#meutya hafid

[riaunews]

Meutya Hafid Ceritakan Suasana Mencekam Saat 50-an Polisi Datang Menggeledah Kantornya Terkait Judi Online

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Jakarta (Riaunews.com)- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap suasana mencekam saat puluhan anggota polisi menggeledah kantornya terkait kasus judi online (judol). Saat itu, puluhan pejabat dan staf Komdigi diamankan pihak kepolisian. Meutya Hafid mengatakan pihaknya menyaksikan saat puluhan personel kepolisian menggeledah…

[kabarbritam1toto]

Kemkomdigi-ahli keamanan siber berdialog untuk layanan publik optimal

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak para ahli keamanan siber di Indonesia seperti Pratama Persadha, Ruby Alamsyah, serta Alfons Tanujaya berdialog membahas tren digitalisasi terkini sehingga dapat meningkatkan layanan publik di Indonesia lebih optimal.

Ketiga pakar keamanan siber tersebut berdialog bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wakil Menkomdigi Nezar Patria, dan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkomdigi Hokky Situngkir.

"Tadi begitu banyak masukan. Ini bukan pertemuan terakhir tentunya, kami tadi langsung banyak PR tadi dari bapak-bapak di sini. Untuk perbaikan sistem nanti mungkin kolaborasi yang bisa dipererat lagi untuk kita makin kuat. dalam semua hal," kata Direktur Jenderal Aptika Hokky Situngkir di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin.

Selain berdialog, ketiga pakar tersebut juga melakukan kunjungan ke kantor Ditjen Aptika yang memang berurusan langsung dengan digitalisasi yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Komdigi.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha berpendapat melalui dialog dan pertemuan tersebut para pakar telah menyampaikan banyak ide untuk kolaborasi ditingkatkan dalam hal digitalisasi.

Beberapa yang dibahas di antaranya terkait dengan judi online yang memang hangat dibincangkan masyarakat hingga membahas perbaikan sistem di dalam internal Kementerian Kominfo.

[konfrontasi]

Pegawai Komdigi Terlibat Judol, Meutya Hafid Dukung Polri Bertindak Tegas

http://dlvr.it/TFxl7R

[m1totopunyaberita]

Wapres Gibran Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, didamping Menag

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan shalat Jumat bersama dengan masyarakat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat.

Berdasarkan tayangan YouTube Masjid Istiqlal TV yang dipantau di Jakarta, Jumat, pada kesempatan itu Wapres tampak didampingi Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

Wapres Gibran tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan celana panjang hitam dan mengenakan kopiah hitam.

Usai melaksanakan Shalat Jumat, Wapres  melaksanakan Shalat Ghaib bersama untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya sebelumnya sempat disebutkan sebelum khutbah Jumat dimulai.

Adapun Wapres Gibran selama beberapa hari ini melakukan koordinasi dengan sejumlah menteri di Kantor Wakil Presiden di Jakarta.

Salah satu menteri yang sempat dipanggil Wapres yakni Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

[beritahangat7788]

Melindungi data pribadi rakyat suatu keniscayaan

Ilustrasi perlindungan data pribadi. ANTARA/HO-CISSReC

Semarang (ANTARA) - Pemimpin di tempat mana pun, baik di kementerian/lembaga maupun perusahaan, ada kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang yang mereka pimpin, termasuk melindungi data pribadi dari ancaman peretasan.

Buatlah mereka semringah (senang), tersenyum, nyaman, dan menjamin kepastian setiap langkahnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan dalam mengarungi dunia yang serba digital ini.

Sebaliknya, pegawai, karyawan, pekerja, buruh, atau sebutan lain untuk bawahan tidak sekadar menuntut hak-haknya. Mereka juga berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsi di semua tingkatan sesuai dengan visi, misi, dan program sebuah kementerian/lembaga.

Pemimpin dan bawahan harus bersinergi menjaga keamanan, keselamatan, dan ketenteraman di tempat kerja. Apalagi, pada era digital sekarang ini yang rentan peretasan. Namun, ancaman ini bisa diatasi jika semua pihak punya kepedulian akan pentingnya pelindungan data pribadi.

Pada pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto asa pun digantungkan. Jangan sampai penegakan hukum terkait dengan keamanan siber dan pelindungan data pribadi terabaikan. Apalagi, sampai membuat rakyat tidak nyaman akibat dampak kebocoran data.

Regulasi terkait dengan itu pun sudah tersedia. Bahkan, sejak 2022 Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Akan tetapi, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.

