#1Malaysia Development Berhad

[zvaigzdelasas]

The presidential communications office on Saturday released revised rules for the Philippines’ first sovereign wealth fund, with changes to include granting powers to the president to accept or reject an advisory board’s nominations for top officials.[...]

Rosalia de Leon, the country’s central bank monetary board member and former treasurer who was part of the review group, was quoted in the statement as saying Marcos sought the changes to ensure the fund is “insulated from political influence and considerations and would like to give the leeway to set the qualifications”.[...]

The revised rules empower Marcos to accept or reject nominees for president and chief executive officers, and regular and independent members of the Maharlika Investment Corp, which will manage the fund, the statement said. Philippines Finance Minister Benjamin Diokno told the Reuters NEXT conference in New York this week that the sovereign wealth fund will be fully operational by the end of the year, with an initial capitalisation of around US$2 billion.[...]

Critics fear the fund could be prone to misuse. The sovereign wealth fund of neighbouring Malaysia, 1Malaysia Development Berhad, was engulfed in a multibillion-dollar corruption scandal.

12 Nov 23

[constumerm1toto]

Pengadilan perintahkan Najib Razak lakukan bela diri 25 dugaan korupsi

permohonan maaf itu karena kasus dana 1MDB itu terjadi pada masa kliennya memerintah, bukan mengatakan kliennya melakukan seperti yang dituduhkan

Kuala Lumpur (ANTARA) - Pengadilan di Kuala Lumpur memerintahkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk melakukan pembelaan diri atas 25 tuduhan dugaan korupsi dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar 2,3 miliar ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp8,2 triliun.

Hakim Collin Lawrence Sequerah dalam persidangan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Rabu, memutuskan tuduhan itu merupakan kasus prima facie, setelah penuntut berhasil membuktikan semua tuduhannya yang sah dan betul secara undang-undang.

Berita lengkapnya : Klik disini

[kazifatagar]

In 2015, Najib said Jho Low has nothing to do with 1MDB

Ex-Prime Minister Datuk Seri Najib Razak stated in 2015 and reported by Astro Awani that Low Taek Jho, also known as Jho Low, had no involvement with 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib clarified that all decisions and transactions within 1MDB were made solely by its management and board of directors. Responding in writing to a question from Wangsa Maju MP Datuk Dr. Tan Kee Kwong, Najib…

[m1totoslot]

Mantan PM Najib Razak minta maaf kepada rakyat Malaysia

“Tidak ada hal lain yang bisa saya katakan selain meminta maaf secara terbuka kepada seluruh warga Malaysia,”

Kuala Lumpur (ANTARA) - Datuk Seri Najib Razak meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Malaysia terkait dengan kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terjadi semasa dirinya menjabat Perdana Menteri (PM) dan Menteri Keuangan Malaysia.

Permohonan maaf terbuka Najib Razak itu tertuang dalam pernyataan yang dibacakan oleh anaknya, Datuk Mohamad Nizar di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur diikuti daring di Kuala Lumpur, Kamis.

Najib mengatakan selama menjalani hukuman sepanjang 26 bulan terakhir sambil terus mengikuti berbagai perkembangan signifikan terkait kasus 1MDB, setiap hari dirinya merasa sangat tersakiti mengetahui bahwa semua penipuan di perusahaan itu terjadi ketika itu berada di bawah pengawasan dirinya sebagai Menteri Keuangan dan Perdana Menteri.

“Tidak ada hal lain yang bisa saya katakan selain meminta maaf secara terbuka kepada seluruh warga Malaysia,” kata Najib.

Mantan PM Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta (sekitar Rp750 miliar) atas kasus penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan pidana dalam kasus SRC International yang melibatkan dana sebesar RM42 juta (sekitar Rp149 miliar).

Tetapi Dewan Pengampunan Wilayah Federal pada bulan Februari 2024 lalu menyetujui untuk mengurangi hukuman penjara Najib menjadi enam tahun dan mengurangi denda menjadi RM50 juta (sekitar Rp177,5 miliar).

Saat ini Najib juga sedang menghadapi empat tuduhan di pengadilan terkait penyalahgunaan kekuasaan untuk menerima suap RM2,3 miliar dana 1MDB dan 21 tuduhan pencucian uang dalam jumlah sama.

