#pajak umkm

[irwanjaelani]

Opening Ceremoni Pekan Olahraga Pelajar Daerah Dibuka Secara Langsung Oleh Penjabat Bupati Brebes

Beritalidik.com ( Brebes ) Opening Ceremony Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Expo Kepemudaan Kabupaten Brebes Tahun 2024 dibuka secara langsung oleh Penjabat Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT di halaman Gelanggang Olahraga (GOR) Sasana Krida Adhikarsa Brebes, Rabu (2/10/2024). “Ajang pertarungan olahraga bergengsi tingkat Kabupaten Brebes ini sebagai bukti semangat dan ikhtiar…

[jasapembukuanakuntansicimahi]

Call 0813-9300-0508 Rekomendasi, Layanan Pembukuan Untuk Toko di malang

Optimalkan Keuangan Bisnis Anda Bersama Jasa Akuntansi Profesional!

Jasa Layanan Akuntansi dan Pembukuan melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, seperti pencatatan transaksi, perencanaan keuangan perusahaan, hingga melakukan proses pemeriksaan dan evaluasi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh tim atau departemen internal audit yang independen dan obyektif. Jasa ini membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem kontrol internal.

HUBUNGI SEKARANG http://wa.me/6281393000508

Sebagai penyedia Jasa Akuntansi dan Pembukuan, kami menyediakan berbagai jasa keuangan:

Jasa Kompilasi Accounting Jasa Bookeping Jasa Internal Audit Jasa Evaluasi SOP Keuangan Dengan berbagai upaya yang nantinya kami lakukan, kami sebagai tenaga profesional Jasa Akuntansi dan Pembukuan akan menjadikan perusahaan Anda melesat lebih cepat dengan memperbaiki sektor keuangan

Jasa Kompilasi Accounting Jasa Accounting dan Pajak Jasa Bookeping Jasa Konsultan Pajak dan Pembukuan Jasa Evaluasi SOP Keuangan Jasa Penyusun Laporan Keuangan Jasa Pembukuan Keuangan Jasa Pembuatan Laporan Keuangan Jasa Pembukuan Umkm Murah Jasa Pembukuan Umkm Berbasis Web Jasa Pembukuan Umkm Catering Jasa Pembukuan Untuk Umkm Jasa Pembukuan Untuk Usaha Umkm Jasa Pembukuan Untuk Bisnis Umkm Jasa Pembukuan Untuk Bisnis Online

[kantorberita]

Penerimaan Pajak Bengkulu Capai Rp1,15 Triliun di Juli 2024: Optimisme Melampaui Target Tahun Ini

Penerimaan Pajak Bengkulu Capai Rp1,15 Triliun di Juli 2024: Optimisme Melampaui Target Tahun Ini KANTOR-BERITA.COM|| BENGKULU|| Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), mengungkapkan bahwa hingga awal Juli 2024, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp1,15 triliun. Angka ini setara dengan 38,70 persen dari target…

[baliportalnews]

DJP Fasilitasi Pelatihan Bagi Wirausaha Tuli

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas tuli di Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (7/12/2023). Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal dalam keynote speech-nya mengatakan bahwa DJP sangat menyadari pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas para penyandang disabilitas. Untuk itu, DJP secara rutin telah menggelar kegiatan Pajak Berisyarat sejak tahun 2021 sebagai bentuk persamaan hak mendapatkan edukasi perpajakan bagi para penyandang disabilitas. “Sejalan dengan tema Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2023 yaitu united in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities atau seruan untuk mengambil tindakan berguna demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk, bersama, dan oleh para penyandang disabilitas, pada Pajak Berisyarat tahun ini, kami coba memfasilitasi teman-teman tuli dengan apa yang kami sebut Business Development Service (BDS),” ujar Yon. BDS sendiri merupakan sebuah program pendampingan UMKM yang dilakukan oleh DJP untuk membantu, tidak hanya dalam konteks perpajakan, tetapi juga membantu UMKM agar dapat berkembang. Program BDS dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses ke perbankan, akses pasar digital, dan sebagainya. Khusus untuk kegiatan dalam Pajak Berisyarat 2023 ini, DJP menjalankan BDS berupa pelatihan teknik foto produk oleh seorang profesional yaitu Sunu Pitoyo. “Hal ini terkait dengan perubahan pasar dari yang semula konvensional menjadi industri pasar digital. Para wirausaha termasuk teman-teman tuli perlu untuk mengembangkan kompetensinya dengan cara mengoptimalkan kemajuan teknologi. Untuk itulah, kegiatan BDS pada hari ini mengangkat tema pelatihan pengembangan kompetensi wirausaha tuli terhadap industri produk digital,” katanya. Selain pemberian pelatihan, DJP juga memfasilitasi sesi berbagi pengalaman dari seorang penyandang disabilitas yang berhasil mengembangkan usahanya dalam bidang transportasi khusus disabilitas, yakni Triyono (Founder Difa Bike). “Hari ini kita menghadirkan profesional yang kompeten di bidangnya untuk sharing pengalaman, pengetahuan, dan kegigihan mereka dalam mengembangkan usahanya sehingga bisa kita tiru,” ujarnya. Yon berharap melalui kegiatan tersebut, semakin banyak penyandang disabilitas yang berkembang usahanya. Dengan semakin banyaknya usahawan, akan terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan mewujudkan tujuan dan visi Indonesia lebih maju di 2025. Tidak lupa, Yon mengucapkan terima kasih kepada ketua dan jajaran KND atas dukungannya dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Kami berharap kolaborasi antara DJP dan KND ke depan bisa terus ditingkatkan sehingga banyak usahawan yang bisa kita kembangkan. Seandainya dibutuhkan untuk memberikan edukasi, kami siap terus berkolaborasi,” kata Yon. Disampaikan secara terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan bahwa DJP senantiasa mengembangkan kegiatan edukasi perpajakan kepada teman tuli.   Bahkan sejak tahun 2022, seluruh unit DJP di seluruh Indonesia juga secara aktif melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan kepada teman tuli di wilayah masing-masing. “Kami terus mendukung kesetaraan hak mendapatkan informasi dan layanan perpajakan bagi teman-teman disabilitas. Oleh sebab itu, kami tegaskan bahwa para penyandang disabilitas juga berhak untuk memperoleh informasi yang sama dalam seluruh program perpajakan, termasuk program BDS,” kata Dwi.(bpn) Read the full article

[invest--yourlove]

Apa Yang Kamu Ketahui Tentang UMKM

Pengertian UMKM

Apa yang kamu ketahui tentang UMKM ?. UMKM atau usaha mikro kecil menengah usaha yang produktif dan di miliki oleh pribadi, keluarga maupun badan usaha kecil. Pengelompokan UMKM umumnya dihitung berdasarkan omset tahunan, aset dan kekayaan dan juga karyawan.

Dalam penyumbang PDB, UMKM sangat berperan penting karena merupakan penyumbang terbesar. UMKM banyak memberikan lapangan pekerjaan dan tidak terlalu terpengaruh akan krisis keuangan.

Beberapa kriteria UMKM

Apa yang kamu ketahui tentang UMKM akan memudahkan kamu saat mengurus surat ijin usaha, penting untuk mengetahui bisnis kamu masuk kategori yang mana. Jumlah pajak umkm juga bisa diketahui dari sini.

1. Mikro

Bisnis akan masuk dalam kelompok mikro apabila aset bisnis maks 50 juta dengan total penjualan hingga 300 juta setahun. aset usaha ngak termasuk tanah & aset bangunan.

Contoh bisnis mikro seperti potong rambut, asongan.

2. Usaha Kecil

Usaha ini bisa milik pribadi maupun kelompok namun bukan dari anak perusahaan dari bisnis menengah maupun bisnis besar.

Usaha yg masuk ke kategori usaha kecil jika memiliki aset sekitar 50 juta hingga 500 juta, dengan penjualan 300-2,5 miliar pertahunnya.

Contoh bisnis kecil : bengkel motor

3. Usaha Menengah

Sedangkan bisnis menengah merupakan bisnis yang produktif & berdiri sendiri, yang dimiliki oleh Individu maupun kelompok usaha namun bukan bagian dari anak industri ataupun cabang industri dari bisnis kecil ataupun bisnis besar.

Mereka yang dikelompokkan kedalam kategori usaha menengah memiliki kekayaan bersih diatas 500 jutadengan keuntungan penjualan 2,5 hingga 50 miliar setiap tahunnya.

Contoh bisnis menengah : Resto besar, Toko bangunan.

Demikianlah penjelasan mengenai bisnis umkm apabila kamu ingin memulai berbisnis berikut ini merupakan blog yang berisi tips untuk memulai bisnis di keres.site.

[m1totoslot]

Erick Thohir dan Sri Mulyani beri materi di hari kedua retret kabinet

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan materi pada hari kedua retreat yang diadakan di Akademi Militer, Magelang, Sabtu.

