#Wakil Ketua komisi IV DPR RI

[yonatannugroho31]

Gerardus Budisatrio Djiwandono adalah seorang politikus asal Indonesia. Ia maju sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Timur.

Kelahiran: 25 September 1981 (usia 41 tahun), Jakarta

Partai: Partai Gerakan Indonesia Raya

Orang tua: Sudrajad Djiwandono ( Gubernur Bank Indonesia ) dan Bianti Djiwandono (kakak sulung Prabowo Subianto )

Paman: J. Soedjati Djiwandono dan Prabowo Subianto

Jabatan saat ini: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 2017.

Perjalanan Karir :

- Nusantara Energy (Wakil Ditektur Utama)

- Kertas Nusantara (Wakil Direktur Utama)

- Nusantara Pandu Energi (Direktur Utama)

- Kurnia Tidar Abadi (Direktur Utama)

- Satrio Putra Tidar (Komisaris)

- Komisi IV DPR RI Anggota (2017-2019) Wakil Ketua (2019-sekarang)

- Badan Kerjasama Antar Parlemen Anggota (2018)

- Legislasi Undang-undang – Pansus RUU Kewirausahaan Nasional : Kapoksi (2018-2019)

- Badan Musyawarah DPR RI – Anggota (2019-sekarang)

- Fraksi Gerindra DPR RI – Wakil Sekretaris (2019-sekarang)

Riwayat Pendidikan: 

-SD        : Santa Theresia

-SMP     : Sekolah Pelita Harapan

-SMA     : Berkshire School, USA

-S1          : Government & International Relation, Clark University, USA

Aspirasi Masyarakat

Guna menyerap aspirasi di wilayah Daerah pemilihan (Dapil) provinsi Kalimantan timur, Anggota DPR RI G Budisatrio Djiwandono gencar mengadakan kunjungan ke berbagai pelosok Kabupaten dan Kota yang ada di Kaltim. Dalam sasaran awal kunjungan reses pertamanya yakni Desa Bukuan. Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 200 peserta tersebut berlangsung di Kantor Desa Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Anggota DPR RI G Budisatrio Djiwandono (tengah) foto bersama para petani dan nelayan di Kelurahan Manggar tepatnya di Kampung Pelangi Teluk Seribu Balikpapan Timur.

Guna menyerap aspirasi di wilayah Daerah pemilihan (Dapil) provinsi Kalimantan timur, Anggota DPR RI G Budisatrio Djiwandono gencar mengadakan kunjungan ke berbagai pelosok Kabupaten dan Kota yang ada di Kaltim. Dalam sasaran awal kunjungan reses pertamanya yakni Desa Bukuan. Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 200 peserta tersebut berlangsung di Kantor Desa Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Rabu (19/7).

Adapun kegiatan diskusi diawalin dengan pertanyaan dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Bukuan, Suliah, menyampaikan permohonan dukungan kepada Anggota DPR RI Fraksi Gerindra tersebut terkait program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sehingga dapat mandiri secara pangan di wilayahnya. "Saya rasa program P2L ini sangat tepat di adakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam aneka tanaman sayur kebutuhan," ucapnya.

Sedangkan, Kelompok Tani Bukuan, Edizilah mengungkapkan permintaan bantuan kebutuhan untuk kelompok tani berupa hand tractor atau dryer. Tidak sampai disitu, pihaknya juga mengajukan pengadaan sumur bor atau hal semacam nya dalam penyediaan air bersih. Selain itu, menurutnya permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi apakah adakah jalan keluarnya. Karena biaya pupuk non subsidi hingga sampai hari mencapai harga kisaran Rp 400 ribu per karungnya. Sungguh memberatkan kami sebagai petani. "Saya harap ada solusi dari Pak Budisatrio selaku pejabat perwakilan Kaltim untuk pusat," pintanya.

21-08-2023

[henyresiyanti]

Mengenal Politikus Muda

(Gerardus Budisatrio Djiwandono)

Gerardus Budisatrio Djiwandono yang lahir di Jakarta, 25 September 1981 adalah seorang politikus asal Indonesia. Ia maju sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Timur. Ia adalah anak dari pasangan Bianti Djiwandono, kakak sulung Prabowo Subianto dan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajad Djiwandono, serta merupakan adik dari Thomas Djiwandono.

Riwayat Pendidikan

SD , SANTAI THERESIA .

SMP , SEKOLAH PELITA HARAPAN .

SMA , BERKSHIRE SCHOOL, USA .

S1 GOV& INTERNATIONAL RELATION, CLARK UNIVERSITY . 

Karier

Sebelum menjadi anggota DPR-RI periode 2019–2024, Budi adalah anggota PAW DPR-RI sisa masa jabatan 2014–2019 menggantikan Luther Kombong yang telah meninggal dunia pada Juni 2017. Ia dilantik menjadi anggota DPR-RI pertama kali pada 24 Agustus 2017.

Nusantara Energy (Wakil Ditektur Utama)

Kertas Nusantara (Wakil Direktur Utama)

Nusantara Pandu Energi (Direktur Utama)

Kurnia Tidar Abadi (Direktur Utama)

Satrio Putra Tidar (Komisaris)

Komisi IV DPR RI  Anggota (2017-2019) Wakil Ketua (2019-sekarang)

Badan Kerjasama Antar Parlemen  Anggota (2018)

Legislasi Undang-undang – Pansus RUU Kewirausahaan Nasional : Kapoksi (2018-2019)

Badan Musyawarah DPR RI  – Anggota (2019-sekarang)

Fraksi Gerindra DPR RI – Wakil Sekretaris (2019-sekarang)

Gerardus Budisatrio Djiwandono juga memiliki beberapa pengalaman organisasi, sebagai berikut :

Tunas Indonesia Raya (TIDAR)

Wakil Ketua Umum (2008 -2016)

Partai Gerakan Indonesia Raya

Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal (2012)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (2015-2018)

Pengurus Pusat Peratuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bendahara Umum (2015-2016)

Sekretaris Jenderal (2016-2019)

Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia (2021-2025)

[cs2m1totoo]

Prabowo sapa Titiek dan Didit saat tiba di deklarasi GSN

Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk menyapa Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto, dan putranya Didit Hediprasetyo saat tiba dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu sore.

Pewarta di lapangan melaporkan bahwa momen tersebut mendapatkan riuh dari para hadirin.

Presiden Prabowo tiba bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pukul 15.25 WIB.

Berita lengkapnya : Klik disini

[m1totoslot]

Anggota DPR RI paparkan rencana pembangunan infrastruktur di Sumbar

Padang (ANTARA) - Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade memaparkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur jalan di Ranah Minang guna mendukung roda perekonomian masyarakat.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga terkait rencana lelang pembangunan jalan Aia Dingin yang berada di antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan," kata anggota DPR RI daerah pemilihan Sumbar Andre Rosiade di Padang, Kamis.

Baca juga: Presiden resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang-Pangkalan

Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade di sela-sela peninjauan pembangunan Tol Padang-Sicincin bersama PT Hutama Karya Persero.

Andre yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut mengatakan awalnya lelang proyek jalan yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu dilaksanakan pada awal 2025. Namun, pihaknya mengupayakan agar lelang bisa lebih dipercepat yakni November 2024.

Setelah proyek itu selesai, Andre akan melobi pemerintah pusat untuk pembangunan jalan yang menghubungkan Payakumbuh-Lintau Kabupaten Tanah Datar. Kedua rencana proyek strategis ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan di Ranah Minang.

"Jadi itu komunikasi intens yang kami lakukan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga," ujarnya.

Menurut Andre, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Ranah Minang.

"Pembangunan tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar Muzli M Nur mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2024-2029 nanti harus bisa memastikan anggaran tersedia untuk kelanjutan pembangunan sejumlah proyek strategis daerah yang hingga kini belum tuntas.

"Pendanaannya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ataupun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," kata dia.

[bahaspolitikm1toto]

Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi

Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebelumnya telah disetujui bahwa komposisi keanggotaan pada setiap komisi atau AKD berjumlah 44-45 orang. Namun, menurutnya telah disepakati juga bahwa ada batas terendah jumlah anggota yakni sebanyak 41 orang dan batas maksimal sebanyak 49 orang.

"Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?" kata Puan yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam agenda rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut, dia pun menunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

Berikut komposisi ketua dan wakil ketua komisi serta badan di DPR RI yang didapatkan oleh fraksi-fraksi partai politik:

PDI Perjuangan Ketua: 4 (Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) Wakil Ketua: 16

Partai Golkar Ketua: 3 (Komisi X, Komisi XI, Komisi XII) Wakil Ketua: 17

Partai Gerindra Ketua: 3 (Komisi III, Komisi IV, Badan Legislasi) Wakil Ketua: 16

Partai NasDem Ketua: 3 (Komisi II, Komisi IX, Komisi XIII) Wakil Ketua: 6

Partai Kebangkitan Bangsa Ketua: 2 (Komisi VI, Komisi VII) Wakil Ketua: 9

Partai Keadilan Sejahtera Ketua: 2 (Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Badan Aspirasi Masyarakat) Wakil Ketua: 6

Partai Amanat Nasional Ketua: 2 (Komisi VII, Mahkamah Kehormatan Dewan) Wakil Ketua: 4

Partai Demokrat Ketua: 1 (Badan Urusan Rumah Tangga) Wakil Ketua: 6.

[cacatoto-2024]

Daniel Johan (lahir 10 April 1972) adalah politisi yang berasal dari Indonesia. Dia terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa.[1][2] Dia bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.[1] Ia adalah anak bungsu dari enam bersaudara.

[baliportalnews]

Pemkab Tabanan Gelar Upacara Tawur Agung Panca Wali Krama

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Berlangsung Sakral, Karya Tawur Agung Panca Wali Krama, Padudusan Agung, Manawa Ratna, Mamungkah, Melaspas lan Ngenteg Linggih yang digelar Pemerintah Kabupaten Tabanan, di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., nampak diikuti oleh ribuan ASN serta undangan. Prosesi yang dilakukan pada hari ini, Minggu (24/12/2023) yakni Upacara Tawur Panca Wali Krama, Kala Mijaya, Caru Rsi Gna, Caru Panca Kelud, yang dipusatkan di Madya Mandala, Padmasana Kantor Bupati Tabanan. Dalam prosesi sakral Tawur Agung Panca Wali Krama yang dipuput sebanyak 20 sulinggih dari sejebag Tabanan diawali dengan prosesi pecaruan di 5 sisi arah mata angin Madya Mandala Kantor Bupati Tabanan, mulai dari Timur (purwa), Selatan (daksina), Barat (Pascima) Utara (Uttara), dan Tengah (Masya) dan dilanjutkan dengan pecaruan Kala Mijaya di Padmasana Kantor Bupati dan Rumah Jabatan Bupati. Prosesi kemudian diikuti dengan pecaruan caru Panca Kelud yang dilangsungkan di Madya Mandala Rumah Jabatan Kantor Bupati. Nampak turut mengikuti prosesi nyaksi Tawur Agung serta persembahyangan siang itu, Ida Sulinggih, Jro Mangku Lanang Istri, Anggota Komisi IV DPR RI beserta istri, Perwakilan PJ Gubernur Bali, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati Tabanan beserta istri, Anggota DPRD Provinsi Bali, Perwakilan Bupati/Wali Kota se-Bali, Perwakilan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta penglingsir Puri dan Jero se-Kabupaten Tabanan, Danrindam IX Udayana, Jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Sekda beserta istri, Para Asisten Setda, Para Pimpinan Instansi Vertikal, Camat, Perbekel dan Jro Bendesa Adat Se-Kabupaten Tabanan, para tokoh masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemkab. Sejak dimulainya ritual hingga pelaksanaan prosesi, alunan iringan gamelan, genta dan kidung serta pertunjukan tari baris dabdab, Baris Gede dan wayang lemah nampak mewarnai sakralnya pelaksanaan Karya Tawur Agung saat itu. Bagi Bupati Sanjaya, pelaksanaan karya yang keseluruhannya telah dipuput oleh 34 sulinggih serta ratusan Pemangku se-Kabupaten Tabanan yang tergabung dalam PSN (Pinandita Sanggraha Nusantara) Tabanan ini, memiliki tujuan mulia untuk membersihkan hal-hal negatif yang mempengaruhi pembangunan setelah masa pandemi Covid-19, sehingga dapat membangun kembali keharmonisan, keseimbangan dan kejayaan Kabupaten Tabanan. Gelaran Karya juga berangkat dari sejarah saat pertama kali dibangunnya Kantor Bupati pada tahun 1975 yakni pada masa kepemimpinan Bupati Tabanan periode 1973-1979, Bapak I Wayan Staat Darmanaba di mana kantor Bupati Tabanan pertama kali diresmikan. Setelah 48 tahun berlalu, Bupati Sanjaya beserta jajaran baru pertama kali melaksanakan Karya Agung Panca Wali Krama, sebagai momentum dalam membangun keseimbangan jagat Bali dan Tabanan baik dalam alam, lingkungan dan budaya melalui Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Prosesi karya ini memang sangat langka, dan besar. Ketika alam berkehendak, maka dalam hitungan sebentar, momentum yang tiba juga sangat baik. Pasca Covid 19 dan kendala-kendalanya kita melakukan yadnya yang besar, tujuannya adalah mengembalikan aura baik kantor Bupati, untuk masyarakat Tabanan, Bali, Indonesia bahkan dunia. Vibrasi ini agar betul-betul bisa memberikan kesejahteraan. Serta merta kita merawat pertiwi,” jelas orang nomor satu di Tabanan saat itu. Pihaknya juga menerangkan, melalui Panca Wali Krama, runtutan karya Panca Wali krama yang dilakukan sudahlah lengkap. Terlebih dengan melibatkan puluhan sulinggih, ribuan mangku dan kontribusi seluruh masyarakat untuk melaksanakan karya ini, sebagai bukti bahwa yadnya ini milik bersama dan untuk mewujudkan harapan bersama. Sanjaya juga tanpa terkecuali, sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat, para seniman dan seluruh elemen yang turut ngaturang ayah atas terselenggaranya Karya ini. “Astungkara sudah berjalan dengan baik, Tawur agung dilaksanakan mulai pukul 7 dengan sangat lancar. Saya atas nama Pemerintah dan atas nama masyarakat Tabanan, ngaturang rasa syukur, suksema kepada alam semesta dan masyarakat yang telah banyak membantu dalam proses, sehingga Yadnya ini berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani,” ujarnya. Turut serta dalam pelaksanaan karya, I Wayan Mertana selaku Ketua PSN Koordinator Daerah Tabanan menyampaikan, bahwa Upacara Pecaruan Tawur Agung ini merupakan jenis upacara tingkat utama yang dimaknai sebagai sarana untuk menetralisir mala atau sifat-sifat negatif yang ada. Terlebih lagi kantor Bupati Tabanan sendiri dalam bertahun tahun belum pernah dilakukan upacara pecaruan. Pernyataannya juga didukung oleh Wayan Suratnata selaku Bendesa Adat Belulang, Penebel yang saat itu mengikuti upacara sejak pagi. “Menurut Saya, upacara ini sangat luar biasa, upacara yang sakral dan agung mudah-mudahan dengan berlangsungnya upacara ini, kita di Tabanan semakin gemah ripah loh jinawi, semakin rahayu, memargi antar labda karya sida sidaning don,” sebutnya.(bpn) Read the full article

[bantennewscoid-blog]

Komisi IV DPR RI Kunker ke Tengkurak, Bupati Serang Sampaikan Aspirasi Nelayan

KAB. SERANG – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kemudian meninjau tempat pelelangan ikan serta diskusi bersama para nelayan, Kamis (30/11/2023). Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan, anggota DPR RI dari Banten Nuraeni. Turut…

[realita-lampung]

Ombudsman RI; Penanggulangan Polusi Harus Berkelanjutan Dengan Penegakan Hukum

Ombudsman RI melaksanakan Rapid Assessment (Kajian Cepat) untuk saran perbaikan dalam penanggulangan permasalahan polusi udara di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Hasil dari pemeriksaan Ombudsman di lapangan dan pelaksanaan focus group discussion (FGD) akan dirumuskan dalam laporan Rapid Assessment yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam FGD Indonesia Dalam Kepungan Polusi dan Bagaimana Solusinya yang digelar secara hybrid di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Hadir sebagai narasumber FGD, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Puji Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan. Kegiatan dihadiri oleh unsur kementerian/lembaga terkait, PT PLN, BUMS sektor kelistrikan, pemda se-Jabodetabek, Kantor Perwakilan Ombudsman RI di tingkat provinsi, ormas, LSM dan lainnya. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan, polusi udara selain terjadi di wilayah Jabodetabek, berdasarkan laman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Minggu (10/9/2023) pukul 06.00 WIB terungkap bahwa 10 provinsi dengan kualitas udara terburuk yakni Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau. “Data itu menunjukkan bahwa permasalahan polusi udara bukan hanya permasalahan di Jabodetabek. Karena beberapa penyebab termasuk karena kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kualitas udara memburuk. Oleh karena itu perlu penanganan yang komprehensif terkait dengan permasalahan polusi udara dengan mengidentifikasi secara tepat penyebabnya pada setiap wilayah," ujar Hery Susanto. Ia menjelaskan, dengan mengetahui penyebab dari polusi udara tersebut, diharapkan ada solusi yang tepat dan berkelanjutan dengan penegakan hukum dalam penanganan permasalahan ini. Pada prinsipnya mendapatkan udara yang bersih adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga menurut Hery, pemerintah dan semua pihak perlu mengupayakan adanya perbaikan kualitas udara dan meminimalisir polusi udara demi kesehatan masyarakat dan mendukung kelancaran pelayanan publik. Sebab, penanganan polusi yang tepat dan efektif akan mendukung pelayanan publik di berbagai sektor. "Jangan sampai permasalahan ini berulang dan dibiarkan sehingga memiliki efek jangka panjang bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga mengganggu seluruh pelayanan publik," tegasnya. Terkait dengan polusi udara di wilayah Indonesia khususnya Jabodetabek, Ombudsman ingin memastikan bahwa pemerintah dan unsur-unsur terkait mengambil aksi dan Langkah-langkah sistematik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan upaya mitigasi dan penegakan hukum agar dampak polusi udara tidak berkepanjangan. Ombudsman RI melalui Keasistenan Utama V telah melakukan tinjauan lapangan ke beberapa lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu PLTU Suralaya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Marunda-Cilincing, PLTU Cikarang Babelan, dan Stockpile Batubara di KBN Tanjung Priok. Langkah ini merupakan bagian dari metode kajian cepat Ombudsman RI. Pada kunjungan Ombudman RI ke lokasi PT KBN dan PT KCN Marunda, pada 30 Agustus 2023 yang lalu, untuk memastikan bahwa tidak ada operasional aktifitas batubara kedua perusahaan tersebut. "Kami mendapat informasi bahwa kedua PT tersebut dihentikan operasionalnya sebab belum memenuhi dokumen lingkungan atau AMDAL. Selain itu terdapat keluhan warga akibat pencemaran polusi udara di area Stockpile Batubara kedua PT tersebut," jelas Hery. Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah melalui KLHK yang sudah menertibkan kedua PT tersebut. Hery memberikan catatan, bahwa perusahaan stockpile batubara itu selama menjalankan kegiatan wajib memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap. Diperlukan evaluasi secara berkala, menyeluruh, dan sistematis. Sementara pada kunjungan ke pembangkit listrik, Hery menegaskan bahwa selain harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, Ombudsman meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan yang kontinyu di seluruh pembangkit listrik yang beroperasi di Indonesia. Ombudsman RI menyampaikan saran perbaikan kepada pemerintah dalam mengatasi polusi di antaranya di lini hulu pemerintah perlu melakukan penanganan alih teknologi yang ramah lingkungan dengan secara bertahap meninggalkan penerapan PLTU batubara ke energi baru terbarukan. Implementasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang dengan menghijaukan kembali areal pasca tambang, serta memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan. "Di lini tengah, pemerintah perlu terus melakukan uji emisi kendaraan, mengurangi BBM fosil termasuk pertalite yang rendah oktan dan polutif. Salah satunya implementasi transportasi massal dengan memperluas ekosistem Electrifying Vehicle (EV) atau kendaraan listrik. Penerapan EV masih lambat dan belum masif termasuk kendaraan dinas dan operasional instansi pemerintah pusat dan daerah melalui kendaraan listrik. Sayangnya, di lini hilir belum ada solusi untuk pengolahan limbah baterai dari kendaraan listrik," pungkas Hery. (Rls/Red) Read the full article

[gosulsel]

DPR: Masyarakat Tak Perlu Khawatir, Ketersediaan Pangan Aman, Harga Stabil, Distribusi Lancar - Gosulsel

BREBES, GOSULSEL.COM -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi memastikan bahwa ketersediaan pangan di bulan puasa dan lebaran mendatang dalam posisi aman. Kepastian ini disampikan Dedi dalam kunjungan kerja ke Pasar Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. "Yang pertama seluruh harga...

http://gosulsel.com/2023/03/30/dpr-masyarakat-tak-perlu-khawatir-ketersediaan-pangan-aman-harga-stabil-distribusi-lancar/

[wacananews]

Anggia Erma Rini Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Peduli Nasib Petani

Anggia Erma Rini Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Peduli Nasib Petani

KEDIRI, WacanaNews.co.id — Dalam rangka kunjungan Kerja dan Resap Aspirasi Komisi IV DPR RI Wilayah Daerah Pilihan Kediri, Tulungagung dan Blitar selama 3 hari, Anggia Erma Rini banyak menerima masukan dan keluhan para petani. Dalam kesempatan kali ini, Anggia Erma Rini  yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut membagikan benih jagung sejumlah 69.129 kg kepada petani Desa…

[cyberdelusiondream]

Ramah Tanah dengan Kelompok Perempuan di DPR, Puan Serap Masukan Implementasi UU TPKS

Ramah Tanah dengan Kelompok Perempuan di DPR, Puan Serap Masukan Implementasi UU TPKS

Jakarta – BERANTAS Ketua DPR Puan Maharani menggelar ramah tamah dengan sejumlah kelompok perempuan di Ruang Pustakaloka Nusantara IV, Senayan, Jakarta. Puluhan kelompok perempuan itu terdiri dari jaringan masyarakat sipil dan para aktivis jaringan pembela korban kekerasan seksual. Hadir juga dalam kesempatan itu mendampingi Puan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka, Anggta DPR RI Fraksi…

[fajarpendidikan]

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Rusdi Masse Diterima Bupati Yusran https://www.fajarpendidikan.co.id/wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri-rusdi-masse-diterima-bupati-yusran/?feed_id=8731&_unique_id=6253bb314f0c3

[ayobermedia]

DPR Usul Bentuk Pansus Minyak Goreng

DPR Usul Bentuk Pansus Minyak Goreng

Bermedia.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi usul DPR bentuk pansus minyak goreng. Dedi menyebut pembentukan pansus ini sangat perlu untuk mengusut penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Dedi mengatakan usulan agar DPR membentuk pansus minyak goreng ini sekaligus sebagai respon kekecewaan Parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi. Mendag sudah dua kali mangkir…

[bahaspolitikm1toto]

Paripurna setujui ruang lingkup tugas pimpinan DPR 2024-2029

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui ruang lingkup tugas koordinator pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

"Apakah ruang lingkup tugas pimpinan DPR RI sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

Puan lantas membacakan bahwa dirinya akan membidangi tugas memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta lembaga negara lainnya.

"Dan mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas yang mencakup semua bidang koordinasi," ucapnya.

Dia kemudian menyebut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Baca juga: Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029

Lalu, Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan Badan Legislasi (Baleg).

Kemudian, Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

Selanjutnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal membidangi tugas Mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR RI, dia menuturkan bahwa Rapat Paripurna tersebut dihadiri 431 anggota dan 6 anggota lainnya menyatakan izin.

"Sehingga total 437 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata Puan di awal saat membuka rapat.

[cacatoto-2024]

Bambang Haryadi, S.E. (lahir 20 Agustus 1979) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2024). Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur IV, yang meliputi Lumajang dan Jember. Bambang merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya, ia bertugas di Komisi VII dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII.