#rusun bukit duri | Explore Tumblr posts and blogs

bang-alfi · 8 years ago

Text

Swastanisasi Pelayanan Publik di Jakarta

Saya kaget ketika sedang mengurus administrasi pernikahan saya tahun lalu. Pelayanan di kelurahan dan kecamatan berubah. Semakin mirip seperti Bank. Lebih cepat dan lebih nyaman. Saya sepertinya tidak sendiri. Banyak pula warga yang memberikan testimoni serupa ketika mengurus administrasi di Pemerintah Provinsi Jakarta sekarang. Yuddy Chrisnandi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan mengatakan pada tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta adalah contoh yang harus diikuti Pemerintah Daerah lain.

Benarkah pelayanan publik di Jakarta lebih baik kini? Pembukaan tulisan ini adalah jawaban cepat atas pertanyaan tersebut. Namun, kita butuh pembacaan yang lebih utuh dan mendalam untuk mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Karena penyebaran hoax terjadi bukan hanya karena adanya niat jahat, tetapi juga karena ketidakhati-hatian dalam membaca dan menyimpulkan. Karena pelayanan publik bukan hanya soal administrasi dan perizinan.

Tulisan ini akan mencoba membaca potret pelayanan publik di Jakarta secara lebih utuh dan mendalam sekaligus mengafirmasi keputusan KPU DKI Jakarta yang menggabungkan tema Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah sebagai keputusan yang tepat.

Arus Kebijakan Neo-Liberal dan Swastanisasi Air

Pelayanan Publik di Jakarta tidak bisa kita lepaskan dari konteks arus kebijakan neo-liberal ala konsensus Washington yang sejak runtuhnya Uni Soviet semakin dianggap sebagai the only one solution. Indonesia mulai ikut serta secara intensif dalam arus ini pada medio 1970 dan 1980an.

Di Jakarta, swastanisasi air adalah contoh konkret dari derasnya arus kebijakan neo-liberal dan dampaknya bagi kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian dari deal dengan Bank Dunia untuk menutupi hutang PAM Jaya dan kebutuhan dana untuk perluasan jaringan pipa air, PAM Jaya kemudian diswastanisasi per Juni 1997. Pengelolaan air pun diserahkan kepada Lyonnaise des Eaux (PT PAM Lyonnaise Jaya –disingkat Palyja) dari Perancis yang berkongsi dengan Salim Group untuk menguasai sebelah barat sungai Ciliwung dan Thames Water dari London (PT Thames PAM Jaya, sekarang menjadi PT Aetra Air Jakarta) berkongsi dengan Sigit Hardjojudanto, putra sulung Soeharto, yang menguasai sebelah timur Ciliwung.

Dampaknya, warga pun harus membayar air dengan lebih mahal. Studi kasus pelayanan Palyja di Muara Baru, Jakarta Utara (Triyananda, 2013) menunjukkan adanya pembiaran Palyja terhadap praktik mafia air yang dilakukan oleh pengusaha hidran umum. Saat air dari Palyja di pipa-pipa warga tidak keluar atau keruh, warga yang biasanya hanya membayar Rp 1.050/m3 harus membeli air pada pedagang eceran -yang mendapatkan airnya dari pengusaha hidran umum- hingga Rp 125.000-250.000/m3.

Pada Maret 2015, akibat melanggar HAM dan dilakukan tanpa tender, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebenarnya sudah membatalkan kontrak PAM Jaya dan dua perusahaan pengelola air tersebut. Namun, putusan itu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Negara seolah-olah tidak mau menjalankan mandat dalam pasal 33 UUD 1945 untuk kembali mengelola air demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun pada Februari 2015, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun, swastanisasi tidak hanya terjadi dan dapat dibaca secara sektoral, tetapi juga dalam paradigma pelayanan publik yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Paradigma inilah kemudian yang men-drive definisi kita tentang apa itu pelayanan publik yang berkualitas dan bagaimana cara memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Swastanisasi Paradigma Pelayanan Publik

Bersamaan dengan arus kebijakan Neo-Liberal, muncul paradigma New Public Management (NPM) dalam pengelolaan pelayanan publik yang populer dengan adagium, “run government like a business”. Menurut paradigma ini, birokrasi harus dikelola se-efektif dan se-efisien mungkin untuk memberikan hasil terbaik dan memenuhi kebutuhan pelanggan (Gaebler dan Osborne, 1992). Customer First!