Dalam sesi tersebut, Erick Thohir menyampaikan peran penting BUMN yang memiliki tiga peran utama sebagai agen pembangunan sekaligus pencipta nilai untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

“BUMN berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan, seperti penyaluran KUR bagi UMKM, program Mekaar bagi perempuan, hingga program Makmur bagi para petani,” kata Erick dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan LRT & kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadi salah satu andil utama BUMN. Kontribusi kepada pendapatan negara berupa dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pun turut menandai peran penting BUMN.

Sementara itu, Sri Mulyani membahas tema terkait pengelolaan keuangan negara dan strategi fiskal yang berkelanjutan dalam retreat hari kedua Kabinet Merah Putih.

Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang menjadi momen yang penuh kesan bagi jajaran kabinet yang mengikuti senam pagi, latihan baris-berbaris, hingga pembekalan.

Menurut sejumlah anggota kabinet, kegiatan ini bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mempererat ikatan antaranggota kabinet, menyelaraskan visi, dan membentuk kekompakan sebagai satu tim.

Kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang ini menegaskan pentingnya kebersamaan, disiplin, dan kesatuan visi di antara menteri Kabinet Merah Putih.

Dengan semangat baru ini, ada harapan anggota kabinet mampu membawa pemerintahan menuju pencapaian yang lebih solid dan efektif.

Kegiatan retreat dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto melalui penyampaian arahan kepada peserta yang berlangsung usai kegiatan olahraga dan santap pagi, pada Jumat (25/10) sekitar pukul 08.00 WIB.

Presiden Prabowo menyebut kegiatan pembekalan merupakan upaya menyamakan frekuensi dan gerak langkah sebagai pemerintah.

Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa kerja sama tim terbaik dapat dilihat dari sepak bola, di mana semua pemain harus memiliki keyakinan dan tujuan yang sama. Tim Kabinet Merah Putih juga harus menyadari bahwa mereka berkompetisi dengan negara-negara lain.

[toto7788officialsite]

ransformasi Digital UMKM: Tunai ke Contactless

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah cara kita berbisnis dan berinteraksi dengan teknologi. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami dampak signifikan dari perubahan ini. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah pergeseran dari transaksi tunai menuju metode pembayaran contactless atau nontunai, yang didukung oleh berbagai inovasi teknologi. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang transformasi digital UMKM di Indonesia, khususnya peralihan dari tunai ke contactless, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dalam proses tersebut.

Pentingnya UMKM di Indonesia

UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2021, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menciptakan hampir 97% lapangan kerja di seluruh negeri. UMKM tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, hingga industri kecil. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, UMKM juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam hal adopsi teknologi digital. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan metode konvensional, seperti transaksi tunai, yang dapat membatasi pertumbuhan bisnis mereka di era digital yang semakin terhubung.

Transformasi Digital: Apa yang Dimaksud?

Transformasi digital merujuk pada proses adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak, internet, aplikasi mobile, dan alat digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam konteks UMKM, transformasi digital melibatkan penerapan teknologi seperti pembayaran digital, platform e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen inventaris berbasis cloud.

Salah satu aspek penting dari transformasi digital adalah perubahan cara konsumen bertransaksi. Saat ini, pembayaran digital semakin populer, dengan banyak konsumen yang beralih dari uang tunai ke pembayaran contactless menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau dompet digital. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi.

Dari Tunai ke Contactless: Mengapa Penting?

Peralihan dari transaksi tunai ke metode pembayaran contactless menawarkan berbagai keuntungan bagi UMKM. Berikut adalah beberapa alasan mengapa transformasi ini penting:

Kemudahan dan Efisiensi: Pembayaran contactless memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Pelanggan tidak perlu repot mencari uang tunai atau kembalian, dan penjual tidak perlu menghitung uang secara manual. Hal ini dapat mempercepat proses transaksi, terutama di tempat-tempat dengan antrian panjang seperti pasar, kafe, dan restoran.

Keamanan: Transaksi digital lebih aman dibandingkan dengan transaksi tunai. Mengurangi penggunaan uang fisik dapat mengurangi risiko pencurian atau kehilangan uang. Selain itu, pembayaran contactless sering kali dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang melindungi informasi keuangan pelanggan dari potensi penyalahgunaan.

Peningkatan Peluang Bisnis: UMKM yang mengadopsi pembayaran digital dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk mereka yang lebih memilih metode pembayaran nontunai. Ini juga membuka peluang untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun internasional, melalui platform e-commerce.

Pencatatan Keuangan yang Lebih Baik: Dengan sistem pembayaran digital, UMKM dapat dengan mudah melacak transaksi mereka secara otomatis. Ini membantu dalam pencatatan keuangan yang lebih akurat dan transparan, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak.

Mendukung Inisiatif Cashless Society: Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong adopsi pembayaran digital sebagai bagian dari inisiatif “cashless society” atau masyarakat tanpa uang tunai. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, modern, dan efisien.

Peran Teknologi dalam Mendorong Pembayaran Contactless

Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam mendorong adopsi pembayaran contactless di kalangan UMKM. Beberapa teknologi utama yang berperan dalam transformasi ini antara lain:

QR Code Payment: Salah satu teknologi yang paling populer di Indonesia adalah sistem pembayaran menggunakan QR Code. UMKM hanya perlu mencetak kode QR yang terhubung dengan rekening atau dompet digital mereka. Pelanggan kemudian dapat memindai kode tersebut menggunakan aplikasi pembayaran di ponsel mereka untuk menyelesaikan transaksi.QR Code Payment telah diadopsi secara luas di berbagai sektor, mulai dari pedagang kaki lima hingga toko ritel besar. Sistem ini mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan infrastruktur yang mahal, menjadikannya solusi yang ideal bagi UMKM.

Dompet Digital (E-Wallets): Dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan LinkAja telah menjadi alat pembayaran yang sangat populer di Indonesia. Pengguna dapat menyimpan uang elektronik di aplikasi tersebut dan menggunakannya untuk berbelanja di berbagai merchant, baik online maupun offline. Bagi UMKM, bermitra dengan penyedia layanan dompet digital ini memungkinkan mereka menerima pembayaran secara lebih fleksibel dan terjangkau.

NFC (Near Field Communication): NFC adalah teknologi yang memungkinkan pembayaran dilakukan dengan mendekatkan perangkat, seperti ponsel atau kartu kredit, ke terminal pembayaran. NFC telah banyak digunakan dalam pembayaran contactless di negara maju, dan popularitasnya juga mulai tumbuh di Indonesia, meskipun masih terbatas di beberapa sektor tertentu.

Platform E-Commerce: Selain pembayaran, teknologi juga telah memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya. Dengan bergabung di platform-platform ini, UMKM dapat menjual produk mereka secara online dan menerima pembayaran digital dari pelanggan di seluruh Indonesia.

Tantangan dalam Transformasi Digital

Meskipun banyak manfaat yang bisa diperoleh dari transformasi digital, UMKM di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengadopsi pembayaran contactless. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

Kurangnya Literasi Digital: Banyak pelaku UMKM yang masih belum familiar dengan teknologi digital. Kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan perangkat lunak atau aplikasi pembayaran digital dapat menjadi hambatan dalam proses adopsi.

Infrastruktur yang Terbatas: Di beberapa daerah, infrastruktur digital seperti jaringan internet yang stabil masih terbatas. Ini menjadi kendala bagi UMKM yang ingin memanfaatkan teknologi pembayaran contactless, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.

Biaya Transaksi: Meskipun pembayaran digital menawarkan banyak kemudahan, beberapa penyedia layanan membebankan biaya transaksi kepada merchant. Hal ini dapat menjadi beban bagi UMKM kecil yang memiliki margin keuntungan tipis.

Kepercayaan dan Keamanan: Beberapa pelaku UMKM mungkin masih skeptis terhadap keamanan transaksi digital. Kekhawatiran terhadap penipuan atau pelanggaran data pribadi bisa menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk beralih ke pembayaran contactless.

Upaya Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Transformasi Digital UMKM

Pemerintah Indonesia bersama sektor swasta telah berupaya mendorong transformasi digital UMKM melalui berbagai program dan inisiatif. Salah satunya adalah Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan pembayaran digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, beberapa bank dan penyedia layanan teknologi keuangan (fintech) juga telah memberikan pelatihan dan edukasi kepada UMKM mengenai cara menggunakan sistem pembayaran digital. Beberapa platform e-commerce bahkan menawarkan program insentif dan pendampingan bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas bisnis mereka.

Kesimpulan

Transformasi digital UMKM dari transaksi tunai menuju contactless adalah langkah penting dalam mengoptimalkan potensi bisnis kecil di era digital. Meskipun masih ada sejumlah tantangan, peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital sangat besar. Dengan adopsi yang tepat, UMKM dapat menikmati kemudahan, efisiensi, dan akses pasar yang lebih luas. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi ini berlangsung dengan lancar dan inklusif, sehingga UMKM dapat terus menjadi pilar ekonomi Indonesia yang kuat di masa depan.

[beritaupdatesetiaphari]

Aceh Besar targetkan PAD sebesar Rp181 miliar 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat menargetkan pendapatan asi daerah (PAD) di daerah itu pada tahun 2024 sebesar Rp181 miliar.

“PAD yang kita targetkan pada tahun 2024 tersebut bersumber dari potensi pajak dan retribusi daerah serta penerima daerah lainnya yang sah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah pada BPKD Aceh Besar Syahidul Haq di Lambaro, Rabu.

Ia menjelaskan untuk realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten itu hingga saat ini sebesar Rp39,1 miliar atau sebesar 21,3 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Ia mengatakan untuk mencapai target tersebut pihaknya akan terus mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak dan para wajib pajak yang telah terdaftar dan wajib pajak baru yang ada di kabupaten itu.

“Artinya, upaya intensifikasi pajak terus kita lakukan dan juga memungut pajak pada wajib pajak yang ada dalam Kabupaten Aceh Besar,” katanya.

Pajak Asli Daerah tersebut mencakup berbagai jenis pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak hotel, Pajak restoran, hiburan,parkir,(PBJT),Pajak reklame,Pajak air tanah,Pajak MBLB, BPHTB dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

“Peningkatan pemungutan PAD dapat mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, yang selama ini menjadi sumber utama pembiayaan daerah,” katanya.

Ia mengatakan PAD yang dihasilkan tersebut seluruhnya akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pada tahun 2024 bisa berjalan dengan maksimal.

Menurut dia upaya pengumpulan Pajak Asli Daerah (PAD) yang dilakukan Aceh Besar khususnya dan nasional secara umum guna mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Di mana langkah tersebut bagian dari strategi nasional untuk memperkuat otonomi daerah dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang lebih merata.

Selain itu, pihaknya juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk mengoptimalkan berbagai potensi pajak dan retribusi daerah serta penerima daerah lainnya yang sah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap kepada seluruh wajib pajak dan juga masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan kewajibannya, karena berbagai kewajiban yang disetor ke kas daerah tersebut seluruhnya juga untuk kemaslahatan bersama,” katanya.

Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah dan juga berharap dukungan dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Baca juga: Diskopdag Aceh Besar fasilitasi 120 UMKM dapat akses KUR

[berita7788]

Hingga Juli 2024, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM di Gorontalo Capai Rp 4 Miliar

Hingga Juli 2024, penerimaan pajak dari sektor UMKM di Gorontalo mencapai Rp 4 miliar. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan positif dan kontribusi signifikan dari sektor UMKM terhadap perekonomian daerah.

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak ini antara lain:

Peningkatan Kesadaran Pajak: Program sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban pajak.

Dukungan Pemerintah: Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan UMKM, seperti kemudahan akses perizinan dan pembiayaan, dapat mendorong pertumbuhan usaha dan, pada gilirannya, meningkatkan penerimaan pajak.

Digitalisasi: Adopsi teknologi digital dalam transaksi dan manajemen usaha oleh UMKM dapat memudahkan pelaporan pajak dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Diversifikasi Produk: UMKM yang berinovasi dan memperkenalkan produk baru cenderung lebih berhasil, meningkatkan omset dan kemampuan membayar pajak.

Peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini sangat penting untuk pembangunan daerah dan bisa menjadi langkah positif bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo ke depan. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang dampak atau strategi pengembangan UMKM di Gorontalo, silakan tanya.

[sultratopmedia]

Direktur Utama BRI Ungkap Pentingnya Memformalkan UMKM untuk Peningkatan Tax Ratio

SULTRATOP.COM, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio atau rasio pajak. Rasio pajak menjadi salah satu ukuran efektivitas sistem perpajakan suatu negara dan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian. Di Indonesia, rasio pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena erat kaitannya dengan kapasitas fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada…

[jasamaklonriska]

Pahami Pengenaan Pajak Untuk Jasa Maklon

Pahami Pengenaan Pajak untuk Jasa Maklon: Panduan Lengkap untuk Pengusaha

Jasa maklon merupakan solusi yang semakin populer di berbagai industri, termasuk kosmetik dan herbal. Di Indonesia, perusahaan maklon seperti Zadasyifa Nusantara menawarkan layanan pembuatan produk yang memungkinkan brand lain untuk fokus pada pemasaran dan penjualan. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, jasa maklon juga harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Artikel ini akan membantu Anda memahami bagaimana pengenaan pajak diterapkan pada jasa maklon, khususnya dalam konteks maklon herbal yang dapat ditemukan di Zadasyifa Nusantara.

1. Apa Itu Jasa Maklon?

Jasa maklon adalah layanan di mana sebuah perusahaan memproduksi produk untuk perusahaan lain sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Perusahaan maklon menangani proses produksi, termasuk pengadaan bahan baku, formulasi, dan pengemasan, sementara klien fokus pada aspek pemasaran dan distribusi produk.

