#gaji DPRD

[bantennews]

Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Serang

KAB. SERANG – Pasca dilantik menjadi DPRD Kabupaten Serang, 50 wakil rakyat akan menikmati hak gaji dan tunjangan selama menjabat setiap bulannya. Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Setwan DPRD Kabupaten Serang, Ilham Perdana mengatakan, anggota DPRD yang baru dilantik akan mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp40 juta setiap bulan. Angka tersebut terdiri dari gaji pokok,…

[hargo-news]

Gaji Aleg Terlambat, Begini Penjelasan Sekwan Gorut

Gaji Aleg Terlambat, Begini Penjelasan Sekwan Gorut #DPRDGorontaloUtara #Pembayaran #Gaji #AnggotaLegislatif

Hargo.co.id, GORONTALO – Setelah menunggu hampir dua pekan, gaji para anggota legislatif Gorontalo Utara (Gorut) diperkirakan akan masuk ke rekening besok, Kamis (11/1/2024). Perihal keterlambatan gaji ini dibenarkan oleh Wakil Ketua 1, DPRD Gorut, Roni Imran. Dirinya mengatakan, sampai saat ini gaji mereka memang belum masuk rekening. “Mungkin masih ada proses administrasi yang harus disesuaikan…

[iwangcahyadi]

kenapa PNS tidak maju

tidak ada bonus. ya benar, dengan tidak adanya bonus ini, masing-masing ASN akan bekerja ala kadarnya. tidak ada extra effort. sehingga muncul paradigma "yang penting absen". hal ini tidak mendorong mereka untuk bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. tidak ada apresiasi. dibandingkan dengan BUMN atau swasta, yang ada bonus tahunan atau ada tunjangan2 tertentu yang dirasa menguntungkan buat karyawan. dan tentunya dengan gaji yang "apa adanya" membuat mereka tidak semangat. ini lah yang membentuk ASN untuk bekerja apa adanya. disitu2 aja. atau bahkan mencari "uang jajan" dari proyek2 tertentu. akan lebih baik jika apresiasi pemerintah ke ASN ditingkatkan.

jenjang karir dengan gap yang sangaaattt jauh. contohnya, dari jabatan staff diatasnya langsung eselon 4 (kepala seksi). dimana utk menjadi eselon 4, rata2 membutuhkan waktu 10 tahun berkarier. kemudian dari eselon 4 ke eselon 3 (Kepala Suku Dinas/Kepala Bidang) bisa membutuhkan waktu 8-10 tahun. lalu dari eselon 3 ke eselon 2 (Kepala Dinas) bisa membutuhkan 5 tahun. sehingga dapat dibayangkan bahwa jenjang karir PNS sangatlah sedikit yang contohnya semula ada 50 staff, dalam 10 tahun kemudian hanya 3 yang bisa menjadi eselon 4. betapa lama dan susahnya untuk berkarier tanpa ada jaminan karir ASN meningkat. karena mau kerja sebaik apapun, bisa saja keputusan pimpinan berbeda. bisa saja ASN tersebut tidak naik karirnya. ini lah yang membuat tidak ada dorongan dari masing2 insan ASN untuk menonjolkan diri, untuk berkarya, dll. seandainya dirubah jenjang karirnya, dengan gap antar jabatan kira2 3-5 tahun, akan lebih baik.

Kurangnya apresiasi dari pimpinan. nah, betapa senangnya ketika kita memberikan ide, usul, atau inovasi yang kemudian diapresiasi pimpinan dan diimplementasikan. namun kenyataannya adalah sebagian besar ide tidak diterima, dianggap merusak budaya kerja, dianggap mengganggu berbagai "pihak". budaya patuh terhadap pimpinan, budaya patuh layaknya tentara, membuat ASN hanya bisa mengikuti arahan pimpinan yang searah. tanpa ada komunikasi 2 arah yang berkembang. inilah kenapa akhirnya budaya itu sendiri yang membuat ASN menjadi pasif.

