#komisi informasi Jawa barat

[bogorexpose]

Raih Kepercayaan Publik, Bey Machmudin Dorong Transparansi dan Profesionalisme

BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, secara resmi melantik anggota Komisi Informasi (KI) Jawa Barat untuk masa bakti 2024-2028 di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (23/12/2024). Dalam sambutannya, Bey mengucapkan selamat kepada para komisioner yang baru dilantik dan menegaskan pentingnya menjaga keterbukaan informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. “Kepada seluruh anggota…

[jasadigitalmarketing]

Pentingnya Website Hotel Dalam Menjalankan Pemasaran Digital yang Efektif

Di era digital seperti sekarang, memiliki strategi digital marketing yang solid bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi industri perhotelan. Hotel-hotel di kota wisata seperti Bandung menghadapi persaingan ketat dengan hadirnya berbagai OTA (Online Travel Agent) seperti Agoda, RedDoorz, Tiket.com, Traveloka, dan lainnya. Apakah hanya bergantung pada OTA cukup? Tentu tidak.

Salah satu elemen krusial yang sering diabaikan adalah website hotel. Website harus dirancang dengan baik sehingga mampu memberikan informasi lengkap, menarik, dan membantu calon tamu dalam pengambilan keputusan. Artikel ini membahas pentingnya website untuk hotel di Bandung dan bagaimana digital marketing memperkuat daya saing hotel Anda.

Mengapa Hotel di Indonesia Harus Punya Website yang Berkualitas?

Bandung, dengan daya tarik wisata yang luar biasa, selalu menjadi pilihan utama bagi pelancong lokal maupun internasional. Semakin banyak hotel di Bandung berarti persaingan juga semakin ketat. Berikut alasan mengapa website berkualitas sangat penting untuk hotel Anda:

Meningkatkan Kepercayaan Tamu Website profesional mencerminkan kredibilitas hotel Anda. Calon tamu lebih percaya pada hotel yang memberikan informasi lengkap, mulai dari foto kamar, fasilitas, hingga testimoni tamu sebelumnya.

Menyediakan Informasi yang Lengkap dan Terstruktur OTA biasanya hanya memberikan informasi dasar seperti harga dan deskripsi singkat. Website Anda bisa memberikan detail lebih, seperti:

Foto-foto berkualitas tinggi.

Video tur virtual.

Panduan area sekitar hotel.

Promosi eksklusif.

Meningkatkan Kemampuan Menjual dengan Harga Lebih Tinggi Hotel-hotel di sekitar Jalan Setiabudhi Bandung yang memiliki website cenderung lebih sering penuh dan menjual kamar dengan harga lebih tinggi. Hal ini terjadi karena mereka mempromosikan nilai lebih yang tidak ditemukan di OTA. Lihat contohnya di 5 Rekomendasi Hotel Terbaik di Jl. Setiabudhi Bandung.

Mengurangi Ketergantungan pada OTA Meskipun OTA membantu meningkatkan visibilitas, komisi yang harus dibayarkan cukup besar. Website sendiri mendorong calon tamu untuk booking langsung sehingga menghemat biaya komisi.

Fitur-Fitur Penting untuk Website Hotel

Website hotel yang baik tidak hanya tampak menarik, tetapi juga harus fungsional dan memenuhi kebutuhan calon tamu. Berikut beberapa fitur penting yang wajib ada:

Desain Responsif Pastikan website hotel Anda dapat diakses dengan nyaman di berbagai perangkat, baik itu smartphone, tablet, maupun komputer.

Sistem Pemesanan Online Integrasikan sistem pemesanan yang mudah digunakan dengan opsi pembayaran yang aman.

SEO-Friendly Optimalkan website agar mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google, terutama untuk kata kunci seperti “hotel murah di Bandung” atau “hotel di Jalan Setiabudhi Bandung”.

Konten yang Menarik Buatlah konten seperti blog atau artikel wisata yang relevan. Misalnya, panduan tempat wisata di Bandung atau tips memilih hotel yang sesuai kebutuhan.

Testimoni dan Ulasan Tampilkan ulasan dari tamu sebelumnya untuk meningkatkan kepercayaan calon tamu.