2. Pengenaan Pajak pada Jasa Maklon

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di Indonesia, jasa maklon umumnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan peraturan perpajakan, jasa maklon dianggap sebagai jenis jasa yang dikenakan PPN dengan tarif standar, yaitu 11% (per 2024). PPN ini dikenakan pada setiap transaksi jasa maklon yang dilakukan, dan perusahaan maklon bertanggung jawab untuk memungut serta menyetorkannya ke kas negara.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

Perusahaan maklon juga harus mempertimbangkan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku. Ada beberapa jenis PPh yang relevan:

PPh Badan: Perusahaan maklon dikenakan PPh Badan yang dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan. Tarif PPh Badan umumnya adalah 22% dari laba bersih (per 2024).

PPh Pasal 21: Jika perusahaan maklon mempekerjakan karyawan, PPh Pasal 21 harus dipotong dari penghasilan karyawan dan disetorkan ke pihak berwenang.

c. Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Untuk usaha maklon yang dikategorikan sebagai UMKM, terdapat aturan khusus yang mungkin menawarkan tarif pajak yang lebih ringan atau fasilitas lain. Namun, syarat dan ketentuan ini bergantung pada kebijakan perpajakan yang berlaku dan status registrasi usaha.

3. Tanggung Jawab Perusahaan Maklon dan Klien

a. Tanggung Jawab Perusahaan Maklon

Perusahaan maklon seperti Zadasyifa Nusantara harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak, termasuk PPN dan PPh, dipenuhi secara tepat. Ini termasuk pengelolaan administrasi pajak yang akurat dan pelaporan yang tepat waktu kepada otoritas pajak.

b. Tanggung Jawab Klien

Meskipun tanggung jawab utama pengenaan pajak ada pada perusahaan maklon, klien juga perlu memahami dampak pajak pada biaya total. Memastikan bahwa perjanjian kontrak mencakup aspek perpajakan dengan jelas dapat menghindari kebingungan dan potensi sengketa di masa depan.

4. Tips untuk Memastikan Kepatuhan Pajak

Konsultasi Pajak: Selalu konsultasikan dengan konsultan pajak atau akuntan untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi dengan benar.

Administrasi yang Baik: Jaga catatan yang akurat dari semua transaksi jasa maklon, termasuk faktur dan bukti pembayaran PPN.

Update Regulasi: Peraturan pajak dapat berubah, jadi penting untuk selalu memperbarui informasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Perjanjian yang Jelas: Pastikan bahwa perjanjian dengan perusahaan maklon mencakup detail mengenai pengenaan pajak untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jasa maklon herbal dan bagaimana Zadasyifa Nusantara dapat membantu Anda, kunjungi https://zadasyifanusantara.com/maklon-herbal/.

Hubungi Kami : 0813-9233-8585

[jasapembukuanakuntansicimahi]

Call 0813-9300-0508 Rekomendasi, Layanan Pembukuan Keuangan Untuk Bumdes di malang

Optimalkan Keuangan Bisnis Anda Bersama Jasa Akuntansi Profesional!

Jasa Layanan Akuntansi dan Pembukuan melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, seperti pencatatan transaksi, perencanaan keuangan perusahaan, hingga melakukan proses pemeriksaan dan evaluasi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh tim atau departemen internal audit yang independen dan obyektif. Jasa ini membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem kontrol internal.

HUBUNGI SEKARANG http://wa.me/6281393000508

Sebagai penyedia Jasa Akuntansi dan Pembukuan, kami menyediakan berbagai jasa keuangan:

Jasa Kompilasi Accounting Jasa Bookeping Jasa Internal Audit Jasa Evaluasi SOP Keuangan Dengan berbagai upaya yang nantinya kami lakukan, kami sebagai tenaga profesional Jasa Akuntansi dan Pembukuan akan menjadikan perusahaan Anda melesat lebih cepat dengan memperbaiki sektor keuangan

Jasa Kompilasi Accounting Jasa Accounting dan Pajak Jasa Bookeping Jasa Konsultan Pajak dan Pembukuan Jasa Evaluasi SOP Keuangan Jasa Penyusun Laporan Keuangan Jasa Pembukuan Keuangan Jasa Pembuatan Laporan Keuangan Jasa Pembukuan Umkm Murah Jasa Pembukuan Umkm Berbasis Web Jasa Pembukuan Umkm Catering Jasa Pembukuan Untuk Umkm Jasa Pembukuan Untuk Usaha Umkm Jasa Pembukuan Untuk Bisnis Umkm Jasa Pembukuan Untuk Bisnis Online