Perbaikan pelayanan administrasi dan Transjakarta yang memberikan kepuasan kepada individu yang menjadi “pelanggan” pelayanan tersebut adalah contoh konkret penggunaan NPM sebagai paradigma dan orientasi perbaikan pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penggunaan Qlue sebagai kanal pengaduan juga menunjukkan keinginan kuat dari Pemprov untuk mendapatkan feedback dari “pelanggan” demi pelayanan yang lebih baik.

Namun, paradigma NPM tersebut kemudian dikritik oleh Dernhart dan Dernhart (2003). Mereka mengajukan paradigma New Public Service (NPS) yang memandang birokrasi adalah alat warga yang harus tunduk pada kehendak warga terkait apa kebutuhannya dan bagaimana cara memenuhinya. Artinya, tidak seperti pelanggan yang dipandang secara individual dan partisipasinya hanya dibutuhkan sebatas feedback di tingkat implementasi, warga dipandang secara kolektif dan partisipasinya diperlukan sejak tahap perencanaan.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah contoh baik penerapan NPS. Dalam pasal 20 ayat (2) penyelenggara layanan diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik. Fyi, standar pelayanan menurut UU Pelayanan Publik di pasal 1 butir 7 adalah “tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.” Standar pelayanan publik tersebut berdiri di atas asas kepentingan umum, kepastian hukum, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, dan asas-asas lain yang tertulis dalam pasal 4 UU Pelayanan Publik.

Pelanggan atau Warga: Studi Kasus Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta

Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta adalah bukti lain dari swastanisasi pelayanan publik. Survei Kompas yang terbit pada 22 Januari 2017 menunjukkan bahwa 7 dari 10 warga Jakarta yang disurvei tidak mengetahui tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Tahu saja tidak, bagaimana mau terlibat. Itulah penjelasan dari survei Koalisi Warga Jakarta 2030 pada tahun 2010 yang menemukan bahwa 98% warga Jakarta yang disurvei tidak terlibat dalam proses penyusunan RTRW. Di saat yang sama, ada 2% yang terlibat sangat jauh dalam penyusunan RTRW. Kehadiran pulau reklamasi dalam RTRW sebelum ruangnya benar-benar ada merupakan bukti nyata dari partisipasi sangat aktif dari big customer yang melampaui prosedur perencanaan di DKI Jakarta.

Di tengah gambaran yang tidak komprehensif tentang kehendak dan kebutuhan warga secara kolektif atas ruang dan dominasi big customer, Pemprov justru menggiatkan penggusuran atau relokasi –jika harus menggunakan istilah yang diperhalus itu– secara paksa dengan dalih untuk kebaikan warga yang lebih banyak. Selain itu, Pemprov juga berangkat dari asumsi yang salah tentang tanah negara yang setelah Indonesai merdeka, maknanya bukan lagi dimiliki, tetapi dikuasai oleh negara (pasal 33 UUD 1945). Pasal 18 dan pasal 27 UU No.5 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Agraria juga menyatakan bahwa pencabutan hak kepemilikan warga untuk kepentingan umum harus dikompensasi dengan ganti kerugian yang layak.

Tidak hanya bermasalah asumsi dan perencanaannya, relokasi paksa tersebut juga dilakukan dengan prosedur yang melanggar hukum. Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menyebutnya sebagai penyimpangan yang menjurus ke arah maladministrasi. PTUN bahkan memvonis bahwa penggusuran di Bukit Duri dan rencana Penggusuran di Bidara Cina tidak sah. Akan tetapi, kini permukiman warga sudah rata dengan tanah dan arus kas masuk dalam kantong keluarga mereka belum pulih seperti sedia kala. Sebaliknya, hutang mereka justru bertumpuk karena tunggakan sewa rusun yang menurut Pemprov lebih baik untuk mereka. Sekali lagi, menurut Pemprov, bukan menurut mereka.

