#kasuskorupsi

[anggita-wijaya22]

Dalam sebuah pengembangan kasus hukum yang mencengangkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng, Sulawesi Selatan, telah menetapkan ketua DPRD Bantaeng dan dua wakil ketua DPRD Bantaeng sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 4,9 miliar. Selain itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bantaeng juga turut dijadikan tersangka dalam kasus yang sama.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keempat tersangka tersebut terkait dengan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD Bantaeng masa jabatan 2019–2024. Satria menyatakan bahwa total uang yang diterima oleh pimpinan DPRD Bantaeng periode tersebut mencapai Rp 4,95 miliar.

Kasus ini tentu menjadi sorotan publik dan mengangkat kembali isu mengenai integritas para pejabat di tingkat daerah. Masyarakat berharap bahwa proses hukum yang sedang berjalan dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak terkait. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, kasus ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, bahkan di tingkat pimpinan daerah sekalipun. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan terungkapnya kasus ini, masyarakat berharap dapat melihat adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi secara komprehensif dan tanpa pandang bulu. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Sumber : https://ad2stream.com/other/dprd-bantaeng-korupsi-rp-49-miliar-dan-pelaku-4-pimpinan/

[baliportalnews]

Kasus Korupsi LPD Unggahan, Penyidik Kembali Periksa Dua Tersangka

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Setelah dua tersangka berinisial IA yang menjabat Ketua LPD, dan IGS selaku Kepala TU LPD ditetapkan sebagai tersangka pada 2021. Kini keduanya kembali menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Unggahan, Kecamatan Seririt, Buleleng. Kasi Intel Kejari Buleleng, Ida Bagus Alit Ambara Pidada menyampaikan, meskipun IA dan IGS sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, namun keduanya masih belum ditahan. Bahkan keduanya sama sekali belum mengembalikan dana yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Lebih lanjut, menurut Alit penahanan belum dilakukan lantaran Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng masih melengkapi materi penyidikan. Sementara itu, saat ini keduanya kembali menjalani pemeriksaan guna menemukan titik terang dalam kasus tersebut. "Upaya penahanan belum kami lakukan. Belum ada pengembalian dana. Kalau ada keterangan yang diperlukan (tersangka) akan diperiksa kembali," ucap Kasi Intel Kejari Buleleng, Ida Bagus Alit Ambara Pidada. Dimana keduanya diduga telah menyelewengkan dana angsuran yang dipungut dari masyarakat, namun tidak disetor ke kas LPD hal ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,8 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ada beberapa temuan Inspektorat yang perlu di-cross check. Sebelumnya, jaksa sempat mengagendakan pemanggilan terhadap tersangka namun tertunda dengan Hari Raya Galungan. Selain itu, salah satu tersangka juga belum siap dengan penasehat hukumnya. "Ada beberapa temuan saat pengecekan hasil penghitungan kerugian, sehingga tersangka perlu diperiksa kembali. Keduanya sudah diperiksa kemarin," tandas Alit.(dar/bpn) Read the full article

[hargo-news]

KPK Kembali Umumkan Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Basarnas

KPK Kembali Umumkan Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Basarnas #KPK #KasusKorupsi #Basarnas

Hargo.co.id, JAKARTA – Belum genap tiga minggu sejak melakukan OTT terhadap anggota Basarnas, KPK kembali mengumumkan kasus lain di lembaga itu. Kali ini, sejumlah anggota Basarnas diduga terlibat dalam korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Basarnas. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, kedua kasus tersebut berbeda. Kali ini…

[gosulsel]

Dijadikan Terdakwa pada Kasus PT Air Manado, Perwakilan Investor Berharap Ada Keadilan - Gosulsel

MANADO, GOSULSEL.COM - Pengadilan Negeri (PN) Manado, saat ini tengah memproses sidang kasus dugaan korupsi PT. Air Manado. Di mana, salah satu terdakwanya, Joko Suroso. Joko Suroso menyampaikan harapan bahwa masih ada keadilan untuk dirinya. Mengingat selama ini hanya berperan sebagai...