[abiealiefaziz]

🏘️ DIJUAL BU RUMAH RENOV DIKIT JUAL PROFIT BEST VIEW CLUSTER YUNANI SENTULCITY BOGOR

==========================

🆔R21/TY/MJPT/I10

https://youtu.be/Dia-WbIwFbs

✅*LOKASI* : R21 Cluster Taman Yunani Sentulcity Bogor Jawa Barat

🌟 SPESIFIKASI :

Lt.Lb : 252m2/190m2

Kt.km : 4+1/3

Surat. : SHM

HARGA : 2 Milyar Nego

✅ Lokasi Strategis & Premium

✅ Bangunan SIAP HUNI

✅ Posisi BAGU EROPA DESIGN best view

✅ 5 menit ke tol Sentulcity

✅ Legalitas :_*SHM* on hand

✅ 10 menit toll Sirkuit

✅ Elite Cluster Terdepan Sentulcity

✅ Siap Huni nyaman dan asri

• 5 menit ke RS EMC, Ahpoong, Giant, AEON MALL dll.

• 10 menit ke Pemda Cibinong, KOTA Bogor

Rumah baru mewah Desain Sendiri oleh architect profesional.

__________________

https://youtu.be/Hy1Ht3rCpng?si=VP0ChXivmIYkX3j5

------------------------------

Cukup Anda Duduk, Kami Yang Bekerja Untuk anda !!!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🏘️ SEGERA HUBUNGI KAMI :

👩‍💻 AFRISYA AULINUVA

☎️ 0816 579 115

🇮🇩 Cari Rumah Indonesia

_________________

https://youtube.com/@carirumahindonesia?si=Na-UPZilbOQo5C7t

https://youtube.com/@kontraktorid?si=-vCh94jG6KMQt_k1

__________________

#investasi #Bisnis #UMKM #Properti #Developer #Patungan #Saham #Lelang #BagiHasil #SharingProfit #Bank #Sale #Cessie #DijaminUntung #Buy #Rent #Renovasi #Rancang #Bangun #Desain #GuestHouse #Developer #Asuransi #ManagementAsset #Tanah #Lahan #Industri #KotaMandiri #CBD #Bumn #RumahDijual #RumahBogor #RumahMinimalis #RumahMewah #Properti #Forsale #LRT #SirkuitSentul #Cibinong #Golf #Pahills #Highland #RainbowHills #Jagorawi #PemdaBogor #Ciputra #CitraLand #RoyalSentul #ReadyStock #like4like #followforfollow #DesainRumah

#Cari #Jual #Beli #Sewa #Renovasi #Bangun #Desain #Architect #Interior #Exterior #Investasi #Developer #RAB #SharingProfit #Agent #Lelang #Bank #Subsidi #BTN #KPR #NOTARIS #Pajak #Ijin #indonesia #Consultant #Proyek

-----------------------------

DIJUAL, BELI, SEWA, GUEST HOUSE, PROPERTI, BISNIS, INVESTASI, INVESTOR, SHARING PROFIT, JOIN, KERJASAMA, DEVELOPER, KONSULTAN, KONTRAKTOR, MAINTENANCE ASSET, LEGALITAS, LELANG, BANK, RENOVASI, BANGUN,

[baliportalnews]