Najib mengatakan dalam sidang pengadilan baru-baru ini dan putusan bersalah atas kasus yang menimpa para eksekutif PetroSaudi di pengadilan Swiss, serta artikel terbaru yang diterbitkan The Edge, berdasarkan analisis mereka terhadap kasus tersebut serta email internal PetroSaudi, sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bukan dalang dan bukan kaki tangan Jho Low untuk menggelapkan dana 1MDB.

Lebih lanjut ia mengatakan, rangkuman artikel terbitan The Edge menyatakan bahwa PetroSaudi dan Jho Low bersekongkol untuk menipu dirinya.

“Saya tidak sadar bahwa PetroSaudi telah mengalihkan dana 1MDB dan saya tidak langsung mengetahui bahwa saya telah menerima uang dari dana yang dikirimkan 1MDB ke PetroSaudi,” ujar Najib.

Meskipun mungkin sulit bagi sebagian orang untuk memahaminya, ia mengatakan telah diberitahu dan sejujurnya percaya pada saat itu bahwa dana yang diterimanya adalah kontribusi politik dari Pemerintah Arab Saudi.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam proses pengadilan, memang ada dua sumbangan besar yang dikonfirmasi diterima pada 2010 dari Pemerintah Arab Saudi. Sumbangan tersebut tidak pernah menjadi subjek proses pidana atau perdata, ujar dia.

Ketika kekhawatiran muncul dan berbagai pihak mulai mempertanyakan apa yang terjadi di 1MDB, ia mengatakan seharusnya dirinya mengambil tindakan berbeda.

“Saya telah memerintahkan berbagai investigasi untuk dilakukan tetapi saya cenderung mempercayai penjelasan yang diberikan oleh dewan direksi dan manajemen 1MDB,” kata Najib.

Ia mengatakan ketika dirinya pertama kali curiga terhadap apa yang sebenarnya terjadi di 1MDB, perhatian utamanya adalah upaya memulihkan posisi keuangannya dan risiko yang ditimbulkannya terhadap hubungan diplomatik dan bilateral di tingkat tertinggi.

Najib mengatakan juga sudah pernah dihukum secara politik padahal yang jelas dirinya bukanlah dalang segala penyimpangan internal 1MDB dan bahkan tidak pernah berkolusi dengan Jho Low.

“Jadi, saya tidak boleh menjadi korban dari segi hukum. Saya masih sangat terkejut mengetahui korupsi, tindakan tidak bermoral dan pelanggaran hukum yang terjadi di 1MDB,” ujar Najib, dalam pernyataan yang juga diunggah di akun Facebook-nya.

Najib mengaku sangat menyesal atas apa yang terjadi di SRC International dan 1MDB.

“Namun memikul tanggung jawab secara hukum atas hal-hal yang tidak dilakukan atau secara sadar diketahui, adalah tidak adil bagi dirinya dan saya berharap dan berdoa agar proses keadilan akan menguntungkan saya dan membuktikan bahwa saya tidak bersalah,” kata Najib.

[hiphopraisedmetheblog]

Swizz Beatz Sued For $7.3M Allegedly Gifted By ‘Notorious International Fugitive’

Swizz Beatz Sued for $7.3 Million: A Reflection on Celebrity and Accountability In October 2024, news broke that renowned music producer Swizz Beatz was named in a lawsuit for allegedly receiving $7.3 million obtained through embezzlement tied to the infamous 1Malaysia Development Berhad (1MDB) corruption scandal. The legal documents, filed on October 2, accuse Beatz of receiving funds from Jho…

[thevibes1]

Najib Razak: Malaysia's Political Landscape and Latest Developments

Najib Razak’s tenure was marked by significant economic growth and development projects, but it was also overshadowed by allegations of corruption. The most notorious scandal, known as 1MDB (1Malaysia Development Berhad), has been described as one of the largest financial frauds in history. Najib, along with several associates, was accused of embezzling billions from the state investment fund, which purportedly financed extravagant lifestyles and high-profile assets globally.

