#Wakil Ketua Partai Demokrat

[sultraperdetik]

MK Dinilai Melebihi Kewenangannya dengan Mengabulkan Judicial Review Terkait KPK

SULTRA PERDETIK, – Wakil Ketua Partai Demokrat, Benny K. Harman, telah menyatakan kekhawatirannya mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, dengan mengatakan bahwa hal itu berpotensi menjadi ancaman terhadap demokrasi. Benny berpendapat bahwa mahkamah tersebut telah melampaui kewenangannya dengan mengabulkan judicial review terkait Undang-Undang KPK…

[beritaindonesia78]

Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

 Oleh Rio Feisal

 Senin, 21 Oktober 2024 12:55 WIB

Jakarta (ANTARA) - Bagi warga Kota Bogor, Jawa Barat, sosok Bima Arya Sugiarto tidak asing. Dia merupakan Wali Kota Bogor selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

Pada periode pertama, Bima berpasangan dengan Usmar Hariman. Kemudian, dia didampingi Dedie Abdu Rachim untuk periode kedua.

Usai menjabat sebagai Wali Kota Bogor hingga 19 April 2024, pada Minggu (20/10) malam, dia diumumkan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Riwayat pendidikan dan karier politik

Pria kelahiran Bogor, 17 Desember 1972 tersebut mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Polisi IV. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bogor dan SMAN1 Bogor.

Setelah lulus dari pendidikan sekolah menengah, Bima melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa angkatan 1991 Hubungan Internasional Universitas Parahyangan.

Setelah itu, Bima melanjutkan studi di Development Studies, Monash University, Australia pada 1996. Kemudian, pada 2002, dia menempuh program doktor ilmu politik di Australian National University, Australia.

Sementara itu,  karier politik Bima dimulai sejak 1998. Dia menjadi salah satu deklarator berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Bandung pada 1998-2000.

Pada saat ini, Bima menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN periode 2020-2025.

 Bima memulai langkah untuk menjadi Wali Kota Bogor berpasangan dengan Usmar Hariman. Bima-Usmar diusung oleh PAN, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang di Pilkada Kota Bogor 2013.

Pada saat itu, Bima-Usmar berkontestasi melawan petahana Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru'yat  berpasangan dengan Aim Halim Permana yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura.

Selain Bima-Usmar dan Achmad-Aim, terdapat pasangan Firman Halim-Gartono, Dody Rosadi-Untung Maryono, dan Syaeful Anwar-Muztahidin Al Ayubi.

Berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Bima Usmar mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan 132.835 suara atau 33,14 persen. Posisi kedua ditempati pasangan Achmad-Aim dengan 131.080 suara atau 32,70 persen.

Kemenangan ketat itu membawa Bima menjadi Wali Kota Bogor periode 2014-2019.

Untuk periode kedua, Bima berpasangan dengan Dedie Abdu Rachim di Pilkada Kota Bogor 2018. Pada pilkada tersebut, Bima harus kembali menghadapi mantan Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru'yat yang berpasangan dengan Zaenul Mutaqin.

Pada kontestasi kedua, Bima kembali diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan ditambah Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

Sementara Partai Gerindra mengusung Achmad-Zaenul, dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung pasangan Dadang Iskandar Danubrata-Sugeng Teguh Santoso. Satu pasangan lainnya adalah Edgar Suratman-Sefwelly Gynanjar Djoyodiningrat.

Bima-Dedie  memenangkan Pilkada Kota Bogor 2018 dengan meraih 215.078 suara atau 43,64 persen, sedangkan Achmad-Zaenul mendapatkan 153.407 suara atau 29,40 persen.

Peningkatan suara itu bisa diartikan sebagai kepemimpinan Bima pada periode pertama, yakni 2014-2019, memuaskan warga Kota Bogor.

Wali Kota Bogor dua periode

Rekam jejak Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor dua periode tentu tidak sedikit. Misalnya saja, mendapatkan penghargaan Adhyasa Bhumi Pura dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2016.