terlalu banyak intervensi politik. semua keputusan banyak yg terintervensi oleh keputusan politik. baik dari pimpinan eselon 4 hingga eselon 1, sampai kepala wilayah (camat, walikota, bupati, gubernur, menteri, presiden) bahkan hingga anggota DPRD maupun DPR RI. semua bermain politik untuk memuluskan tujuan2 tertentu. sehingga niat2 para ASN untuk membangun negri dengan maksimal, pada akhirnya mental satu2. setiap saat ada kebijakan baru. pimpinan baru, kebijakan baru. pimpinan berubah, kebijakan berubah. apa yang semula sudah para ASN rancang untuk jangka panjang, akan buyar semua ketika ada keputusan politik yang saling menjatuhkan bukan saling mendukung dan kolaboratif.

tidak ada sistem yang menjaga kinerja suatu instansi. tidak ada sistem konkrit yang menjaga kinerja dari waktu ke waktu. sedangkan staf dari waktu ke waktu berubah. sehingga hampir dipastikan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ada orang baru, ada sistem baru, yang memulai semuanya dari awal. sedangkan instansi tersebut sudah berdiri puluhan tahun. lalu sejak bertahun2 sebelumnya ngapain aja, disitu2 aja, gg ada perubahan. inilah pertanyaannya. ASN butuh sistem yang konkrit.

leadership yang buruk dari pimpinan. ya mungkin ini terdengar umum di berbagai tempat kerja. tapi yang terjadi dilapangan adalah mayoritas pimpinan itu bukanlah 100% leader. mereka tidak diajarkan cara berkomunikasi, cara memanage pekerjaan, cara bersosial, cara mengambil keputusan, cara membuat kebijakan, dll. mereka tidak tahu cara mengontrol anak buah atau memimpin dan menyatukan tim, mereka tidak tahu cara membentuk tim yang kuat. mereka berjalan menjadi pemimpin sekedarnya saja. semua berjalan begitu saja. seperti misalnya, jika ada 1 staff yg tdk perform, yg malas bekerja, normalnya pimpinanlah yg menegur. namun kenyataannya, tidak ada pimpinan yg menegur. dibiarkan begitu saja. hal ini yang mengakibatkan efek domino. dimana beban kerja orang tersebut akan berpindah ke staf yg perform. dimana hal ini akan membuat ketimpangan antar staf. "gaji sama, tapi kerja beda". alhasil, staf lainnya juga enggan perform. karena 1 staf buruk sudah "dinormalisasikan". inilah peran penting leadership, tidak cuma jadi pimpinan yang hanya gila jabatan atau uang saja. dan bisa dipastikan, timnya tidak solid, dan pekerjaan cukup tidak tertata.

Konsep kerja adalah penyerapan. penyerapan yg dimaksud disini adalah, bahwa setiap instansi diberikan anggaran misalnya 100 M, dari 100M itu instansi dianggap berhasil jika mereka menggunakan (menyerap) 100M menjadi sebuah manfaat untuk masyarakat. misalnya trotoar, jalan, selokan, rusun, bansos, dana bantuan pendidikan, dll. Dimana instansi diminta untuk menyerap anggaran sebanyak mungkin yang dapat diartikan pajak tersalurkan ke masyarakat seluas mungkin. Secara tidak langsung, bahwa penilaian dasar bahwa suatu instansi itu berhasil adalah seberapa banyak anggaran yang mereka habiskan. ini adalah kekeliruan, seharusnya dinilai bahwa seberapa bermanfaatnya program/proyek/kegiatan yang dianggarkan. coba dibayangkan, berapa banyak instansi yg bisa saja melakukan rapat fiktif. misal rapat pembahasan kinerja, namun rapat dilakukan di bali. sekalian jalan2. rapatnya tetep ada, tapi tidak seserius itu, ya formalitas saja. ini tandanya uang rakyat, uang pajak digunakan semena2, nilai kebermanfaatannya nihil. sistem penilaian inilah yang salah. yang seharusnya dinilai dari hulu ke hilir. yang dinilai dari kebermanfaatnya. contoh apakah dengan membangun kelas pengusaha muda akan muncul pengusaha2 berhasil? belum tentu. karena harus dilakukan pendampingan hingga peserta tersebut mendapatkan pinjaman modal, pelatihan marketing, packaging, sampai bisa konsisten untung dalam bertahun2. inilah yg harus dipikirkan tentang program yang tidak hanya menghabiskan anggaran, namun harus bermanfaat dan berkelanjutan.