Strategi Digital Marketing untuk Hotel di Indonesia

Berikut beberapa strategi digital marketing yang membantu meningkatkan visibilitas dan daya saing hotel Anda, sebagai contoh untuk hotel yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat:

Search Engine Optimization (SEO) Optimalkan website Anda dengan kata kunci yang relevan. Misalnya:

“Hotel di Bandung dekat Jalan Setiabudhi”.

“Hotel dengan kolam renang di Bandung”.

Google Ads dan Social Media Ads Manfaatkan iklan berbayar untuk meningkatkan traffic ke website Anda. Targetkan audiens yang sedang mencari hotel di Bandung.

Email Marketing Kirimkan email promosi kepada tamu-tamu sebelumnya dengan penawaran spesial.

Media Sosial Gunakan Instagram, Facebook, dan TikTok untuk berbagi foto dan video hotel Anda. Interaksi langsung dengan calon tamu melalui media sosial juga sangat penting.

Kolaborasi dengan Influencer Undang travel blogger atau influencer untuk menginap dan mengulas hotel Anda.

Studi Kasus: Hotel di Jalan Setiabudhi Bandung

Salah satu area favorit di Bandung adalah Jalan Setiabudhi. Hotel-hotel di sekitar kawasan ini yang memiliki website cenderung lebih sukses dalam menarik tamu. Contoh kasusnya dapat dilihat di Rekomendasi Hotel Terbaik di Jl. Setiabudhi Bandung. Beberapa hotel di sana:

Menampilkan informasi detail tentang fasilitas dan layanan.

Menyediakan paket promosi eksklusif yang hanya tersedia di website.

Menggunakan blog untuk membagikan tips wisata di Bandung.

Strategi ini membantu meningkatkan pemesanan langsung dan menjual kamar dengan harga lebih tinggi dibandingkan hotel yang hanya mengandalkan OTA.

Kesimpulan

Website adalah investasi penting bagi hotel, terutama di kota wisata seperti Bandung. Website yang informatif dan strategi digital marketing yang tepat membantu hotel Anda:

Meningkatkan visibilitas dan daya saing.

Menarik lebih banyak tamu dengan informasi yang lengkap.

Mengurangi ketergantungan pada OTA.

Apakah hotel Anda sudah memiliki website yang efektif? Jika belum, carilah digital marketer berkompeten seperti KiosMaya yang berpengalaman di berbagai industri untuk membangun dan mengelola pemasaran digital Anda.

[rasiooid]

Pemkot Bogor Borong Tiga Penghargaan Bergengsi di Jawa Barat

RASIOO.id -Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sukses meraih tiga penghargaan bergengsi belum lama ini. Dua penghargaan dalam Festival Literasi Digital (VIRAL) 2024 dan penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Jawa Barat sebagai badan publik pemerintah kota yang informatif. Dalam Festival Literasi Digital (VIRAL) 2024, pada kategori Jabar Saber Hoax,…

[m1totocsdua]

Sepekan, ketua baru MA hingga pembentukan Kortastipidkor Polri

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari Sunarto ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2024–2029 hingga pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Berikut sejumlah berita di ranah hukum dalam sepekan terakhir untuk kembali Anda simak.

1. Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto terpilih menjadi Ketua MA menggantikan M. Syarifuddin dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10).

Sunarto menang telak dengan mendulang total 30 suara. Ia mengungguli tiga hakim agung lainnya yang mencalonkan diri, yakni Haswandi (empat suara), Soesilo (satu suara), dan Yulius (tujuh suara).

Baca selengkapnya di sini.

2. Polri anugerahi Jokowi medali kehormatan Loka Praja Samrakshana

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menganugerahi Presiden RI Joko Widodo Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana atas peran besarnya dalam pengembangan organisasi Korps Bhayangkara.

Anugerah tersebut diberikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (14/10), dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024–2029.

Baca selengkapnya di sini.

3. Presiden Jokowi teken daftar nama capim dan calon Dewas KPK 2024–2029

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di sela agenda peresmian Gedung Amanah Youth Creative Hub, Aceh Besar, Provinsi Aceh, Selasa (15/10).

Baca selengkapnya di sini.

4. Gazalba Saleh divonis 10 tahun penjara terbukti terima gratifikasi MA

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh divonis pidana penjara selama 10 tahun setelah terbukti menerima gratifikasi dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menyatakan terdakwa Gazalba Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan kedua penuntut umum," kata Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/10).

Baca selengkapnya di sini.

5. Jokowi teken perpres untuk pembentukan Kortastipidkor Polri

Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang melatarbelakangi pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Dalam berkas salinan yang dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis (17/10), perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2024.

[turisiancom]

TURISIAN.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengapresiasi kegiatan jalan sehat yang diinisiasi KPID Jabar, Minggu 9 Juni 2024. Diikuti oleh ribuan warga Bandung dan sekitarnya, jalan sehat yang digelar dalam rangka Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) 2024 dilepas oleh Herman di halaman Gedung Sate. Menurut Herman, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memiliki komitmen bagus untuk menyehatkan masyarakat. Dampaknya literasi masyarakat akan meningkat karena didukung oleh badan yang sehat dan jiwa yang kuat. BACA JUGA:Lewat Seri Semarang 10K, Pemkot Semarang Dorong Tren Gaya Hidup Sehat "KPID memiliki komitmen bagus untuk menyehatkan masyarakat karena kalau badannya sehat dan jiwanya kuat," katanya. "Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati berbagai informasi dari media untuk meningkatkan literasi atau pengetahuan," sambung Herman. Apalagi, lanjutnya, Pemda Provinsi Jabar dan KPID Jabar sudah berkomitmen mengawal lembaga penyiaran agar menyajikan konten edukatif. Herman menuturkan, konten yang edukatif akan menambah wawasan masyarakat. BACA JUGA: Jalan-jalan ke Priangan Timur, Jangan Lewatkan Wisata Kuliner Ini "Contoh apabila masyarakat kesulitan keuangan jangan ke bank emok, tapi bisa mengakses lembaga keuangan formal. Ini bisa terjadi kalau masyarakat kita terliterasi baik," katanya. Menurut Herman, sejauh ini lembaga penyiaran di Jabar sudah menyajikan konten yang tak hanya menghibur, tapi juga edukatif. Ia berharap hal itu bisa terus ditingkatkan agar masyarakat Jabar memiliki wawasan luas. "Masyarakatnya harus terus diedukasi dan lembaga penyiaran punya tugas itu bukan hanya menghibur, tapi juga membuat masyarakat pintar," harapnya. ***

[realita-lampung]

Ombudsman RI; Penanggulangan Polusi Harus Berkelanjutan Dengan Penegakan Hukum

Ombudsman RI melaksanakan Rapid Assessment (Kajian Cepat) untuk saran perbaikan dalam penanggulangan permasalahan polusi udara di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Hasil dari pemeriksaan Ombudsman di lapangan dan pelaksanaan focus group discussion (FGD) akan dirumuskan dalam laporan Rapid Assessment yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam FGD Indonesia Dalam Kepungan Polusi dan Bagaimana Solusinya yang digelar secara hybrid di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Hadir sebagai narasumber FGD, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Puji Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan. Kegiatan dihadiri oleh unsur kementerian/lembaga terkait, PT PLN, BUMS sektor kelistrikan, pemda se-Jabodetabek, Kantor Perwakilan Ombudsman RI di tingkat provinsi, ormas, LSM dan lainnya. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan, polusi udara selain terjadi di wilayah Jabodetabek, berdasarkan laman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Minggu (10/9/2023) pukul 06.00 WIB terungkap bahwa 10 provinsi dengan kualitas udara terburuk yakni Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau. “Data itu menunjukkan bahwa permasalahan polusi udara bukan hanya permasalahan di Jabodetabek. Karena beberapa penyebab termasuk karena kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kualitas udara memburuk. Oleh karena itu perlu penanganan yang komprehensif terkait dengan permasalahan polusi udara dengan mengidentifikasi secara tepat penyebabnya pada setiap wilayah," ujar Hery Susanto. Ia menjelaskan, dengan mengetahui penyebab dari polusi udara tersebut, diharapkan ada solusi yang tepat dan berkelanjutan dengan penegakan hukum dalam penanganan permasalahan ini. Pada prinsipnya mendapatkan udara yang bersih adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga menurut Hery, pemerintah dan semua pihak perlu mengupayakan adanya perbaikan kualitas udara dan meminimalisir polusi udara demi kesehatan masyarakat dan mendukung kelancaran pelayanan publik. Sebab, penanganan polusi yang tepat dan efektif akan mendukung pelayanan publik di berbagai sektor. "Jangan sampai permasalahan ini berulang dan dibiarkan sehingga memiliki efek jangka panjang bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga mengganggu seluruh pelayanan publik," tegasnya. Terkait dengan polusi udara di wilayah Indonesia khususnya Jabodetabek, Ombudsman ingin memastikan bahwa pemerintah dan unsur-unsur terkait mengambil aksi dan Langkah-langkah sistematik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan upaya mitigasi dan penegakan hukum agar dampak polusi udara tidak berkepanjangan. Ombudsman RI melalui Keasistenan Utama V telah melakukan tinjauan lapangan ke beberapa lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu PLTU Suralaya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Marunda-Cilincing, PLTU Cikarang Babelan, dan Stockpile Batubara di KBN Tanjung Priok. Langkah ini merupakan bagian dari metode kajian cepat Ombudsman RI. Pada kunjungan Ombudman RI ke lokasi PT KBN dan PT KCN Marunda, pada 30 Agustus 2023 yang lalu, untuk memastikan bahwa tidak ada operasional aktifitas batubara kedua perusahaan tersebut. "Kami mendapat informasi bahwa kedua PT tersebut dihentikan operasionalnya sebab belum memenuhi dokumen lingkungan atau AMDAL. Selain itu terdapat keluhan warga akibat pencemaran polusi udara di area Stockpile Batubara kedua PT tersebut," jelas Hery. Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah melalui KLHK yang sudah menertibkan kedua PT tersebut. Hery memberikan catatan, bahwa perusahaan stockpile batubara itu selama menjalankan kegiatan wajib memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap. Diperlukan evaluasi secara berkala, menyeluruh, dan sistematis. Sementara pada kunjungan ke pembangkit listrik, Hery menegaskan bahwa selain harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, Ombudsman meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan yang kontinyu di seluruh pembangkit listrik yang beroperasi di Indonesia. Ombudsman RI menyampaikan saran perbaikan kepada pemerintah dalam mengatasi polusi di antaranya di lini hulu pemerintah perlu melakukan penanganan alih teknologi yang ramah lingkungan dengan secara bertahap meninggalkan penerapan PLTU batubara ke energi baru terbarukan. Implementasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang dengan menghijaukan kembali areal pasca tambang, serta memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan. "Di lini tengah, pemerintah perlu terus melakukan uji emisi kendaraan, mengurangi BBM fosil termasuk pertalite yang rendah oktan dan polutif. Salah satunya implementasi transportasi massal dengan memperluas ekosistem Electrifying Vehicle (EV) atau kendaraan listrik. Penerapan EV masih lambat dan belum masif termasuk kendaraan dinas dan operasional instansi pemerintah pusat dan daerah melalui kendaraan listrik. Sayangnya, di lini hilir belum ada solusi untuk pengolahan limbah baterai dari kendaraan listrik," pungkas Hery. (Rls/Red) Read the full article

[internet-based-human]

Kilas Balik Sensus Penduduk: Era Kolonial Belanda

Memasuki dekade kedua pada milenium kedua, segala aktivitas kian erat kaitannya dengan teknologi. Digitalisasi tak hanya mencakup kebutuhan primer, tetapi juga sudah merambah ke sekunder maupun tersier. Tak ingin ketinggalan, BPS sebagai lembaga statistik pemerintah pun memulai langkah besar dalam Sensus Penduduk 2020 ini dengan menambah metode pengumpulan data secara online[1]. 

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia memiliki sejarah yang cukup panjang mengenai pendataan penduduknya, bahkan dari zaman kolonial Belanda. Saya yang pada dasarnya menyukai segala hal yang berbau sejarah, tertarik mengulik dan mengenal lebih dalam asal muasal Sensus Penduduk di Indonesia. Walau sempat mengalami sedikit kesulitan dalam riset dan pencarian data, sedikit banyaknya tulisan ini akan membawa pembaca kembali ke era kolonial Belanda.

Dari rekam jejaknya, riwayat pelaksanaan Sensus Penduduk di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan (1815—1945) dan setelah kemerdekaan (1961—sekarang). Tepatnya pada tahun 1815, Sensus Penduduk pertama kali dilaksanakan di Jawa pada masa kolonial Thomas Stamford Raffles. Kemudian Sensus Penduduk kembali dilaksanakan pada tahun 1920 yang terbatas hanya di Pulau Jawa dan tahun 1930 yang sudah mencakup seluruh Hindia Belanda. Namun, dari sepuluh kali pelaksanaan Sensus Penduduk pada masa sebelum kemerdekaan, hanya pada tahun 1930 yang kualitas datanya cukup baik, sehingga banyak digunakan dalam analisis kependudukan di Indonesia. Pada tahun tersebut (1930), pelaksanaan Sensus Penduduk dipercayakan kepada Biro Pusat Statistik yang didirikan pada tahun 1925. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Sensus Penduduk dilakukan pada tingkat lokal, akan tetapi semua dokumen hasil pendataannya hilang—kecuali Provinsi Kalimantan Barat dan Pulau Lombok.

Data sudah mulai menjadi perhatian bahkan sejak awal abad ke-19, ketika permintaan penerbitan laporan perdagangan meningkat dan menjadi semakin diperlukan—khususnya di Jawa dan Madura. Masuknya statistik pada masa Hindia Belanda berawal dari percobaan pengumpulan dari beberapa informasi di wilayah Cirebon yang mencakup informasi mengenai area sawah, distribusi properti tanah, populasi, properti ternak, dan sebagainya. Berkat keberhasilan dari percobaan tersebut, berdirilah organisasi “Survei Statistik Jawa” yang ditindaklanjuti oleh Dinas pada tahun 1846. Pada tahun yang sama pula, “Biro Statistik” disematkan ke “Algemeene Secretarie” (Sekretariat Umum). Biro Statistik bertugas memperoleh data dan informasi statistik di Hindia Belanda.

Sempat beberapa kali dibubarkan, Biro Statistik akhirnya diorganisir kembali menjadi Biro Pusat Statistik pada tahun 1925. Terdiri dari empat subdivisi: 1) Statistik Pertanian, 2) Statistik Perdagangan, 3) Statistik Harga, Indeks, dan Biaya Hidup, dan 4) Statistik Umum Untuk Hindia Belanda, Biro Pusat Statistik dengan cepat meluaskan aksinya dan menjadi institusi yang memenuhi kepentingan-kepentingan mendasar khususnya di bidang kependudukan.

Biro Pusat Statistik juga turut ambil bagian penting dalam aktivitas berbagai komisi khusus, terutama berkaitan dengan tugas perbantuan dalam hal penyusunan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh tiap komisi. Meskipun Biro Pusat Statistik belum berkembang luas sepenuhnya, namun keberadaannya sangat vital terutama berkaitan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses-proses pengambilan kebijakaan di berbagai sektor. Dalam beberapa tahun ke depan diharapkan, BPS dapat berkembang menjadi organisasi yang lebih responsif berkaitan dengan pelayanan dan penyajian data-data dan informasi statistik serta mampu mengembangkan cakupan kewenangan yang lebih luas lagi.

Dikutip dari Buku “Hindia Belanda 1930″ oleh Dr. J. Stroomberg (halaman 392)

Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat Statistik”[2]. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Sensus Penduduk berevolusi dan mengalami pembaharuan menjadi semakin baik.

Badan Pusat Statistik adalah gudang data. Namun, data hanyalah sekadar angka yang diam jika tidak ada yang mengolahnya. Menjadi statistisi adalah tentang kita yang bisa mengolah dan menganalisis data sehingga bisa menceritakan maknanya. Jika menurut Presiden Joko Widodo data lebih mahal daripada minyak. maka statistisi merupakan pengolah sumber daya yang berlimpah ruah.

Referensi:

Tukiran. 2000. Sensus Penduduk di Indonesia, Vol 11 No 11. Pusat Penelitian Kependudukan. Universitas Gadjah Mada.

Stroomberg, J. 2018. Hindia Belanda 1930. Yogyakarta: IRCiSoD.

Situs Badan Pusat Statistik: bps.go.id

[kapol-id]

Viral, Video Pembongkaran Tenda Kementrian Sosial di Cianjur

Viral, Video Pembongkaran Tenda Kementrian Sosial di Cianjur

KAPOL.ID – Viral, sebuah video pembongkaran tenda Kementrian Sosial berwarna merah di Kampung Longkewang RT 06 RW 05 Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, KabupatenCianjur, Jawa Barat. Diketahui, dalam video berdurasi 2.50 menit tersebut disebutkan pembongkaran tenda karena kontraknya sudah habis. Melalui chat Whatsapp, video tersebut dilaporkan ke Komisoner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dadan…

[borobudurnews]

KEREN !! Ganjar Bawa Jateng Jadi Provinsi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik

KEREN !! Ganjar Bawa Jateng Jadi Provinsi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik

BNews–JATENG– Gubernur Ganjar Pranowo kembali berhasil membawa Jawa Tengah sebagai pemerintah provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Anugerah dari Komisi Informasi Pusat itu langsung diterima Ganjar, di Banten, Rabu (14/12). Jawa Tengah mendapat peringkat pertama provinsi keterbukaan informasi publik dengan nilai 99,95. Disusul Provinsi Jawa Barat dengan nilai 98,85 dan Provinsi…

[dpmdindramayu]

Torehkan Sejarah Baru, Desa Cangkingan Raih Anugerah KIP . . KECAMATAN KEDOKAN BUNDER - Keren dan Hebat itulah yang terus disematkan kepada Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu. Setelah dinasbihkan menjadi desa digital kini desa terbaik di Indramayu dan Jawa Barat tersebut mendapatkan anugerah dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat sebagai Desa dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). . Prestasi tersebut merupakan torehan sejarah baru bagi desa di Kabupaten Indramayu. Pasalnya, selama ini belum ada desa yang mampu meraih prestasi sebagai desa dengan keterbukaan informasi publik terbaik dan mendapatkan anugerah dari KI. Anugerah kepada Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder diserahkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum diq Gedung Sate, Bandung, Kamis (8/12/2022). . Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina, S.H., M.H., C.R.A, mengapresiasi inovasi-inovasi terdepan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Cangkingan di bawah kepemimpinan Didi Wahyudi. Berbagai inovasi tersebut menjadikan Desa Cangkingan dijadikan sebagai living lab untuk desa lainnya di kabupaten Indramayu agar terus memberikan yang terbaik untuk melayani masyarakat dan menjadikan Indramayu Bermartabat. . Sementara itu Camat Kedokan Bunder Atang Suwandi, S,STP., M.Si berbangga dengan Desa Cangkingan yang telah menjadi yang terbaik di tingkat provinsi yang diikuti pula oleh raihan berbagai prestasi lainnya. . "Kami telah melakukan pembinaan yang berjalan baik dan diimplementasikan oleh Desa Cangkingan yang telah menjalankan 10 Program Unggulan Bupati Indramayu dan inilah hasilnya," kata Atang, yang merupakan camat termuda di Indramayu ini. . Kuwu Didi Wahyudi memberikan keterangan usai menerima penghargaan mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina, S.H., M.H., C.R.A., seluruh perangkat daerah ,camat serta masyarakat Desa Cangkingan. . "Penghargaan ini dipersembahkan sebagai upaya bersama dalam mewujudkN Cangkingan JAWARA, Kedokanbunder HEBAT menuju Indramayu BERMARTABAT," kata Didi. (Aa Deni/Kec. Kedokan Bunder) @ninagustina1708 @diskominfoindramayu @pemdes_cangkingan https://www.instagram.com/p/Cl7XrOvvHrk/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[bogorexpose]

KANNI Gugat Sejumlah SMA Negeri dan SMK Swasta di Kota Bogor ke Komisi Informasi, Ini Penyebabnya

BOGOR – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) mendaftarkan gugatan sengketa informasi sejumlah SMA Negeri dan SMK Swasta di Kota dan Kabupaten Bogor ke Komisi Informasi Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan KANNI terkait permohonan permintaan data dana Penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022-2023, yang tidak dipenuhi pihak Sekolah, baik SMA maupun SMK di Kota dan…

[sambasnews]

Disdik Jabar Raih Penghargaan Badan Publik Kategori OPD Informatif dari KIP Jabar

Disdik Jabar Raih Penghargaan Badan Publik Kategori OPD Informatif dari KIP Jabar

BANDUNG, SAMBASNEWS.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) “Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jabar dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2022. Kadisdik Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi yang menerima penghargaan tersebut…

[epiye]

Studi Tiru FJKIP Sumbar, IKIP Bali itu Nilainya Terbaik di Indonesia

Studi Tiru FJKIP Sumbar, IKIP Bali itu Nilainya Terbaik di Indonesia

BALI – Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska menegaskan bahwa Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FKJIP) Sumbar merupakan wadah berhimpun wartawan di Sumbar yang pro keterbukaan informasi publik. “Ke Bali ini dalam rangka studi tiru, karena Bali dalam peta Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 adalah provinsi kedua tertinggi poinnya di bawah Provinsi Jawa Barat hasil…

[rasiooid]

Kota Bogor Jadi Kandidat Kota Percontohan Anti Korupsi, SiBadra Raih Perhatian KPK

  RASIOO.id – Kota Bogor masuk sebagai kandidat Kota Percontohan Anti Korupsi, berkat inovasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBadra) yang telah berjalan sejak 2019. Inisiatif ini menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan observasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Provinsi Jawa Barat pada awal Agustus lalu. Dalam observasi tersebut, tim KPK yang…

[infojawabarat]

Tinjau Banjir Garut, Golkar Jabar Usulkan Penyelesaian Banjir Garut dari Hulunya

Garut - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengusulkan penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Garut beberapa waktu lalu diselesaikan sejak dari hulunya.

Demikian dikatakan Tubagus Ace Hasan Syadzily yang biasa disapa Kang Ace selepas meninjau sejumlah titik bencana banjir di Kabupaten Garut Jawa Barat, Kamis (21/7/2022).

“Ada dua hal yang tadi saya sampaikan kepada Sekda Kabupaten Garut yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD Kab Garut,” katanya.

Pertama, ia meminta untuk segera disusun desain relokasi daerah yang terdampak banjir bandang di Kota Garut untuk diselesaikan penangananannya. “Saya akan sampaikan desain itu kepala BNPB untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” sebutnya.

Kedua, lanjut Kang Ace, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk menyelesaikan persoalan banjir bandang ini dari mulai hulunya.

“Kami meninjau lokasi bencana banjir bandang di sejumlah titik di Garut sebagai bentuk kepedulian kami terhadap warga yang terdampak akibat bencana tersebut,” kata Kang Ace.

Disebutkan Kang Ace, Pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat sangat peduli dan turut prihatin atas bencana banjir bandang yang beberapa kali berulang di Kabupaten Garut.

“Kami memberikan sedikit bantuan berupa kebutuhan sembako bagi warga yang terdampak akibat banjir bandang ini. Diharapkan dengan bantuan ini akan meringankan beban dan membantu warga yang terdampak,” sambungnya.

Selain itu, kata dia, sebagai pimpinan Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial RI, pihaknya akan menyerap berbagai aspirasi dan usulan dari pemerintah setempat terkait dengan penangangan bencana di Kabupaten Garut tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kang Ace, juga mendorong program lumbung sosial di daerah yang rawan kepada kementerian sosial.

“Program Lumbung Sosial ini diharapkan akan membantu kesiapsiagaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar saat tanggap darurat bencana,” katanya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 14 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdampak banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB, 14 kecamatan yang terdampak itu, antara lain Cikajang, Tarogong Kidul, Pasirwangi, Cigedug, Bayongbong, Tarogong kaler, Samarang, Banyuresmi, Cibatu, Karangpawitan, Garut Kota, Cilawu, Banjarwangi dan Singajaya.

"Sebanyak 6.031 kepala keluarga (KK) atau 18.873 jiwa terdampak dan 649 jiwa di antaranya mengungsi," ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis diterima wartawan beberapa waktu lalu.***

[turisiancom]

TURISIAN.com -  Produk penyiaran harus mampu membawa kebermanfaatan bagi semua lapisan masyarakat dengan menyiarkan informasi dan konten yang baik. Demikian disampaikan  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat menghadiri acara Broadcasting Expodi Kota Bandung, Sabtu 8 Juni 2024. Event ini merupakan rangkaian Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) Tingkat Provinsi Jabar yang berlansung di Gedung Sate. "Tentu dalam penyiaran ada informasi, ada pesan yang disampaikan, dan esensinya harus memberikan literasi kepada masyarakat," ucap Herman. BACA JUGA: Event Sports Content Producer, Diikuti 180 Perusahaan Produk Olahraga Selain itu, Herman juga menuturkan bahwa penyiaran di Jabar harus berkeadilan. Secara proporsional, konten yang disiarkan lembaga penyiaran harus dapat memenuhi kebutuhan informasi semua kalangan. Mulai dari anak- anak, dewasa, sampai lanjut usia. "Kita punya persoalan contohnya stunting masih tinggi, pengangguran, fenomena bank emok. Semua itu, kuncinya ada di literasi dan pemahaman masyarakat terhadap hal- hal ini," kata Herman. Maka ini menjadi tugas bersama, termasuk lembaga penyiaran untuk mengedukasi masyarakat. Baik secara direct ataupun tidak langsung. "Ada televisi, radio, kalau kita bergerak semuanya, mengedukasi masyarakat," imbuhnya. BACA JUGA: Gubernur Jabar Luruskan Biaya ‘Konten’ 15 Miliar untuk Masjid Al Jabbar Momentum bagi Lembaga Herman berharap Harsiarda tahun ini menjadi momentum bagi lembaga penyiaran untuk menyampaikan konten dan informasi yang bermanfaat sekaligus memperkuat literasi masyarakat. "Kesejahteraan masyarakat, itu hal fundamental yang jadi prioritas kami di Pemda Provinsi Jawa Barat," katanya. Hal senada dikatakan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Amin Shabana. Menurutnya, target pembangunan dapat tercapai dengan dukungan semua pihak. Termasuk lembaga penyiaran. Apalagi, Jabar merupakan miniatur industri penyiaran nasional. BACA JUGA: Pemda Jabar Bakal Evaluasi Pengelolaan Wisata Religi Masjid Raya Al Jabbar "Lembaga penyiaran memiliki posisi strategis untuk bisa memberikan sosialisasi, kampanye kepada masyarakat," ucapnya. "Kami dari KPI Pusat sangat mengapresiasi langkah KPID Jabar. Dimana, selama ini kalau  kami perhatikan selalu terdepan dalam menginisiasi hal -hal terkait kepentingan publik dalam industri penyiaran," sambungnya. Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Adiyana Slamet mengatakan bahwa Tema Harsiarda Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jabar yakni "Penyiaran Berkeadilan". BACA JUGA: Henry Husada Sebut Proses Pembotolan dan Daur Ulang CCEP Bisa Kurangi Polusi Plastik Dengan tema tersebut, ia menginventarisir kebutuhan masyarakat Jabar dalam konteks penyiaran. Adiyana menyebut bahwa pada peringatan Harsiarda tahun lalu, telah diluncurkan Pasagi. Atau Pengawasan Media Digital untuk menyelamatkan masyarakat Jawa Barat dari malinformasi di dunia digital. "Maka KPID Jabar terus- terusan menggaungkan bahwa jangan sampai negara kalah. Yakni,  untuk menyelamatkan masyarakat dengan porsi penguasaan kedaulatan digital oleh platform-platform global," pungkasnya. ***