Penghargaan tersebut diberikan terhadap dukungan dan respons Bima sebagai Wali Kota Bogor yang mendukung pembentukan tim pemantauan orang asing hingga ke wilayah di tingkat kecamatan.

Bima Arya juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau pada 2016 karena dianggap berpengaruh dalam mengendalikan tembakau dan mengurangi bahaya konsumsi rokok.

Salah satu program Pemerintah Kota Bogor, yakni Program Sekolah Ibu, meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bima juga  dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dalam puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-72 pada 2019.

Bima dinilai telah menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta mampu menciptakan kondisi sehat bagi koperasi di Kota Bogor sehingga berdampak terhadap lapangan pembangunan.

Pada 2022, Bima meraih Anugerah Siddhakarya Jawa Barat 2022 sebagai Pembina Perusahaan Kategori Unggul, dan mendapatkan tanda penghargaan lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

Selanjutnya, pada 2023, Bima turut meresmikan GKI Pengadilan atau Gereja Yasmin yang telah diperjuangkan selama 15 tahun.

Pada tahun yang sama, Kota Bogor meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pencapaian tersebut menjadi catatan spesial bagi Bima karena terakhir kali Kota Bogor meraih Piala Adipura adalah pada 1995.

Capaian tersebut kemudian dipertahankan pada 2024, sehingga selama dua periode dia menjabat sebagai Wali Kota Bogor mendapat dua Piala Adipura yang diraih.

Meraih dua Piala Adipura selama dua tahun berturut-turut membuat Bima berkeliling Kota Bogor untuk mengedukasi, menginspirasi dan menyemangati warganya.

Menjelang purnatugas, Bima menghadirkan angkutan kota (angkot) listrik di Kota Bogor yang menjadi bagian dari reformasi transportasi pada 4 April 2024.

Menurut Bima, kehadiran angkot listrik merupakan ikhtiar Pemkot Bogor untuk menghilangkan kebiasaan sopir angkot yang mengetem sembarangan, polusi dari angkot-angkot tua, dan penumpang yang tidak nyaman karena diteror pengamen yang lalu lalang.

Selain itu, Bima menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan aturan yang lebih detail untuk mencegah penggunaan alamat bodong seperti pada 2023

[islamicworldtoday]

Pilpres Amerika dan perbedaan ijtihad politik Komunitas Muslim

Shamsi Ali Al-Kajangi*

Sebagaimana dalam beberapa catatan saya tentang pilpres Amerika bahwa masyarakat Muslim Amerika akan terpecah dalam menentukan pilihan di pemilihan Presiden Amerika kali ini. Sebagaimana disampaikan, secara garis besar ada tiga pilihan komunitas; Kamala Harris, Donald Trump, dan kandidat ketiga (Green Party) Jill Stein.

Kenyataannya memang demikian. Sebagian tetap memilih Kamala Harris, khususnya Afro Amerika yang secara tradisional memang Demokrat. Sebagian lagi Donald Trump dengan pertimbangan politik global, khususnya Timur Tengah. Sebagian lainnya memilih kandidat ketiga, sebagai pertanggung jawaban moral, namun sudah dipastikan tidak akan menang; Jill Stein.

Situasi pilpres kali ini mengingatkan saya pemilihan presiden/wapres di tahun 2000 menjelang peristiwa 9/11 lalu. Ketika itu kandidat utama adalah George W Bush melawan Al Gore (wakil Presiden Bill Clinton). Mayoritas memprediksi bahwa Al Gore pasti memenangkan pertarungan itu. Selain karena Al Gore memang cukup populer. Juga karena dukungan Clinton. Walau ketika itu Clinton punya masaah (Monica Lewinsky), namun masih memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Amerika.

