#pencegahankorupsi

[baliportalnews]

KPK RI Sinergi dengan Pemkab Jembrana Upaya Pencegahan Korupsi

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas V.2 Direktorat Kordinasi dan Supervisi Wilayah V datangi Pemkab Jembrana. Kedatanganya tersebut untuk melaksanakan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Progres Tematik Penertiban Aset, Optimalisasi Pendapatan (Pajak), MCP dan SPI Pemkab Jembrana Periode Triwulan III 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana, Rabu (11/10/2023). Rapat dibuka langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba didampingi Sekda Jembrana, I Made Budiasa dan diikuti staf ahli serta pimpinan perangkat daerah Pemkab Jembrana. Dalam sambutannya Bupati Tamba menyampaikan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Salah satu upaya pencegahanya yaitu dengan adanya MCP Korsupgah KPK RI yang merupakan salah satu bentuk trobosan KPK RI dalam pemberantasan korupsi terintegrasi dengan sistem pelaporan melalui aplikasi MCP Kasupgah. "Melalui aplikasi MCP Korsupgah Kabupaten Jembrana dapat memetakan, baik dari sisi perbaikan tata kelola kepemerintahan maupun juga penyelamatan keuangan dan aset daerah, aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkansektor wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi," ungkapnya. Lebih Lanjut ia mengatakan pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi terintegrasi sudah dalam katagori baik. "Dari pelaporan aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Triwulan lll Tahun 2023 di Pemerintahan Kabupaten Jembrana yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 2 Oktober 2023 Pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh nilai di angka 79,30%," ungkap Bupati Tamba. Bupati Tamba berharap rapat pemantauan dan evaluasi program kordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi wilayah Bali di Kabupaten Jembrana ini dapat menjadi acuan dalam upaya membangun Kabupaten Jembrana yang lebih baik dimasa yang akan datang. "Saya harap apa yang menjadi catatan hasil lapangan di Kabupaten Jembrana dapat diketahui secara luas oleh perangkat daerah jembrana dan memperoleh tindak lanjut yang positif dari perangkat daerah," harapnya. Sementara itu Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V, Nurul Ichsan Alhuda mengatakan Rapat Koordinasi yang dilakukan merupakan kegiatan penting dalam upaya untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan Pemerintah Daerah. "Tujuan Rapat Pemantauan dan evalusai ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres tindak lanjut diantaranya Penertiban Aset (sertifikat, Penyelesaian Sengketa, Pengamanan, P3D, PSU), Penagihan Piutang Pajak dan Optimalisasi Pajak Daerah, Progres PBJ, Pengawasan Apip, Hasil MCP dan SPI 2022 serta Progres MCP dan SPI hingga Triwulan III-2023," pungkasnya.(ang/bpn) Read the full article

[karangasemnow]

Krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita bangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi hari ini, melalui konferensi video dari Istana Bogor, saya menyampaikan bahwa pemerintahan yang produktif, efisien, dan mampu bergerak cepat bukan berarti meniadakan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, keduanya justru harus berjalan beriringan dan saling menguatkan. Memang tidak mudah, tetapi inilah tantangan yang harus kita pecahkan. Budaya antikorupsi sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi harus betul-betul digerakkan. Dan saya mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut. Dengan keteladanan, ditambah perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi, maka masyarakat juga akan menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini. Reposted from: @jokowi . Yuk Follow‼️@karangasemnow_official Support Us ❤Like 🗣️Coment 📢Share . #karangasemnow_official #antikorupsi #pencegahankorupsi #korupsi #karangasem https://www.instagram.com/p/CEV8vQ7hiAe/?igshid=xzfwrrjihqh5

[liputanviral-blog]