Seorang pelanggan dalam skema bisnis memang akan selalu berusaha dipuaskan. Akan tetapi, pelanggan tetap saja tidak berhak terlibat dalam perencanaan perusahaan yang memutuskan arah kerja perusahaan, mekanisme dan tata kelola yang akan dijalankan, produk atau jasa yang akan dijual, dan segmen pasar yang akan disasar. Pelanggan tidak lebih dari sekadar individu-individu dengan karakter dan selera serupa yang kemudian dikelompokkan sebagai segmen dalam sebuah kolektif bernama pasar. Jika tidak sesuai selera, pelanggan bisa memilih produk atau jasa yang lain. Jika tidak sesuai dengan daya belinya, pelanggan membeli produk yang mirip dan perusahaan lain alias barang KW.

Begitulah DKI Jakarta saat ini sedang dikelola. Pilihannya seolah-olah hanya dua: menerima atau cari ruang dan wilayah lain selain Jakarta.

Merebut Kembali Pelayanan Publik di Jakarta

Semua metode perjuangan pasti memiliki titik lemah. Seperti perjuangan litigasi yang butuh waktu lama, energi ekstra, dan kadang kemenangannya di meja pengadilan pun sulit dieksekusi di lapangan, begitu pun dengan perjuangan politik dalam kerangka elektoral. Tidak ada jaminan memang kandidat yang berlaga tidak akan ingkar janji. Namun, melewatkan momentum ini hanya akan membuat swastanisasi pelayanan publik terus terjadi dengan skala yang makin luas dan penetrasi yang makin dalam.

Oleh karena itu, agar pelayanan publik bisa direbut kembali, warga perlu memilih pemimpin yang paling membuka ruang partisipasi. Pemimpin yang memandang warga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang perlu didengar kehendaknya dan dilibatkan dalam merencanakan berbagai urusan yang terkait dengannya. Termasuk soal mau dibawa ke mana ruang dan wilayah bernama DKI Jakarta. Relokasi mungkin akan terjadi, hanya jika warga merasa perlu dan ingin untuk pindah ke tempat lain. Tempat yang menurut mereka lebih baik. Usulan Kampung Susun di Kampung Pulo yang difasilitasi oleh Komunitas Ciliwung Merdeka adalah satu dari beberapa rencana yang ternyata bisa lahir dari pendekatan partisipatif yang menempatkan warga dalam posisi yang tepat. Warga Kali Code bahkan sudah membuktikan mampu merumuskan dan merealisasikan rencana penataan ruang demi kepentingan umum secara partisipatif.

Namun, perlu diingat, kalau pun kandidat yang paling membuka ruang partisipasi itu nanti menang, perjuangan belum selesai. Inilah titik krusial bagi warga. Potensi kandidat terpilih itu untuk ingkar janji harus dicegah dengan cara terus memperkuat kolektivitas di akar rumput dan memanfaatkan secara optimal ruang-ruang partisipasi yang telah terbuka.

Pertanyaan kini, siapakah pemimpin yang paling membuka ruang partisipasi itu? Saya ingin itu menjadi pertanyaan yang kita jawab setelah debat nanti malam. Namun, bagi saya, pemimpin itu pastilah bukan pemimpin yang telah terbukti ingkar janji dan memposisikan warga sebagai pelanggan yang tidak berhak terlibat dalam proses perencanaan, kecuali bisa membayar banyak.

Muhammad Alfisyahrin Warga Tanjung Priok, Jakarta Utara

Sumber gambar

#Swastanisasi #PelayananPublik #Jakarta #PilkadaDKIJakarta

3 notes · View notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Ahok Penggusur Paling Brutal Sepanjang Sejarah Indonesia

Dalam buku berjudul ‘Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok, Menuntut Keadilan Untuk Rakyat’, Marwan Batubara menggambarkan Ahok adalah penggusur paling brutal sepanjang sejarah.

“Penggusuran warga bukan hanya sering terjadi, tapi juga dilakukan oleh Ahok dengan pendekatan kekerasan, stigmatisasi, intimidasi, dan teror,” kata Marwan dalam buku itu.

Ahok, sebut Marwan, menggusur dengan cara brutal, tidak manusiawi, dan tidak mengedepankan dialog.

Mengutip pendapat aktivis senior I Sandyawan Sumardi, Marwan mengatakan ada tiga pola sistemik yang dilakukan Ahok dalam melakukan penggusuran paksa, yakni ‘stigmatisasi, justifikasi, dan hancurkan’.

Pola ini dijalankan agar muncul kesan penggusuran yang dilakukan adalah perbuatan mulia.

Stigmatisasi dilakukan dengan didukung media-media mainstream dan industri media, diawali Ahok membuat pernyataan publik jika daerah miskin dan kumuh yang akan digusur adalah tanah milik negara, pemukiman liar dan ilegal.

Atau wilayah yang akan digusur dikepung dulu dengan stigma sosial seperti daerah narkoba, daerah preman, daerah pelacuran, pengokupasi sungai, pereklamasi sungai, penyebab banjir Jakarta, tempat TBC, pelanggar kepentingan umum dan tata ruang.

Setelah itu dilakukan justifikasi penggusuran dengan menjejali opini publik oleh narasi “kepentingan publik”.

Misalnya dibesar-besarkan penggusuran dilakukan untuk tujuan seperti demi kepentingan umum, demi narasi besar kepentingan bangsa dan negara, misalnya proyek normalisasi, pengendalian banjir, ruang terbuka hijau, perbaikan tanggul, dan jargon lain sejenis itu.

Selain justifikasi ideologi, disebarkan juga justifikasi mengapa Pemda DKI menolak dialog. Dialog dianggap hanya memakan waktu, sementara ada alasan kemendesakan proyek harus segera jalan, bahwa proyek untuk membuat warga kumuh menjadi beradab dan manusiawi dengan memindahkan warga dari daerah kumuh ke rusunawa yang layak huni.

“Inilah ujungnya: gusur dan hancurkan,” jelas Marwan.

Sebagai pembenaran, Ahok menyiapkan landasan hukum sekenanya, entah berdasarkan Pergub/Perda/UU.

Kalaupun warga yang akan digusur masih mengajukan gugatan hukum di pengadilan negeri, Ahok tidak menghormatinya. Ahok tetap menggusur dengan alasan belum ada putusan mengikat dari pengadilan.

Di dalam bukunya itu Marwan menguraikan kasus-kasus penggusuran paksa yang dilakukan oleh Ahok. Kasus yang diuraikan antara lain penggusuran Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, Kampung Akuarium, Bidara Cina dan Bukit Duri.

Ahok sama sekali tidak peduli penggusuran paksa yang dilakukannya melanggar hukum, HAM dan moral etika publik, serta menabrak prinsip-prinsip good govenance.

Ribuan pasukan aparat gabungan dari Satpol PP, Polri dan TNI dan disertai alat berat dikerahkan oleh Ahuk untuk melakukan penggusuran paksa. Biayanya bisa diperoleh Ahok dari APBD aau dana nonbudgeter dari kewajiban para pegembang.

“Pelibatan personil TNI/Polri oleh Ahok dalam menggusur warga tidak dapat dibenarkan dan melanggar undang-undang tentang TNI dan Polri,” kata Marwan.

Kenyataannya, masih kata Marwan, kebrutalan Ahok itu membuat warga korban penggusuran tidak tertampung di rusun, yang tertampung di rusun mengalami pemiskinan dengan hilangnya pekerjaan, naiknya biaya hidup, dan bahkan terancam diusir dari rusun. Kenyataan lainnya, korban penggusuran oleh Ahok mengalami berkurangnya hak dasar warga.

“Tindakan brutal Ahok menggusur warga melanggar HAM, menggusur tanpa musyawarah, menggusur dengan kekerasan, menggusur untuk memiskinkan,” kata Marwan dalam bukunya itu.

Buku berjudul ‘Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok, Menuntut Keadilan Untuk Rakyat’ ditulis Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Buku dengan tebal 282 halaman dan edisi pertama diberi pengantar oleh mantan Ketua MPR RI Prof Amien Rais itu diluncurkan hari ini, Selasa (23/5), di ruang KK 2, gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Marwan selama ini fokus melakukan kajian dan advokasi permasalahan sumber daya alam dan sektor sumber daya ekonomi.[rmol]

Sumber : Source link

0 notes

majalahforbes-blog · 6 years ago

Text

Mengapa Normalisasi Kali Ciliwung Mandek?

Forbes – Rumah-rumah semipermanen berukuran 3x4 meter berimpitan di bantaran Kali Ciliwung, di atas Pintu Air Manggarai. Rumah-rumah itu dibatasi gang sempit, yang hanya muat untuk dua orang. Di lorong-lorong gang, warga menjalani keseharian, seperti berjualan makanan-minuman dan mencuci baju ataupun perabot. Selokan yang menghitam dan bau tak sedap yang menguar dari saluran pembuangan seolah sudah akrab dengan kehidupan mereka. Sementara itu, air Ciliwung di belakang rumah mereka berwarna cokelat dan keruh. Macam-macam sampah hanyut terbawa arus. Menurut data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), bantaran kali yang berubah menjadi kampung padat penduduk di RT 11/04, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, itu termasuk yang bakal dinormalisasi. Setidaknya ada 30 rumah yang akan terkena proyek itu. Namun proyek normalisasi wilayah itu, juga sebagian daerah di Jakarta yang dilintasi Ciliwung, belum juga dilakukan. Proyek normalisasi berhenti pada 2017 lalu. Setelah itu, belum ada lagi rencana melanjutkan normalisasi kali yang paling 'menderita' di Jakarta tersebut. Padahal banjir terus mengancam. Normalisasi Ciliwung merupakan bagian dari Program Penanganan Banjir Nasional yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek ini juga terintegrasi dengan normalisasi Sungai Cisadane, pembangunan sodetan Ciliwung, pengamanan pantai Jakarta, dan pembangunan polder Kali Mati. Normalisasi dilakukan dengan melebarkan sungai menjadi 35-50 meter, memperkuat tebing, dan membangun tanggul. Sempadan sungai difungsikan sebagai jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter. Kapasitas daya tampung air sungai ditingkatkan dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik. Juga dilakukan penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. Proyek normalisasi Ciliwung terbagi menjadi empat ruas. Pertama, ruas dari hulu, yakni jembatan Tol TB Simatupang-Jembatan Condet (Jakarta Timur) dengan target pembuatan tanggul sepanjang 7,58 km. Ini meliputi Kelurahan Gedong, Tanjung Barat, dan Pejaten Timur. Kedua, ruas jembatan Condet-jembatan Kalibata sepanjang 7,55 km di Kelurahan Balekambang, Pejaten Timur, dan Rawajati. Ketiga, ruas jembatan Cawang-jembatan Kampung Melayu sepanjang 8,82 km di Kelurahan Cawang, Pengadegan, Cikoko, Bidara Cina, dan Kebon Baru. Keempat, ruas jembatan Kampung Melayu sampai Pintu Air Manggarai sepanjang 9,74 km di Kelurahan Manggarai, Kampung Melayu, dan Bukit Duri.

Total panjang Ciliwung yang melintas di Jakarta dan dinormalisasi sejak 2013 adalah 33,69 km. Namun, hingga akhir 2017, BBWSCC hanya mampu merampungkan 16,38 km. "Pada akhir kegiatan, ternyata kami hanya sanggup menyelesaikan 16,38 km dari 33,69 km. Kurang-lebih baru 44 persen yang baru dilaksanakan normalisasi," kata Kepala BBWSCC Bambang Hidayah kepada detikcom di kantornya, Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Kamis, 18 Oktober 2018. Bambang mengatakan, sejak Februari 2018, semua kegiatan proyek normalisasi dihentikan sementara. Hal itu dilakukan karena menunggu permasalahan pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Juga menunggu keputusan pengadilan terkait gugatan warga yang lahannya terkena dampak. Pemprov DKI Jakarta sendiri berupaya merelokasi warga di sekitar Sungai Ciliwung ke Rumah Susun Rawa Bebek di Cakung dan Klender, Jakarta Timur. Namun, tak semua warga setuju dengan solusi itu karena rusun itu dianggap jauh. Sebagian warga juga menginginkan adanya uang ganti rugi. "Saya tidak tahu persis jumlahnya berapa, cuma kan yang melakukan itu Pemprov DKI Jakarta. Ada tim pengadaan lahan. Kalau dulu namanya Tim Sembilan istilahnya," ujar Bambang. Selama ini pengerjaan proyek normalisasi dilakukan secara paralel. Proyek baru bisa dikerjakan setelah ada daerah yang dibebaskan. Kendati demikian, masih ada hambatan lain di lapangan, seperti banyaknya gedung bertingkat, pabrik, dan padatnya penduduk, yang membuat sulit akses masuk alat berat ke lokasi. "Komitmen Pemprov, (proyek) tetap melanjutkan. Permasalahan cuma itulah, masyarakat itu ada yang ahli warisnya sudah dibebaskan, tapi ada juga yang belum. Kendalanya banyak sekali, sehingga prosesnya lama," tuturnya. Read the full article

0 notes

rumahinjectssh · 8 years ago

Text

Hasil Sulapan AHOK, Selamat Tinggal Bukit Duri !! - FROM RUMAHINJECT

WARTABALI.NET - Kinerja Keras Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam menata kota terlihat jelas salah satunya pada Kawasan Bukit Duri, kawasan langganan banjir yang mana sangat sulit untuk ditata bahkan malah melawan ketika digusur dan akhirnya setuju untuk relokasi kini rupanya sungguh menawan, bantaran kali ciliwung yang sudah dibenahi atau nama kerennya di normalisasi tampaknya memang membawa dampak yang nyata, kini Anda Dapat mengatakan Bukit Duri menjadi sebuah kawasan baru yang ramah lingkungan dan ramah huni, simak

"Dasar kamu ya, mak lagi susah, bukan anaknya yang bantuin, teman-teman kamu yang pada heboh. Kamu seharian enggak kelihatan, ke mana saja?" sergah Juriah kepada anaknya, Herlani, 36, sambil mengencangkan ikatan kain sarung di pinggangnya. Perempuan 60 tahun itu tampak sangat kesal. Mukanya berkerut menahan marah sambil memandang sang anak yang senyum cengengesan. Namun Tetap Sehat Juriah kelihatan kecapaian karena cukup banyak barang yang diberesi untuk pindah dari rumahnya di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan, ke Rumah Susun Rawabebek yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lima teman yang tadinya ikut membantu mengangkut barang ke atas truk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk dibawa ke Rawabebek, tertawa menyaksikan Herlani disemprot habis-habisan oleh ibunya. Juriah ialah satu dari belasan warga yang memilih relokasi dari bantaran Kali Ciliwung ke Rawabebek. Dengan persetujuan anak-anaknya, Juriah memutuskan pindah lebih awal. "Ketimbang repot pindah jelang Lebaran, mendingan pindah lebih dulu. Biar lebih santai dan bisa nyicil mengangkut barang yang besar-besar," tutur Juriah, Senin 20 Juni 2017. Juriah mendapat rusun di lantai satu yang sangat disyukurinya. Lantai bawah memudahkannya untuk beraktivitas mengingat dirinya yang sudah berusia lanjut mulai kesulitan menaiki tangga. "Mak saya juga takut naik lift. Dia sangat senang dapat rumahnya yang di bawah," kata Herlani. Warga yang ingin pindah lebih cepat mendapat akomodasi dari Pemprov DKI dengan menyiapkan truk barang secara gratis. "Alhamdulillah, ya, saya juga dibantuin Satpol PP. Jadi lebih cepat pindah-pindahnya. Selamat tinggal Bukit Duri," imbuh Juriah dengan aksen Betawinya. Soal rumah ibunya di Bukit Duri, menurut Herlani, belum akan dibongkar karena masih banyak material bagus-bagus. "Rencana keluarga, kalau ada yang berminat dengan material rumah kami silakan untuk ditawar. Harga enggak pakai mahal," cetus pengusaha sablon tersebut.