Ternyata perkiraan banyak orang itu meleset. GW Bush memenangkan pemilihan itu. Menurut perkiraan sebagian, salah satu penyebab utama ketika itu adalah karena masyarakat Muslim, khususnya masyarakat imigran, memutuskan untuk memberikan dukungannya secara penuh kepada George W Bush, capres dari Partai Republican. Alasan terutama Komunitas Muslim saat itu adalah karena Al Gore memilih seorang Yahudi dan dikenal pendukung Zionist Israel yang kuat bernama Senator Liberman (Connecticut) sebagai cawapresnya.

Walhasil pasangan George W Bush-Dick Cheney memenangkan pertarungan pilpres di tahun 2000 itu dengan suara tipis. Sekali lagi sebagian memperkirakan kemenangan itu karena kontribusi suara Komunitas Muslim dan Arab yang memberikan dukungan penuh kepada capres-cawapres Partai Republikan itu.

Namun keputusan Komunitas Muslim memberikan suara kepada GW Bush itu melahirkan konsekwensi yang lebih jauh bagi Komunitas Muslim di Amerika bahkan global. Secara global kita semua tahu bahwa perang penjang di Afghanistan, Irak dan Timur Tengah secara umum Bush-Cheney inilah sebagai pelaku utama. Peristiwa 9/11 yang menjadi justifikasi dari semua perang itu, belakangan melahirkan konspe “war on terror” dengan dampak buruk yang dirasakan oleh Komunitas Muslim di Amerika sendiri.

Namun di balik itu semua di kalangan masyarakat Muslim Amerika terjadi friksi yang cukup tajam. Keputusan masyarakat Muslim imigran untuk memberikan “block voting” (suara penuh) ke GW Bush menjadikan Komunitas Afro Amerika kurang setuju (bahkan marah). Ada dua alasan utama ketidak setujuan mereka. Pertama, karena secara tradisional mereka adalah Demokrat. Kedua, karena merasa white Amerika yang rasis masih mayoritasnya ada di Partai Republikan.

Akibatnya mereka yang merasa “Native American” (bukan keturunan) itu, (walau mereka juga keturunan dari Afrika dan lainnya) bersepakat membentuk organisasi baru yang lebih berorientasi kepada pergerakan politik. Organisasi itu disebut MANA (Muslim Alliance of North America) atau aliansi masyarakat Muslim se-Amerika Utara. Terpilih sebagai ketua pertama adalah Imam Siraj Wahhaj dari Brooklyn

Tujuan utama dari MANA adalah menginginkan peranan yang lebih signifikan dari masyarakat Muslim Amerika (Native American) dalam perpolitikan Amerika. Waduh ini diharapkan membangun kesadaran warga Muslim Amerika asli untuk lebih pro aktif dalam gerakan perpolitikan di Amerika. Mereka merasa lebih cocok dan pantas karena mereka lebih dekat dan paham tentang perpolitikan di Amerika dibandingkan Muslim imigran.

Namun hal ini sekaligus mengindikasikan adanya friksi dan persaingan antara masyarakat Muslim pendatang (imigran) dan yang mengaku atau merasa Muslim asli Amerika (Native American Muslim). Walaupun para akhirnya organisasi MANA ini lambat laun mati dengan sendirinya, namun telah memberikan pelajaran penting bahwa politik terkadang membawa “perbedaan” yang bisa berujung pada perpecahan yang tidak diharapkan.

Apalagi tanpa diakui atau pura-pura tidak dirasakan dan diketahui sejak lama ada dalam tubuh umat Islam Amerika ini ada perasaan marjinalisasi di kalangan masyarakat Afro Amerika. Di satu sisi mereka merasa paling berhak dikategorikan “Muslim Amerika”. Namun di sisi lain mereka tidak banyak yang menonjol dalam berbagai organisasi nasional seperti ISNA, ICNA, MAS, CAIR, dan lain-lain. Yang sering tampil di organisasi-organisasi ini hanya Imam Siraj Wahhaj, Sheikh Zakir, dan Imam Hamzah Yusuf (White Muslim).