The 1MDB scandal led to a seismic shift in Malaysia's political climate. In the 2018 general elections, Najib’s party, the Barisan Nasional (BN), was defeated by the Pakatan Harapan (PH) coalition, which campaigned heavily on anti-corruption platforms. This defeat was a direct consequence of the public’s dissatisfaction with corruption scandals and governance issues.

Post-election, Najib Razak faced intense scrutiny and legal action. In July 2020, Malaysia Najib News he was found guilty of corruption and money laundering by Malaysia's High Court, resulting in a 12-year prison sentence and a substantial fine. The court's decision was a landmark moment in Malaysia’s fight against corruption, symbolizing a pivotal shift towards accountability and transparency in the country's political system.

Despite the legal verdict, Najib has maintained his stance that he is a victim of political persecution. He has consistently appealed his conviction, arguing that the charges against him are politically motivated. His legal team has been active in challenging the court’s decisions, further prolonging the high-profile case and keeping it in the public eye.

The political ramifications of Najib’s legal battles are profound. His case has become a touchstone for discussions on governance, corruption, Malaysia Newstoday and the rule of law in Malaysia. It has sparked debates on the effectiveness of the Malaysian judicial system and the influence of political power on legal proceedings. Najib’s supporters argue that the legal actions against him are a continuation of political vendettas, while his detractors view them as a necessary step towards restoring integrity in Malaysian politics.

In addition to the legal drama, Najib's political influence continues to be a subject of significant interest. Despite his conviction, he remains a prominent figure in Malaysian politics, with a considerable following among certain segments of the population. His continued presence in the political arena has implications for future elections and party dynamics in Malaysia.

As of the latest developments, Najib's legal team is exploring further avenues for appeal, including seeking international intervention and support. The outcome of these legal maneuvers will be crucial in determining the future trajectory of both Najib’s political career and Malaysia’s political landscape.

[speedyposts]

Malaysia reduces sentence of former PM Najib Razak

Malaysia has reduced the sentence of disgraced former Prime Minister Najib Razak, who was convicted and sentenced to 12 years in jail for corruption in the multibillion dollar 1MDB scandal.

Najib will be released in August 2028 and fines imposed on him reduced to 50 million ringgit ($10.59 million) from 210 million ringgit, the pardons board said.

.adtnl5-container { position: relative; width: 100%; max-width: 600px; /* Set your desired maximum width */ margin: auto; overflow: hidden; border-radius: 15px; /* Add border-radius for rounded corners */ } .adtnl5-image { width: 100%; height: auto; display: block; } .adtnl5-play-button { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); width: 120px; height: 120px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.6); /* Semi-transparent red */ border: none; border-radius: 50%; color: #fff; font-size: 36px; cursor: pointer; display: flex; align-items: center; justify-content: center; transition: background-color 0.3s ease; /* Smooth transition */ } .adtnl5-play-button:hover { background-color: rgba(255, 0, 0, 0.9); /* Darker red on hover */ } .adtnl5-title { position: absolute; bottom: 0; width: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7); color: white; text-align: center; padding: 10px; box-sizing: border-box; font-size: 18px; font-weight: bold; text-decoration: none; /* Remove underlines from the link */ } .adtnl5-title:hover { text-decoration: underline; /* Add underline on hover */ } .adtnl5-marker { position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: #ffcc00; /* Yellow background for the marker */ padding: 5px; border-radius: 5px; color: black; font-size: 13px; text-decoration: none; } @media (max-width: 767px) { /* Mobile responsiveness */ .adtnl5-play-button { width: 80px; height: 80px; font-size: 24px; } .adtnl5-title { font-size: 16px; } .adtnl5-marker { font-size: 11px; padding: 3px; } }

▶

Satya Nadella & Sam Altman: Dawn of the AI Wars | The Circuit with Emily Chang

Ads by BCI

He remains on trial in multiple cases related to 1Malaysia Development Berhad (1MDB), a state fund he established as prime minister to spur economic development but that investigators say was instead plundered to buy the Equanimity superyacht, high-end properties, and finance the production of the Wolf of Wall Street film starring Leonardo DiCaprio.

Investigators have said some $4.5bn was stolen, with hundreds of millions ending up in accounts linked to the former prime minister.

Najib was acquitted of audit tampering in connection with 1MDB, but has not shown any contrition for the scandal. He has sought to focus attention on Jho Low, the Malaysian financier who is accused of masterminding the scheme and is now a fugitive.

