#wakil ketua MPR

[intijatim2022]

Anggota DPR RI Berkunjung ke Magetan, Dukung Paslon HEBAT untuk Magetan Lebih Baik

MAGETAN | INTIJATIM.ID – Anggota DPR RI Komisi 12, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang juga Wakil ketua MPR RI, menyapa warga Magetan yang menjadi salah satu Dapilnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Hergunadi dan Basuki Babussalam. Mas Ibas meyakini kemampuan dan komitmen…

[realitajayasaktigroup]

Ketua MPR RI Dorong Peningkatan Kerjasama Haji Indonesia - Arab Saudi

JAKARTA || Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia YM. Faisal Abdullah H. Amodi, meminta kesediaan Kerajaan Arab Saudi agar bisa kembali memberikan tambahan kuota jamaah haji bagi Indonesia. Mengingat penduduk muslim Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, mencapai 238 juta jiwa atau sekitar 12,5 persen dari…

[holopiscom]

Ketua MPR RI dan Sekjen OKI Bertemu di Jeddah, Bahas Kerjasama dan Konflik Palestina

JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Edhy Baskoro Yudhoyono, Edhy Soeparno, dan Abchandra Muhammad Akbar mengadakan pertemuan dengan Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha, pada Rabu malam (18/12). Dalam pertemuan tersebut, Muzani menyampaikan apresiasi kepada OKI atas kontribusinya dalam meningkatkan hubungan kerjasama antar…

[m1totocss2]

MPR harap Kompolnas 2024-2028 jaga kontinuitas keberhasilan kepolisian

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengharapkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 dapat menjaga kontinuitas atau kesinambungan keberhasilan kepolisian.Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, juga mengharapkan agar Kompolnas dapat menjadi penyeimbang baik buruknya wajah kepolisian."Kami berharap Kompolnas bisa menjadi penyeimbang institusi melalui kewenangan pengawasan, dan pengamanan personel kepolisian yang independen dan profesional," kata Ibas.

Berita lengkapnya : Klik disini

[rasiooid]

Cibinong Bersholawat, Habib Syech Doakan Pasangan Rudy Susmanto dan Jaro Ade Jadi Bupati dan Wakil Bupati Bogor

RASIOO.id – Ribuan masyarakat memadati acara Cibinong Bersholawat yang digelar di Lapangan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Sabtu malam, 2 November 2024. Acara tersebut dihadiri oleh pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor urut satu, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf turut hadir untuk memimpin sholawat…

[m1totopunyaberita]

MPR dorong perempuan korban kekerasan seksual untuk berani melapor

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong kaum perempuan untuk berani melapor atau speek up jika mengalami ataupun mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual.

Keberanian para korban untuk berbicara sangat diperlukan guna membantu aparat penegak hukum dan pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan seksual di tengah masyarakat.

"Selain peran negara dan keamanan dalam setiap ruang publik dan privat maka kita semua juga harus bisa speak up, waspada, dan berani melapor," kata pria yang akrab disapa Ibas dalam keterangannya saat menjadi narasumber pada webinar bersama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta, Jumat.

Menurut Ibas, para korban kekerasan seksual tidak perlu khawatir untuk mengungkap kasusnya karena negara dipastikan akan memberikan perlindungan.

Baca juga: Kementerian PPPA kawal kasus dugaan kekerasan seksual di kampus

Dia menjelaskan perlindungan korban dan penindakan aksi kekerasan seksual itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tidak hanya menjamin keamanan pelapor, Ibas menegaskan pemerintah juga harus memperhatikan kaum perempuan dari sisi konsep Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konsep SGDs ini, tambah Ibas, salah satu yang harus diperhatikan pemerintah adalah kemakmuran dan kesetaraan hak dalam kehidupan.

Masyarakat, terkhusus kaum perempuan, bisa menggunakan konsep SGDs ini untuk mendorong pemerintah memberikan pemenuhan hak terhadap perempuan.

[britam1totoooo]

Baleg DPR rapat dengan tiga lembaga dengar masukan soal legislasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga, yakni Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Indonesian Parliamentary Center, dan Komisi Nasional Perempuan, untuk mendengarkan masukan dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengatakan bahwa saat ini regulasi di Indonesia terlalu banyak undang-undangnya sehingga perlu ada lembaga yang benar-benar paham mengenai regulasi guna menahan hal tersebut.

"Bahwa regulasi di Indonesia ini terlalu banyak, undang-undangnya terlalu over, kemudian soal monitoring legislasi juga tak berjalan," kata Iman saat memimpin rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia mencontohkan ada aspirasi untuk dimunculkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Persepakbolaan. RUU tersebut terlalu teknis dan seharusnya urusan sepak bolah masuk menjadi cabang dari RUU Olahraga.

"Ada ribuan, bahkan ada legislasi yang perlu dikaji ulang," kata Iman.

Menurut ia, ketiga lembaga yang mengikuti rapat dengar pendapat bersama Baleg DPR RI itu sudah mengusulkan sejumlah RUU untuk menjadi prioritas pada Prolegnas DPR RI periode 2024–2029.