Yang ingin saya sampaikan kali ini adalah bahwa politik, terutama pilpres, di mana saja seringkali membawa kepada perbedaan yang runyam. Perbedaan ijithad politik seringkali mengantar kepada perpecahan yang bisa saja merugikan umat Islam dalam sebuah bangsa itu. Dan ini bukan hanya di Amerika. Tapi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Begitukah?

Manhattan, 8 Nopember 2024

*Presiden Nusantara Foundation / Chaplain at NYCHHC/Bellevue

[cs2m1totoo]

Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

"Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra,"

Presiden RI Prabowo Subianto mengecek dan menandai para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dan berhalangan hadir pada acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Sabtu.Sebelum memulai sambutannya, Presiden Prabowo yang juga Dewan Pembina GSN memanggil Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan para ketua umum partai politik, mulai dari Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Partai Gelora, dan para sekjen partai koalisi Indonesia Maju.

Berita lengkapnya : Klik disini

[beritaterbaru2024]

Disinformasi! Rapat rahasia antara Jokowi, SBY dan Megawati pada awal September

Jakarta (ANTARA/JACX) - Partai Demokrat resmi membatalkan dukungannya terhadap bakal capres Anies Baswedan pada 1 September 2023 lalu, sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Langkah partai berlambang Bintang Mercy itu disambut positif oleh kekuatan politik lainnya. Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bahkan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki peluang bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas kerja sama pada Pilpres 2024. 

Namun, sebuah unggahan di YouTube menyatakan sebenarnya SBY dan Megawati telah melakukan  pertemuan rahasia pada 9 September 2023. 

Hadir pula Presiden Jokowi, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzah Haz, Menko Polhukam Mahfud MD serta Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono dalam pertemuan rahasia itu, sebagaimana ditampilkan dalam sampul konten sepanjang delapan menit tersebut.

Berikut isi klaim yang disematkan pada video di YouTube itu: "GEGER! KEKUATAN BESAR BERSATU! Terungkap Rapat Rahasia Jokowi Mega & SBY, Barisan Penghianat Panik,".

[riaunews]

KPK Usut Keterlibatan Politikus Demokrat Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik. (Foto: VOI) Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal keterkaitannya dalam membantu tersangka penyuap Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Rachland…

[m1totoslot]

Tujuh menteri berlatar militer kembali ke Akmil Magelang

Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaik

Jakarta (ANTARA) - Tujuh orang dari jajaran para menteri dan wakil menteri yang berlatar militer kembali ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, untuk mengikuti sesi pembekalan anggota Kabinet Merah Putih ala militer (Akmil).​​​

Selama empat hari, mereka akan diberi beragam materi dan kegiatan lain yang berguna untuk menempa kekompakan dan sikap persatuan, meski sebagian besar dari mereka mungkin akan tabu tentang pendidikan ala militer yang disajikan di Magelang.

Namun demikian, sebagian kecil dari mereka dipastikan tidak asing dengan model pembekalan seperti ini. Mereka yang dimaksud adalah menteri dan wakil menteri berlatar belakang sebagai TNI yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di Magelang ketika menjadi siswa.

Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaik.

Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil

Berikut mereka-mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri yang "pulang kampung" ke Magelang.

1. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin merupakan tokoh militer sekaligus orang dekat Presiden RI Prabowo Subianto yang berada di dalam Kabinet Merah Putih.

Sjafrie menempuh pendidikan taruna di Akademi Militer, Magelang, hingga lulus pada 1974. Sjafrie saat itu berhasil menyabet penghargaan lulusan terbaik Adhi Makayasa.

Selepas pendidikan, Sjafrie bersama Prabowo masuk ke Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandi Yudha — yang saat ini dikenal sebagai Kopassus.

2. Menteri Luar Negeri Sugiono.

Sugiono merupakan salah satu menteri yang pernah berada di korps yang sama dengan Prabowo yakni Kopassus.