More to come…

.adtnl5-container { position: relative; width: 100%; max-width: 600px; /* Set your desired maximum width */ margin: auto; overflow: hidden; border-radius: 15px; /* Add border-radius for rounded corners */ } .adtnl5-image { width: 100%; height: auto; display: block; } .adtnl5-play-button { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); width: 120px; height: 120px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.6); /* Semi-transparent red */ border: none; border-radius: 50%; color: #fff; font-size: 36px; cursor: pointer; display: flex; align-items: center; justify-content: center; transition: background-color 0.3s ease; /* Smooth transition */ } .adtnl5-play-button:hover { background-color: rgba(255, 0, 0, 0.9); /* Darker red on hover */ } .adtnl5-title { position: absolute; bottom: 0; width: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7); color: white; text-align: center; padding: 10px; box-sizing: border-box; font-size: 18px; font-weight: bold; text-decoration: none; /* Remove underlines from the link */ } .adtnl5-title:hover { text-decoration: underline; /* Add underline on hover */ } .adtnl5-marker { position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: #ffcc00; /* Yellow background for the marker */ padding: 5px; border-radius: 5px; color: black; font-size: 13px; text-decoration: none; } @media (max-width: 767px) { /* Mobile responsiveness */ .adtnl5-play-button { width: 80px; height: 80px; font-size: 24px; } .adtnl5-title { font-size: 16px; } .adtnl5-marker { font-size: 11px; padding: 3px; } }

▶

Satya Nadella & Sam Altman: Dawn of the AI Wars | The Circuit with Emily Chang

Ads by BCI

[wikiuntamed]

Five steps of Wikipedia for Monday, 27th November 2023

Welcome, üdvözöljük, dobrodošli, karibu 🤗 Five steps of Wikipedia from "Laith Al-Juneidi" to "1964 race riots in Singapore". 🪜👣

Start page 👣🏁: Laith Al-Juneidi "Laith Al-Juneidi (Arabic: ليث الجنيدي, born December 9, 1978, in Hebron, Palestine), is a Palestinian film director and producer...."

Step 1️⃣ 👣: IMDb "IMDb (an acronym for Internet Movie Database) is an online database of information related to films, television series, podcasts, home videos, video games, and streaming content online – including cast, production crew and personal biographies, plot summaries, trivia, ratings, and fan and critical..."

Image by Internet Movie Database

Step 2️⃣ 👣: 1Malaysia Development Berhad "1Malaysia Development Berhad (1MDB; Malay: [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn(t) bərˈɦad]) is an insolvent Malaysian strategic development company, wholly owned by the Minister of Finance (Incorporated).In 2015, the company became the subject of a major international corruption scandal, with evidence..."

Image by 1Malaysia Development Berhad

Step 3️⃣ 👣: 2015 Malay Dignity rally "The Malay Dignity rally (Malay: Himpunan Maruah Melayu) was a rally that took place on 16 September 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia. The rally was organised by National Silat Federation (Malay: Persatuan Silat Kebangsaan, PESAKA), a silat Melayu federation of Malaysia. The rally aimed to counter..."

Step 4️⃣ 👣: 1967 Penang Hartal riot "The 1967 Penang Hartal riot (Malay: Hartal Pulau Pinang 1967) happened on November 24, 1967 in response to the devaluation of the Malayan dollar against the British pound sterling and the newly established Malaysian dollar...."

Step 5️⃣ 👣: 1964 race riots in Singapore "The 1964 race riots in Singapore involved a series of communal race-based civil disturbances between the Malays and Chinese in Singapore following its merger with Malaysia in 1963, and were considered to be the "worst and most prolonged in Singapore's postwar history". The term is also used to refer..."

Image by John Crawfurd

[thebusinesspress]

The Lingering Legacy of 1MDB: Struggles with Corruption and Identity Politics in Malaysia

Nearly a decade ago, the 1Malaysia Development Berhad (1MDB) scandal rocked Malaysia, revealing a disturbing web of embezzlement and corruption that extended across the country’s political and financial landscape. While the imprisonment of former Prime Minister Najib Razak was hoped to bring closure to the scandal, the repercussions of 1MDB still persist in Malaysia today. Corruption Charges and…

[rpnewspaperblog]

Jailed Malaysia ex-PM Najib acquitted in latest 1MDB trial

KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) — Malaysian former Prime Minister Najib Razak was acquitted Friday in the latest trial in response to the multibillion-dollar looting of the 1Malaysia Development Berhad state fund. Najib, who is serving a 12-year prison term after losing the final appeal in his first of several corruption trials linked to the 1MDB scandal, was found not guilty on the charge of…

[annafricatv]

Malaysia Court Postpones Biggest 1MDB Trial Involving Former PM Najib

Malaysia Court Postpones Biggest 1MDB Trial Involving Former PM Najib

A Malaysian court has postponed for a week the biggest of five trials linked to a multi-billion-dollar scam at state fund 1MDB allegedly involving former prime minister Najib Razak.

Najib has been hit with 42 criminal charges of graft and money laundering at 1Malaysia Development Berhad (1MDB) and other state entities.

U.S department of justice says about four and a half billion dollars was…

[kazifatagar]

Najib threatens legal action over Netflix's 'Man on the Run'

Former Malaysian Prime Minister Najib Razak, currently serving a 12-year sentence related to the 1Malaysia Development Berhad (1MDB) scandal, has initiated legal action against the Netflix show “Man on the Run.” Despite being unable to watch it in prison, Najib instructed his lawyer to file for contempt and defamation. Social Media Links Follow us…

[magazinevim]

Malezya devlet fonu 1MDB, eski birim varlıklarda 23 milyar dolarlık geri kazanım istiyor

Malezya devlet fonu 1MDB, eski birim varlıklarda 23 milyar dolarlık geri kazanım istiyor

Maliye Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, maliye bakanlığının Pazartesi günü yaptığı açıklamada, varlıklarını dolandırmaya karıştıkları iddia edilen kuruluşlardan ve şahıslardan 23 milyar dolardan fazla varlığını geri almaya çalışan Malezya devlet fonu 1Malaysia Development Berhad 1MDB ve daha önceki bir birim 22 hukuk davası açtı. Bakanlık, davalar hakkında yaptığı açıklamada, dava…

[newsoreo]

Malaysian ex-PM Najib convicted of 7 graft charges over 1MDB - Times of India

Malaysian ex-PM Najib convicted of 7 graft charges over 1MDB – Times of India

[ad_1]

KUALA LUMPUR: A Malaysian court pronounced former Prime Minister Najib Razak guilty Tuesday in his first corruption trial over the multibillion-dollar looting of the 1MDB investment fund. The ruling came five months after a new government took power with Najib’s Malay party the biggest bloc in the alliance. His party’s shocking election ouster in 2018 was driven by public anger over the…

[tananansad]

The Christian Fetish: Modernity, Whiteness and the Christian Imaginary in Malaysia

By C. Schultz, 2019. Read it here.

Abstract:

The 1MDB (1Malaysia Development Berhad) scandal and 2018 elections brought the corruption and nepotism of Malaysian politics to international attention. For my Christian Dusun interlocutors in the Ranau hinterlands of Sabah, Malaysia, one effect of corruption, as well as state-driven ‘Islamisation’, is that many people no longer trust their government, the moral failings of which are viewed as unchristian. Crucially, Western liberal democracies are often imagined as being both Christian and white, stimulating optimistic interpretations of racial whiteness. In this article, I employ theories of the fetish to unveil the inspired ‘cultural criticism’ that emerges at the interface of two social worlds (Spyer, Patricia. 1988. Introduction. In Border Fetishisms: Material objects in unstable spaces, edited by Patricia Spyer, pp. 1–12. Psychology Press; Graeber, David. 2005. Fetishism as Social Creativity or, Fetishes are Gods in the Process of Construction. Anthropological Theory, 5(4):407–438). The affective relations between people, images and ideas in postcolonial Ranau contributed to the construction of my embodied racial identity, orang putih (white person), which was fetishised by Christian Dusun as a ‘container’ (Newell, Sasha. 2014. The Matter of the Unfetish: Hoarding and the Spirit of Possessions. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 4(3):185–213) of hope for their own Christian future.