Dalam paparannya, Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandi mengatakan saat ini Indonesia mengalami hiper-regulasi atau banyaknya regulasi.

Menurut dia, salah satu kendala dalam implementasi pembangunan itu karena ruwetnya regulasi, khususnya pada peraturan menteri.

"Kalau selama ini kita mendalilkan bahwa segala permasalahan itu harus diselesaikan dengan peraturan maka sesungguhnya pihak yang pertama kali kesulitan atau kewalahan itu justru pemerintah," kata Ronald.

Menurutnya, hal itu pun perlu dipikirkan agar tidak terjadi hiper-regulasi melalui RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, ia mengatakan bahwa perencanaan pembangunan juga sering tidak sinkron dengan perencanaan legislasi.

PSHK mengusulkan agar DPR memasukkan empat RUU untuk menjadi prioritas pada tahun 2025, yakni RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, RUU Hukum Masyarakat Adat, RUU Perkumpulan, dan RUU Perampasan Aset.

Sementara itu, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan ada dua RUU yang diusulkan kepada Baleg DPR RI, yaitu RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan RUU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

IPC juga mendorong DPR RI membahas lima RUU lainnya, yakni RUU Keadilan Iklim, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU Pengadaan Baran dan Jasa, RUU Keterbukaan Informasi Publik, dan RUU Masyarakat Adat.

Sedangkan Komnas Perempuan mengusulkan agar DPR membahas sekitar 16 RUU untuk periode 2024–2029. RUU yang paling pertama disinggung oKomnas Perempuan adalah RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

[bahaspolitikm1toto]

Menteri Luar Negeri singgahi kampung halaman sebelum bertolak ke Rusia

"Terima kasih sekali. Tadinya hanya rencana transit saja, malah disambut di sini. Jadinya kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia, ya ke kampung sendiri di Aceh,"

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Sugiono menyempatkan diri mengunjungi kampung halaman Aceh sebelum melanjutkan kunjungan kerja ke Rusia.

Saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar, Selasa (22/10). Sugiono disambut Plt Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, dan didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.

Sebagai informasi, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan terbang ke Rusia. Di sana, ia mewakili Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS, di Kazan, Rusia, yang berlangsung pada 22-24 Oktober 2024.

Sugiono mengatakan, rencana awal ia hanya ingin transit saja di Bandara SIM Aceh Besar, tetapi karena diberikan penyambutan, maka Aceh menjadi kunjungan kerja pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri.

"Terima kasih sekali. Tadinya hanya rencana transit saja, malah disambut di sini. Jadinya kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia, ya ke kampung sendiri di Aceh," kata Sugiono singkat.

Sugiono merupakan salah seorang putra Aceh yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto mengisi posisi Menteri di Kabinet Merah Putih.

Selain Sugiono, ada juga putra Aceh lainnya yakni Teuku Riefky Harsya menjadi Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf). Serta Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi).

Sugiono sendiri lahir di Takengon, Aceh Tengah, pada 11 Februari 1979. Ia menempuh pendidikan dasar di SD di kota kelahirannya, Takengon, sebelum menghabiskan masa SMP di Banda Aceh.

Lalu, Sugiono menjadi alumnus SMA Taruna Nusantara yang lulus pada tahun 1997. Ia satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjadi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Begitu menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat melalui beasiswa yang dicanangkan oleh Danjen Kopassus saat itu, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto.

Ia kemudian mengikuti pendidikan calon perwira di Akademi Militer Magelang dan lulus dengan pangkat Letnan Dua di korps infanteri.

Sugiono, saat masih menjadi prajurit, pernah menjabat sebagai sekretaris pribadi Prabowo sebelum pembentukan Partai Gerindra. Ia sudah dipercaya untuk mendampingi Prabowo sejak lama.

Di Senayan, Sugiono menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi isu-isu pertahanan dan luar negeri sekaligus Ketua Fraksi Gerindra di MPR.

[riaunews]

Anies Berdiri dengan Hormat Begitu Disapa Prabowo

Anies Baswedan menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8, Ahad (20/10/2024). (Foto: X/@aniesbaswedan) Jakarta (Riaunews.com) – Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menyapa semua pimpinan negara yang hadir. Prabowo juga menyapa mantan presiden, wakil presiden, termasuk ketua MPR. Tidak ketinggalan, Prabowo juga menyapa mantan pesaingnya pada Pilpres 2024, yaitu Anies Rasyid…

[tangerangraya]

Resmi Dilantik, Prabowo Pastikan Lakukan Seluruh Hilirisasi

Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Dalam pidatonya, ia berjanji untuk melakukan hilirisasi pada semua komoditas di Tanah Air. Dalam proses pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029 berjalan khidmat. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani…

[realitajayasaktigroup]

Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Rumah Sakit, Faskes dan Nakes Tidak Diskriminasi Terhadap Pasien BPJS Kesehatan

RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA || Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan rumah sakit, fasilitas kesehatan (faskes), serta tenaga kesehatan agar tidak melakukan diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Tindakan diskriminasi seperti dalam bentuk penolakan, mempersulit, atau membedakan pelayanan yang diberikan kepada para pasien BPJS…

[cinews-id]

MPR RI Minta Prabowo dan Gibran Melanjutkan Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Palestina

JAKARTA, Cinews.id – Dalam sambutannya usai pelantikan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta, Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, usai resmi dilantik hari ini. Menurut Ahmad Muzani, di bawah kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, salah satu isu yang ditangani secara tepat dalam…

[m1totoslot]

MPR: Prabowo akan sampaikan pidato pertama usai dilantik jadi Presiden

Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024—2029.