http://gosulsel.com/2023/09/25/dijadikan-terdakwa-pada-kasus-pt-air-manado-perwakilan-investor-berharap-ada-keadilan/

#KasusKorupsi #PTAirManado

[ingatlah]

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI, Jaksa Rampungkan Dakwaan

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI, Jaksa Rampungkan Dakwaan

PADANG – Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang Therry Gutama menyatakan surat dakwaan untuk tiga tersangka kasus dugaan penyelewengan dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang telah dirampungkan. Ketiga tersangka dalam kasus tersebut adalah Ketua KONI periode 2018-2020 berinisial AS, Wakil Ketua KONI DV, dan Wakil Bendahara satu KONI Nz. “Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah…

[iriyanto]

TIMES Indonesia Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI, Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun bui dan denda Rp 500 juta atas kasus dana bansos Covid-19. Juliari juga dikenai pidana tambahan yakni membayar uang ganti sebesar Rp.14,5 miliar. Klik selengkapnya di bio!! #juliari #juliaribatubara #juliari #korupsi #korupsibansos #korupsibansoscovid19 #korupsi #antikorupsi #kasuskorupsi (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CS6ee2YJz2v/?utm_medium=tumblr

[hallobogorcom]

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menanggapi kasus yang menjerat dua oknum pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten bogor, yakni Iryanto dan Faisal sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi. Keduanya ditengarai memuluskan proses perizinan dari masyarakat, termasuk pengusaha. Iwan menyebut kasus tersebut agar dijadikan pelajaran bagi ASN lainnya dan harus adanya sikap transparansi. “Di jaman teknologi informasi sudah saatnya para ASN mulai menjauhi gratifikasi maupun rayuan-rayuan dari pengusaha nakal,” ujar Iwan kepada wartawan, Kamis (5/3/2020). BACA : https://hallobogor.com/anak-buah-jadi-tersangka-begini-tanggapan-wakil-bupati-bogor/ #wakilbupatibogor #iwansetiawan #bogor #kabupatenbogor #kasuskorupsi #bogorhits #bogorbangets #bogorkece #urangbogor https://www.instagram.com/p/B9YHsh8lneG/?igshid=dmlay9b5hnsy

[ensiklopedila]

#fromwhereistand Peserta Latsar Angkatan X Golongan III Tahun 2019 sedang melakukan #brainstorming mengenai #kasuskorupsi #kekinian di #Indonesia, dalam mata pelajaran #antikorupsi (at Puspiptek Serpong) https://www.instagram.com/p/B0k4r_5AlJnj8wdutpm5kPNRsNj4wYp8i4PzWo0/?igshid=ekrgj0i5au1d

[inanews-blog1]

Mahfud Ajak KPK Buat Forum Milenial Antikorupsi

Inanews - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengajak lembaga antirasuah untuk ikut bekerjasama dalam kegiatan bertajuk anti korupsi generasi milenial. "Saya mau ngajak satu forum tentang menguatkan nasionalisme melalui pemberantasan korupsi. Kita diskusi itu tadi karena kita kalau tidak atasi korupsi sama-sama, nasionalisme generasi milenial lama-lama meluntur," tutur Mahfud di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/3). Menurut Mahfud, generasi milenial Indonesia yang bergerak seiring perkembangan zaman akan terus maju merambah dunia internasional. Pada akhirnya, jika tidak dibentuk di negerinya sendiri tentang sikap nasionalisme lewat perbaikan antikorupsi, maka akhirnya mereka akan memilih untuk meninggalkan negaranya. "Karena di dalam situasinya tidak bagus, milenial itu orang nanti akan keluar, bukan lagi ke negaranya sendiri. Oleh karena itu kita ajak mari kita perbaiki negara ini bersama-sama," jelas dia. Generasi milenial, lanjut Mahfud, harus sadar bahwa negara membutuhkan generasi muda yang peduli dengan pemberantasan korupsi dalam negeri. "Yang berlalu kita selesaikan baik-baik, yang ke depan kita antisipasi agar enggak terjadi korupsi-korupsi besar. Bahkan kalau bisa jangan sampai terjadi gitu aja," tutup Mahfud. Read the full article

[liputanviral-blog]

Setnov berikan sertifikat tanah ke KPK buat cicil duit pengganti e-KTP

Liputanviral - Terpidana kasus korupsi megaproyek e-KTP Setya Novanto memberikan sertifikat tanah dan bangunan miliknya yang berada di Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberian dilakukan untuk membayar uang pengganti atas korupsi yang merugikan negara 2,3 triliun. "Selasa, 30 Oktober 2018, pihak kuasa hukum Setya Novanto telah menitipkan sertifikat asli tanah dan bangunan di Jatiwaringin untuk kepentingan penerimaan pembayaran ganti rugi terkait pembangunan jalan rel kereta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (31/10). Sebelumnya, KPK menyita uang mantan Ketua Umum Partai Golkar itu sebesar Rp 862 juta. Penyitaan dilakukan Tim Jaksa Eksekusi Unit Kerja Pengelola Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi). Setya Novanto juga tercatat sudah beberapa kali mencicil uang pengganti. Pertama sebesar Rp 5 miliar, USD 100 ribu, serta Rp 1,1 miliar. Pihak Setya Novanto juga berencana menjual rumah di kawasan Cipete, namun hingga kini belum teraliasasi. Diketahui, Pengadilan Tipikor mewajibkan Setya Novanto untuk membayar uang pengganti senilai USD 7,3 juta. Setya Novanto juga dihukum penjara 15 tahun atas korupsi e-KTP tersebut. Read the full article

[makassardottv-blog]

MAKASSAR.TV, MAKASSAR – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel terus menggulirkan penyidikan dua kasus korupsi di lingkup Pemkot Makassar. Usai memeriksa Walikota Makassar, kini giliran 10 pegawainya masuk dalam bidikan penyidik Tipikor. Ke-10 pegawai tersebut akan diperiksa terkait temuan uang 1 milyar lebih di... (Lanjut baca di www.makassar.tv) #makassar #indonesia #beritaterkini #newsvideo #indonesiahebat #kabarindonesia #news #instagram #instamakassar #makassardottv #beritaterbaru #terkini #bacaberita #beritahariini #terupdate #lagiviral #kabardunia #internasional #kabarhariini #terupdate #makassarinfo #kabarmakassar #kasuskorupsi #poldasulsel #pemkotmakassar #dannypomanto

[kadaryanto97]

Setengah Hati Memberantas Korupsi Penulis: Adnan Topan Husodo. dkk Penerbit: Intrans Publishing Tahun: 2018 Ukuran: 15,5 x 23 cm Halaman: xviii + 192 hlm ISBN : 978-602-6293-54-1 Original Harga Rp90.000 diskon 15% Rp76.500 Sinopsis Memberantas korupsi di Indonesia bagaikan mengurai benang kusut sehingga terlihat tidak pernah tuntas. Para penegak hukum tersandera oleh persoalan korupsi itu sendiri. #korupsi #kpk #indonesia #antikorupsi #hariantikorupsi #ottkpk #koruptor #ott #tangkapmekeng #melchiasmekeng #viralntt #mekenggolkar #enysaragih #samintan #kabinetbaruharapanbaru #kupang #politikusgolkar #berantaskorupsi #dppgolkar #mekeng #melchiasmarcusmekeng #partaigolkar #nttbangkit #kasuskorupsi #golkar #hitsntt #ntttolakkorupsi #politikindonesia #komisipemberantasankorupsi #indostar_bookstore https://www.instagram.com/p/B-QGoR_hhKf/?igshid=ky97k7i92ypi

[hargo-news]

Sidang Lanjutan Kasus Johnny G Plate Kembali Digelar

Sidang Lanjutan Kasus Johnny G Plate Kembali Digelar #SidangLanjutan #KasusKorupsi #BTS #Menkominfo #JohnnyGPlate

Hargo.co.id, JAKARTA – Sidang Lanjutan kasus korupsi Bakti Kominfo kembali digelar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan (PN) Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023). Jaksa menghadirkan 3 saksi pada persidangan tersebut, yakni yakni eks Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli…

[gosulsel]

Tersangkut Korupsi Lahan PT. IKI Sebesar Rp 1 Miliar, Kejari Gowa Tahan Tiga Tersangka - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM--Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gowa menahan tiga orang tersangka kasus korupsi lahan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI). Ketiga tersangka masing-masing berinisial AA selaku Direktur CV/PT. Putri Tunggal, JL selaku Ketua Pengadaan Tanah PT. IKI Persero 2003, dan AP...

http://gosulsel.com/2023/09/21/tersangkut-korupsi-lahan-pt-iki-sebesar-rp-1-miliar-kejari-gowa-tahan-tiga-tersangka/

#KajariGowa #KasusKorupsi

[harianpublik-blog]

Wajah Warga Lesu Karena e-KTP-nya Tak Kunjung Jadi

Wajah Warga Lesu Karena e-KTP-nya Tak Kunjung Jadi

Harianpublik.com – Kasus korupsi proyek e-KTP, berdampak buruk bagi masyarakat. Sebab, lantaran kasus ini, blangko e-KTP kurang, bahkan, masih ada yang kosong. Bukan hanya di Jakarta. Padahal, Kementerian Dalam Negeri sudah mencetak dan mendistribusikannya.

Menjelang siang, suasa­na pelayanan kependudukandi Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ramai. Belasan warga duduk santai di kursi. Mereka menunggu antrean yang cukup panjang. Tak lama ke­mudian, seorang wanita dengan antusias menuju ke meja petugas saat tahu nomor urut yang dipe­gangnya dipanggil.

Namun, sesaat kemudian, wa­jahnya berubah lesu. “Ya, belum ada juga blangko e-KTP-nya,” keluh Noni, Kamis (8/6).

Proses perekaman e-KTP di Tangerang Selatan dipusatkan di masing-masing Kecamatan. Kecamatan Pamulang sendiri membawahi 8 kelurahan. Antara lain, Pondok Benda, Benda Baru, Bambu Apus, Kedaung, Pamulang Barat, Pamulang Timur, Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir.

Berdasarkan pengamatan, pembuatan administrasi kepen­dudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP menempati gedung baru yang tidak bersebelahan dengan kan­tor Camat Pamulang. Gedung satu lantai itu masing kinclong karena baru sebulan digunakan.

Masuk lebih dalam, terdapat beberapa kursi untuk tempat tunggu masyarakat. Di bagian depan tersedia meja panjang lengkap dengan kursi untuk petugasdan masyarakat. Dii dinding terdapat tulisan “Pelayanan Kependudukan Kecamatan Pamulang”.

Noni mengaku sangat membutuhkan e-KTP untuk memudahkan mengurus keperluan administrasi. Sebab, tidak semua instansi atau lembaga mau men­erima surat keterangan (Suket) sebagai pengganti e-KTP.

“Harus ngotot dulu sama petu­gas, baru mereka mau menerima Suket,” keluhnya.

Staf pelayanan Kependudukan Kecamatan Pamulang Eko Mulyono mengungkapkan, blangko e-KTP di Kecamatan Pamulang sudah kosong sejak September 2016. “Hingga saat ini, lebih dari 65 ribu warga yang belum menerima e-KTP,” ujar Eko, kemarin.

Kendati blangko kosong, kata Eko, setiap hari ada lebih dari 300 orang melakukan pereka­man e-KTP, yang baru maupun ingin pindah alamat. “Mereka hanya diberi Suket yang berlaku enam bulan,” ucapnya.

Ia berharap, dalam waktu dekat, blangko e-KTP telah tersedia. Sebab, Eko kasihan kepada warga yang sudah berbulan-bulan menunggu blangko e-KTP. Tapi, dia berharap, warga tidak ter­ganggu dalam mengurus hal-hal yang berbau administrasi meski hanya menggunakan Suket.

Selain itu, dia menghimbau kepada seluruh warga yang telah memiliki e-KTP, tidak perlu mengurus perpanjangan identitas lagi. Sebab, masa berlaku identi­tas tersebut seumur hidup. “Jadi, tidak perlu diperbarui setiap lima tahun,” tandas Eko.

Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel, Heru Sudarmanto mengaku sudah menerima 10 ribu keping blang­ko e-KTP dari Kemendagri. Namun, jumlah tersebut be­lum bisa memenuhi kebutuhan warga. “Total ada 97.733 warga sudah melakukan perekaman data identitas,” ujar Heru.

Menurut Heru, 10 ribu blangko yang baru didapat dari Kemendagri itu akan langsung dilakukan pencetakan e-KTP secara bertahap. “Nanti cetaknya hanya seribu per hari. Itu pun bagi warga yang sudah melaku­kan perekaman identitas sejak bulan lalu,” ujarnya.

Setelah dilakukan verifikasi data lagi, kata dia, pihaknya akan kembali mengajukan permintaan blangko kepada Kemendagri. “Soalnya kebutuhan e-KTP un­tuk warga Tangsel masih banyak yang kurang,” tandasnya.

Bagaimana dengan di Depok, Jawa Barat? Komaruddin, staf Pelayanan Pembuatan e-KTP Kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat mengatakan, sejak awal Mei blangko e-KTP dari Dukcapil, Depok sudah turun ke kelurahan.

“Kami sudah terima 1.000 blangko dan langsung dicetak bagi yang belum menerima e-KTP sejak Januari 2017,” ujar Komaruddin.

Menurut Komaruddin, seluruh warga Pondok Petir yang sebe­lumnya menerima Suket telah diganti semua dengan e-KTP. Untuk mencetak e-KTP itu, dia mengaku harus lembur kerja agar semua warga mendapat kartu identitas baru tersebut.

“Selama sebulan ini, kami harus masuk kerja Sabtu dan Minggu demi mengganti Suket dengan e-KTP,” tuturnya.

Namun demikian, lanjut Komaruddin, bagi warga yang baru merekam e-KTP pertama kali, harus tetap bersabar karena pemerintah pusat lebih mengu­tamakan warga pindah alamat. “Waktu tunggunya bisa dua sampai tiga bulan,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Jaka Susanta mengaku telah menerima 40 ribu blangko e-KTP dari Kemendagri. Penerimaan blangko e-KTP secara bertahap sejak April 2017.

“Distribusi e-KTP memang sempat terkendala karena pe­merintah pusat gagal melakukan lelang blangko pada akhir 2016 dan awal 2017,” ujar Jaka.

Menurut Jaka, pada April 2017, pengadaan blangko e-KTP berhasil dilelang sebanyak 7 juta keping. Jumlah blangko yang diajukan Pemerintah Kota Depok sebanyak 40 ribu ke­ping. “Jumlah tersebut hampir sesuai dengan total warga yang mengajukan pembuatan e-KTP, baik perekaman baru, rusak, hilang dan mengganti alamat di Depok,” sebutnya.

Kemendagri, lanjut Jaka, be­lum bisa memenuhi permintaan blangko yang diajukan Depok, karena jumlahnya terbatas. Pasalnya, blangko yang telah dicetak saat ini didistribusikan ke seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia. “Depok termasuk yang mendapatkan alokasi blangko cukup banyak saat ini dibandingkan kota lainnya di Indonesia,” tandasnya.

Jaka menambahkan, blangko diprioritaskan bagi warga yang telah melakukan perekaman sejak Oktober 2016. Sementara, total ada 51 ribu warga yang telah melakukan perekaman baru e-KTP.

“Bagi yang rusak dan hilang ingin diganti, diminta bersabar. Kami prioritaskan yang baru melakukan perekaman,” pungkasnya.

Latar Belakang Kementerian Dalam Negeri Targetkan Masalah e-KTP Selesai Oktober 2017

Kelangkaan blangko e-KTP mulai terjadi sejak September 2016. Kelangkaan ini akibat kasuskorupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Tercatat ada dua pejabat Kemendagri terseret kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Mereka adalah,bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman, dan bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Untuk menutupi kekurangan blangko e-KTP, Kemendagri sempat melakukan lelang 8 jutablangko akhir tahun 2016, namun gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat.

Selanjutnya, Kemendagri kembali melakukan lelang pada Februari 2017. Namun, lelang tersebut kembali gagal dengan alasansama, yaitu tidak ada peru­sahaan yang memenuhi syarat.

Sebulan kemudian, kembali dilakukan lelang dan akhirnya ada pemenang. Lelang e-KTP tahap kedua ini, dianggarakan sebesar Rp 367 miliar dan dana alokasi khusus nonfisik khusus kependudukan sebesar Rp 750 miliar.

Dengan anggaran tersebut, pe­merintah ditargetkan mencetak 25,9 juta keping blangko e-KTP. Selanjutnya, pada April 2017, blangko e-KTP mulai didistri­busikan ke seluruh daerah.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh meminta warga yang belum memiliki e-KTP untuk aktif mengecek ketersediaan blangko di daerahnya masing-masing. Menurutnya, sisa di Gudang Dirjen Dukcapil ada 1.321.500 keping blangko e-KTP. “Pembagian tahap pertama diprioritaskan bagi yang kartu­nya sudah siap cetak atau print ready record,” kata Zudan.

Menurut Zudan, warga dalam daftar antrean prioritas untuk mendapat e-KTP, adalah mereka yang telah merekam data kepen­dudukan sebelum 16 Desember 2016. “Mereka dapat langsung melihat ketersediaan blangko ke Dinas Dukcapil atau melalui sam­bungan telepon ke masing-masing kabupaten atau kota,” sarannya.

Zudan menargetkan, pereka­man di daerah-daerah tersebut dapat selesai akhir tahun ini. Menurut data yang dimiliki Kemendagri, ada 97,2 persen warga yang telah melakukan perekaman data kependudukan sampai saat ini.

“Pada 2018 akan berlangsung pilkada seretak di 171 daerah. Kami harus rapikan data kepen­dudukan. Pekerjaan besar adalah menyelesaikan perekaman yang kurang dari 2,48 persen. Kami sudah selesaikan 97,2 persen, tinggal sedikit lagi,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menargetkan distribusi e-KTP selesai pada Oktober 2017. Saat ini, pemerintah telah menyedia­kan 7,8 juta lebih blangko untuk 4,8 juta penduduk yang telah melakukan perekaman data, dan 3 juta blangko tersisa diguna­kan untuk cadangan. “Bila ada penduduk yang pindah rumah atau e-KTP-nya rusak, bisa menggunakan blangko cadangan tersebut,” ujar Tjahjo. Sumber: Rmol Sumber : Source link

[inanews-blog1]

Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK Soal Anggaran Negara Bocor 25%

Inanews - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut anggaran negara bocor sebanyak 25 persen per tahun. Jokowi meminta Prabowo berbicara berbasis data dan fakta. "Jangan asal," kata Jokowi sambil menunjuk mulutnya sendiri usai menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2). Calon presiden petahana ini meminta Prabowo segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila memiliki bukti kebocoran anggaran negara. Dengan begitu, tidak ada informasi simpang siur yang beredar di masyarakat. "Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu," ujarnya. Jokowi kemudian menyinggung tuduhan Prabowo pada 2014 lalu bahwa ada kebocoran anggaran negara sebanyak Rp 7.200 triliun. "Dulu 2014 coba diingat-ingat, katanya bocor Rp 7.200 triliun. sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta," ucap Jokowi. Saat menghadiri acara HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di Mahaka Square, Jakarta Utara, Rabu (6/2), Prabowo menyebut ada kebocoran sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah. Prabowo mengaku pernyataan itu berdasarkan indikator-indikator dan ia sudah tulis dalam bukunya. Dia melihat, adanya kebocoran anggaran disebabkan penggelembungan dana di setiap proyek yang dikerjakan pemerintah. Misalnya seperti proyek jembatan. "Saya hitung dan saya udah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor," ujar Prabowo. Read the full article