#Wakil Ketua KPK

[bantennews]

KPK Lirik Kasus Korupsi Situ Ranca Gede di Kabupaten Serang

SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melirik kasus dugaan korupsi pada Situ Ranca Gede yang berada di di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Aset milik pemerintah tersebut merupakan tempat resapan air, namun kini menjadi kawasan industri. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, situ merupakan aset yang tidak dapat berpindah tangan menjadi kepemilikikan pribadi ataupun…

[sultraperdetik]

MK Dinilai Melebihi Kewenangannya dengan Mengabulkan Judicial Review Terkait KPK

SULTRA PERDETIK, – Wakil Ketua Partai Demokrat, Benny K. Harman, telah menyatakan kekhawatirannya mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, dengan mengatakan bahwa hal itu berpotensi menjadi ancaman terhadap demokrasi. Benny berpendapat bahwa mahkamah tersebut telah melampaui kewenangannya dengan mengabulkan judicial review terkait Undang-Undang KPK…

[kbanews]

Sah! Eks Wakil Ketua KPK Gabung ke Relawan Anies Baswedan

JAKARTA | KBA – Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saut Sitomorang resmi bergabung ke Simpul Relawan Bersama Anies Menuju Indonesia 1 (BRANI 1) dan masuk menjadi Dewan Penasihat Relawan BRANI 1. Bergabungnya Saut ini ditandai dengan penyematan pin BRANI 1 oleh Ketua Umum BRANI 1 Virda Deviyanty. Saut mengungkapkan ia bergabung dengan relawan Anies karena ingin mendukung orang-orang baik, berintegritas,…

[beningtirta]

Untuk Apa Pemilu? [Part 1]

10 tahun diatur dan dikelola oleh kader PDI-P mengajarkan bahwa yang terlihat dekat dengan rakyat kecil saat masa kampanye Pemilu belum tentu berpihak pada rakyat kecil saat menjabat. Kader PDI-P itupun bagi-bagi kursi menteri menjinakkan mantan lawan. Di Senayan, setelah jadi mayoritas di kursi DPR, PDI-P membuat aturan dan merevisi aturan secara serampangan. Hasilnya, bisa kita lihat sendiri: KPK diperlemah dan diobok-obok, bayangkan Ketua KPK kok malah jadi tersangka pemerasan?? Lalu, dengan bantuan Paman, ponakan bisa jadi calon wakil presiden. Negara hukum macam apa yang bisa melenturkan aturan untuk anak penguasa? Penanganan COVID kacau balau. PLTU makin banyak karena pengusaha batubara minta bagian sehingga melemahkan semangat renewable energy dan pengurangan emisi karbon.

[konfrontasi]

Eks Wakil Ketua KPK: Vonis Terhadap Harvey Moeis Tak Sesuai Aturan MA

http://dlvr.it/THdcCk

[cinews-id]

Buronan Kasus e-KTP Paulus Tannos di Tangkap KPK

JAKARTA, Cinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap salah satu buronan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Paulus Tannos yang merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra di Singapura. Meski sudah ditangkap, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto bilang Paulus belum dibawa ke Jakarta, Dan Dia pun belum memerinci perihal kapan buronan sejak…

[holopiscom]

Disita KPK, Aset Legislator Anwar Sadad Rp 8,1 M Diduga Berasal dari Suap Dana Hibah Jatim

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah aset Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 yang juga anggota DPR RI, Anwar Sadad (AS) yang telah disita diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dalam Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. Total nilai aset itu sekitar Rp 8,1 miliar. “Penyitaan tersebut…

[lsm-penjara1]

LSM PENJARA 1 Serukan Transparansi dan Fakta dalam Menyikapi Kasus “BCA Gate” dan Mega Skandal BLBI

Jakarta, 3 Januari 2025 – Menyikapi laporan dugaan mega korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan “BCA Gate” yang mencuat kembali dalam pemberitaan, LSM PENJARA 1 melalui Wakil Ketua Umum, Dedy, menyatakan sikap tegas untuk mendorong pemberantasan korupsi yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan fakta yang valid.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada siang hari ini, Dedy menegaskan bahwa LSM PENJARA 1 menghormati dan mendukung semua inisiatif masyarakat yang bertujuan mengungkap tindak pidana korupsi. Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti yang kuat agar laporan tidak menjadi alat tendensius atau sarana politisasi.

“Kami di LSM PENJARA 1 menekankan pentingnya akurasi dan kredibilitas dalam setiap laporan yang diajukan. Tanpa data yang valid, laporan tersebut berisiko menjadi sekadar isu tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan dapat merugikan pihak-pihak tertentu,” ujar Dedy.

Mengevaluasi Fakta Historis

Dedy mengungkapkan bahwa dugaan kasus BLBI dan “BCA Gate” yang telah dilaporkan sejak periode KPK jilid III (2011–2015). Ia menyebut bahwa ketidakberlanjutan pengusutan kasus ini menunjukkan tidak adanya kekuatan data yang diajukan.

“Jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti pada masa lalu, ada kemungkinan data yang disampaikan belum memadai untuk mendukung proses hukum” jelasnya.

Menekankan Tanggung Jawab Pelaporan

Selain itu, Dedy menegaskan bahwa pelaporan korupsi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ia mengingatkan bahwa pelapor yang terbukti mengajukan laporan palsu atau tanpa dasar dapat dikenakan sanksi hukum.

“Pelaporan korupsi adalah langkah penting dalam penegakan hukum, namun harus dilakukan dengan integritas. Kami menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaporan siap bertanggung jawab atas validitas informasi yang disampaikan,” tegasnya.

Dukungan terhadap KPK

Dedy juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mempelajari laporan terkait dugaan mega korupsi ini. Namun, ia berharap agar KPK diberikan kebebasan penuh untuk bekerja tanpa adanya intervensi politik.

“Kami mendukung penuh KPK untuk bertindak independen dalam mengusut kasus-kasus ini. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memberikan ruang yang lebih besar bagi KPK untuk menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau hambatan politik,” katanya.

Komitmen LSM PENJARA 1

Sebagai organisasi yang konsisten dalam pemberantasan korupsi, LSM PENJARA 1 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Korupsi adalah ancaman serius bagi keadilan dan kemakmuran bangsa. LSM PENJARA 1 berkomitmen mengawal proses hukum terkait dugaan kasus BLBI dan ‘BCA Gate’ dengan memastikan bahwa fakta menjadi dasar dari setiap tindakan yang diambil,” tutup Dedy dalam pernyataannya.

Dengan langkah ini, LSM PENJARA 1 berharap pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh demi menciptakan Indonesia yang bebas dari praktik-praktik korupsi.

[pilarsultra]

Pimpinan DPC PDIP Pemalang Dukung Penetapan Hasto Tersangka KPK

PILARSULTRA.COM, — Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mendukung penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudarsono mendesak Hasto agar menjunjung supremasi hukum negara dan mempertanggungjawabkannya secara hukum. “Manakala Saudara Hasto merasa ada yang dirugikan secara pribadi, ya kan juga ada…

[ingatlah]

KPK Ungkap Modus Korupsi Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar dan Dua Pejabat Jadi Tersangka

INGATLAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skema korupsi yang melibatkan Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024-2025. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Risnandar Mahiwa, Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru, Novin Karmila. Wakil Ketua KPK, Nurul…

[riaunews]

Berikut Profil dan Harta Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang Ditangkap KPK

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnanda Mahiwa ditangkap KPK, Senin (2/12/2024). Pekanbaru (Riaunews.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, Senin (2/12/2024). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan membenarkan informasi tersebut. “Iya benar, penangkapan…

[britam1totoooo]

Kriminal kemarin, kasus Kemang hingga pemanggilan Alexander Marwata

Sejumlah berita hukum dan kriminal menghiasi Jakarta pada Rabu (2/10), mulai dari perkembangan kasus pembubaran paksa diskusi di Kemang hingga polisi berencana memanggil Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Berikut rangkuman berita kemarin selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Kasus pembubaran diskusi, Polda Metro Jaya tangkap satu pelaku lain

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap satu pelaku lain berinisial MR (28) alias RD dalam kasus pembubaran paksa acara diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9).

"Tim Opsnal Unit 1 dan Unit 2 Subdit Umum/Jatanras melakukan penyelidikan mendalam dan pada Selasa (1/10) tim berhasil menangkap satu pelaku berinisial MR alias RD, " kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Rabu.

Berita lengkapnya : Klik disini

[m1totocss2]

Ghufron: Presiden Prabowo berwenang soal kelanjutan seleksi capim KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029."Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden," kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa.

Berita lengkapnya : Klik disini

[lampung7com]

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa: Surpres Capim KPK Belum Dibahas

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut bahwa surat presiden (Surpres) yang berisi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK belum dibahas. Sebelumnya, Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan surpres tersebut sudah diterima ketua DPR RI Puan Maharani. “Belum-belum (dibahas), masih ini aja,” tutur Saan saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (4/11). Saan mengaku tak tahu apakah…

[cinews-id]

KPK Menggelar Acara Sertijab Pimpinan dan Dewas Periode 2024-2029

JAKARTA, Cinews.id – Serah terima jabatan (sertijab) Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilaksanakan pada hari ini, Jumat (20/12/2024), Setyo Budiyanto dan kawan-kawan resmi menggantikan Nawawi Pomolango dan wakil ketua periode 2019-2024. Acara ini diawali dengan membacakan pakta integritas disaksikan para pegawai dan struktural yang hadir. “Bersedia mematuhi…