Menurut dia, sejauh ini persiapan acara Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 sudah mencapai 80 persen. Pada hari Jumat ini, MPR RI menggelar gladi kotor untuk melakukan beberapa penyesuaian, termasuk persiapan penyambutan tamu kenegaraan.

"Besok adalah tanggal 19 Oktober, pukul 10.00 WIB kami akan adakan gladi bersih," kata Siti Fauziah di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Pada hari pelantikan, 20 Oktober mendatang, acara mulai pukul 10.00 WIB. Acara dimulai dengan para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Selanjutnya acara dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian pembacaan Keputusan KPU oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin. Acara berlanjut pada pengucapan sumpah janji dari Presiden dan dari Wakil Presiden.

Baca juga: Sekjen MPR: Sinergi diperlukan agar Sidang Tahunan MPR berjalan lancar Baca juga: Sekjen MPR: Pustakawan harus punya "personal branding" agar dikenali

Ketua MPR RI akan membacakan berita acara. Setelah itu, pidato pertama Presiden Republik Indonesia periode 2024—2029.

"Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa, prosesi selesai, artinya ditutup dengan Indonesia Raya," kata dia.

Setelah Sidang Paripurna MPR RI ditutup, lanjut dia, Presiden akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kepala negara tamu undangan serta kepada para presiden terdahulu dan pejabat-pejabat lainnya.

Untuk itu, dia meminta doa agar pelaksanaan pelantikan tersebut bisa berjalan lancar dan tepat waktu.

Tamu undangan, khususnya anggota MPR RI, kata dia, sudah memasuki ruang paripurna pada pukul 07.00—08.00 WIB.

[cacatoto-2024]

Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. (lahir 5 Desember 1971), dikenal dengan sapaan Gus Jazil adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019–2024 dan anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur X, meliputi daerah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

[britam1totoooo]

Mendes komitmen jalankan amanat Presiden kurangi kegiatan seremonial

Kita harus kerja sama demi Merah Putih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan komitmennya dalam menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto agar kementerian mengurangi penyelenggaraan kegiatan yang bersifat seremonial.  

"Sesuai dengan arahan Pak Presiden pada rapat kabinet yang pertama, kurangi kegiatan yang sifatnya seremonial. Setuju itu," kata Yandri dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama para mitranya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.  

Menurut dia, sudah seharusnya para pejabat menggerakkan jajarannya untuk menghadirkan kegiatan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan menguntungkan diri sendiri. Hal itu, kata dia menambahkan, sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, seperti Menteri.  

"Masa kita duduk di sini, di ruang ber-AC, makan enak, kita enggak memikirkan itu rakyat Indonesia, makan susah, rumahnya tidak jelas, mata pencariannya tidak jelas. Kita harus tanggung jawab itu, dunia-akhirat," kata dia.  

Sejalan dengan itu, Yandri pun meminta dukungan dan arahan serta masukan dari Komisi V DPR RI agar ia senantiasa dapat menjalankan komitmen tersebut.  

"Maka mohon Pak bantu saya. Kita harus kerja sama demi Merah Putih," ucap dia.   

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Yandri telah mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari jajarannya hingga DPR RI untuk memajukan desa atau mengubah "air mata kemiskinan" menjadi "air mata kebahagiaan" di setiap desa.

"Prinsip saya itu, sudah saya sampaikan di eselon I di Kementerian Desa PDT, ayo kita geser air mata kemiskinan itu menjadi air mata kebahagiaan di tiap desa," kata dia.Ia mengingatkan bahwa kerja sama antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa PDT dan kementerian terkait lainnya serta DPR RI menjadi kunci dalam memajukan desa."Kerja sama antara pemerintah dan DPR itu kunci. Kalau tidak kerja sama, berat, apalagi kalau kita berpikir tentang desa," ucap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.Ia menyampaikan bahwa 73 persen penduduk Indonesia berada di desa-desa sehingga apabila tidak ada usaha pemajuan ataupun pembangunan desa, hal tersebut berarti tidak ada pula pembangunan untuk Indonesia."Hampir 73 persen penduduk Indonesia di desa. Kalau kita tidak mengurus desa, berarti kita tidak mengurus Indonesia. Maka tagline kami, "Membangun Desa, Membangun Indonesia". Desa terdepan untuk Indonesia," ucap Yandri.