Rusun Rawa Bebek. Foto: MI/Ramdani Menurut Lurah Bukit Duri Mardi Youce, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menyediakan 70 personel untuk membantu warga Bukit Duri yang memutuskan relokasi. Pemerintah juga menyiagakan 11 truk dan tiga kendaraan operasional Satpol PP. [ads-post] Sebanyak apa pun barang yang dimiliki akan dibawa tuntas pada hari itu juga. "Hari ini kami merelokasi 22 kepala keluarga dari tiga RT," beber Mardi. Tidak seperti sebelumnya ketika banyak warga memprotes bila ada tetangga yang memutuskan pindah, suasana akhir-akhir ini semakin kondusif. Tidak ada lagi protes ataupun penolakan terhadap warga yang memutuskan relokasi. Relokasi untuk mengurangi banjir Jakarta dengan menormalisasi Kali Ciliwung melalui pembuatan tanggul dan jalan inspeksi di kawasan Bukit Duri. Warga bantaran Kali Ciliwung mendapat lokasi yang cukup baik di Rusun Rawa Bebek dan Rusun Cakung Km 2, Jakarta Timur. (Media Indonesia) [error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"]Anda Meragukan Informasi Yang Ada Dalam Tulisan Diatas ?? Atau Anda Melihat Ada Masalah Soal Postingan Diatas, Silahkan Cek Sumber Berita - Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Halaman Contact - Mari Sama Sama Saling Cross Check Sumber Berita : METRO Judul Asli : Selamat Tinggal Bukit Duri [/error]

WARTABALI.NET - Media Informasi Kita Bersama

from Media Informasi Kita http://www.wartabali.net/2017/06/hasil-sulapan-ahok-selamat-tinggal.html

#rumahinject

0 notes

radennurul · 8 years ago

Photo

Jakarta, Belajarlah dari Jogja

"Tidak akan ada penggusuran di daerah bantaran sungai tetapi penataan," ujar Endang selaku Koordinator Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA). Komunitas yang fokus terhadap sungai. Kegiatannya meliputi, konservasi sungai dan pemanfaatan sungai untuk kehidupan masyarakat.

Usai film dokumenter buah karya Watchdoc diputarkan. Dengan sedikit ragu, teman disamping kiri saya mengawali tuk bertepuk tangan. Akhirnya, penonton yang ada di Balai RT 49 Kampung Badran bertepuk tangan. Meski tangan sedang sibuk memegang gawai, mengupas kacang, memegang ubi atau menikmati segelas teh panas. Spontan penonton melepaskan demi suara "prok prok prok prok" yang menggema. Sebuah apresiasi atas sebuah karya yang tentu banyak perjuangan dalam pembuatannya.

Moderator kembali ke barisan depan. Untuk kembali mengulas film dari berbagai perspektif dari penonton. Awal sebelum layar tancap dimulai, ia sedikit memberi gambaran tentang film yang akan diputar ini. Kasus penggusuran rumah rumah bantaran sungai yang dialami diwilayah perkotaan, namun ini ceritanya di Jakarta.

***

Jakarta Unfair, menggambarkan suasana pra, hari H dan pasca penggusuran di wilayah Bukit Duri, Kali Jodo, Pulo bahkan Tangerang. Untungnya segera terbit putusan Ombudsman RI yang menyatakan untuk Tangerang adalah wewenang Pemprov Banten, bukan Jakarta.

Seorang warga Bukit Duri mengingat pesan Jokowi saat kampanye sebagai calon Walikota Jakarta. Ia sangat menghindari yang namanya penggusuran. Tetapi, dibawah pimpinan wakilnya yaitu Ahok. Sejak 2015, Pemprov Jakarta doyan gusur rumah warga khususnya yang berada di Bantaran sungai.

Dalih untuk kawasan hijau dan faktor utama banjir Jakarta. Warga yang digusur dialihkan ke Rumah Susun yang tiap bulannya mereka harus membayar sewa. Warga kehilangan pekerjaan, tidak nyaman dengan kondisi rusun yang tidak sesuai harapan, bahkan lokasinya yang berada jauh dipinggiran.

Sekilas, Pemprov jadikan para pendatang sebagai komoditas yang bisa menguntungkan Jakarta. Setiap yang datang harus bayar untuk tinggal, tidak bisa lagi di bantaran sungai. Melainkan harus bayar sewa rumah susun. Hingga banyak warga yang menunggak pembayaran. Uang yang didapatkan perbulan, sudah digunakan untuk kebutuhan lain seperti membayar anak sekolah, dll. Tidak cukup untuk membayar sewa Rusun.

Warga korban penggusuran tak sedikit yang rindu dengan kebiasaan dan rumahnya yang dulu. Ada yang menyempatkan main tuk sekedar nostalgia, "disini nih rumah saya dulu". Peringatan tujuh hari penggusuran menjadi penutup film ini, dengan satu nyanyian bersama dari warga korban penggusuran.

***

Sembari menikmati hidangan yang disiapkan panitia. Moderator memanggil Bu Endang untuk berbicara mengenai kondisi sungai dan bantaran di Jogja. Khususnya Sungai Winongo. Ada hal yang menarik, bahwa dari lembaganya tersebut tidak pernah terpikirkan untuk menggusur rumah yang berada di pinggiran.

Katanya, bantaran sungai boleh dimanfaatkan. Asalkan waspada saja dengan bencana banjir. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi bencana tersebut. Tentunya dengan tetap memanusiakan manusia. Karena tidak bisa dipungkiri, biaya untuk membangun rumah di kota besar mahal harganya. Terutama bagi pekerja yang UMR nya kecil, seperti di Jogja. Jadi wajar bila orang orang bermukim disekitar sungai.

Di Jogja. Aturannya, batas pembangunan rumah tidak boleh melewati talud -pengaman sungai-. Meski di beberapa kampung ada warga yang membandel, pihaknya tak menyarankan Pemprov untuk menggusur.

Lewat dana yang disediakan oleh pemerintah provinsi, komunitasnya membantu rumah tersebut agar tak lagi melewati talud. Setelah diupayakan, akhirnya berhasil. Untuk menata kali (sungai) FKWA menggunakan konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali) artinya mundur, naik dan menghadap sungai. Selain talud, antisipasi banjir bisa dengan memperbanyak daerah resapan air dan perbaiki drainase jalanan. “Jangan biasakan hanya mengambil air, tetapi mengembalikannya juga. Jangan plester atau semen tanah,” Ungkap Endang.

Hari ini ia baru saja mendapat kunjungan dari Papua. "Sayang kalo sudah jauh jauh ke Jogja, tapi gak keliling sungai”. Sudah pasti tujuannya agar orang-orang dari Papua bisa lihat bagaimana kondisi sungai di Jogja secara langsung.

***

Ketika Papua saja jauh-jauh belajar dari Jogja, kenapa Jakarta tidak? Sepertinya bisnis rumah susun lebih menggiurkan, dibanding belajar konservasi sungai.

Kotagede, 13 November 2016

Usai nobar di Kampung Badran

#Nobar #KampungBadran

0 notes