#Wakil Ketua DPRD Surabaya

[britam1totoooo]

KPK periksa Anggota DPRD Probolinggo Moch Mahrus soal dana hibah Jatim

Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Moch Mahrus (MM) soal perannya dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2022.

"Terperiksa MM dan MF hadir, didalami terkait dengan peran mereka dalam proses pengajuan dan pencairan dana hibah untuk kelompok masyarakat dan didalami terkait dengan dugaan penyerahan uang kepada tersangka lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurut informasi yang dihimpun saksi MF adalah pihak swasta bernama M. Fathullah. Pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung pada Senin (28/10) di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.

Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK awalnya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 Hasanuddin (H), serta pihak swasta bernama Abd. Motollib (AM).

Namun, keempat orang tersebut tidak bisa memenuhi panggilan penyidik dan akan dilakukan pemanggilan ulang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019—2022.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa.

Dari 21 orang tersangka tersebut, kata Tessa, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Dari empat tersangka penerima suap, lanjut dia, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

"Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022," kata Tessa.

Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.

[bahaspolitikm1toto]

KPK panggil Anggota DPR Anwar Sadad saksi kasus dana hibah Jatim

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama AS dan S,"

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil Anggota DPR RI Anwar Sadad (AS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019–2022.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama AS dan S," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelum menduduki kursi DPR RI, Anwar Sadad pernah memegang jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.

Menurut informasi yang dihimpun, saksi lainnya adalah Sukar selaku Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur.

Namun pihak KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019–2022.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa.

Namun, Tessa mengungkapkan dari 21 orang tersangka tersebut, sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Kemudian dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Sementara untuk 17 orang tersangka pemberi suap, 15 orang adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

"Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022," kata Tessa.

Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.

[m1totoslot]

DPRD Surabaya nilai pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR SAU

Surabaya (ANTARA) -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) idealnya lewat BPR Surya Artha Utama, bukan lewat bank lain.

"Idealnya, gaji PPPK disalurkan melalui BPR SAU, tidak disalurkan melalui bank daerah yang sudah mengelola puluhan triliun rupiah APBD Kota Surabaya. Sidoarjo saja disalurkan melalui BPR-nya," kata Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.

Arif mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak di BPR Surya Artha Utama ini dapat diartikan keengganan pemkot setempat untuk membesarkan BUMD milik pemkot sendiri.

Ia menerangkan bahwa BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya, bahkan Wali Kota Surabaya sebelum melakukan cuti kampanye sudah memberikan penyertaan modal kepada BUMD dalam bidang perbankan ini agar dapat melaksanakan penugasan dari Pemkot Surabaya untuk memutus mata rantai praktek rentenir di tengah masyarakat melalui serangkaian program kredit lunak dengan agunan perwakilan kelompok.

Keputusan penunjukan Bank Jatim sebagai penyalur gaji PPPK, kata dia, juga dilakukan saat wali kota sedang melalukan cuti kampanye, tentu publik akan menilai ada anomali kebijakan.

"Di satu sisi ada penyertaan modal sebagai bentuk komitmen menguatkan dan menghidupkan BUMD yang dimiliki, di sisi lain lini bisnis BUMD tersebut tidak mendapat dukungan," tuturnya.

𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐧𝐲𝐚 : Klik disini

[suarapenacom]

Calon Pimpinan DPRD Kota Surabaya Ucapkan Sumpah Jabatan, Ketua Dewan Tetap Dijabat Adi Sutarwijono

Suarapena.com, SURABAYA – Calon pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk pengesahan atas resminya pimpinan definitif pimpinan DPRD Surabaya. Seperti periode sebelumnya, Ketua DPRD tetap dijabat Adi Sutarwijono dari PDI Perjuangan dan tiga wakil ketua adalah Bahtiyar Rifai dari Partai Gerindra, Laila Mufidah dari PKB dan Arif Fathoni Partai…

[kbanews]

Anies Ziarahi Sunan Ampel, Ketua FPKB DPRD Jatim: Nge-charge Power Langit, Calon Umaro Dengar Nasihat Ulama Sepuh

SURABAYA | KBA-Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. mengunjungi sejumlah tempat di Sampang dan Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 9 September 2023. Mulai menghadiri deklarasi Nyai di Sampang Waterpark, menghadiri haul di Pondok Pesantren Al Ihsan, Sampang, hingga Halaqah Ziarah Makam Sunan Ampel bersama Bakal Calon Wakil Presiden Gus Muhaimin di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Ketua Fraksi…

[kilatnusantara]

KAKI Menilai KPK Tebang Pilih Jika Gubernur Jatim Tidak Terseret Atas Dugaan Suap Dana Hibah

SURABAYA || kilatnusantara.com Diketahui sebelumnya Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), tepatnya gedung Sekretariat Daerah, Jalan Pahlawan Surabaya, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahannya diduga rentetan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, Rabu (12/12/2022). Sementara, di lingkungan kantor Gubernur Jawa Timur,…

[turisiancom]

TURISIAN.com – Pemilik kafe di Surabaya, Jawa Tengah diminta untuk menyediakan lahan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dorongan ini  sebagai upaya mendukung berkembangnya UMKM lokal. Dan, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. "Saya berharap pemilik kafe bisa terus berkolaborasi dengan menyediakan lahan untuk UMKM lokal agar UMKM lokal ini bisa tumbuh," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu 1 Februari 2023. Menurut Anas, permintaan itu disampaikan usai berkunjung di salah satu sentra UMKM yang diinisiasi Kopisae di Margorejo, Surabaya beberapa hari lalu. BACA JUGA: Nongkrong di Kafe Saat Akhir Pekan, Ini 5 Rekomendasi Kafe di Tangsel Anas Karno mengapresiasi program Kopisae, yang menyediakan ruang di tempat usahanya, untuk aktifitas dagang pelaku UMKM di kawasan Margorejo. Program yang mengkolaborasikan antara kafe dengan pelaku UMKM tersebut, patut menjadi contoh para pengusaha kafe di Surabaya. "Sudah seharusnya para pengusaha ini tidak mematikan, melainkan justru mendukung berkembangnya UMKM lokal di wilayah itu. Dengan menyediakan ruang di lahan wilayahnya," ujarnya. Menurut dia, harus diakui para pelaku UMKM lokal kesulitan memperoleh tempat berjualan yang cocok, supaya produknya bisa diserap maksimal oleh pasar. BACA JUGA: Rasakan Sensasi Suasana Pantai di Tiga Kafe Kota Bandung Berikut Ini! "Kalau dengan cara ini pengunjung kafe bisa ngopi, sambil menikmati jajanan kuliner lokal Surabaya," kata Anas. Untuk itu,  Dinas Koperasi dan UMKM kota Surabaya agar lebih berkomunikasi dengan para pengusaha kafe, untuk mengadopsi cara ini. Supaya bisa di terapkan di setiap kelurahan. Didukung Dinas Koperasi "Kalau di setiap Kelurahan ada pengusaha kafe melakukan terobosan ini. Maka bisa menumbuhkan UMKM di Surabaya. Ini juga harus di dukung oleh Dinas Koperasi dan UMKM model seperti ini. Yang ujungnya untuk pertumbuhan perekonomian Surabaya," kata dia. BACA JUGA: Asyiknya Jalan-jalan Keliling Kota Madiun Naik Bus Wisata Mabour! Sementara itu, pemilik Kopisae Sendi mengatakan, kolaborasi antara pihaknya dengan UMKM lokal sudah terinspirasi dari bertahannya pelaku UMKM lokal di masa pandemi. Namun baru sekarang terealisasi. Lebih lanjut, Sendi mengatakan sentra UMKM di Kopisae baru berjalan di awal bulan ini dengan melibatkan 30 pelaku UMKM lokal. Untuk sementara sebagai uji coba UMKM berjualan pada Sabtu dan Minggu mulai jam 6 pagi sampai jam 9 pagi sebelum kafe buka. "Program ini akan kami kembangkan, kami mencontoh seperti di cabang kami. Rencananya nanti di Gubeng. Program ini berkembang bersama-sama UMKM lokal. Kami rencana ada lagi di Gubeng," kata dia. BACA JUGA: Nikmatnya Berendam Air Panas Alami Sambil Rekreasi di Promas Greenland Kendal Menurut Sendi, sentra UMKM yang di inisiasi pihaknya sudah melalui komunikasi dengan pihak RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan. "Kami ini juga bagian dari UMKM. Kami mengajak UMKM lokal di wilayah Margorejo untuk mendapatkan tempat berdagang yang lebih representatif sehingga produk mereka bisa lebih diserap oleh market," kata dia. Sendi menambahkan, pihaknya ingin menjadi wadah pelaku UMKM yang menjajakan kuliner lokal yang jadi legenda di Surabaya supaya bermunculan. "Seperti jajanan kuliner Semanggi, sehingga ikon-ikon kuliner Surabaya bisa lestari," ungkapnya. ***

[cakrawalanewsdotco]

DPRD minta Pemkot kaji kelompok masyarakat yang tak bisa manfaatkan program penghapusan denda PBB

DPRD minta Pemkot kaji kelompok masyarakat yang tak bisa manfaatkan program penghapusan denda PBB

Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya (more…)

[madurapost]

DPRD Minta Pemkot Surabaya Urus 49 SMP Bisa Lakukan PTM

DPRD Minta Pemkot Surabaya Urus 49 SMP Bisa Lakukan PTM

SURABAYA, MaduraPost – Sejak 20 Oktober 2021 lalu, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021, Surabaya masuk dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1. Beberapa sekolah ada yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, masih ada sebanyak 49 SMP Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Surabaya yang belum bisa melakukan PTM, hal ini disebabkan…

[detikkota]

Ledakan Sampah Medis, DPRD Kota Surabaya Minta Pemkot Tangani Secara Maksimal

Ledakan Sampah Medis, DPRD Kota Surabaya Minta Pemkot Tangani Secara Maksimal

SURABAYA, detikkota.com – “Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta agar Pemerintah Kota Surabaya menangani limbah medis secara maksimal. Mengingat saat ini ada risiko ledakan sampah medis di Kota Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu segera mengambil tindakan agar masalah sampah medis tak menjadi medium penularan COVID-19.  “Perlu…

[memorandumcoid]

Wakil Ketua DPRD Surabaya Sarankan Pemkot Buka Komunikasi dengan Pihak Lain

Wakil Ketua DPRD Surabaya Sarankan Pemkot Buka Komunikasi dengan Pihak Lain

Camelia Habiba.

Surabaya, Menorandum.co.id -Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba meminta Pemkot Surabaya membuka diri dan membuka komunikasi dengan pihak lain dalam mengatasi kasus COVID-19 di Surabaya.

Camelia mengaku rapid test massal yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah tidak lagi efektif jika terus dilakukan. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh politikus dari Partai…

[goriaucom]

Diduga Terima Uang Suap Dana Hibah, Wakil Ketua DPRD Jatim Ditangkap KPK Malam Hari

SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim  Sahat Tua Simanjuntak dan 3 orang lainnya, saat masih di kantornya di DPRD Jatim, Rabu (14/12/2022) malam pada pukul 19.00 WIB. http://dlvr.it/SfPdKH

[inigresik]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), di lingkungan DPRD Jawa Timur (Jatim), Rabu (14/12/2022).  Dikutip dari Tribun Jatim, salah satu pihak yang dikabarkan terjaring operasi senyap itu adalah Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan seorang stafnya, Afif yang menjabat sebagai Kasubbag Risalah Sekretariat DPRD Jatim, penangkapan tersebut diduga dilakukan di sebuah perumahan kawasan, Sukolilo, Surabaya. Saat di konfirmasi, Andik Fajar Tjahjono, Sekretaris DPRD Jawa Timur, menyatakan bahwa dirinya menerima kabar tersebut, namun tidak mengetahui pasti kronologinya.  "Infonya begitu, karena juga tidak tahu sendiri, infonya kemarin itu," kata Andik  saat dikonfirmasi, Kamis (15/12). Andik membenarkan ruangan Sahat di DPRD Jatim telah disegel penyidik lembaga antirasuah. Terdapat stiker berlambang KPK di pintu ruangan tersebut. "Infonya benar sudah di segel, Karena kebetulan saya di luar kota, saya di Malang," ujarnya. Selain itu, berdasarkan sumber informasi yang tidak mau disebutkan namanya, diduga Sahat dan Afif saat ubu sedang berada di gedung Ditkrimsus Polda Jatim. Dilain kesempatan, dalam pernyataan resminya, Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan OTT terhadap wakil ketua DPRD Jatim. Ali menyebut ada beberapa pihak yang diamankan dalam OTT kali ini. Sumber SurabayaNetwork #jatim #inigresik #gresik #latepost #news #dprd #kpk (di Surabaya, Indonesia) https://www.instagram.com/p/CmLxDy7Pv5D/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kbanews]

PKB Jatim Respons Positif Duet Anies dan Muhaimin di Pilpres 2024

SURABAYA I KBA – Bacapres Anies Baswedan sowan ke kediaman ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin) atau Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang. Anies meminta doa restu. Kunjungan Anies Baswedan ini disebut menjadi sinyal duet Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024. Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah menyambut baik hal ini. Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyatakan, kader…

[kilatnusantara]

KAKI Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Hibah Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Timur

KAKI Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Hibah Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Timur

JAKARTA // Kilat Nusantara Bergulirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sejumlah pajabat di wilayah Jawa timur. Kini Penyidik KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang politisi di Kota Surabaya Jawa timur. OTT KPK dilakukan kepada Sahat Tua Simanjuntak sosok yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim, beserta seorang stafnya dan mantan kepala Desa Jelgung…

[ibenews]

KPK: OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Terkait Suap Alokasi Dana Hibah

KPK: OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Terkait Suap Alokasi Dana Hibah

iBenews.id – Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan operasi tangkap tangkap (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak (STS) dan beberapa pihak lainnya terkait dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah. “Tindakan tangkap tangan KPK di Surabaya terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jatim,” kata Ali Fikri dalam…