukkan 76 persen dari 1.200 responden masih memercayai Duterte. Jumlah ini turun tujuh persen dari Desember lalu ketika 83 persen warga Filipina masih memercayai sang presiden. Dalam hal kinerja Duterte memerintah Filipina, juga terdapat penuruan meski tak terlalu berarti. Saat  ini hanya 78 persen rakyat yang puas dengan kinerja Duterte sementara akhir tahun lalu 83 persen mengaku puas. Jajak pendapat nasional ini digelar pada 15-20 Maret, bersamaan waktunya dengan keinginan seorang  anggota parlemen mengajuan usul pemakzulan Duterte. Gary Alejano, anggota parlemen itu, menyebut Duterta melanggar konstitusi, melakuan suap, dan korupsi. Alejano juga menuding Duterte mengkhianati kepercayaan publik dengan kebijakan-kebijakannya, termasuk perang melawan narkoba yang sudah menewaskan ribuan orang. Alejano juga menuding Duterte tidak melaporkan simpanan uangnya di bank seperti telah diatur undang-undang. Usulan pemakzulan Duterte ini dipastikan bakal menghadapi banyak kesulitan karena para sekutu presiden menguasai kursi mayoritas di parlemen. (Okz/h) http://dlvr.it/NqXfBl

[seputarbisnis]

Walah, Perusahaan Bus Bayar Gaji Sopirnya dengan Uang Receh

Jiangsu (SIB)- Sebuah perusahaan bus di China membayar para pengemudinya menggunakan uang receh pecahan 1 yuan. Langkah Ini dilakukan untuk menghindari kerepotan menukarkan timbunan besar koin ke bank. Diwartakan BBC, Rabu (22/3), sekira 200 staf Perusahaan Baoying Automobile Transport diberikan kantong yang berisi koin-koin 1 yuan sebagai pembayaran gaji mereka. Selama liburan Tahun Baru China, perusahaan asal Jiangsu itu mendapatkan peningkatan jumlah penumpang yang besar. Banyak di antara mereka yang memilih membayar dengan menggunakan uang tunai dibandingkan dengan kartu perjalanan. Hal itu menyebabkan para manajer bingung tentang bagaimana menangani uang-uang tunai itu. Daripada mengirimkan semuanya ke bank untuk disimpan mereka malah memutuskan untuk menyalurkan koin-koin sejumlah 200 ribu yuan atau sekira Rp387 juta kepada para pegawai mereka sebagai gaji. Dijelaskan, opsi alternatif dengan memindahkan, menghitung, dan memproses uang receh itu membutuhkan banyak tenaga dan perlengkapan, baik dari staf mereka mau pun dari pihak bank. Tentu saja hal ini membuat sebagian sopir mereka kesal. Selain berat, koin juga tidak nyaman untuk digunakan berbelanja. "Ya itu adalah uang. Tetapi tidak praktis pergi berbelanja membawa kantong berisi koin yang berat," kata salah seorang sopir. Sedangkan sopir lain menjelaskan, mereka menerima pecahan uang receh yang berbeda-beda, ada yang menerima 300 yuan, dan yang lain bahkan menerima 1.000 yuan. Untungnya cerita mereka terekspos media lokal dan mendapat perhatian dari Bank Rakyat China yang menghubungi perusahaan bus untuk memberikan solusi. Pejabat bank mengatakan, banyak perusahaan tidak menyadari bahwa bank komersial memiliki mesin penghitung uang koin, dan mereka akan dengan senang hati menukarkan koin-koin yang berat itu dengan uang kertas yang ringan. (okz/l) http://dlvr.it/NkJBhf

[seputarbisnis]

Polri: Bachtiar Nasir Berpotensi Dijerat UU Yayasan dan Pencucian Uang

Jakarta (SIB)- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sedang mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Yayasan Keadilan untuk Semua. Seorang terperiksa, Bachtiar Nasir berpotensi jadi tersangka. Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, Bachtiar Nasir yang merupakan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Majelis Ulama Indonesia ((GNPF-MUI, berpotensi dijerat dengan Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang Yayasan. "Beliau bisa terkena dua, berkaitan dengan yayasan dan TPPU, tapi kan belum ada kesimpulan seperti itu ya," kata Boy di Mabes Polri, Jalan Tunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (20/2) lalu. Sebagaimana diketahui, rekening Yayasan Keadilan untuk semua dipinjam untuk menghimpun dana Aksi Bela Islam 212 dan 411. Dalam memeriksa kasus ini, kata Boy, ada tiga undang-undang yang menjadi rujukan penyidik yakni Undang-Undang Perbankan, Pidana Yayasan dan TPPU. "Kita belum bisa katakanlah orang perorangan. Pak Bachtiar dimintai keterangnya yang lain juga diambil keterangnya, dan belum sampai pada kesimpulan siapa orang yang bertangung jawab pada masalah ini," katanya. Penyidik masih menelusuri adanya pengalihan dana yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas baik dalam bentuk gaji, upah, maupun uang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Baru satu tersangka dalam kasus ini yakni Islahudin Akbar selaku pihak bank yang membantu mencairkan uang senilai Rp600 juta dari rekening yayasan. Namun peruntukan uang tersebut belum diketahui. Sementara Islahudin Akbar dijerat dengan Undang-Undang Perbankan sebagi undang-undang pokok. (Okz/h) http://dlvr.it/NVbdbd

[seputarbisnis]

Kapolri Jelaskan ke DPR Kasus Makar Hingga WA Rizieq-Firza

Jakarta (SIB)- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M Tito Karnavian menghadiri rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/2). Dalam rapat itu, Tito memaparkan soal anggaran dan beberapa program kerja Polri. Termasuk penegakan hukum terhadap kasus terorisme dan narkotika. Tito juga menjelaskan tentang beberapa kasus yang menonjol sepanjang dia memimpin Polri. Tito menyebut bahwa kasus dugaan makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas saat ini tengah proses melengkapi berkas permintaan jaksa penuntut umum. Sedangkan kasus dugaan makar dengan tersangka lainnya masih dalam tahap penyidikan. Di antaranya tersangka Rachmawati Soekarnoputri, Firza Husein, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra, Eko, Kivlan Zein, Adityawarman, dan Ahmad Dhani. "Masih sedang dalam proses pendalaman saksi-saksi dan ahli," kata Tito. Ada pula kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan melalui Internet dengan tersangka Jamran dan Rizal Kobar. Menurut Tito, berkasnya kini sudah lengkap alias P21 pada 31 Januari 2017. Berkas dan kedua tersangka juga sudah diserahkan ke Kejaksaan. Sedangkan kasus yang melibatkan Hatta Taliwang masih dalam pemeriksaan. Tito juga menjelaskan soal kasus-kasus yang melibatkan pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Syihab. Menurut Tito, dalam kasus dugaan penghinaan lambang negara atau Pancasila dengan tersangka Rizieq, polisi telah memeriksa 25 orang saksi. Penyidik juga meminta keterangan ahli. "Saat ini proses koordinasi dengan jaksa penuntut umum," kata Tito. Rizieq juga dilaporkan soal dugaan ujaran kebencian karena pernyataannya tentang ada lambang palu dan arit dalam uang rupiah baru. "Dilaporkan juga oleh masyarakat," ujar Tito lagi. "Polri kalau ada laporan harus ditindaklanjuti." Soal kasus palu arit itu, kata Tito, polisi telah memeriksa saksi-saksi termasuk dari Bank Indonesia, serta saksi ahli. Rizieq juga dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama yang dilaporkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Saat ini, polisi masih memeriksa saksi-saksi. Rizieq juga dilaporkan menyebarkan kebencian dari ceramahnya soal hansip dan Kepala Polda Metro Jaya. Kasus yang terakhir melibatkan Rizieq dengan Firza Husein. Rizieq dilaporkan karena diduga melakukan percakapan vulgar menjurus ke pornografi via WhatsApp dengan Firza. Polisi dalam kasus Rizieq-Firza telah memeriksa 7 saksi dan 8 ahli. Polisi juga menyita telepon genggam terlapor. Saat ini, menurut Tito, sedang didalami  keterangan ahli informasi teknologi. Ada pula ahli digital forensik untuk menyelidik apakah foto-foto yang tersebar asli atau palsu. "Setelah itu gelar perkara apakah ada tersangka atau tidak," ujar Tito. Selain kasus-kasus Rizieq, Tito juga menyebut kasus-kasus lain yang menonjol yaitu dugaan pencucian uang yang membawa nama Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Natsir. Ada pula kasus dugaan korupsi pembangunan masjid kantor wali kota Jakarta Pusat. Berikutnya soal kasus juru bicara FPI, Munarman, dalam pecalang; bendera merah putih yang ditambahkan tulisan saat demonstrasi di Mabes Polri, dua laporan Antasari Azhar. "Menganggap dia (Antasari) merasa dikriminalisasi," kata Tito. Tito juga menyinggung soal unjuk rasa-unjuk rasa akhir-akhir ini. Misalnya, demonstrasi mahasiswa di depan rumah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta demo terakhir yang diadakan di depan DPR, 21 Februari 2017. "Kegiatan kemarin dimulai pagi sampai jam 13.00, berakhir aman. Kami terima kasih Komisi III sudah menerima dan mengakomodasi tuntutan mereka," ujarnya. Korban Prank Pada bagian lain Tito Karnavian mengatakan, Siti Aisyah, perempuan yang diduga membunuh kakak tiri, pimpinan Korea Utara Kim Jong-un yakni Kim Jong-nam, diperalat oleh intelijen Korut. Tito mendapat informasi bahwa perempuan asal Serang, Banten ini tidak menyadari dirinya telah dimanfaatkan untuk membunuh Kim Jong-nam. Menurutnya, Siti Aisyah hanya disuruh oleh seseorang untuk menyergap dan menyemprotkan cairan lantaran untuk keperluan syuting reality show. "Yang bersangkutan jadi pelaku yang lelucon itu, prank yang lucu-lucu kalau di kita 'kena lo'," ujar Tito. Dia menjelaskan, Siti Aisyah direkrut oleh empat orang yang berkewaganegaraan Korea Utara, dan Siti Aisyah direkrut di Kuala Lumpur, Malaysia. "Kalau enggak salah (Kuala Lumpur) tapi bukan di bandara tapi di tempat lain," katanya. (T/Okz/d) http://dlvr.it/NSG4zv

[seputarbisnis]

Tuntut Kenaikan Gaji, Militer Sandera Menhan Pantai Gading

Abidjan (SIB)- Setelah sempat disandera oleh sekelompok anggota militer selama dua jam, Menteri Pertahanan Pantai Gading, Alain-Richard Donwahi akhirnya dibebaskan. Motif penyanderaannya adalah menuntut gaji yang lebih baik. Donwahi ditahan di rumah gubernur Bouake ketika tengah berkunjung ke kota kedua terbesar di Pantai Gading. Namun dalam hitungan jam, ia diizinkan meninggalkan tempat itu untuk menuju bandara dan bertolak ke Abidjan. Seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (8/1), pelepasan Donwahi terjadi beberapa menit setelah Presiden Pantai Gading, Alassane Ouattara tampil di televisi nasional dan mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan pihak pemberontak. Selain Donwahi, wakil komandan elite garda republik dan wali kota Bouake juga ikut disandera dalam peristiwa itu. Awalnya, sekelompok tentara yang marah mendatangi rumah itu dan berteriak menuntut bonus mereka segera dibayarkan. Menurut salah seorang wartawan yang juga ikut disandera di dalam rumah itu, Ange Aboa, para tentara sempat melepaskan tembakan dan granat berpeluncur roket. "Kami mencoba menyelamatkan hidup kami, itu jelas sebuah bencana. Ada tembakan dan semua orang berlarian," jelas Aboa. Pemberontakan berlangsung selama dua hari terakhir tepatnya dimulai pada Jumat lalu dan segera setelahnya menyebar dengan cepat ke sembilan kota di Pantai Gading. Para tentara ini menuntut hal yang sama yakni kenaikan gaji dan peningkatan kualitas hidup. Dalam pernyataannya, Presiden Ouattara mengatakan, pemerintah setuju untuk mempertimbangkan tuntutan mereka. "Saya ingin mengatakan bahwa cara untuk menyampaikan tuntutan ini tidak tepat. Ini menodai citra negara kita mengingat upaya yang tengah kami lakukan untuk menghidupkan kembali roda perekonomian," kata Ouattara. Namun Ouattara tidak memberikan rincian tentang kesepakatan yang ditawarkannya kepada pemberontak. Segera setelah penyanderaan usai, para tentara dilaporkan kembali ke barak mereka. Namun belum jelas apakah pemberontakan militer itu masih berlangsung, meski Menhan Donwahi telah dibebaskan. "Ini sudah selesai. Beberapa tentara kami akan menjaga toko dan bank, tapi kebanyakan dari mereka akan kembali ke barak," ujar Sersan Mamadou Kone. Pantai Gading yang merupakan eks jajahan Prancis merupakan ekonomi terbesar di Afrika Barat. Namun negara itu dinilai gagal mereformasi militer dan konflik bertahun-tahun telah memicu perpecahan internal. (okz/f) http://dlvr.it/N3z96l