Pria kelahiran Aceh, 11 Februari 1979 ini merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara yang lulus pada tahun 1997, satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

Begitu menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat melalui beasiswa yang dicanangkan oleh Prabowo yang kala itu berpangkat Mayor dan menjabat Danjen Kopassus.

Karir militernya tidak terlalu lama lantaran dia memilih keluar dari TNI untuk ikut bersama Prabowo membangun Partai Gerindra.

3. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus Hari Murti Yudhoyono atau yang akrab di sapa AHY juga jadi salah satu menteri yang pernah mengenyam pendidikan di Magelang.

Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengenyam pendidikan di Magelang dan lulus sebagai lulusan terbaik peraih pedang Tri Saksi Wiratama dan mendali Adhi Makayasa pada 2000.

Di usia yang masih tergolong muda, AHY menanggalkan karir militernya dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Salah satu langkah politik pertama yang dilakukan AHY yakni menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

Setelah gagal menjadi gubernur, AHY tetap melanjutkan karir politiknya hingga dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

4. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Iftitah Sulaiman Suryanagara merupakan mantan petinggi militer yang telah mengabdikan dirinya untuk TNI AD selama 20 tahun.

Iftitah pernah mengenyam pendidikan di Magelang dan meraih gelar Adhi Makayasa ketika lulus pada 1999. Dirinya juga dikenal sebagai ahli di bidang Kavaleri ketika masih aktif sebagai pejabat TNI AD.

Adapun pangkat terakhir yang diterima sebelum pensiun yakni Letnan Kolonel. Usai pensiun, dia langsung terjun ke dunia politik bersama Partai Demokrat.

5. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus

Lodewijk merupakan salah satu tokoh jebolan Kopassus TNI AD yang masuk dalam lingkaran Kabinet Merah Putih.

Lodewijk diketahui mengenyam pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada 1981.

Selama bertugas di Kopassus TNI AD, dia sempat menjadi Komandan Detasemen Khusus 81 (penanggulangan teror) atau Sat-81/Gultor Kopassus pada tahun 2001. Satuan elit itu dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981.

Adapun karier tertinggi Lodewijk di militer salah satunya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ke-24 yang menjabat pada tahun 2009 hingga 2011.

6. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan

Ossy merupakan jebolan akademi militer di Magelang sekaligus program beasiswa S1 dari Norwich University, Military School of Vermont di Amerika Serikat

Beasiswa tersebut merupakan program pendidikan yang dibentuk oleh Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Karirnya begitu cemerlang di militer TNI AD hingga akhirnya dia pensiun dan terjun ke dunia politik dengan Partai Demokrat.

7 Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya

Mayor Teddy Indra Wijaya merupakan nama yang cukup akrab di telinga masyarakat lantaran kerap tampil mendampingi Prabowo Subianto semasa menjadi Menteri Pertahanan dan selama kampanye Pilpres 2024.

Kariernya dimulai pada tahun 2011 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, sebagai Komandan Peleton 3,2,1 di Kopassus sebelum ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer lain, termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Tidak hanya lulusan Akademi Militer, Mayor Teddy juga meraih gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani pada tahun 2012, kemudian gelar S2 Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia di tahun 2021.

Selain pendidikan formal, dirinya juga sempat mengikuti berbagai kursus militer spesialis di Kopassus bahkan sekolah intelijen di Australia tahun 2015.

Selanjutnya, ia pernah mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat seperti US Army Infantry School, Airbone School, Air Assault School, dan terutama Ranger School pada tahun 2020.

[bahaspolitikm1toto]

Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi

Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebelumnya telah disetujui bahwa komposisi keanggotaan pada setiap komisi atau AKD berjumlah 44-45 orang. Namun, menurutnya telah disepakati juga bahwa ada batas terendah jumlah anggota yakni sebanyak 41 orang dan batas maksimal sebanyak 49 orang.

"Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?" kata Puan yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam agenda rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut, dia pun menunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

Berikut komposisi ketua dan wakil ketua komisi serta badan di DPR RI yang didapatkan oleh fraksi-fraksi partai politik:

PDI Perjuangan Ketua: 4 (Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) Wakil Ketua: 16

Partai Golkar Ketua: 3 (Komisi X, Komisi XI, Komisi XII) Wakil Ketua: 17

Partai Gerindra Ketua: 3 (Komisi III, Komisi IV, Badan Legislasi) Wakil Ketua: 16

Partai NasDem Ketua: 3 (Komisi II, Komisi IX, Komisi XIII) Wakil Ketua: 6

Partai Kebangkitan Bangsa Ketua: 2 (Komisi VI, Komisi VII) Wakil Ketua: 9

Partai Keadilan Sejahtera Ketua: 2 (Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Badan Aspirasi Masyarakat) Wakil Ketua: 6

Partai Amanat Nasional Ketua: 2 (Komisi VII, Mahkamah Kehormatan Dewan) Wakil Ketua: 4

Partai Demokrat Ketua: 1 (Badan Urusan Rumah Tangga) Wakil Ketua: 6.

[cacatoto-2024]

Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom

Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (lahir 8 Agustus 1977) adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Nasional Demokrat. Ia merupakan anggota DPR RI dua periode sejak tahun 2014 dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2019–2024

[beritaupdatesetiaphari]

Pasangan ADAB bertekad bangun Aceh Besar dengan kebersamaan

Banda Aceh (ANTARA) - Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukhlis Basyah dan Tgk M Jazuli resmi mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar dan bertekad membangun kabupaten itu dengan kebersamaan.

“Kami telah menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan dan tentu kami berharap semua masyarakat dapat memberikan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin 2025-2030 mendatang,” kata bakal calon Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah di Jantho, Kamis.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menyerahkan berkas pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukhlis Basyah dan Tgk M Jazuli atau yang akrab di sebut Adun-Abati (ADAB) yang diterima langsung Ketua KIP Aceh T Khairun Salim di Jantho.

Sebelum bergerak ke KIP Aceh Besar pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukhlis Basyah dan Tgk M Jazuli menyampaikan orasinya kepada ribuan pendukungnya yang berkumpul di Lapangan Bungong Jeumpa, Kota Jantho.

Mereka bergerak ke Kantor KIP Aceh dengan berjalan kaki bersama ribuan pendukung,  dari berbagai kecamatan, partai pengusung dan turut diiringi rapai serta lantunan shalawat dan hikayat perang sabi.

“Kami siap membawa perubahan untuk Aceh Besar dan membangun kabupaten ini dengan kebersamaan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga mengatakan pasangan tersebut akan fokus pada sektor pertanian salah satunya membangun irigasi yang representatif di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber air yang ada.

“Kami juga siap menerima masukan dan saran untuk membangun Aceh Besar yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Pasangan ADAB diusung oleh partai koalisi yakni Partai Aceh (PA), Partai Demokrat, NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gerindra, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, Partai Hanura, PDI-P dan Partai Sira.

Ketua KIP Aceh Besar T Khairun Salim menyampaikan terima kasih kepada pasangan bakal calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukhlis Basyah dan Tgk M Jazuli yang telah mendaftar dan mengantarkan berkas secara fisik kepada KIP Aceh Besar.

“Kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari sekretariat berkas pendaftaran pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukhlis Basyah dan Tgk M Jazuli dinyatakan lengkap,” katanya.

Ia menjelaskan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024 yang telah mendaftar tersebut akan melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu tes kesehatan pada tanggal 31 Agustus sampai 2 September 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.

Ketua KIP Aceh Besar yang turut didampingi komisioner lainnya A Rahmat Adi, Miswar, Agus Samsidi dan Mahyar Tasnim serta Sekretaris KIP Aceh Besar, Chairil Anwar mengatakan pasangan bakal calon nantinya juga akan mengiktui tes uji mampu baca Al Qur'an yang dijadwalkan pada 4 September 2024 di Masjid Agung Al-Munawwarah, Kota Jantho.