Sementara itu, pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo berakhir hingga 20 Oktober 2024. Tak pelak, sampai akhir masa jabatannya belum sempat membentuk Lembaga/Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi (Lembaga/Komisi PDP).

Pembentukan Lembaga/Komisi PDP ini sekaligus menjadi "pekerjaan rumah" (PR) pada era pemerintahan presiden ke-8 RI Prabowo Subianto, lebih khusus Meutya Hafid yang sekarang ini sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.

Lembaga/Komisi PDP ini sangat urgen agar maksimal dalam penegakan hukum terkait dengan kebocoran data. Pasalnya, lembaga/komisi inilah yang dapat menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelanggar UU PDP.

Dengan tidak adanya Lembaga/Komisi PDP yang dapat memberikan sanksi tersebut, perusahaan atau organisasi yang mengalami kebocoran data pribadi seolah-olah abai terhadap insiden keamanan siber.

Padahal, UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran.

Di lain pihak, mereka juga tidak memublikasikan laporan terkait dengan insiden tersebut. Hal tersebut berpotensi melanggar UU PDP Pasal 46 ayat (1). Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga.

Di sisi lain, UU PDP telah memberikan waktu selama 2 tahun untuk pengendali data pribadi serta prosesor data pribadi dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi untuk melakukan penyesuaian.

Dalam persoalan belum dibentuknya Lembaga/Komisi PDP, pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha pun angkat bicara, sekaligus berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto lebih perhatian terhadap keamanan siber agar bisa sepenuhnya dalam penegakan hukum terkait dengan kebocoran data pribadi.

Hingga saat ini belum bisa sepenuhnya penegakan hukum karena belum adanya lembaga/komisi yang secara resmi menjalankan serta mengawasi hal-hal terkait dengan pelindungan data pribadi, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap institusi, baik pemerintah maupun swasta, yang menjadi korban kebocoran data.

Perhatian pada keamanan siber dan pelindungan data pribadi tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Pratama yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), dulu PTIK, menilai pemerintahan sebelumnya tidak memiliki kepedulian terhadap urgensi pembentukan lembaga/komisi tersebut. Ditambah lagi adanya pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria pada hari Senin (14/10).

Wamenkominfo era pemerintahan Jokowi itu menyatakan bahwa kemungkinan lembaga/komisi tersebut masih membutuhkan masa transisi selama 6—12 bulan. Hal ini, menurut Pratama, seharusnya tidak perlu terjadi lagi jika memang Pemerintah merasa serius terhadap urgensi penegakan UU PDP.

Di lain pihak, dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini mengemukakan bahwa serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya menunjukkan kurang pedulinya pemerintah terkait dengan isu keamanan siber.

Meskipun tidak ada kerugian secara finansial dengan terjadinya serangan siber, reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia.

Bahkan, sudah banyak yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negeri open source yang datanya boleh dilihat oleh siapa saja dengan seringnya peretasan yang terjadi selama ini.

Bentuk ketidakpedulian lain dari Pemerintah adalah tidak adanya publikasi dari laporan terkait insiden tersebut. Selama ini berbagai kasus peretasan yang mengakibatkan kebocoran data yang terjadi tidak pernah ada pengumuman hasil audit serta digital forensic-nya.

Jangankan hasil audit serta digital forensic, bahkan banyak institusi yang tidak mengakui bahwa mereka mengalami kebocoran data, bahkan menganggap kebocoran data terjadi pada pihak lain yang juga memiliki data serupa. Padahal, pengendali data dan pemproses data merupakan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data.

Melihat tidak pernah adanya klarifikasi terhadap kebocoran data yang terjadi selama ini, mungkin perlu diterjunkan tim audit independen untuk melakukan audit dan digital forensic karena tidak mungkin tim audit negara, seperti BSSN, Kominfo, dan Cyber Crime Polri tidak menemukan apa pun selama melakukan audit dan forensic.

Alur pelaporan hasil audit serta digital forensic juga perlu direvisi. Hasil audit dan digital forensic yang menyangkut data pribadi milik masyarakat harus juga dilaporkan kepada publik, tidak hanya kepada institusi yang mengalami kebocoran data.

Tidak adanya laporan kepada publik tersebut diperparah dengan belum adanya Lembaga/Komisi PDP yang bertugas mengawasi jalannya pelindungan data pribadi serta menjatuhkan sanksi.

Kendati demikian, pakar keamanan siber ini optimistis Presiden RI Prabowo Subianto akan lebih perhatian terhadap pelindungan data pribadi.

Apalagi, ada frasa dalam sumpah presiden yang menyebutkan, " ... memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya."