Wajib Pajak UMKM, Kenali Hak Dan Kewajiban Perpajakannya

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu kelompok Wajib Pajak yang diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh, WP tersebut diberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto usahanya. Tarif PPh final 0,5% dapat digunakan oleh WP Orang Pribadi atau Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Namun, pengenaan tarif PPh final tersebut memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 PP 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas. Jangka waktu tersebut terhitung sejak WP terdaftar bagi WP yang terdaftar setelah tahun 2018, atau sejak tahun 2018 bagi WP yang terdaftar sebelum tahun 2018. “Jadi, misalnya Tuan A sebagai WP Orang Pribadi terdaftar tahun 2015, maka dia bisa menggunakan fasilitas tarif PPh final 0,5% mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Sementara misalnya Tuan B terdaftar tahun 2020, maka dia bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2026,” jelas Dwi. Selain akibat telah berakhirnya masa berlaku tersebut, tarif PPh final 0,5% dapat juga berakhir apabila dalam suatu Tahun Pajak, peredaran bruto WP telah melebihi Rp4,8 miliar atau WP dengan kemauan sendiri memilih untuk melakukan penghitungan normal menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. “Apabila dalam suatu Tahun Pajak berjalan, peredaran bruto WP telah melebihi Rp4,8 miliar, WP tersebut tetap dikenai tarif PPh final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. Perhitungan normal baru dilakukan pada Tahun Pajak berikutnya,” kata Dwi. Lebih lanjut, apabila pengenaan tarif PPh final 0,5% telah berakhir, WP wajib membuat pembukuan untuk dapat menghitung PPh terutang menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. Namun demikian, apabila WP tersebut sampai dengan akhir masa berlakunya, masih memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, WP tersebut boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dengan NPPN, WP perlu mengalikan peredaran bruto dengan norma atau persentase yang telah ditetapkan untuk setiap jenis usaha atau pekerjaan bebasnya. Selain itu, WP tersebut juga wajib membuat pencatatan. “Tujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5% tersebut adalah agar WP UMKM naik kelas dan berkembang menjadi WP yang lebih besar. Untuk itu, selama jangka waktu tersebut, kami terus berupaya mendampingi para WP UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya melalui program kami yang disebut Business Development Service (BDS),” ujar Dwi. Selain itu semua, fasilitas bagi WP UMKM bahkan ditambah lagi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Pasal 60 PP 55 Tahun 2022. Fasilitas tersebut yaitu pembebasan pajak bagi WP UMKM yang menggunakan tarif PPh final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak.(bpn) Read the full article

[jasapembukuantasikmalaya]

Call 0813-9300-0508 | Akurat, Jasa Pembukuan Keuangan untuk Bisnis UMKM di Malang

Optimalkan Keuangan Bisnis Anda Bersama Jasa Akuntansi Profesional!

Jasa Layanan Akuntansi dan Pembukuan melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, seperti pencatatan transaksi, perencanaan keuangan perusahaan, hingga melakukan proses pemeriksaan dan evaluasi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh tim atau departemen internal audit yang independen dan obyektif. Jasa ini membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem kontrol internal.

HUBUNGI SEKARANG http://wa.me/6281393000508

Sebagai penyedia Jasa Akuntansi dan Pembukuan, kami menyediakan berbagai jasa keuangan:

Jasa Kompilasi Accounting Jasa Bookeping Jasa Internal Audit Jasa Evaluasi SOP Keuangan Dengan berbagai upaya yang nantinya kami lakukan, kami sebagai tenaga profesional Jasa Akuntansi dan Pembukuan akan menjadikan perusahaan Anda melesat lebih cepat dengan memperbaiki sektor keuangan

jasa konsultan akuntansi dan pajak di malang jasa accounting dan pajak jasa akuntansi dan pajak pajak law firm pajak jasa konsultansi jasa akuntan pajak jasa konsultan akuntansi pajak jasa konsultan konsultan akuntansi dan pajak pt. jasa konsultan keuangan konsultan pajak di malang uu konsultan pajak jurnal akuntansi dan pajak

[m1totoslot]

DPRD Surabaya panggil OPD untuk dongkrak PAD

Yang pertama terkait PAD, kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Bahwa ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya, karena ada beberapa yang masih belum,"

Surabaya (ANTARA) - Komisi B DPRD Surabaya yang baru terbentuk pada Kamis (17/10) langsung tancap gas dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra serta BUMD guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif di Surabaya, Jumat mengatakan langkah cepat ini dilakukan sebagai implementasi kinerja bahwa anggota DPRD yang tak ingin berpangku tangan dan segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh koleganya, terutama SKPD dan BUMD Pemkot Surabaya untuk mengambil peran aktif terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

"Yang pertama terkait PAD, kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Bahwa ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya, karena ada beberapa yang masih belum," ucap Mohammad Faridz Afif.

Untuk mengawali langkahnya, kata Faridz-sapaan akrab Mohammad Faridz Afif, di hari pertama masuk kerja di komisinya sudah memanggil Diskominfo, Dinas Koperasi dan UMKM juga Bapenda.

"Yang harus ditingkatkan adalah kinerja Bapenda agar ada peningkatan PAD. Kami tadi juga memberikan usulan kepada Diskominfo agar kedepannya bisa menganggarkan CCTV untuk kampung-kampung agar lebih merata lagi," ujarnya.

Disinggung soal penertiban untuk para penunggak pajak, Faridz akan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk lebih tajam dalam memberikan teguran dan peringatan.

"Jika sebelumnya hanya berupa tanda silang, kedepannya diberikan kalimat (kata-kata) sindiran yang lebih keras dan tajam, contohnya Toko Ini Ngemplang Pajak, agar menjadi perhatian lebih kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan titik-tik reklame," tuturnya.

𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐧𝐲𝐚 : Klik disini