Ketua DPD minta KPK terus lakukan pencegahan & penindakan agar koruptor jera

Liputanviral-Ketua KPK Agus Rahardjo bertemu dengan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) bertemu dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas peningkatan pencegahan korupsi. OSO mengatakan pembahasan tersebut sebagai cerminan bagi KPK atas pengakuan internasional bahwa saat ini Indonesia semakin maju dalam memerangi korupsi. "Jadi yang pertama yang kami bicarakan adalah penilaian dari dunia internasional, karena itu menjadi acuan kita setiap tahun yaitu yang dikeluarkan oleh transparansi internasional," tegas OSO di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (10/10). "Dunia menyatakan Indonesia sekarang semakin maju di dalam penanganan korupsi. Hasil itu penilaian yang dilakukan oleh 9 lembaga survei, dan itu terkait dengan hampir setiap hari tingkah laku kita," lanjut dia. Atas penilaian itu, OSO menyampaikan kinerja KPK dalam mencegah atau menangkap harus terus ditingkatkan agar jumlah koruptor kian hari semakin berkurang. "Pencegahan harus ditingkatkan, artinya penangkapan semakin hari semakin berkembang dan memang harus begini untuk memberikan penjeraan. Nah itulah sebabnya pencegahan harus lebih proaktif," ujarnya. Sementara itu, Agus Rahardjo menyampaikan perubahan 'image' harus dibarengi dengan perbuatan. Karena itu dia menyerukan agar semua pihak bersama-sama melakukan perubahan. "Oleh karena itu, kalau persepsi orang terhadap kita ingin berubah mengenai antikorupsi kita juga harus lakukan banyak perubahan. Maka kita perlu perubahan sistem yang mendasar dan semua orang harus mulai berkontribusi untuk lakukan perubahan," kata Agus. Selain memperkuat pendampingan di daerah-daerah, KPK berencana melakukan sistem hotline agar setiap orang bisa melaporkan namun disertai bukti kuat. Hal itu akan dilakukan agar KPK bisa menindaklanjuti kasus korupsi dengan cepat. "KPK sudah banyak lakukan pendampingan tapi akan disempurnakan. Ke depan kita ada semacam hotline jadi teman-teman DPD bisa bawa laporan daerah kita pun bisa menindaklanjuti sepanjang laporan bukti permulaan kuat, jadi perbaikan sistem untuk pencegahan," jelasnya. Selain itu Agus meminta agar pencegahan harus menjadi hal yang terus diberitakan guna mengingatkan terus pada rakyat untuk menjauhi korupsi. "Dan masifnya pencegahan itu juga perlu dukungan dan liputan rekan media, jangan hanya diliiput penindakannya," tutupnya. Read the full article

[gosulsel]

Pemkab Bulukumba Janji Lanjutkan Rencana Aksi Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan - Gosulsel

BULUKUMBA, GOSULSEL.COM - Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali  mengaku bersyukur dengan program pendampingan yang telah dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 2 tahun di Kabupaten Bulukumba. Apa  yang menjadi yang rencana aksi lembaga itu dalam upaya pemberantasan korupsi di Bulu...

https://gosulsel.com/2019/02/13/pemkab-bulukumba-janji-lanjutkan-rencana-aksi-pencegahan-penyalahgunaan-kewenangan/

#AndiSukriSappewali #PemkabBulukumba #PencegahanKorupsi

[baliportalnews]

Pemkot Denpasar Dukung Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2023/2024

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemkot Denpasar siap mendukung implementasi Strategi Nasional (Satranas) Pencegahan Korupsi Tahun 2024. Hal ini sebagai bentuk komitmen aksi Pemkot Denpasar dalam mendukung pencegahan korupsi. Demikian diungkapkan Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana usai mengikuti Peluncuran Satranas Pencegahan Korupsi dan Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi secara daring dari Kantor Walikota Denpasar, Rabu (8/3/2023). Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih, dan Kadis PUPR Kota Denpasar, AA Ngurah Bagus Airawata. Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Denpasar secara berjelanjutan terus mendukung upaya pencegahan korupsi. Hal ini dilaksanakan dengan mengimplementasikan beragam inovasi dan program kerja. Beberapa diantaranya yakni Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan e-katalog, meningkatkan Monitoring Center for Prevention (MCP), transparansi lewat LHKPN, serta digitalisasi pajak daerah dan pelayanan publik. Dikatakan Alit Wiradana, MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa. Sehingga secara berkelanjutan diharapkan mampu mencegah terjadinya korupsi. “Tentunya kami Pemkot Denpasar sangat mendukung implementasi Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2023/2024 untuk mendukung pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya Kota Denpasar,” ujarnya Sementara, Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam sambutanya mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng sebanyak empat Kementerian dan lembaga nonstruktural dalam penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi. Hal itu merupakan tindak lanjut Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023/2024 yang digelar pada Desember 2022 lalu. Adapun lembaga dan kementerian yang digandeng ialah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapennas, Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Selain itu, kegiatan ini juga mengundang 34 pemerintah provinsi dan 68 pemerintah kabupaten/kota yang merupakan pelaksana aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta. Dikatakannya, Kerja sama akan melakukan aksi pencegahan korupsi yang juga tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang akan bekerja dalam tiga fokus yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi. "Sebagaimana perintah Perpres 54/2018 maka setidaknya ada lima kementerian yang diberikan mandat sebagai leading sector untuk mengawaki Stranas PK," ujarnya. Firli berharap kerja sama ini bukanlah hanya seremonial dan aksi tanda tangan. Namun demikian juga mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak pidana korupsi. "Tentu kita berharap kegiatan bukan hanya tanda tangan tetapi setelah tanda tangan itu merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pencegahan korupsi, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi," pungkasnya.(bpn) Read the full article