"Segala undang-undang itu", tentunya termasuk UU PDP, dimaksudkan agar data pribadi rakyat mendapat pelindungan, sehingga merasa nyaman dan tidak ada kekhawatiran data pribadinya menjadi konsumsi publik. Buatlah rakyat senyaman mungkin di Bumi Nusantara ini

[britam1totoooo]

Wapres terima Menkomdigi Meutya Hafid

Nanti boleh ditanyakan saja kepada Bapak Gibran langsung karena rapat tertutup.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa.

Meutya meninggalkan Kantor Wakil Presiden RI sekitar pukul 10.45 WIB yang diantar langsung oleh Gibran yang mengenakan kemeja putih.

Usai bertemu Wapres, Meutya mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas tentang hal-hal terkait kementeriannya.

"Tentunya terkait dengan Komdigi," ujar Meutya singkat.

Meutya enggan membeberkan lebih jauh isi pertemuannya dengan Gibran. Bahkan, dia meminta awak media untuk menanyakan langsung pembahasan dalam pertemuan tersebut kepada Gibran.

Meutya menyebut pertemuannya dengan Wapres berlangsung tertutup.

"Nanti boleh ditanyakan saja kepada Bapak Gibran langsung karena rapat tertutup," ucap politikus Partai Golkar itu.

Dalam pertemuan itu, Meutya tampak didampingi oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Selain dengan Meutya, Gibran juga dijadwalkan menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

[kemkomdigi]

Fokus Meutya Hafid Sebagai Menkominfo selama 100 Hari Pertama

[m1totoslot]

Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang

Magelang, Jateng (ANTARA) - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih membagikan kesannya selama 60 menit menumpangi pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara dari Jakarta menuju Yogyakarta, Kamis.

"Alhamdulillah, saya dengar banyak yang doanya agak kencang suaranya. Semua tanpa ajudan atau pendamping," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui pesan singkat saat tiba di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta.

Ia mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang duduk bersebelahan dengannya, tidak berhenti berzikir sepanjang perjalanan dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta hingga tiba di Yogyakarta.

Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil

"Alhamdulillah, saya bisa tidur. Waktu jurnalis sudah pernah ke Aceh, namun ini pesawat Hercules terbaru C-130J," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen dirinya bersama dengan para menteri saat naik Hercules di akun Instagram @smindrawati.

"Pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN #uangkita. Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo..!," demikian petikan keterangan foto Sri Mulyani.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pengalaman pertamanya naik pesawat Hercules penuh dengan ketegangan dan seru.

"Pak Rosan, kita hidup serius sekali, penuh dengan ketegangan karena belum pernah naik Hercules," kata Erick saat bertukar obrolan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kabin pesawat Hercules.

Diberitakan sebelumnya, jajaran menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar 13.38 WIB.

Mereka tiba di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta, sekitar pukul 15.00 WIB untuk menuju ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, menghadiri agenda pembekalan selama 24-27 Oktober 2024.

[bahaspolitikm1toto]

Pj Gubernur bangga sembilan putera puteri terbaik Sulsel masuk kabinet

Makassar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa dia bangga dan bahagia karena sembilan putera-puteri terbaik Sulsel masuk dalam Kabinet Merah Putih.

Sembilan orang itu terdiri dari enam orang dipilih sebagai menteri, dan tiga lainnya ditunjuk sebagai wakil menteri.

"Saya dan tentu saja seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bangga dan bahagia, sembilan Putera Puteri terbaik kami masuk di jajaran Kabinet Merah Putih," ucap Zudan di Makassar, Selasa,

Adapun enam orang asal Sulsel yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.

Sementara pada jajaran Wakil Menteri yakni Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Dzulfikar Ahmad Tawalla, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Prof Zudan juga mengucapkan selamat atas pelantikan Kabinet Merah Putih.

Ia mengaku akan mendukung program-program nasional yang masuk ke Sulsel.

"Selamat atas pelantikan Kabinet Merah Putih. Selamat bekerja, dan kami siap mendukung program nasional yang masuk ke Sulawesi Selatan," kata Pj Gubernur Sulsel.

[m1totocsdua]

Bahlil: Golkar dapat jatah 8 menteri karena beri Ketua MPR ke Gerindra

Jakarta (ANTARA) -

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa partainya yang berlambang pohon beringin itu mendapatkan jatah delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena memberikan jatah kursi Ketua MPR RI ke Partai Gerindra.

Menurut dia, pertukaran jatah kursi hingga lobi-lobi untuk mendapatkan delapan kursi menteri itu tak lepas dari peran mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Menurutnya pemberian jatah kursi Ketua MPR RI dari Partai Golkar ke Gerindra hingga dijabat oleh Ahmad Muzani, telah melalui suatu konsensus.

"Nah karena sudah terjadi, saya buka semuanya saja," kata Bahlil saat menyampaikan sambutan di acara Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkat di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin.

Semula, dia mengungkapkan bahwa Golkar hanya diproyeksikan mendapatkan lima kursi menteri dalam kabinet. Awalnya lima jatah menteri itu termasuk dirinya yang menjabat sebagai ketua umum partai, tetapi dia menolak kesepakatan tersebut.

"Kalau saya jadi Ketum Golkar kemudian jadi menteri mengambil jatah Ketum Golkar, berarti saya tidak memboboti Golkar, tapi saya kemudian mengurangi jatah Golkar. Saya nggak mau," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Kemudian, kata dia, kursi menteri yang akan didapat oleh Partai Golkar disepakati berjumlah enam kursi.

Selain itu, dia mengatakan bahwa mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun tetap dipertahankan untuk menjadi menteri karena memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga kursi menteri bertambah menjadi tujuh.

Dan yang terakhir, menurutnya kursi Ketua MPR RI pun ditukar hingga menjadi jatah Partai Gerindra yang ia sebut sebagai partai sahabat. Dengan begitu, menurutnya jumlah menteri yang menjadi jatah bagi partai Golkar berjumlah delapan menteri.

"Alhamdulillah jadi menjadi delapan. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan," kata dia.

Adapun kini pada Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, terdapat delapan kader Partai Golkar yang menjadi menteri, yaitu:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 2. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia

4. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid

6. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji

7. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurahman 8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo

[riaunews]

Prabowo Panggil Meutya Hafid yang 11 Pegawainya Ditangkap Karena Judi Online

Menteri Komunikasi dan Digita Meutya Hafid. (Foto: VOI) Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, pada Jumat (1/11/2024), dipanggil Presiden Prabowo menghadap Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia mengaku menghadap Prabowo untuk kepentingan laporan terkait kasus ditangkapnya 11 oknum kementeriannya terkait judi online. Dalam pertemuannya dengan Prabowo sekitar 30 menit,…

[cinews-id]

Komisi I DPR RI Segera Gelar Rapat Dengan Menkomdigi Bahas Judi Online

JAKARTA, Cinews.id – Komisi I DPR RI segera melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Rapat tersebut imbas kasus judi online yang belakangan. Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin menjelaskan rapat tersebut akan berlangsung pada Selasa (5/11) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pihaknya akan mendalami terkait adanya…

[kabarbritam1toto]

Kemkomdigi berhentikan sementara 11 pegawai yang terlibat judi online

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengumumkan pemberhentian sementara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang ditahan polisi karena diduga punya afiliasi dengan kegiatan judi online.

Kemkomdigi akan memberhentikan sementara pegawai-pegawai yang diduga terlibat perjudian daring dalam waktu maksimal tujuh hari sejak kepolisian menerbitkan surat penahanan mereka.

"Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Senin.

"Jika proses hukum mencapai status inkracht (berputusan tetap), maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat," ia menambahkan.

Meutya mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkomdigi berkoordinasi dengan Kepolisian RI dalam memverifikasi data pegawai-pegawai kementerian yang diduga terlibat kegiatan judi daring.

"Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan," katanya.

Meutya mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Kemkomdigi untuk menjalankan pakta integritas yang telah disepakati dalam upaya pemberantasan praktik ilegal, termasuk judi online.Kemkomdigi terus memantau perkembangan penanganan kasus judi daring dan menyiapkan tindak lanjut terhadap pegawai-pegawai kementerian yang ditemukan terlibat dalam aktivitas ilegal.Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Minggu (3/11) menyampaikan bahwa tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemkomdigi bertambah dua orang menjadi 16 orang.Tersangka dalam perkara itu terdiri atas 11 orang pegawai Kemkomdigi dan lima warga sipil.Menurut kepolisian, pegawai Kemkomdigi yang menjadi tersangka dalam perkara judi daring menyalahgunakan wewenang untuk memblokir situs perjudian daring."Kalau sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam.

[konfrontasi]

Roy Suryo Nilai Meutya Hafid Lebih Baik Ketimbang Budi Arie

http://dlvr.it/TFdKfZ

[suarapenacom]

Meutya Hafid Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Kabinet Merah Putih 2024-2029

Suarapena.com, JAKARTA – Politisi Partai Golkar Meutya Hafid terpilih menjadi Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.I.P Menteri Komunikasi dan Digital,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Berdasarkan pengumuman…