#kpkri

[baliportalnews]

KPK RI Sinergi dengan Pemkab Jembrana Upaya Pencegahan Korupsi

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas V.2 Direktorat Kordinasi dan Supervisi Wilayah V datangi Pemkab Jembrana. Kedatanganya tersebut untuk melaksanakan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Progres Tematik Penertiban Aset, Optimalisasi Pendapatan (Pajak), MCP dan SPI Pemkab Jembrana Periode Triwulan III 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana, Rabu (11/10/2023). Rapat dibuka langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba didampingi Sekda Jembrana, I Made Budiasa dan diikuti staf ahli serta pimpinan perangkat daerah Pemkab Jembrana. Dalam sambutannya Bupati Tamba menyampaikan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Salah satu upaya pencegahanya yaitu dengan adanya MCP Korsupgah KPK RI yang merupakan salah satu bentuk trobosan KPK RI dalam pemberantasan korupsi terintegrasi dengan sistem pelaporan melalui aplikasi MCP Kasupgah. "Melalui aplikasi MCP Korsupgah Kabupaten Jembrana dapat memetakan, baik dari sisi perbaikan tata kelola kepemerintahan maupun juga penyelamatan keuangan dan aset daerah, aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkansektor wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi," ungkapnya. Lebih Lanjut ia mengatakan pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi terintegrasi sudah dalam katagori baik. "Dari pelaporan aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Triwulan lll Tahun 2023 di Pemerintahan Kabupaten Jembrana yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 2 Oktober 2023 Pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh nilai di angka 79,30%," ungkap Bupati Tamba. Bupati Tamba berharap rapat pemantauan dan evaluasi program kordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi wilayah Bali di Kabupaten Jembrana ini dapat menjadi acuan dalam upaya membangun Kabupaten Jembrana yang lebih baik dimasa yang akan datang. "Saya harap apa yang menjadi catatan hasil lapangan di Kabupaten Jembrana dapat diketahui secara luas oleh perangkat daerah jembrana dan memperoleh tindak lanjut yang positif dari perangkat daerah," harapnya. Sementara itu Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V, Nurul Ichsan Alhuda mengatakan Rapat Koordinasi yang dilakukan merupakan kegiatan penting dalam upaya untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan Pemerintah Daerah. "Tujuan Rapat Pemantauan dan evalusai ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres tindak lanjut diantaranya Penertiban Aset (sertifikat, Penyelesaian Sengketa, Pengamanan, P3D, PSU), Penagihan Piutang Pajak dan Optimalisasi Pajak Daerah, Progres PBJ, Pengawasan Apip, Hasil MCP dan SPI 2022 serta Progres MCP dan SPI hingga Triwulan III-2023," pungkasnya.(ang/bpn) Read the full article

[tangerangraya]

Berkunjung ke Tangsel, Satgas KPK Sebut Korupsi Kerap Terjadi di Perencanaan dan Penganggaran

Tangerang Selatan – Ketua Satgas Pencegahan Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Priyanto menyatakan korupsi kerap terjadi berada di wilayah Perencanaan dan Penganggaran Menurutnya, celah penyalahgunaan wewenang dan korupsi seringkali terjadi di daerah, akibat kurangnya monitoring dari Pemerintah Daerah (Pemda), dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Di Tangerang…

[iriyanto]

"Hal ini saya lakukan untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan isoman jika berinteraksi dengan orang yang dinyatakan positif Corona virus dan juga untuk mencegah penyebaran rantai Corona virus," ujarnya. Azis Syamsuddin ditetapkan tersangka oleh KPK RI dalam dugaan TPK pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK RI di Kabupaten Lampung Tengah. "KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan TPK pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah," kata Jubir KPK Ali Fikri kepada TIMES Indonesia. Klik selengkapnya di bio!! #kpk #kpkendgame #kpkupdates #kpkri #kpkchallenge #azissyamsuddin #azissyamsuddindprri #syamsudin @riri_iriyanto (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CUPo29PJVsn/?utm_medium=tumblr

[kadaryanto97]

Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan Penulis: Eddy Army Hal: 280 pages Penerbit: SINAR GRAFIKA Ukuran: 15,5 x 23, HVS 60 gr, cover ac 210 gr Cetakan: ke 1 tahun 2020 Edition:  ISBN: 978-979-007-909-0 Original Harga Rp94.000 diskon 15% Rp79.900 #buktielektronik #kpk #idlo #barangbuktielektronik #buktidigital #laboratoriumdigital #barangbuktielektronikkpk #kemitraan #kejaksaan #hukumbarangbuktielektronik #kemitraanindonesia #pgrindonesia #regrann #mahkamahagung #iso #sni #kpkri #kemitraanid #kemenkominfo #polri #digitalforensics #technology #webinar #zonaintegritas #pnmalang #pnmalangkota #malang #pnjakpus #pnjakartapusat #afdi https://www.instagram.com/p/CEKJZENJg52/?igshid=vr4ko6oduvx3

[gosulsel]

KPK Harap Perbup Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pemkab Gowa Jadi Role Model di Sulsel - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Peraturan Bupati (Perbub) Gowa Nomor 28 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi menjadi role model di Provinsi Sulawesi Selatan."Kabupaten Gowa adalah Kabupaten yang merespon dengan cepat Surat KPK Nomor B-2701...

https://gosulsel.com/2020/08/06/kpk-harap-perbup-implementasi-pendidikan-anti-korupsi-pemkab-gowa-jadi-role-model-di-sulsel/

#KPKRI #PemkabGowa

[balebengong]

Terima kasih @official.kpk @KPK_RI atas kiriman majalah Integrito. Pemberantasan korupsi bukan soal penanganan kasus-kasus besar saja. Integrito berisi tulisan-tulisan menarik tentang praktik korupsi sederhana juga. Bagi kawan-kawan di Bali yang tertarik mendapatkannya, boleh hubungi diah@balebengong.net. Diutamakan untuk dibaca secara kolektif. #KPKRI #Integrito http://bit.ly/2rXYsfK

[baliportalnews]

Pemkot Denpasar Raih Penghargaan Nasional Kepatuhan LHKPN dari KPK RI

BALIPORTALENEWS.COM, DENPASAR - Pemkot Denpasar kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Pemkot Denpasar dianugrahi Penghargaan Nasional Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK RI. Penyerahan Piala dan Penghargaan dilaksanakan langsung Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang diterima langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara disaksikan Ketua KPK RI, Firli Bahuri serangkaian Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Selain meraih penghargaan Kepatuhan LHKPN, KPK RI juga memberikan apresiasi atas Komitmen Pemkot Denpasar dalam meningkatkan MCP dan kesuksesan menjadi tuan rumah Road to Hakordia Tahun 2022. Dalam kesempatan yang sama turut diserahkan Pengharhaan PAKSI API Inspiratif, Apresiasi Capaian MCP dan Penghargaan Pelaporan Gratifikasi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut banyak negara gagal mewujudkan tujuannya karena banyaknya korupsi. Karenannya, Firli Bahuri mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu-padu mewujudkan tujuan negara dengan mencegah dan memberantas korupsi. "Persoalan kebangsaan kita yang mendasar adalah korupsi, karena itu banyak negara gagal mewujudkan tujuannya karena korupsi," kata Firli Bahuri. Menurut purnawirawan jenderal bintang tiga polisi itu, KPK tidak bisa bekerja sendirian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga perlu dukungan dan kesadaran dari semua pihak untuk Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. "Karena korupsi bukan hanya sekadar kejahatan merugikan negara, bukan juga hanya merugikan perekonomian negara, jauh dari itu, korupsi juga merampas hak rakyat, merampas hak kita semua, karenanya korupsi bisa menggagalkan suatu negara dalam rangka mewujudkan tujuannya," ujarnya. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemkot Denpasar. Hal ini merupakan kesuksesan bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar dalam mengelola pelaporan dan kelengkapan 100 persen secara elektronik sejak tahun 2018 hingga 2021. Lebih lanjut dikatakan, penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras dan inovasi Pemkot Denpasar diakui Pemerintah Pusat yang dalam hal ini KPK RI. Tentunya dengan prestasi ini kedepan Pemkot Denpasar terus berupaya maksimal mewujudkan transparansi dan kepatuhan dalam rangka mewujudkan Good Governance. "Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi untuk terus berusaha memberikan inovasi dan program kerja dalam mendukung terciptanya Good Governance," ujar Jaya Negara.(bpn) Read the full article

[iriyanto]

Karena kita tahu Covid-19 ini tidak mungkin akan hilang. Oleh sebab itu kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi," ucap Presiden. Kepala Negara mengatakan seluruh pihak perlu mulai belajar hidup bersama dengan Covid-19. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak memiliki euforia yang berlebihan dan tetap waspada terhadap bahaya Covid-19 yang setiap saat bisa menyerang. selengkapnya di bio!! #jokowi #jokowi2periode #jokowidodo #pandemi #pandemic2020 #pandemi2021 #kpkri #kpk #kpkupdates #kpkchallenge (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CTq3vIlpYhz/?utm_medium=tumblr

[gosulsel]

Berantas Korupsi, Pj Wali Kota Makassar Siap Jalankan Instruksi Ketua KPK RI - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM-- Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menegaskan kesiapannya menjalankan instruksi Ketua KPK RI Firli Bahuri untuk memberantas korupsi dengan turun ke lapangan yang disampaikannya saat bertemu kepala daerah se Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur...

https://gosulsel.com/2020/01/23/berantas-korupsi-pj-wali-kota-makassar-siap-jalankan-instruksi-ketua-kpk-ri/

#KPKRI #PemkotMakassar #PjWaliKota

[yolandamudyanne]

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang yang berkhianat. (QS Al-Anfal : 58) #Indonesiatanpakorupsi #beranijujurhebat #savekpk #saynotokorupsi #perempuanantikorupsi #komisipemberantasankorupsi #KPK #kpkri #executive #roadshow #LEM_FMIPAUII #kemanamana #traveler #ayodolan (di Gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta)

[iriyanto]

Kekayaan tersebut tertera dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Jokowi di situs resmi lembaga antirasua. Pada LHKPN yang dilaporkan 12 Maret 2021, kekayaan mantan Wali Kota Solo itu mencapai Rp63,6 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari LHKPN Presiden Jokowi pada 29 Februari 2020 yang berada di angka Rp54,7 miliar. Selain itu, diketahui untuk harta terbesar bapak tiga anak itu berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp53,3 miliar. Jumlah tersebut meliputi 20 aset tanah dan bangunan yang berada di Surakarta, Karanganyar, Jakarta Selatan, Boyolali, Sragen serta Sukoharjo. Nilai aset tanah dan bangunan Kepala Negara menanjak Rp 7,7 miliar sejak 2020. Tahun lalu, 20 aset tanah dan bangunan milik Presiden ke-7 itu memiliki nilai Rp 45,6 miliar. Klik selengkapnya di bio!! #jokowi #jokowi2periode #jokowidodo #pandemi #pandemic2020 #pandemi2021 #kpkri #kpk #kpkupdates #kpkchallenge (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CTq3mptpEKH/?utm_medium=tumblr

[iriyanto]

TIMES Indonesia Pasalnya, ia diduga memberikan uang senilai Rp3.099.887.000 dan US$36 ribu kepada penyidik KPK RI yakni Stepanus Robin Pattuju. Hal itu termuat dalam dakwaan Robin jika dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp11.025.077.000,00," demikian dikutip. Klik selengkapnya di bio! #kpk #kpkendgame #kpkupdates #kpkri #kpkchallenge #azissyamsudin #azissyamsuddindprri #penyuapan #penyuapankpk (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CThyC3XpQUd/?utm_medium=tumblr

[iriyanto]

TIMES Indonesia Jika ia tidak memilih mundur, dan KPK tetap tak ada ketegasan maka lembaga yang dinakhodai oleh Firli Bahuri itu akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dan pemberantasan korupsi berpotensi merosot. Diketahui, Lili terbukti melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK RI yaitu Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial terkait dugaan suap lelang jabatan. Dewas KPK RI menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran etik dan disanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. Klik selengkapnya di bio!! #kpk #kpkendgame #kpkupdates #kpkri #kpkchallenge #mundurdarikpk #lilipintauli #kabarkpk #infokpk (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CTXHeX1p7_q/?utm_medium=tumblr

[iriyanto]

TIMES Indonesia Jaksa menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan kurungan penjara selama 5 tahun dengan dikurangi masa tahanan sementara. Tak hanya itu, dalam tuntutannya jaksa juga menjatuhkan denda untuk Edhy Prabowo sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan. Ini disampaikan dalam sidang pekara suap ekspor benur lobster di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Klik selengkapnya di bio!! #menterikelautandanperikanan #edhyprabowo #edhyprabowoditangkapkpk #edhyprabowodibekukkpk #kpkri #kpkupdates #kpk #savekpk (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CQ0V-E5rCrv/?utm_medium=tumblr

[iriyanto]

TIMES Indonesia Kontribusinya terhadap KPK RI tak ada yang mereragukannya. Ia pernah dijuluki "Raja OTT" oleh Ketua KPK RI, Firli Bahuri tahun 2018 lalu. Saat itu Firli Bahuri masih di Deputi Penindakan KPK RI. Pada 2018, lembaga antirasuah itu telah melakukan 29 OTT. Harun Al Rasyid memimpin sekitar 12 OTT. Pada detik-detik dinyatakan tak lulus TWK pun, ia sempat memimpin penangkapan terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat pada 10 Mei 2021. OTT tersebut buah kerja sama dengan Bareskrim Polri. klik selengkapnya di bio!!! #OTT #kpkupdates #kpkchallenge #kpkri #kpk247 #jokowi #jatim #bupati #komisipemberantasankorupsi #jokowipresiden #presidenjokowi #updatekpk #infokpk (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CQA5Ol-nxKX/?utm_medium=tumblr

[iriyanto]

TIMES Indonesia Diketahui, sebanyak 75 orang dinonaktifkan oleh pimpinan KPK RI karena dinyatakan tak lulus dari TWK tersebut. Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada awak media. Ia menjelaskan, proses TWK KPK RI dalam alih status menjadi ASN, adalah amanat dari UU. Dan pihaknya menjalankan dengan sebaik mungkin. klik selengkapnya di bio atau kunjungi www.timesindonesia.co.id #OTT #kpkupdates #kpkchallenge #kpkri #kpk247 #jokowi #jatim #bupati #komisipemberantasankorupsi #jokowipresiden #presidenjokowi #updatekpk #infokpk (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CP7g1a-L2qJ/?utm_medium=tumblr