tulisan diatas adalah contoh perilaku buruk dari oknum maupun sistem yang dibuat oknum. waktu akan bergeser, pun juga generasi. generasi tua akan bergeser ke genari muda. generasi yang diharapkan akan merubah itu semua.

tulisan ini bukan untuk menakuti teman-teman yang ingin bekerja sebagai PNS. Posisi di PNS harus diisi oleh orang2 hebat yang berpengaruh. Yang bisa menginspirasi, berinovasi, dan memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat. karena disinilah sebenar2nya tempat untuk mengabdi ke masyarakat.

kalau perubahan itu tidak dimulai dari sekarang, maka ya akan begini terus indonesia. bgtu-bgtu saja.

[m1totoslot]

DPRD DKI masih kaji besaran kenaikan gaji PJLP Gulkarmat

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta masih mengkaji besaran kenaikan gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) karena menunggu kajian dari dinas terkait.

"Mengenai besarannya masih dalam kajian dari dinasnya," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Komisi A DPRD DKI saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (25/10), menyetujui usulan kenaikan gaji PJLP di Dinas Gulkarmat.

Hal ini, menurut Yani, salah satunya karena pekerjaan para petugas tersebut sangat berisiko dan mengancam jiwa.

"Karena petugas PJLP Dinas Gulkarmat sangat berisiko dan mengancam jiwa maka usulan dari dinasnya untuk kenaikan tersebut kami setujui," kata dia.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Mujiyono. Dia mengatakan bahwa penyesuaian pendapatan PJLP Gulkarmat dilakukan sesuai dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki.

Mujiyono berharap penambahan besaran gaji dapat meningkatkan kesejahteraan petugas.

Usulan kenaikan gaji tersebut disampaikan Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Dia mengatakan selama ini, gaji anggota PJLP di Dinas Gulkarmat masih berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Merujuk data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, besaran UMP di Jakarta tahun 2024 sekitar Rp5.067.381 atau naik dari tahun sebelumnya, yakni Rp4.901.798.

"Anggota PJLP kami sebanyak 1.753 orang. Kami mohon kepada Komisi A bisa menyetujui usulan kami terkait dengan peningkatan penghasilan mereka," ujar Satriadi.

Dia menjelaskan penyesuaian gaji PJLP Gulkarmat dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki dan risiko tugas yang tinggi.

[rasiooid]

Gunakan Gaji Terakhir, Ketua DPRD Bogor Rudy Susmanto Berangkatkan Dua Pegawai Umroh ke Tanah Suci Mekah

  RASIOO.id – Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras pegawai di lingkungan DPRD Kabupaten Bogor, Ketua DPRD Rudy Susmanto memberangkatkan dua pegawai untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Tindakan ini mencerminkan rasa terima kasih Rudy yang mendalam kepada mereka yang telah bekerja dengan setia selama bertahun-tahun. Dua pegawai yang mendapatkan kesempatan ini adalah…

[inspirasitala]

Angir Segar Terpa Anggota BPD, Pemkab dan DPRD Tala Berikan Tambahan Gaji

TANAH LAUT, inspirasitala.co.id – Angin segar menerpa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Tanah Laut (Tala). Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala bersama DPRD Tala sudah menyepakati memberikan tambahan gaji BPD. Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Tala Syamsir Rahman seusai mengukuhkan dan menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan anggota BPD menjadi 8 tahun di halaman…

[sultratopmedia]

PHK Tanpa Pesangon, PT Aneka Bangunan Cipta Diadukan ke DPRD Kendari

SULTRATOP.COM, KENDARI – PT Aneka Bangunan Cipta diadukan ke DPRD Kendari karena dinilai nakal yakni belum menyelesaikan pesangon karyawan dan ganti rugi kekurangan gaji terhadap 28 karyawannya yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pihak DPRD Kendari mencoba melakukan mediasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan di kantor DPRD Kendari pada Rabu (19/6/2024) dengan mengundang…

[maulia89]

2 Bulan Gaji Imam Masjid Paripurna Belum Dibayarkan Pemko Pekanbaru

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru mendesak Pemko Pekanbaru untuk segera melunasi pembayaran gaji Imam Masjid Paripurna yang menunggak selama 2 bulan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra SH MH usai menerima keluhan dari salah satu Imam Masjid Paripurna saat melakukan safari Ramdhan 1445 Hijriah. “Saya kaget, ternyata imam masjid […] Berita Ini telah terbit di BertuahPos. http://dlvr.it/T4HVV7

[realita-lampung]

Dinilai Kurang Efektif, Bawaslu Pesawaran Disorot Tiga Elemen Masyarakat

Tiga lembaga non pemerintah di Kabupaten Pesawaran, soroti kinerja Bawaslu Pesawaran yang dinilai lambat dalam memproses laporan masyarakat. Serta diduga lalai dalam menjalankan tugas pengawasan proses tahapan Pemilu Tahun 2024, Senin (19/2/2024). Ketiga lembaga tersebut yaitu Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN-RI) Projamin Lampung, Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB), dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Pesawaran. Ketua Umum Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB), Mursalin, kepada awak media, mempertanyakan kinerja Bawaslu hingga banyak kejadian dugaan pelanggaran Pemilu tetapi Bawaslu tidak ada ditempat. “Setiap desa itu ada Panwaslu Desa, bahkan personilnya ditambah. Mereka kan punya gaji yang dibayar pemerintah untuk mengawasi berjalannya tahapan-tahapan Pemilu. Atau ada dugaan ada oknum-oknum Panwaslu yang sengaja. Panwaslu ada main dengan salah satu kandidat peserta calon legislatif,” ucapnya. Mursalin selaku Ketua Umum FMPB Pesawaran meminta pihak aparat penegak hukum untuk turun, dan apa bila disitu ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum Panwaslu mau pun dari panitia penyelenggara pemilu, dia meminta untuk ditindak tegas. Sementara itu, Ketua LPKAN RI Projamin Lampung, Hermawansyah, ketika dimintai tanggapannya oleh awak media menyampaikan, agar dalam kejadian-kejadian yang terjadi di Kecamatan Way Lima dan Way Khilau aparat penegak hukum untuk bisa kroscek dan turun. “Apabila ada bukti bukti yang yang melanggar hukum dari pada oknum Panwaslu dan panitia penyelenggara pemilu, ya ditindak tegas sesuai undang undang hukum yang berlaku," jelasnya. Dilain sisi Ketua PPWI Kabupaten Pesawaran, Ngatijio, ketika dimintai tanggapannya oleh awak media dia menjawab, pada dasarnya sudah jelas bahwa Panwaslu dalam kerjanya diduga kurang efektif dan lalai. “Kenapa bisa seperti itu? Kan Panwaslu ada di setiap desa, bahkan mungkin di dusun-dusun per TPS. Kan ada kok bisa terjadi kotak suaranya tak tersegel, kemana Panwaslunya? Terus kampanye tanpa STTP kok bisa?,” ujar Tejo, sapaan akrab Ngatijo. Tejo menambahkan, kepada para penegak hukum untuk bisa mengkroscek dan tindak tegas bagi oknum-oknum Panwaslu maupun panitia penyelenggara pemilu yang coba-coba nakal untuk menyelamatkan demokrasi yang ada di pesawaran khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Diberitakan sebelumnya, salah satu Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Pesawaran diduga melakukan kampanye di Kecamatan Way Lima tapi tidak mengantongi STTP. Saat ini Caleg tersebut sudah dilaporkan warga ke Bawaslu Pesawaran. Peristiwa ini diungkapkan oleh Rozi, warga Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Beberapa waktu lalu, dia memenuhi panggilan klarifikasi dari Panwaslu Kecamatan Way Lima. Panggilan itu terkait dengan surat laporannya yang menduga ada salah satu Caleg yang melakukan kampanye di malam hari tanpa izin. “Pertama setelah saya konfirmasi tidak ada STTP-nya. Yang kedua, ada bukti bukti alat kampanye yang disampaikan baik secara lisan maupun riil secara materi atau secara wujud,” ujarnya. Lanjut Rozi, setelah saya sampaikan karena mengingat waktu kemarin itu hari libur, dan juga kegiatan khususnya di Panwaslu Kecamatan ini padat di Divisi Penindakan, maka hari ini dipanggil untuk diminta klarifikasi. “Hari ini dipanggil dan berkas ini akan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Mungkin Hari ini atau selambat lambatnya besok untuk ditindaklanjuti,” tandasnya pada saat dikonfirmasi oleh media ini pada 13 Ferbruari 2024 lalu. (Tim) Read the full article

[ndablekdotcom]

Gaji Menggiurkan Anggota DPRD, Sebulan Bisa Kantongi Rp 31 Juta

ndablek.com – Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai menggiurkan oleh banyak orang, terutama mengingat besaran gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan negara kepada anggota DPRD. Menurut Didik Alih Wibowo, Sekretaris DPRD Pacitan, gaji pokok dan tunjangan anggota DPRD telah diatur sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. Rata-rata, anggota legislatif dapat membawa pulang…

[hargo-news]

Tambahan 50 Persen TPG 2023 Belum Dibayar, Irwan: Pemda Ingin Memiskinkan Guru

Tambahan 50 Persen TPG 2023 Belum Dibayar, Irwan: Pemda Ingin Memiskinkan Guru #TPG2023 #KabupatenGorontalo

Hargo.co.id, GORONTALO – Tambahan 50 persen tunjangan profesi guru (TPG) pada gaji ke-13 di Kabupaten Gorontalo tahun 2023 belum direalisasikan pemerintah daerah setempat. Hal itu terkuak saat anggota Pansus pengelolaan keuangan daerah DPRD Kabupaten Gorontalo, Asni U. Menu melontarkan pertanyaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Titianto Pauweni, tentang hak-hak guru yang belum…

[m1totoslot]

DPRD Surabaya nilai pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR SAU

Surabaya (ANTARA) -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) idealnya lewat BPR Surya Artha Utama, bukan lewat bank lain.

"Idealnya, gaji PPPK disalurkan melalui BPR SAU, tidak disalurkan melalui bank daerah yang sudah mengelola puluhan triliun rupiah APBD Kota Surabaya. Sidoarjo saja disalurkan melalui BPR-nya," kata Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.

Arif mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak di BPR Surya Artha Utama ini dapat diartikan keengganan pemkot setempat untuk membesarkan BUMD milik pemkot sendiri.

Ia menerangkan bahwa BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya, bahkan Wali Kota Surabaya sebelum melakukan cuti kampanye sudah memberikan penyertaan modal kepada BUMD dalam bidang perbankan ini agar dapat melaksanakan penugasan dari Pemkot Surabaya untuk memutus mata rantai praktek rentenir di tengah masyarakat melalui serangkaian program kredit lunak dengan agunan perwakilan kelompok.

Keputusan penunjukan Bank Jatim sebagai penyalur gaji PPPK, kata dia, juga dilakukan saat wali kota sedang melalukan cuti kampanye, tentu publik akan menilai ada anomali kebijakan.

"Di satu sisi ada penyertaan modal sebagai bentuk komitmen menguatkan dan menghidupkan BUMD yang dimiliki, di sisi lain lini bisnis BUMD tersebut tidak mendapat dukungan," tuturnya.

𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐧𝐲𝐚 : Klik disini

[baliportalnews]

Rapat Paripurna Ditunda, Sebagian Dewan “Walk Out” Saat Bupati Datang

BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM - Sebagian Anggota Dewan Karangasem mendadak keluar ruangan menjelang dimulainya rapat Paripurna DPRD Karangasem yang berlangsung pada Senin siang (22/1/2024). Yang membingungkan, mereka kompak keluar pada saat Bupati Karangasem, I Gede Dana masuk ke dalam ruangan rapat. Padahal, sebelum Bupati I Gede Dana yang hadir sebagai undangan dalam rapat tersebut memasuki ruangan rapat, seluruh anggota dewan sudah berada di dalam ruangan untuk mengikuti rapat paripurna dengan agenda Pidato Pengantar Bupati Karangasem terkait Penyampaian sejumlah materi Raperda. Dari pantauan media ini, sejumlah anggota dewan yang mendadak keluar tersebut berasal dari beberapa frakai, seperti fraksi Golkar, fraksi Partai Nasdem dan fraksi Gerindra sementara sisanya dari fraksi PDIP dan beberapa anggota fraksi catur warna masih bertahan di dalam ruangan sidang sebelum akhirnya sidang di scor dan ditunda. Salah seorang anggota Dewan dari frakai Golkar, I Komang Sartika ditemui usai keluar dari rapat tersebut mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya bukan keluar meninggalkan rapat melainkan walk out. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan yang terjadi selama ini terhadap pihak eksekutif. "Dari rembug temen-temen 4 fraksi sebelum rapat Paripurna sepakat melakukan walk out, jadi kami walk out ya, bukan keluar. Alasan kami walk out karena ada beberapa catatan, seperti ketidak konsistennya bupati terhadap kesepakatan tentang APBD," kata Sartika. Lebih jauh, ia menyebut bahwa pihak eksekutif sama sekali tidak pernah mengindahkan baik dari sisi fokir melalui reses, selain itu juga tentang pengadaan LPJ hias pada perubahan APBD 2023, dimana sebelumnya pihaknya sempat meminta untuk menunda pengadaan LPJ umum namun pada akhirnya itu tetap dilaksanakan. Tak sampai di sana, Sartika juga menyinggung saat pembahasan RAPBD 2024, dimana RKA yang sudah di sepakati sebelum keputusan sela tersebut, ternyata ketika di tingkat verifikasi banyak terjadi program kegiatan yang digeser, terlebih mandatori Perpres 53 belum diindahkan sampai sekarang. "Selain itu juga tenaga kontrak sampai saat ini belum di SK-kan sehingga mereka bekerja ilegal tanpa SK, mestinya pada bulan November dan Desember SK sudah keluar sehingga di bulan Januari 2024 ini mereka bisa dapat gaji," terangnya. Ia menjelaskan, dengan adanya aksi walk out ini tidak bermaksud untuk menghalangi atau menghadang apapun yang dilakukan oleh Bupati, namun pihaknya walk out  ingin berfikir sejenak bersama anggota fraksi untuk melakukan hal yang dianggap bagus untuk dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem kedepannya. Apalagi, kata Sartika dari segi kehadiran diaggap belum korum sehingga pihaknya tidak berani untuk memparipurnakan Raperda tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika mengaku tidak menyangka jika sebagian anggota dewan akan melalukan aksi walk out. Atas aksi tersebut saat ini rapat paripurna sempat diskor sebelum akhirnya terpaksa ditunda serta melakukan penjadwalan kembali. "Ya rapat paripurna ditunda, kita akan jadwalkan kembali," ujarnya.(st/bpn) Read the full article

[samuderakepri]

Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Kepri, Ratusan Honorer Tidak Kerja Tapi Digaji

samuderakepri.co.id, KEPRI – Ada dugaan korupsi yang melibatkan ratusan tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kepulauan Riau (Kepri). Mereka diduga mendapatkan gaji dari Negara tanpa menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai honorer. Bahkan, ada yang tidak pernah diangkat sebagai honorer, tapi sudah tercatat di BPJS. Kasus ini terbongkar setelah ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan,…

[fikramlolahi15]

𝗕𝗘𝗥𝗛𝗢𝗠��� 𝗗𝗘𝗕𝗜𝗡𝗜 𝗗𝗜 𝗧𝗢𝗕𝗘𝗟𝗢 ✍️

"𝗜𝗻𝗼!!! 𝗵𝗼𝗺𝗮 𝘁𝗼 𝗼𝗺𝘂 𝗵𝗼𝗵𝗶𝗺𝗼𝗺𝗶𝗸𝗶 𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗯𝗲𝗿𝗲𝗿𝗮” sepenggal kalimat dari bahasa Tobelo yang berarti, “mari torang bakumpul membangun kampung”.

Sebuah filosofi hidup yang diwariskan para leluruh kepada anak-cucunya untuk membangun dan mempercantik bumi hibualamo, dan filosofi ini tentunya terlahir bukan dari sebuah rahim bernama kebetulan, melainkan atas dasar pertimbangan yang matang, rasional dan terukur.

Idealisasi para leluhur tentang kampung tersebut dikemudian hari lantas dikenal dengan nama Tobelo Marahai.

“Tobelo Marahai��, “Tobelo kota yang indah”, merupakan manuskrib-lokalistik dari peradaban masyarakat di zajirah Halmahera Utara, sebuah sketsa kehidupan di mana adat-istiadatnya telah menjadi alat memproteksi jiwa.

Sebuah autobiografi kota yang tak henti-hentinya memotivasi setiap dari diri untuk saling “baku tabea” ketika oportunisme telah menjadi kunci sukses rahasia hidup di kawasan perkotaan.

Inilah cerminan dari suatu komunitas di mana kultur, politik, ekonomi dan sosialnya selalu mentransformasikan nilai-nilai ke-hibualamo-an di dalam hidup dan kehidupan mereka.

Tidak mengherankan apabila di masa lalu, Tobelo memang kampung yang marahai (indah), dengan bangsanya yang beradab, memiliki kecintaan terhadap ekologik, menghormati bahkan sangat amat menjunjung tinggi hakekat kemanusian universal.

Mereka, para hoana-hoana (Baca : tetua kampung) kita, penuh sahaja juga cerdas dalam menafsir setiap simbol dibalik keseimbangan kosmik. Damai tercipta, kemesteri terujud, vibrasi cinta menjadi konkrit diseantoro penjuru lantai Gunung Dukono.

Sikap hidup yang ditonjolkan pun lebih pada kesederhaan bukan kemewahan semata, sebuah sikap hidup yang telah menjadi langka dikehidupan yang serba instant ini. Dari situ, legitimasi metafisik para “Libuku Iyata” (Baca : penjaga empat sudut) terhadap para hoana tak bersekat, penuh restu. Tapi itu dahulu, tidak dengan hari ini di Tobelo.

Tobelo hari ini bukan lagi si moholehe (wanita cantik) seperti yang dikenal duhulu. Aura kecantikan si moholehe telah luntur, bahkan total. Tata riasnya acak dan compang-camping, karena aksesoris yang dipakai untuk mempercantik si Moholehe ternyata bermerek patologi.

Kusut, dekil penuh daki menjadi satu-satunya kebenaran tunggal tak terbantahkan. Kesan kota indah, kota bersih menguap dari tabung resistensi simbolik. Tobelo kini menjadi kota kotor, bahkan disinyalir telah menjadi tempat bangsa jin membuang anak. Tragis.

Mungkin!!! Atas dasar ini juga, sang punggawa Kabupaten Kelapa itu lantas menjadikan “Homa Debini” sebagai jargon politiknya untuk memperbaiki citra kota yang sudah sedemikian kotor.

Cuci diri para politisi kita, para praktisi, budayawan, agamawan, yang pengusaha, yang tertua hingga yang paling muda. Semua tanpa kecuali harus cuci diri, sehingga di sini, di Kota Tobelo yang Marahai ini, tak ada lagi sesuatu yang disebut FIKTIF.

Tak ada lagi tokoh-tokoh FIKTIF yang bergentayangan diruang publik, apalagi GAJI FIKTIF yang konon kabarnya kini sedang diusut Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPRD Halut. Rakyat berharap PANSUS bentukan DPRD Halut bukanlah pansusnya Bank Century yang hanya bisa gertak sambal bagi pemerintah.

Semoga fenomona gaji fiktif dapat menjadi indikator awal dari political willnya pemerintah tentang konsep homa debini. Jika tidak, biarkan rakyat menikmati hidup di tengah telanjangnya kota tobelo. Bercadas kita sepijar ☯

#Coretantetelawas

#Motivasi #Inspirasi #Quotes #Katabijak #Nasihat #kehidupan #sajak #puisi

Picture by Google