#Wakil Ketua KPK

[bantennewscoid-blog]

KPK Lirik Kasus Korupsi Situ Ranca Gede di Kabupaten Serang

SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melirik kasus dugaan korupsi pada Situ Ranca Gede yang berada di di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Aset milik pemerintah tersebut merupakan tempat resapan air, namun kini menjadi kawasan industri. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, situ merupakan aset yang tidak dapat berpindah tangan menjadi kepemilikikan pribadi ataupun…

[sultraperdetik]

MK Dinilai Melebihi Kewenangannya dengan Mengabulkan Judicial Review Terkait KPK

SULTRA PERDETIK, – Wakil Ketua Partai Demokrat, Benny K. Harman, telah menyatakan kekhawatirannya mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, dengan mengatakan bahwa hal itu berpotensi menjadi ancaman terhadap demokrasi. Benny berpendapat bahwa mahkamah tersebut telah melampaui kewenangannya dengan mengabulkan judicial review terkait Undang-Undang KPK…

[kbanews]

Sah! Eks Wakil Ketua KPK Gabung ke Relawan Anies Baswedan

JAKARTA | KBA – Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saut Sitomorang resmi bergabung ke Simpul Relawan Bersama Anies Menuju Indonesia 1 (BRANI 1) dan masuk menjadi Dewan Penasihat Relawan BRANI 1. Bergabungnya Saut ini ditandai dengan penyematan pin BRANI 1 oleh Ketua Umum BRANI 1 Virda Deviyanty. Saut mengungkapkan ia bergabung dengan relawan Anies karena ingin mendukung orang-orang baik, berintegritas,…

[beritatangerang]

Presiden Joko Widodo Lantik Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK

Presiden Joko Widodo Lantik Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK

Kliktangerang.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2023 menggantikan Lili Pintauli Siregar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/10/2022). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tanggal 20 Oktober…

[beningtirta]

Untuk Apa Pemilu? [Part 1]

10 tahun diatur dan dikelola oleh kader PDI-P mengajarkan bahwa yang terlihat dekat dengan rakyat kecil saat masa kampanye Pemilu belum tentu berpihak pada rakyat kecil saat menjabat. Kader PDI-P itupun bagi-bagi kursi menteri menjinakkan mantan lawan. Di Senayan, setelah jadi mayoritas di kursi DPR, PDI-P membuat aturan dan merevisi aturan secara serampangan. Hasilnya, bisa kita lihat sendiri: KPK diperlemah dan diobok-obok, bayangkan Ketua KPK kok malah jadi tersangka pemerasan?? Lalu, dengan bantuan Paman, ponakan bisa jadi calon wakil presiden. Negara hukum macam apa yang bisa melenturkan aturan untuk anak penguasa? Penanganan COVID kacau balau. PLTU makin banyak karena pengusaha batubara minta bagian sehingga melemahkan semangat renewable energy dan pengurangan emisi karbon.

[nurrahmanur]

Dugaan Gratifikasi, Beda Perlakuan Anak Presiden, KPK Mendadak Menciut

Dugaan gratifikasi tengah menyeret anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Kasus tersebut bermula pada tanggal 24 Agustus 2024, dimana Kaesang mengantar istrinya ke Amerika untuk melanjutkan program Master of Science di Fakultas Social Polity and Practice University of Pennsylvania. 

Erina saat itu memotret jendela pesawat yang membuat netizen mencurigai  keduanya ke Amerika menggunakan Jet Pribadi. Namun, yang membuat warganet murka adalah saat itu di Indonesia lagi mengadakan demo besar-besaran yang menolak RUU Pilkada. Pasalnya undang-undang tersebut berpotensi meloloskan Kaesang sebagai cawagub pilkada Jawa Timur, sementara usianya belum mencapai 30 tahun. Selain itu RUU Pilkada juga memungkinkan adanya melawan kotak kosong di sejumlah daerah yang tentu perlahan mematikan demokrasi.

Dugaan Netizen ternyata benar, Kaesang dan Istrinya menggunakan Jet Pribadi Ke AS. Perkiraan sewa Jet jenis Gulfstream tersebut mencapai 400 Miliar untuk satu kali terbang. Melihat Kaesang adalah anak Presiden RI yang berpengaruh di Indonesia hal tersebut menjadi hal tidak wajar. Ada dugaan gratifikasi di dalamnya yang menyeret Kaesang.

Dikutip dari Jurnal “Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi” gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan secara cuma-cuma kepada pejabat.

Setelah ramai di media sosial Netizen mendesak agar Kaesang ditindak karena dugaan gratifikasi. Alih-alih memeriksa Kaesang, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron justru mengatakan, Kaesang tidak dapat dipanggil atas dugaan penerimaan gratifikasi karena Kaesang bukan penyelenggara negara.

“Yang Anda tanyakan tadi yang bersangkutan bukan penyelenggara negara sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk melaporkan,” kata Ghufron, Kamis 5 September 2024 dikutip dari Tempo.

Seolah berbeda padangan, Ketua KPK Nawawi Pomolango lebih dulu menegaskan KPK memiliki kewenangan mengusut dugaan gratifikasi jet pribadi kepada Kaesang mengingat Kaesang adalah putra Presoden RI dan Adik kandung Gibran sebagai wapres terpolih dan eks Walikota Solo.

Hingga kini Kaesang belum juga dipanggil KPK untuk mengikuti pemeriksaan adanya dugaan gratifikasi jet pribadi. Netizen menilai KPK memberi perlakuan khusus kepada Kesang karena dia anak Presiden.

[cinews-id]

Pansel Capim KPK Tak Loloskan Nurul Ghufron Dalam Tes Profil Asesmen, Ini Alasannya

JAKARTA, cinews.id – Dalam tes profil asesmen pencarian calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron tak lolos. Panitia seleksi (pansel) mengeklaim keputusan itu didasari masukan yang diterima. “Iyalah semua masukan kami pelajari, kami evaluasi, kami putuskan secara bersama-sama,” kata Ketua Pansel Capim KPK dan Dewas Muhammad Yusuf Ateh…

[edomedia]

Wakil Ketua KPK Terbukti Langgar Etik Tapi Hanya Kena Sanksi Teguran Tertulis

Jakarta, EDITOR.ID,- Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memvonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Namun sayangnya Dewas hanya menjatuhkan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron berupa teguran tertulis. “Menyatakan terperiksa Nurul Ghufron terbukti menyalangunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur…

[compastv]

KPK Sebut Kaesang Ternyata Tidak Wajib Laporkan Penerimaan Gratifikasi

[beritaasiaterpopuler]

KPK Menahan 2 Tersangka Baru Pemberi Suap Proyek di Labuhan Batu 2024

Jakarta, 17 Juli 2024 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan menahan dua tersangka baru dalam kasus suap proyek di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kedua tersangka, yang merupakan pemberi suap, ditahan setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers di…

[lampung7com]

468 Orang Sudah Daftar Capim-Dewas KPK, Termasuk Perempuan 40 Orang

Pendaftaran seleksi calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah memasuki hari terakhir pada hari ini, Senin (15/7). Panitia seleksi (Pansel) pun menyampaikan update terbaru jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK per malam ini, pukul 20.15 WIB. Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Arif Satria, mengungkapkan bahwa sudah ada 844 orang yang telah melakukan registrasi akun. Dari…

[bantennewscoid-blog]

Dewas KPK Nyatakan Nurul Ghufron Langgar Kode Etik

JAKARTA  – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah melanggar kode etik sebagai insan KPK dengan mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian. “Menyatakan terperiksa Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b…

[erainspirasi]

Pansel Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Pastikan Profesional Tanpa Tekanan

Makassar – Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) dan calon anggota dewan pengawas (dewas) KPK memastikan bekerja secara profesional tanpa tekanan berasal dari pihak manapun. Pansel bakal menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai Badan Intelijen Negara (BIN) menelusuri rekam jejak pendaftar. Wakil Ketua Pansel, Arief Satria mulanya mengatakan pansel…

[priangancom]

Keropos! Borok KPK Dibongkar Orang Dalam, Gagal Berantas Korupsi

JAKARTA | Priangan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata keropos. Boroknya lembaga antirasuah itu dibongkar langsung oleh orang dalam, yakni Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Mereka bicara blak-blakan di depan Komisi III DPR RI dalam rapat kerja yang dilangsungkan di gedung parlemen, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024. Naskah: AI | Editor: Yd

[arrahmahcom]

Alexander Marwata: 8 Tahun di KPK, Saya Gagal Berantas Korupsi

JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui bahwa selama menjabat di dua periode kepemimpinan lembaga antirasuah, gagal memberantas korupsi di Tanah Air. Pengakuan Alex tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/7). Mulanya, Alex mengakui bahwa ada kendala saat…

[baliportalnews]

Akhir Tahun, KMHDI Soroti Tiga Isu Mulai Pelemahan Demokrasi, Krisis Iklim, hingga Rendahnya Akses Pendidikan

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Mengakhiri tahun 2023, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengeluarkan kajian dalam bentuk 'Catatan Akhir Tahun 2023 KMHDI'. Dalam Kajian ini KMHDI menyoroti soal pelemahan demokrasi, krisis iklim, sampai rendahnya akses pendidikan. Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Darmawan mengatakan sepanjang 2023 kondisi  Indonesia  tidaklah  baik-baik  saja.  Sejumlah peristiwa  yang  muncul memperlihatkan  Indonesia  tengah  menghadapi  sejumlah  persoalan  mendasar yang  jika  tidak  segera diselesaikan  akan  membawa  dampak  buruk  bagi  perkembangan  bangsa  dan  negara. Dalam sektor demokrasi, Darmawan mengatakan KMHDI menyoroti terjadinya regresi demokrasi yang ditandai dengan upaya pelemahan institusi-institusi demokrasi seperti mahkamah konstitusi, KPK, dan media. Disamping itu, ia juga menyoroti fenomena menyeruaknya dinasti politik. "Seperti kita ketahui  bersama,  Pemilu  2024  dimulai  dengan  proses  intervensi  lembaga  kehakiman  yang  membuat  anak pertama  Presiden  Joko  Widodo, Gibran  Rakabuming  Raka  mendapati  karpet  merah  untuk  lolos  sebagai calon  wakil  presiden," terangnya, Minggu (31/12/2023). Seiring dengan pelemahan demokrasi, Darmawan juga menyoroti penegakan hukum Indonesia yang cenderung mengalami stagnasi. Ia mengatakan munculnya gerakan di media sosial seperti #noviralnojustice dan #percumalaporpolisi adalah bentuk lemahnya sistem penegakan hukum Indonesia. "Terlebih citra penegakan hukum kita dicoreng dengan kasus pemerasan Ketua KPK, kasus SYL, Hakim Agung Gazalba Saleh, dan Johny G Plate," terangnya. Sementara itu, dalam sektor lingkungan Darmawan mengatakan kegagalan negara  dalam  mencegah kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2023, telah menyebabkan  ratusan  hektar hutan dan lahan terbakar sehingga menyebabkan ratusan ribu  masyarakat rentan  terkena  gangguan  pernapasan. "Bahkan sebagian dari mereka juga harus tersingkir dari ruang hidupnya. Tidak hanya itu, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia juga berkontribusi bagi krisis iklim yang tengah melanda dunia," terangnya. Darmawan menjelaskan krisis iklim telah menyebabkan bencana seperti banjir, tanah lonsor, kekeringan, kelangkaan air, naiknya permukaan air laut, pencairan es kutub, dan badai dashyat serta penurunan keanekaragaman terjadi hayati. "Bencana ini telah menimbulkan krisis multidimensional seperti contoh kekeringan dan kelangkaan air bersih akan turut menghasilkan krisis pangan yang ditandai dengan  terbatasnya  pasokan  pangan di pasar lantaran gagal  panen," terangnya. Sementara itu, dalam sektor pendidikan tambah Darmawan, alokasi  20  persen  anggaran  pendidikan belum berkorelasi langsung  terhadap  peningkatan  kualitas sumber setiap  tahunya  masih daya  manusia  Indonesia. Mengutip Survei berkala yang dilakukan Program For Internasional Student Assesment (PISA) yang dirilis OECD terus menunjukan posisi memprihatinkan Indonesia di lapangan Pendidikan. Disamping itu, mahalnya biaya pendidikan tinggi juga menjadi problem yang belum terselesaikan. Hal ini membuat pendidikan tinggi sangat sulit diakses oleh masyarakat. Pendidikan bukan lagi untuk kepentingan public namun untuk kepentingan orang yang hanya bisa mengakses. Darmawan menjelaskan kendatipun masih terdapat sejumlah persoalan yang dialami, terdapat harapan bahwa pada tahun depan persoalan-persoalan tersebut dapat segera diseesaikan. Terlebih pada tahun depan akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional dan daerah. "Kita berharap dengan terpilihnya pemimpin baru, persoalan-persoalan mendasar tersebut dapat segera diselesaikan," terangnya.(bpn) Read the full article