Ia menyebutkan hingga saat ini sudah ada tiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke KIP Aceh Besar. Di mana sebelumnya pasangan bakal calon dari jalur perseorangan Muharram Idris dan Syukri A. Jalil dan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Musannif-Sanusi Hasyim

[kabarbanyuwangi]

Pimpinan DPRD Banyuwangi Dilantik, Plt Bupati Berharap Kolaborasi Eksekutif-Legeslatif Terus Ditingkatkan

Banyuwangi, Jurnalnews – Para pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2024-2029 resmi dilantik di Ruang Paripurna Gedung Dewan, Rabu (2/10/2024).  Politisi PDIP I Made Cahyana Negara dilantik menjadi Ketua DPRD. Sementara tiga kursi wakil ketua diisi oleh politisi PKB Siti Mafrochatin Ni’mah, politisi Partai Demokrat Michael Edy Hariyanto, dan politisi Partai Golkar Ruliyono. Plt Bupati…

[topikberitaco]

Terima Estafet Kepemimpinan, Deni Victoria Jabat Ketua DPRD Sementara

TOPIKBERITA.CO – Usai dilantik menjadi anggota DPRD Prabumulih periode 2024-2029, Ketua 0DPRD Prabumulih sementara disandang oleh H Deni Victoria SH MSi yang kemudian langsung memimpin sidang paripurna untuk pertama kalinya alias perdana, Jumat (27/9/2024). H Deni Victoria menjadi Ketua DPRD Prabumulih sementara mewakili Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu Legislatif didampingi wakil…

[bantennewscoid-blog]

DPC Demokrat Kota Serang Dukung Penuh Ria dan Subadri

SERANG – DPC Partai Demokrat Kota Serang semakin mengencangkan mesin partai untuk mendukung kemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang, Ratu Ria Maryana dan Subadri Ushuludin, pada Pilkada Kota Serang 2024. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Serang, Nuraeni, mengungkapkan partainya akan menggerakkan seluruh kader hingga tingkat ranting. Bahkan, para calon legislatif (caleg) dari…

[beritaterbaru2024]

Kabinet baru akan dapat terbentuk

Arsip pemberitaan ANTARA tahun 1955. ANTARA/Pusat Data dan Layanan Informasi ANTARA.

Djakarta, 10/8/1955 (ANTARA) - kepastian hari Kemis djam 12.00

Wakil Presiden Mohd. Hatta Rabu malam belum dapat menerima rantjangan kabinet baru jang disusun oleh formatur Burhanuddin Harahap berhubung ada beberapa hal jang oleh Wakil Presiden dianggap belum djelas. Formatur Burhanuddin akan menghadap lagi kepada Wakil Presiden pada hari Kamis djam 12.00 siang.

Sesuai dengan batas waktu jang diberikan oleh Wakil Presiden Mohd. Hatta, maka pada hari Rabu malam djam 22.30 formatur menghadap Wakil Presiden ditempat kediamannja di Merdeka Selatan.

Pembitjaraan2 antara Wakil Presiden dan formatur kabinet berlangsung selama lebih kurang setengah djam.

Wakil Presiden menerangkan kepada para wartawan, bahwa ada satu soal jang belum tegas dan oleh karena itu formatur besok hari Kemis akan datang kembali kepadanja. Diterangkannja, bahwa kabinet akan dapat terbentuk akan tetapi soalnja sekarang ini masih berkisar pada satu orang jang menjebabkan, bahwa kabinet belum dapat tersusun malam ini. Demikian pokok keterangan Wakil Presiden.

Dapat dikabarkan, bahwa sebelum formatur menghadap Wk. Presiden terlebih dahulu tampak datang menghadap Wk. Presiden, R.P. Suroso ketua umum Perindra dan mengadakan pembitjaraan2 beberapa menit lamanja. Kemudian barulah tiba formatur Burhanuddin Harahap jaitu pada djam 22.30.

Sekalipun Wakil Presiden tidak menjatakan, bahwa batas waktu bagi formatur untuk membentuk kabinet diperpandjang, namun dapat disimpulkan bahwa permintaan kepada formatur untuk kembali hari Kemis djam 12.00 itu berarti penundaan batas waktu, jaitu dengan 14 djam.

Sementara itu "Antara" mendapat keterangan, bahwa susunan kabinet jang diusahakan oleh formatur Burhanuddin Harahap itu harus mengalami beberapa perubahan dengan adanja berbagai tuntutan dari partai2 terutama jang mengenai personalia. Persoalan jang timbul disaat2 jang terahir ialah jang mengenai Perindra jang kabarnja didalam partai itu sendiri belum ada kebulatan tentang tjalon2nja jang akan menjadi Menteri. Menurut rentjana formatur kepada Perindra diberikan kursi Pekerdjaan umum dan PP dan K dan dari pihak Perindra sendiri belum dapat memadjukan tjalonnja jang pasti.

Susunan kabinet sebagaimana jang diusahakan oleh formatur hingga Rabu malam adalah kira-kira sebagai berikut:

1. P.M Burhanuddin Harahap (Masjumi) 2. Wakil P.M. I Djanu Ismadi (PIR-H) 3. Wakil P.M. II Harsono Tjokroaminoto (PSII) 4. Luar Negeri Anak Agung Gde Agung (Demokrat) 5. Dalam Negeri M. Soenarjo (NU) 6. Pertahanan Burhanuddin Harahap (Masjumi) 7. Keuangan Dr. Sumitro Djojohadikusumo (PSI) 8. Kehakiman Mr. Lukman Wiriadinata (PSI) 9. Ekonomi I.J. Kasimo (Katolik) 10. Pertanian Moh. Sardjan (Masjumi) 11. Perhubungan F. Laoh (PRN) 12. Menteri Muda Perhubungan Asraruddin (Buruh) 13. P.U. dan T. Ir. Dipekusumo (?) (Perindra) 14. P.P. dan K. Ir. Suwandi (?) (Perindra) 15. Perburuhan I. Tedjasukmana (Buruh) 16. Kesehatan Dr. J. Leimana (Parkindo) 17. Penerangan Sj. St. Makmur (PIR-H) 18. Sosial Sudibjo (PSII) 19. Agraria Mr. Gunawan (PRN) 20. Agama K. Moh. Iljas (NU) 21. Menteri Negara Urusan Pertahanan A. Hakim (Masjumi) 22. Menteri Negara Urusan Bekas Pedjuang Bersendjata Sutomo alias Bung Tomo (PRI) 23. Menteri Negara .... Drs. Soemala Noor (PIR-H).

Sumber: Pusat Data dan Layanan Informasi ANTARA

Baca juga: Mr. Ali Sastroamidjojo serahkan mendat kabinet kepada Wakil Presiden Baca juga: ANTARA Doeloe : Amanat Presiden Sukarno pada peresmian TMP Kalibata Baca juga: Presiden Soekarno: Revolusi kita belum selesai

[rasiooid]

Koalisi Gemuk Rudy-Jaro Lawan PDIP di Pilkada Kabupaten Bogor 

  RASIOO.id – Gabungan partai politik telah resmi mendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi alias Jaro Ade. Gabungan partai politik itu yakni Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, PPP, PKB, PAN, NasDem dan partai Non parlemen. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengklaim bahwa partai-partai itu sudah menyerahkan B1KWK untuk didaftarkan pada…

[kabartangsel]

Ketua Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Dikabarkan Mundur dari Pilkada Tangsel 2024

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dikabarkan mundur dari kontestasi Pilwalkot Tangerang Selatan (Tangsel) 2024. “Informasi mundurnya Pak Ariza Patria pada kontestasi Pilkada Tangsel ini benar,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani selaku perwakilan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Rabu (28/8/2024). Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra…