#komisi xi dpr

[riaunews]

Respon Pernyataan Sotori, Ketua Komisi XI: Tak Ada Dana CSR BI yang Masuk Rekening Anggota Dewan

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun. (Foto: Antara) Jakarta (Riaunews.com) – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan duit corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) tak ada yang masuk ke rekening anggota dewan. “Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai,” kata Misbakhun dalam keterangan resminya,…

[holopiscom]

Semua Anggota Komisi XI DPR Disebut Dapat CSR BI Lewat Yayasan untuk Sosialisasi Dapil

JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Satori (ST) menyebut semua anggota Komisi XI menerima program corporate social responsibility atau CSR di Bank Indonesia (BI). Program CSR yang berujung rasuah itu untuk kegiatan di daerah pemilihan (dapil).  Hal itu diungkapkan Satori usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12). Satori tak menampik menggunakan…

[irwanduasisinews]

Sosialisasi Empat Pilar Anggota MPR RI, Ini Pesan Khusus Harris Turino Di Dukuhwaru

Slawiraya.com ( Slawi ) Sosialisasi Empat Pilar  merupakan program MPR RI yang menjadi bagian tugas dan kewajiban setiap anggotanya, Keempat pilar tersebut ialah Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika Keempat pilar tersebut akan menjaga, mempertahankan, dan merawat persatuan dan…

[cinews-id]

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Sebut RUU Tax Amnesty 2025 Berisiko Perkuat Ketidakpatuhan Pajak

JAKARTA, Cinews.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menegaskan bahwa masuknya RUU Tax Amnesty dalam Prolegnas 2025 harus didasarkan pada analisis kebutuhan fiskal negara dan target yang jelas. Ia menekankan bahwa tanpa reformasi sistem perpajakan yang mendasar, kebijakan ini berisiko memperkuat ketidakpatuhan pajak dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. “RUU Tax…

[nusatimesid]

Komisi XI DPR RI Ingatkan Pengenaan Cukai Makanan Siap Saji Jangan Rugikan UMKM

Nusatimes.id- Kebijakan pemerintah terkait makanan siap saji yang dikenakan cukai dalam rangka mengendalikan konsumsi Gula, Garam dan Lemak (GGL) untuk mengurangi penyakit tidak menular disoroti Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah. “Kami ingin Pemerintah memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik namun harus dipertimbangkan untung-ruginya,”…

[journalpapua]

Pertumbuhan Ekonomi Jangan Terpusat di Jawa dan Sumatera

JAKARTA | Pulau Jawa dan Sumatera disinyalir masih menjadi penyumbang terbesar bagi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan menilai harus ada strategi khusus agar mampu mendongkrak kontribusinya, terlebih selama ini telah dilakukan pembangunan secara masif di berbagai daerah. “Ini kan sudah ada peta dan target pertumbuhan wilayah tahun 2025 sampai dengan…

[lampung7com]

KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia yang Mengalir ke Anggota DPR

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang diduga melibatkan anggota DPR RI. Sejauh ini, dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024 telah diperiksa oleh KPK, yakni Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satori dari Partai NasDem. “Kami masih mendalami aliran dana tersebut, apakah…

[konfrontasi]

Skandal Dana CSR BI dan Komisi XI DPR: Tindak Pidana Korupsi?

http://dlvr.it/TH6nd7

[bahaspolitikm1toto]

Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi

Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebelumnya telah disetujui bahwa komposisi keanggotaan pada setiap komisi atau AKD berjumlah 44-45 orang. Namun, menurutnya telah disepakati juga bahwa ada batas terendah jumlah anggota yakni sebanyak 41 orang dan batas maksimal sebanyak 49 orang.

"Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?" kata Puan yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam agenda rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut, dia pun menunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

Berikut komposisi ketua dan wakil ketua komisi serta badan di DPR RI yang didapatkan oleh fraksi-fraksi partai politik:

PDI Perjuangan Ketua: 4 (Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) Wakil Ketua: 16

Partai Golkar Ketua: 3 (Komisi X, Komisi XI, Komisi XII) Wakil Ketua: 17

Partai Gerindra Ketua: 3 (Komisi III, Komisi IV, Badan Legislasi) Wakil Ketua: 16

Partai NasDem Ketua: 3 (Komisi II, Komisi IX, Komisi XIII) Wakil Ketua: 6

Partai Kebangkitan Bangsa Ketua: 2 (Komisi VI, Komisi VII) Wakil Ketua: 9

Partai Keadilan Sejahtera Ketua: 2 (Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Badan Aspirasi Masyarakat) Wakil Ketua: 6

Partai Amanat Nasional Ketua: 2 (Komisi VII, Mahkamah Kehormatan Dewan) Wakil Ketua: 4

Partai Demokrat Ketua: 1 (Badan Urusan Rumah Tangga) Wakil Ketua: 6.

[cacatoto-2024]

H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A. (lahir 7 Oktober 1950) adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Anggota DPR-RI selama empat periode sejak 2004. Ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Muhidin merupakan kader Partai Golongan Karya dan saat ini duduk di Komisi XI

[kabartangsel]

Pemkab Tangerang Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data dari BPS RI

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian didampingi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara dan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kamis (26/09/2024) Pada kesempatan…

[riaunews]

Seluruh Anggota Komisi XI DPR RI Gunakan CSR BI, Said Didu: Hancuur!

Said Didu Jakarta (Riaunews.com)- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengeritik perilaku berjamaah anggota DPR RI menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia untuk berkegiatan di Dapil mereka. Dalam unggahan di akun X pribadinya, @msaid_didu, ia menulis bahwa hal tersebut juga terjadi di Badan Usaha Milik Negara. “Hancuuurrr. Juga terjadi di CSR…

[holopiscom]

Korupsi CSR BI OJK, KPK Panggil Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan

JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa dua anggota DPR RI Komisi XI terkait kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumat (27/12). Dua legislator yang diperiksa sebagai saksi yakni Satori dan Heri Gunawan.  “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada…

[indonesianacademy]

Pendapatan Riil Masyarakat Anjlok

Pendapatan Riil Masyarakat Anjlok, Biaya Hidup Makin Meroket Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa pendapatan riil masyarakat cenderung menurun beberapa tahun terakhir, sementara itu biaya hidup semakin naik. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan menjelaskan, proporsi pendapat individu yang dikeluarkan untuk konsumsi menunjukkan tren penurunan relatif terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita sepanjang 2010—2023. Artinya, sambung Scenaider, meskipun disposable income (nilai maksimal pendapatan setelah mengurangi pajak cenderung) meningkatkan tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun."Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024). Menunjukkan Proporsi Pendapatan Riil Dia menunjukkan, proporsi pendapatan riil terhadap PDB per kapita mencapai 78,5% pada 2010—bahkan sempat mencapai nilai tertinggi di angka 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir menunjukkan proporsi disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% pada 2023. Bappenas menyimpulkan, penurunan pendapatan riil tersebut terpengaruhi oleh naiknya biaya hidup secara umum. Selain itu, tekanan inflasi akibat ketidakpastian global seperti pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan perang dagang juga ambil peran. "Ini jadi satu hal yang menjadi timbangan kita dalam menyusun RKP ," ujar Scenaider. Lebih lanjut, Bappenas juga mengidentifikasi permasalahan lain yaitu mayoritas penduduk bekerja di sektor non produktif. Bahkan, jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

"18,9 juta orang bekerja di sektor manufaktur, dan masih banyak yang bekerja paruh waktu yaitu sekitar 36,8 juta orang dan setengah pengangguran di sekitar 12,1 juta orang," ungkap Scenaider. Selain itu, masih banyak sektor perekonomian yang beri upah buruh di bawah rata-rata nasional. Scenaider membeberkan, rata-rata upah buruh nasional ada di angka Rp3,04 juta perbulan pada 2024. Bappenas mengidentifikasi ada delapan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja namun memberi gaji yang relatif rendah. Sektor tersebut yaitu industri pengelolaan (rata-rata upah Rp3,03 juta/bulan), konstruksi (Rp2,95 juta/bulan), pendidikan (Rp2,84 juta/bulan). Lalu pengadaan air (Rp2,69 juta/bulan), pedagang (Rp2,54 juta/bulan), pertanian (Rp2,24 juta/bulan), akomodasi dan makanan minum (Rp2,24 juta/bulan), serta aktivitas jasa lainnya (Rp1,74 juta/bulan). Sceinaider pun menekankan, berbagai problematika tersebut menjadi tantangan pembangunan pemerintah ke depan. Jutaan Kelas Menengah Turun Kasta Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menunjukkan, pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia. Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin atau dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23% dan menuju kelas menengah dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 49,22%.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut. "Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024). Sementara itu, Presiden Jokowi seakan tidak ambil pusing dengan penurunan kasta 9,4 juta masyarakat kelas menengah tersebut. Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan kondisi tersebut tak hanya terjadi di Tanah Air, tetapi juga di seluruh dunia. "Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global turun semuanya, ada Covid 2—3 tahun lalu memengaruhi. Semua negara saat ini berada pada kesulitan yang sama," ujar Jokowi usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan RS Persahabatan Ibu dan Anak, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Sumber Artikel: Bisnis.com Pendapatan Riil Masyarakat Anjlok Indonesian Academy – Hong Kong Read the full article

[cinews-id]

Anggota Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun Resmi Ditetapkan Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI

JAKARTA, Cinews.id – Dalam Rapat Komisi XI yang digelar pada, Selasa (22/10/2024). Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun resmi ditetapkan sebagai ketua Komisi XI periode 2024-2029. “Komposisi pimpinan Komisi XI DPR RI adalah sebagai berikut: ketua dari Fraksi Partai Golkar dan 4 wakil ketua dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKB,” kata…

[ingatlah]

Rupiah Menguat, DPR Minta Penguatan Lebih Signifikan

INGATLAH.COM – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan, namun dianggap belum cukup signifikan. Pada Rabu (3/7/2024), rupiah ditutup menguat 0,15% di level Rp16.365 per dolar AS, menurut data dari Refinitiv. Penguatan ini berbanding terbalik dengan pelemahan sebesar 0,43% yang terjadi sehari sebelumnya. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Bank…