#idem uu

[ikarike]

─ ★ wisteria / al contrario de aquellos que se hacían llamar los suyos, yusuke no tiene nada que celebrar. ha sido atrapado en las redes del sabbat una vez más. una historia demasiado repetitiva que sólo logra dejar de lado al distraerse con los juegos que le resultaban humanos incluso cuando no disimulan naturaleza macabra. ' me quedan tres balines, ¿qué premio te gustaría obtener? ' aprovechando cercanía con otro vástago, deja en manos ajenas la retribución de premio que poco le interesa. ' puedes permitirte un poco de ambición ' se jacta de habilidades, con una mirada confiada.

[rockrzone]

Reafirmasi Putusan MK Terhadap Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia

Melalui putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, MK menegaskan kembali prosedur eksekusi jaminan fidusia pada Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam putusan tersebut, MK mengafirmasi ulang bahwa “eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif” tanpa mendegradasi kekuatan sertifikat fidusia kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi apabila debitur bersedia menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela.

Pertanyaan pertama yang mungkin timbul ketika membaca artikel ini adalah: bukankah perkara a quo dan perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 sama-sama menguji materi Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FIdusia? Artinya ada risiko bahwa MK akan menjatuhkan amar tidak dapat diterima karena telah melekat nebis in idem. Akan tetapi walaupun dasar pengujian kedua perkara tersebut serupa, MK berpendapat ada perbedaan pasal pada UUD 1945 yang menjadi parameter konstitusionalitas. Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 menguji konstitusionalitas terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menitikberatkan pada perspektif debitur, sedangkan perkara a quo menguji konstitusionalitas terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang lebih menekankan pada perspektif kreditur. Oleh karena itu, MK menilai permohonan a quo beralasan untuk dapat diajukan dan tidak melekat nebis in idem.

Awalnya, alasan uji meteri pada perkara a quo adalah karena MK melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memaknai frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” menjadi “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Dalam positanya, Pemohon mendalilkan diktum tersebut mengakibatkan kesulitan bagi kreditur karena kini timbul penafsiran bahwa setiap pelaksanaan eksekusi fidusia harus berdasarkan pada putusan pengadilan jika debitur tidak mengakui terjadinya cedera janji. Akibatnya, Pemohon mengalami kerugian yaitu, antara lain: besarnya biaya eksekusi melalui pengadilan, adanya celah bagi debitur untuk melarikan barang, menghancurkan lahan profesi kolektor dan perusahaan pembiayaan, serta timbulnya kedudukan yang berat sebelah karena kreditur wajib menggugat wanprestasi ke pengadilan, sedangkan debitur tidak wajib.

Dalam surat permohonannya, Pemohon yang bekerja sebagai kolektor bersertifikat menyusun petitum secara alternatif. Yang pertama adalah agar MK memaknai ulang Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Artinya, Pemohon menginginkan supaya eksekusi jaminan tidak memerlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu karena sertifikat jaminan fidusia juga memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu pada petitum alternatif kedua, Pemohon meminta supaya MK menyatakan frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi “sukarela saat menandatangani perjanjian Fidusia.” Artinya, Pemohon menginginkan prosedur eksekusi tetap dijalankan tanpa memerlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu walaupun debitur menolak dinyatakan wanprestasi. Ketentuan tersebut berlaku apabila di awal debitur telah sukarela menandatangani perjanjian fidusia.

Gugatan di Pengadilan Hanya Sebagai Alternatif Pada artikel Opini berjudul Multitafsir Frasa “Cedera Janji” dalam Putusan MK tentang Jaminan Fidusia yang diterbitkan majalah Dandapala Edisi 40 bulan Maret - April 2021, penulis sebenarnya telah menyoroti timbulnya celah multitafsir karena “kesepakatan tentang cedera janji” pada putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bisa saja dimaknai berbeda, yaitu:

Alternatif pertama, selama telah tercantum pengaturan mengenai cedera janji dalam perjanjian antara debitur dan kreditur maka klausul “kesepakatan tentang cedera janji” dianggap telah terpenuhi; atau

Alternatif kedua, “kesepakatan tentang cedera janji” tidak hanya sebatas apakah klausul cedera janji telah tercantum dalam perjanjian kredit, akan tetapi yang menjadi pokok adalah apakah di antara debitur dan kreditur memiliki kesamaan interpretasi atas klausul cedera janji. Jika debitur menolak dinyatakan wanprestasi, maka harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu yang menyatakan debitur wanprestasi sebelum eksekusi jaminan fidusia dijalankan. Ternyata di lapangan, alternatif tafsir yang kedua kerap digunakan debitur beritikad buruk yang menolak dieksekusi dengan alasan tidak ada putusan pengadilan bahwa telah terjadi wanprestasi.

Segala kerancuan terhadap eksposisi tersebut di atas akhirnya dituntaskan MK melalui putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Walaupun menolak seluruh provisi dan pokok permohonan Pemohon, namun MK pada pertimbangan halaman 83 mereafirmasi bahwa: “… pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.” Kesimpulannya, kreditur yang memiliki sertifikat jaminan fidusia tetap dapat melaksanakan parate eksekusi terhadap debitur tanpa memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu. Apabila debitur menolak dinyatakan wanprestasi, gugatan melalui pengadilan hanyalah merupakan alternatif dan permohonan eksekusi harus tetap diajukan melalui prosedur eksekusi di pengadilan negeri . Jika dianalogikan dengan perkara gugatan sederhana, kreditur sebagai pemegang hak tanggungan juga sebenarnya telah memiliki kekuatan eksekustorial. Akan tetapi, kreditur kerap memilih alternatif untuk tetap menggugat di pengadilan untuk memberi impak psikologis bagi debitur supaya bersedia membayar utang.

Indeks Kemudahan Berbisnis Walaupun tujuan dari MK adalah memberi kesetimbangan antara hak kreditur dan debitur, namun pemaknaan baru mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia berpotensi untuk menurunkan peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berbisnis, terutama pada indikator enforcing contract. Saran penulis, MA perlu mengeluarkan peraturan sebagai petunjuk bagi para ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan prosedur eksekusi jaminan fidusia, misalnya dalam bentuk penyederhanaan hukum acara serta pembatasan waktu penyelesaian maupun biaya eksekusi seperti dalam gugatan sederhana. Apabila proses eksekusi masih merujuk pada beleid HIR/RBg yang mengakibatkan lamanya proses serta biaya yang mahal, maka hal tersebut berpotensi untuk menurunkan peringkat Indonesia yang kini masih menempati rangking 73 dari 190 negara pada Indeks Kemudahan Berbisnis 2020.

[tobasatu]

tobasatu.com. Delitua | Polsek Delitua kembali mengobrak abrik kawasan Namo Gajah Kec Medan Tuntungan. Hasilnya, seorang pengedar narkotika berhasil ringkus dan dijebloskan dalam penjara.

Barang Bukti yang disita dari tangan tersangka

Polisi juga menyita barang bukti 1 (satu) unit timbangan elekrik, 1 (satu) buah Plastik klip sedang berisikan sabu sabu, 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan sabu sabu, 2 (dua) bungkus plastik Klip Kosong.

Kapolsek Delitua AKP Julkifli Harahap SH melalui kanit reskrimnya Iptu Pol Idem Sitepu SH, Senin (10/2) siang menjelaskan, penangkapan tersangka berkat laporan dari masyarakat.

Unit Reskrim Delitua dipimpin oleh Panit Luar Iptu Pol B.Ginting SH langsung meluncur ke lokasi yang sering dijadikan transaksi untuk melakukan pengintaian.

Saat itulah, polisi melihat tersangka sedang duduk di depan rumah warga. Polisi langsung bertindak cepat untuk melakukan penangkapan. Tersangka yang melihat kedatangan polisi sempat membuang barang bukti dan coba melarikan diri.

Berkat kesigapan polisi, tersangka berhasil diamankan. Dihadapan polisi tersangka mengaku bahwa narkoba yang sempat dibuang itulah adalah miliknya. Selanjutnya, tersangka diboyong ke Mako Polsek Delitua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Kanit menambahkan, akibat perbuatannya, tersangka kita jerat denga UU RI tentang narkotika dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara,” terang Idem.(ts18)

The post Namo Gajah Kembali Diobrak Abrik , Satu Pengedar Sabu Diringkus appeared first on tobasatu.com.

[rockrzone]

Archieves

I. Pidana

Pidana Bersyarat

Calon Tersangka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Triple Filter dalam Memeriksa Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Pidana Denda dalam KUHP

Dwifungsi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Perkembangan Alat Bukti dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permasalahan Yuridis Barang Bukti dalam Perkara Splitsing

Bewijs Minimmum Alat Bukti Saksi dalam KUHAP

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sanksi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Terdakwa dalam Persidangan Tanpa Alasan yang Sah

Perbarengan (Samenloop/Concursus)

Eksistensi Physical Evidence dalam Kisah Nabi Yusuf

Konsep Dekonstruksi Biaya Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Rumusan Hukum Rapat Kamar Pidana MA RI 2012 - 2019

Parameter Rehabilitasi dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Implikasi Pernyataan Sikap Terdakwa Terhadap Putusan dalam Perkara Penggabungan Dakwaan

Keterangan Ahli

Teori Pembuktian Acara Pidana dalam Logika Matematika

Pertanggungjawaban Pidana

Percobaan (Poging) dan Permulaan Pelaksanaan

Penyertaan (Deelneming)

Buku “Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana - Eddy O.S. Hiariej”

Buku “Teori & Hukum Pembuktian - Eddy O.S. Hiariej”

Tindak Pidana dengan Ancaman Penjara ≥ 15 Tahun

Buku “Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural - KY” 

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Sistem Jalur/Trek Pemidanaan

Nilai, Asas, dan Norma

Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana

Parameter Tindak Pidana Berencana dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)

SEMA Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa

Jenis Sistem (Stelsel) Pemidanaan

Acara Pemeriksaan Singkat

Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam KUHP

Merenungi Unsur Rumah dan Pekarangan Tertutup dalam Gekwalificeerde Diefstal

Ius Constituendum Saksi Mahkota

Perluasan Dapat Dipidananya Orang dan Perbuatan

Jenis Dolus (Kesengajaan)

Perkara yang Dikecualikan untuk Kasasi

Konsep Plea Bargaining dalam Mekanisme Jalur Khusus RKUHAP

Perbedaan Antara Barang Bukti dan Alat Bukti

Sengketa Pra Yudisial

Prosedur Musyawarah Diversi

Penjara dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Binatang sebagai Subjek Hukum

Ketidakhadiran Saksi Korban Delik Aduan di Persidangan Mengakibatkan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Bea Meterai Alat Bukti di Pengadilan

Bestanddeel Delict (Unsur Delik yang Tertulis) dan Element (Unsur Delik yang Tidak Tertulis)

Definisi Feit (Perbuatan) dalam Ne Bis In Idem

Rekomendasi Buku Hukum Pidana Materiil

Elektriciteitsarrest (Putusan tentang Listrik)

SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara

Perubahan Surat Dakwaan yang Tidak Sesuai KUHAP Mengakibatkan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Delik Perzinaan di Persimpangan Norma Agama dan Hukum Negara

Fenomena Split Bill dalam Kacamata Hukum Perdata

Prosedur Musyawarah Diversi Tanpa Korban

Lawan atau Lari? Batas Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana

Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Jaminan Pembayaran Utang Debitur

Penerapan Delik Permufakatan Jahat dan Percobaan dalam UU Narkotika

II. Perdata

PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Kewenangan Absolut Permohonan pada Pengadilan Negeri

Pencatatan Perubahan dan Pembetulan/Perbaikan Nama

Asas Ne Bis In Idem Tidak Melekat dalam Penetapan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Implikasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Memeriksa Permohonan Pembetulan/Perbaikan Redaksional Akta Perkawinan bagi Pemohon yang Beragama Islam

Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi

Indikator Syarat Materiil dalam Alat Bukti Elektronik

Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian 

Jangka Waktu Verzet dalam Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg

Teknik Membuka Sidang Perceraian

Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Kompetensi Relatif dalam Gugatan Sederhana

Wewenang Relatif Gugatan

Surat Kuasa

Rumusan Hukum Rapat Kamar Perdata MA RI 2012 - 2020

Alasan Ketidakhadiran yang Sah

Derden Verzet (Bantahan)

Provisi

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Panggilan Umum Terhadap Pihak yang Tidak Diketahui Tempat Tinggal atau Diamnya dalam Acara Perdata

Perubahan, Pencabutan, dan Gugurnya Gugatan

Panggilan dalam Mediasi

Pemeriksaan Setempat

Res Ipsa Loquitur vs Prima Facie

Perbedaan Pasal Antara HIR dan RBg

Syarat Gugatan

Uang Paksa (Dwangsom)

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Yurisprudensi Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian

Konsekuensi Ketidakhadiran Saksi dalam Perkara Perdata

Garis Lurus, Menyamping dan Keluarga Semenda dalam KUHPerdata

Efektifitas Penyampaian Relaas Melalui Lurah/Kepala Desa

Buku “Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan PERMA 2/2015 & Perma 4/2019 - M. Syarifuddin”

Ketidakhadiran Penggugat yang Tidak Dapat Diputus Gugur

Alat-Alat Bukti dalam HIR/RBg

Pemutusan Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata

Multitafsir Frasa “Cidera Janji” dalam Putusan MK tentang Jaminan Fidusia

Choice of Forum dalam Perjanjian Tidak Dapat Menegasi Asas Actor Sequitur Forum Rei

Definisi Jual Beli dalam KUHPer

Bentuk Wanprestasi

Biaya, Rugi, dan Bunga dalam KUHPerdata

Teknis Administrasi Persidangan secara Elektronik

Pernyataan Lalai

Aspek Legalitas Cek Bertanggal Mundur

Parameter Gugatan Sederhana

Surat Tugas dari Institusi

Eksistensi Perjanjian Diam-Diam

Buku “Hukum Acara Perdata Indonesia - Sudikno Mertokusumo”

Dasar Hukum Panggilan Lisan oleh Hakim

Derden Verzet, Tempus Fugit, dan Pelaksanaan Eksekusi

Dasar Hukum Replik, Duplik, dan Kesimpulan

Dasar Hukum Bentuk Jawaban

Penggugat/Tergugat Meninggal Dunia

Dasar Hukum Bantuan Pengukuran Tanah Saat Pemeriksaan Setempat

Reafirmasi Putusan MK Terhadap Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia

Sistem Publikasi Tanah

Kedaluwarsa Penuntutan Hak Atas Tanah

Mencegah Kadaluarsa

Perikatan dan Perjanjian

Gugatan Wanprestasi Tidak Harus Menunggu Jangka Waktu Kredit Berakhir

Satu Akta Hanya Dapat Memuat Satu Peristiwa Hukum

Hak Kebendaan dan Hak Perorangan

Pemanggilan Notaris oleh Hakim

Buku “Hukum Acara Perdata - Yahya Harahap”

Buku "Hukum Pembuktian - Prof. R. Subekti, S.H."

Prosedur Perubahan Data pada Paspor Biasa

Permohonan yang Dilarang pada Pengadilan Negeri

Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Konsekuensi Ketidakhadiran Prinsipal Individu dalam Gugatan Sederhana

Tabel Surat Tercatat SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Genealogi Hakim Perdata Pasif

Asas Kepribadian dalam Hukum Perjanjian

III. Etc.

Harapan adalah Musuh Alami Kebahagiaan

Tentang “Kepercayaan”

Tentang “Peduli Amat”

Tentang Kutipan yang Paling Sengaja Disalahpahami: Agama Adalah Candu 

Tentang “Seni Kepemimpinan”

Tentang “Teman”

Masa Depan adalah Sejarah yang Berulang

Tentang “Kecakapan Hidup”

Tiga Tahapan dalam Hakim Membuat Putusan

Logical Fallacy (Sesat Pikir)

Ending adalah Bagian Terpenting

Matikan TV Anda

Sajak Pengemis Tua

Pengaburan Data Putusan dalam SK KMA No.: 2-144/KMA/SK/VIII/2022;

Biaya Peluang (Opportunity Cost)

Falsifikasi

Kemungkinan dan Peluang

Knalpot Bising Adalah Wujud Kesombongan yang Nyata

Dikotomi Kendali (Dichotomy of Control)

Langkah Pemeriksaan Saksi yang Dapat Mengundurkan Diri

Hal yang Dilakukan KM Ketika Menerima Perkara

Berita Acara Sidang

Glosarium Hukum

Aset dan Kewajiban Model Robert Kiyosaki

ODMK dan ODGJ dalam KUHP, KUHAP, dan HIR/RBG

Indikator Syarat Materiil dalam Alat Bukti Elektronik

Dongeng Seorang Bapak, Anak, dan Seekor Keledai

Para Keyboardist yang Paling Memengaruhi Style Bermain Saya

Jacques Derrida

Heraclitus

Albert Einstein

Sun Tzu

Leonardo da Vinci

Niccolò Machiavelli

René Descartes

Tiga Pisau Analisis (Philosophical Razor)

Jenis-Jenis Bukti (Evidence)

Akhlak Malu

Prinsip Pareto (80:20 Rule)

Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Das Ding an Sich

Enam Pertanyaan Imam Ghazali

Apakah Ketiadaan Ada?

Socrates' Triple Filter Test

Kelas Kata

Karakteristik Sains

Diklat “Bekerja dengan Media”

Diklat “Argumentasi Gagasan Pengadilan di Media Massa”

Hadis tentang Hakim

Pengalaman Saya Empat Belas Hari Menghadapi COVID-19

Ikhtisar UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Syarat Menjadi Hakim Tinggi

Zero Waste

Michel Foucoult

Pierre Bourdieu

Bocah Gembala yang Mengalahkan Raksasa

Hierarki Kebutuhan Maslow

Golden Circle

Kancing Kemeja

Johari Window

Kucing dan Nabi Yusuf

3M: Money, Merit, Maintenance

Kelas Inspirasi Pelatihan Hakim Berkelanjutan Bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM

Dialog Hyman Roth

Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946) - Radbruch

Punishment by Analogy in National Socialist Penal Law (1936) - Preuss

Interpretation and Analogy in Criminal Law (1986) - Naucke

Saksi dalam Ayat Al-Qur'an

The Principle of Analogy in Sino-Soviet Criminal Law (1984) - Giovannetti

Tentang "Parfum"

Buku “Seni Hidup Minimalis”

Buku "Filofosi Teras"

Buku “Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat”

Jean Baudrillard

[tobasatu]

tobasatu.com, Delitua | Kedapatan menimpan kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu dan plastik klip, Daniel Lubis, warga Jalan Jamin Ginting, Simpang Kongsi, Kelurahan Lauchi, Kecamatan Medan Tuntungan, harus mendekam di penjara Polsek Delitua.

Pria berusia 27 tahun itu ditangkap di Jalan Patunia Raya, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan.

Kapolsek Delitua, AKP Doly Nelson Nainggolan, melalui Kanit Reskrim Iptu Pol Idem Sitepu, Senin (25/11/2019) siang menjelaskan, saat diamankan, tersangka tengah melintas di Jalan Patunia Raya.

Bersamaan petugas tengah melaksanakan patroli, curiga dengan gelagat tersangka, polisi langsung melakukan penggeledahan terhadapnya. “Ketika digeledah, dikantong jaket tersangka ditemukan kaca pirex berisikan sabu-sabu dan 1 bungkus plastik klip kecil,” ujar Idem Sitepu.

Lanjutnya, sebelumnya juga pihak kepolisian sudah mendapat laporan dari masyarakat terkait peredaran sabu di lokasi tersebut.

“Saat diintograsi, tersangka mengakui perbuatannya dan barang tersebut miliknya,” ungkap Idem. Bersama barang bukti, tersangka diboyong ke Polsek Delitua untuk mempertanggung jawabakan perbuatannya.

“Tersangka melanggar pasal 112 ayat (1) sub pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara,” pungkasnya. (ts-21)

The post Gara-gara Ini Lubis Nginap di Penjara appeared first on tobasatu.com.

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Riko Wahyudi (27), warga Sibiru-biru Gang Mesjid, Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Delitua.

Pasalnya, pria yang bekerja sebagai penarik becak ini diringkus polisi di Jalan Ardagusema/Kuburan Jepang, Kelurahan Delitua Timur, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, lantaran kedapatan menyimpan sabu-sabu.

Kapolsek Delitua, Kompol Efianto melalui Kanit Reskrimnya, Iptu Pol Idem Sitepu, kepada wartawan, Kamis (1/8/2019) mengatakan, tersangka diringkus berkat laporan masyarakat terkait adanya pengendara becak tengah membawa sabu.

Mendapat informasi berharga tersebut, Iptu Pol Idem Sitepu memerintahkan Panit I, Iptu HT Pakpahan bersama tim melakukan pengintaian di lokasi. Saat melintas dengan mengendarai becak motor, tersangka langsung diringkus.

“Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram dari tangan kirinya.  Tersangka mengakui sabu-sabu tersebut miliknya,” ujar Idem.

Tersangka dan barang bukti langsung di boyong ke komando untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Karena perbuatannya, tersangka dikenakan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” pungkas Idem. (ts-23)

The post Bawa Sabu Paket Kecil, Pria Ini Nginap di Sel appeared first on tobasatu.com.

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Personel Unit Reskrim Polsek Delitua, meringkus kurie sabu setengah kilogram lebih. Kedua tersangka di ringkus dari dua lokasi berbeda.

Kedua tersangka bernama Ferry Putra (34), warga Jalan Bunga Cempaka, Pasar III, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru, dan Hendrik Hendra Napitupulu (40) warga Karya Darma, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.

Kapolsek Delitua, Kompol Efianto didampingi Kanit Reskrim, Iptu Idem Sitepu, Jumat (8/1/2019) kepada wartawan mengatakan, penagkapan kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkoba.

Dari sana petugas kemudian melakukan penyelidikan. “Pertama kali ditangkap Ferry di Jalan Karya Tani, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor. Dari Ferry didapatkan barang bukti 2 gram sabu,” ujar Efianto.

Lanjutnya, dari pengembangan kasus, petugas kembali melakukan penggrebekan di kediaman Hendrik dan ditemukan 565, 74 gram sabu berikut timbangan elektrik.

“Ferry mengatakan, sabu tersebut didapatnya dari temannya bernama Hendrik di Jalan Karya Darma. Kami pun langsung melakuan penggrebekan dan menagkap Hendrik. Dimana sabu tersebut didapat dari seseorang di Jalan Pancing Medan,” ungkapnya.

Selanjutnya, kedua tersangka dan barang bukti di boyong ke Komando untuk di lakukan proses lebih lanjut. “Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup,” jelas dia. (ts-22)

The post Dua Kurir Diringkus, Barang Bukti Setengah Kilogram Sabu appeared first on tobasatu.com.