#Wakil Kepala Staf Kepresidenan | Explore Tumblr posts and blogs

bahaspolitikm1toto · 1 month ago

Text

Menhan Sjafrie terima memorandum jabatan dari Presiden Prabowo

“Pertahankan tanah air dengan segala kekuatan yang anda miliki, sampai dengan nafas yang terakhir. Setia hingga terakhir”.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin menerima memorandum jabatan dari pendahulunya yaitu Presiden Prabowo Subianto dalam upacara penyerahan dan penerimaan memorandum di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa.

Dalam rangkaian upacara itu, yang dihadiri sejumlah sesepuh perwira tinggi TNI, pejabat menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menuliskan pesan kepada jajaran komponen pertahanan disaksikan oleh Menhan Sjafrie, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan.

Dalam pesannya itu, Prabowo menuliskan: “Pertahankan tanah air dengan segala kekuatan yang anda miliki, sampai dengan nafas yang terakhir. Setia hingga terakhir”.

Prabowo kemudian membubuhkan tanda tangan di bawah tulisan itu beserta tanggal 22 Oktober 2024.

Sjafrie, Herindra, dan jajaran pejabat yang mengelilingi Presiden Prabowo kemudian bertepuk tangan atas peristiwa tersebut.

Dalam rangkaian upacara, sebelum Presiden tiba di Kompleks Kementerian Pertahanan, Sjafrie sempat berdiri di mimbar kehormatan dan memeriksa jajaran pasukan upacara yang terdiri atas taruna Universitas Pertahanan dan Komponen Cadangan.

Sjafrie, saat memeriksa pasukan, juga sempat memperbaiki posisi salah satu prajurit yang berbaris di lapangan pelataran gedung utama Kantor Kementerian Pertahanan.

Selepas memeriksa pasukan, Sjafrie kemudian menyalami satu per satu tamu undangan yang hadir mengikuti prosesi penyerahan dan penerimaan memorandum jabatan menhan hari ini. Beberapa tamu yang disalami Sjafrie mencakup Wakil Presiden Ke-6 Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, mantan-mantan menteri pertahanan, yaitu Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, Mahfud MD, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, dan Purnomo Yusgiantoro. Dalam barisan itu, ada juga Jenderal TNI (Purn.) A. M. Hendropriyono. Sjafrie sempat berbincang-bincang dengan jajaran tokoh tersebut.

Kemudian, Menhan Sjafrie lanjut menyalami tiga kepala staf, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono. Sjafrie juga menyalami Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, yang saat ini resmi menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, kemudian mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn.) Yudo Margono, dan ada juga mantan Panglima TNI sekaligus mantan menteri Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmy Karim, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dalam sela-sela acara, Sjafrie juga sempat berbincang dengan Panglima TNI.

Tak lama setelah itu, iring-iringan Presiden tiba di Kantor Kemenhan menumpang mobil kepresidenan buatan dalam negeri PT Pindad, MV3 Garuda. Kedatangan Prabowo disambut meriah dengan iring-iringan musik drum band.

Prabowo, saat menghadiri acara di Kemenhan, didampingi Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya dan putra semata wayang Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo.

Acara kemudian berlanjut dengan penghormatan kepada Presiden, setelah itu Prabowo masuk ke dalam ruangan.

Berselang waktu kurang lebih 30 menit, Prabowo meninggalkan Kantor Kemenhan juga disambut dengan iring-iringan musik dan jajaran pegawai Kemenhan. Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan naik kendaraan taktis Maung juga buatan Pindad ditemani Menhan Sjafrie ke Istana.

Di sepanjang Jalan Merdeka Barat menuju Istana di Jalan Merdeka Utara, banyak warga juga antusias melambaikan tangan dan menyerukan nama Presiden.

0 notes

lampung7com · 3 months ago

Text

Jokowi Lantik Dadan Kepala Badan Gizi & Hasan Kepala Kantor Komunikasi Presiden

Presiden Jokowi akan melantik kepala lembaga yang baru yakni Badan Gizi Nasional dan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pelantikan akan digelar pada Senin (19/8) pagi di Istana Negara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengkonfirmasi agenda pelantikan tersebut. Selain melantik kedua kepala lembaga tersebut, Jokowi juga akan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri. Kepala Badan…

#Jokowi #Kepala Badan Gizi #Kepala Kantor Komunikasi #Presiden

0 notes

goriaucom · 2 years ago

Text

Moeldoko Dapat Karpet Merah dari PDIP Jadi Pendamping Ganjar? Keberhasilan Program Kerja Jokowi Dianggap Jadi Kunci

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dinilai memiliki peran besar dalam mengawal keberhasilan program kerja Presiden Joko Widodo, sehingga namanya muncul sebagai kandidat wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. http://dlvr.it/SnhF3f

0 notes

kbanews · 2 years ago

Text

Jansen Sitindaon Heran Moeldoko Bukan Kader Demokrat, tapi Jadi Ketum

JAKARTA | KBA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon heran dengan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko yang tidak pernah menjadi kader dari Partai berlambang Mercy itu namun menjadi Ketua Umum Demokrat. “Kalau manusia masih pakai akal sehat, tidak ada ceritanya Anda itu jadi Ketua Umum Demokrat. Orang Anda satu detik pun tidak pernah jadi Kader Demokrat,…

View On WordPress

#Anies #Anies Baswedan #Anies Rasyid Baswedan #Calon Presiden #capres #pemilihan presiden #Pilpres #relawan

0 notes

propampolresgarut · 2 years ago

Photo

*Berikan Pembekalan Umum Rapim TNI-Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Kesiapan TNI-Polri Hadapi Tantangan Dunia Digital* *JAKARTA* - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak para peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 agar siap menghadapi berbagai tantangan dunia digital seperti metaverse, yang dapat mengancam keamanan, pertahanan, dan kedaulatan Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi personel TNI dan Polri untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain. Mengingat dunia saat ini sedang menghadapi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital, yang dikenal juga dengan cyber warfare. "Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer, karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power. Karena itu, TNI dan Polri juga perlu semakin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara, yang berpotensi hadir melalui dunia digital seperti metaverse, artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain," ujar Bamsoet saat memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI - Polri 2023, di Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapim TNI-Polri 2023 selain dihadiri oleh Presiden Jokowi, juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Letjen TNI (purn) Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, para Kapolda dan Pangdam se-Indonesia, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dunia pernah digemparkan berbagai kasus serangan melalui dunia digital. Pada 7 Mei 2021, misalnya, terjadi serangan ransomware yang menargetkan jaringan pipa bahan bakar terbesar https://www.instagram.com/p/CobLOEUSHq5/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

farhankoto · 5 years ago

Text

Covid-19 dan Kekuasaan

Farhan koto, Mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Makassar

Fenomena Pandemi Corona Virus Disease atau yang dikenal sebagai COVID-19, menjadi kasus yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, belum bisa di atasi secara baik. Banyak pendapat dari para ahli untuk mengungkapkan latar belakang dan penyebab terjadinya penyebaran virus, yang sangat mematikan tersebut hingga kini belum ada penangkalnya.

Di Indonesia, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengambil berbagai kebijakan terkait Covid-19 ini. Namun kebijakan tersebut banyak menuai kontroversi dan berbagai konspirasi di kalangan masyarakat, malah ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah menjadi merugikan masyarakat, dari hal tersebut kebijakan pemerintah Indonesia mulai menjadi sorotan berbagai media dalam negeri dan media asing.

Seperti dalam Melbourne Asia Review berdasarkan tulisan dari Rafiqa Qurrata Ayun sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Mahasiswa Phd di Melbourne Law Schoo, serta tulisan dari Abdil Mughis Mudhoffir sebagai Dosen departemen Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta

Media asing tersebut mengatakan bahwa kebijkan pemerintahan Indonesia dalam menangani krisis Covid-19 menjadi yang terburuk di Asia Tenggara. Lanjutnya lagi, Di negara demokratis non-liberal seperti Indonesia, krisis menjadi sarana bagi para elit dalam politik dan bisnis untuk semakin mengakumulasi kekuasaan dan uang. ketidak liberal Indonesia - ditandai dengan tidak adanya aturan hukum dan korupsi yang meluas - telah memungkinkan kepentingan-kepentingan dominan untuk mengeksploitasi krisis dengan alih-alih mengatasinya demi kebaikan umum.

Penanganan COVID-19 Indonesia merupakan yang terburuk di Asia Tenggara. tentang hal ini adalah bahwa angka kematiannya dengan kisaran 7 persen, tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan asia tenggara, yang sebagian besar sekitar 0-3 persen. Ini bukan semata-mata akibat gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang lambat merespons dan menunjukkan kurangnya pemikiran strategis, seperti yang banyak dikemukakan.

Kegagalan Indonesia disebut bertambah dengan keengganan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan, lalu tersangka penggunaan dana bantuan COVID-19, sedikit akuntabilitas dalam kaitannya dengan penggunaan uang terkait COVID-19; lalu dengan elit politik-bisnis menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk mengeluarkan banyak undang-undang kontroversial yang diusulkan yang mana lebih banyak memberi kekuatan kepada negara dan membuka jalan bagi penjarahan lebih lanjut terhadap sumber daya negara.

Elit pemerintah dengan konflik kepentingan

Setidaknya dua anggota staf khusus presiden telah diketahui terlibat dalam konflik kepentingan antara peran publik mereka dan kepentingan pribadi sehubungan dengan dana bantuan COVID-19.Salah satu program pemerintah yang menyediakan pelatihan online untuk pekerja yang diberhentikan di tengah pandemi, misalnya, telah menunjuk sebuah perusahaan rintisan pendidikan Ruangguru, yang CEO-nya adalah staf kepresidenan Adamas Belva Syah Devara.

Penunjukan Ruangguru dilakukan tanpa proses penawaran, seperti yang diakui oleh Wakil Menteri untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudi Salahuddin, yang juga mengatakan tujuh perusahaan lain ditunjuk tanpa penawaran karena keterbatasan waktu. Menolak proses penawaran untuk proyek lebih dari Rp 200 juta - karena proyek-proyek ini - melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2018 tentang pengadaan pemerintah.

Namun, Devara telah membela proses tersebut, dengan mengatakan bahwa ia tidak berperan dalam pengambilan keputusan dalam penunjukan Ruangguru sebagai mitra pemerintah dan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Lebih lanjut, waktu dan konten dari program pelatihan online seperti yang dijalankan oleh program Ruangguru dicurigai. Devara telah menyatakan bahwa proses seleksi untuk mengimplementasikan program telah dimulai pada bulan Desember 2019 - jauh sebelum wabah COVID-19. Perusahaan menyediakan sesuatu yang tersedia secara bebas di tempat lain: pelatihan online yang ditawarkan tidak membahas kebutuhan dasar pekerja yang diberhentikan, seperti bagaimana melamar pekerjaan baru. Menurut serikat pekerja, yang benar-benar dibutuhkan pekerja menganggur adalah bantuan sosial.

Staf presiden lainnya, Andi Taufan Garuda Putra, juga telah dituduh memiliki konflik kepentingan setelah mengirim surat kepada bupati pada kop surat resmi pemerintah, meminta mereka mendukung program bantuan COVID-19 yang dipimpin oleh perusahaan yang dimilikinya, Amartha Mikro Fintek .

Hanya ada sedikit pertanggungjawaban dalam hal pengeluaran terkait COVID

Respons pandemi COVID-19 pemerintah juga memberikannya kekuasaan yang berlebihan atas anggaran negara. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan COVID-19 dianggap sebagai langkah untuk mengamankan perekonomian dari krisis.

Tidak ada keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil dapat diajukan di pengadilan administrasi negara dan pejabat pemerintah kebal dari tuduhan pidana.Situasi ini diperburuk oleh badan anti-korupsi yang lemah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang semakin melemah dengan revisi UU KPK pada September 2019. Masyarakat sipil meragukan kemampuan badan ini untuk memantau dan selidiki penyimpangan terkait pengeluaran COVID-19.

Keengganan untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan

Pada 30 Maret, Presiden Jokowi mengumumkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang akan digabungkan dengan kebijakan "darurat sipil" untuk memberlakukan penguncian untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Meskipun darurat sipil belum secara resmi diberlakukan, tetap menjadi pilihan bagi pemerintah jika yakin status PSBB yang ada tidak berfungsi dengan cukup baik. Menyatakan darurat sipil sangat meningkatkan kekuatan pemerintah dan menunda aturan normal. Kelompok-kelompok advokasi, takut penyalahgunaan kekuasaan, berpendapat bahwa status darurat sipil tidak diperlukan dan bahwa undang-undang tentang mitigasi bencana dan karantina kesehatan sudah cukup.

Motif pemerintah terlihat mencurigakan karena berdasarkan undang-undang karantina kesehatan yang ada (UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan), dengan menerapkan karantina teritorial (kuncian), pemerintah pusat harus menyerahkan pembayaran jaminan sosial. Namun tidak ada kewajiban seperti itu pada pemerintah ketika PSBB diterapkan, atau jika status darurat sipil berlaku. Ditambah lagi, klaim pemerintah bahwa mereka telah meningkatkan pengeluaran untuk orang miskin karena COVID-19 menyesatkan. Jokowi telah menyatakan bahwa jaring pengaman sosialnya - senilai Rp 110 triliun, dan yang termasuk program harapan keluarga (PKH), program makanan pokok, kartu pra-kerja dan listrik gratis - mewakili peningkatan bantuan untuk keluarga miskin sebagai bagian dari tanggapan terkait COVID.

Jokowi mengklaim pada 31 Maret bahwa pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima program PKH dari 9,2 juta menjadi 10 juta rumah tangga dan jumlah bantuan tunai sebesar 25 persen. Namun, lebih dari sebulan sebelumnya ketika pemerintah masih mengklaim Indonesia tidak memiliki kasus COVID-19, Kementerian Sosial membuat pernyataan yang sangat mirip tentang angka PKH: bahwa anggaran untuk PKH ditargetkan pada rumah tangga miskin dengan anak-anak dan / atau wanita hamil telah meningkat sebesar 25 persen. Peraturan Presiden No. 61/2019 tentang Rencana Aksi Pemerintah 2020 juga menyatakan bahwa jumlah penerima PKH telah meningkat dari 9,2 juta menjadi 10 juta rumah tangga.

Klaim Jokowi tentang pengeluaran ekstra COVID-19, dianggap menyesatkan dan kemungkinan dimaksudkan untuk meningkatkan popularitasnya di tengah kekecewaan publik dalam penanganan wabahnya.

Mengesahkan undang-undang yang tidak terkait selama krisis

Pemerintahan Jokowi dan partai-partai yang berkuasa di parlemen (DPR) telah mengeksploitasi wabah untuk mempercepat pembahasan banyak undang-undang kontroversial yang diusulkan yang dapat membuka jalan bagi pemerintah untuk memperluas kekuasaannya, dengan kemungkinan hasil negatif.

RUU Cipta Kerja Omnibus adalah RUU Cipta Kerja yang merupakan salah satu rancangan undang-undang yang diprioritaskan oleh parlemen untuk diundangkan selama wabah COVID-19. RUU ini merevisi lebih dari 80 undang-undang yang ada untuk meningkatkan investasi dan menyederhanakan proses untuk bisnis; dan akan lebih jauh memusatkan otoritas di pemerintah Indonesia. Pemerintah telah menyebutkan perlunya mendorong ekonomi di tengah pandemi sebagai alasan untuk mendorong RUU ini secepat mungkin.

Namun, serikat pekerja khawatir RUU itu mengurangi hak-hak pekerja termasuk yang terkait dengan pembayaran pesangon dan kompensasi bagi pekerja yang diberhentikan. RUU ini akan membuat hukuman pidana untuk bisnis yang melanggar perlindungan lingkungan menjadi lebih ringan; menghapus izin bangunan sebagai satu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dan secara signifikan melemahkan tanggung jawab untuk perlindungan lingkungan.

Menanggapi banyak kritik, terutama dari serikat buruh, Jokowi mengklaim pada 24 April bahwa eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk menunda pembahasan RUU ini. Namun menurut Willy Aditya, Wakil Ketua badan legislasi DPR (Baleg), DPR belum pernah menerima surat resmi pemerintah yang meminta penundaan pembahasan. Klaim Jokowi kemungkinan besar dimotivasi dengan menghindari demonstrasi buruh pada May Day serta mendapatkan simpati publik. Pada 27 April, DPR terus mengadakan rapat virtual untuk membahas RUU tersebut.

RUU KUHP (RKUHP) adalah RUU kontroversial lain yang dapat didorong melalui parlemen sementara pemerintah memiliki kekuatan yang meningkat. Itu ditentang oleh gerakan mahasiswa tahun lalu karena kekhawatiran tentang melemahnya hak-hak seperti kebebasan berbicara, dengan memasukkan kejahatan yang berkaitan dengan menghina kepala negara dan pemerintah. Setelah serangkaian protes yang menewaskan sedikitnya lima siswa, pembahasan RUU ini dihentikan, tetapi sekarang telah menjadi salah satu tagihan prioritas pemerintah.

RUU lain yang ditentang oleh siswa tahun lalu adalah revisi UU Batubara dan Mineral (RUU Minerba) 2009. Aktivis mengklaim revisi tersebut akan melindungi koruptor, mengkriminalkan masyarakat dan membahayakan orang dan lingkungan. Pada 12 Mei, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui revisi kontroversial ini.

Langkah-langkah untuk mengesahkan undang-undang ini telah dibuat di tengah larangan pertemuan sosial, termasuk demonstrasi. Sederhananya, upaya yang dilakukan oleh parlemen (yang didominasi oleh partai-partai yang berkuasa) untuk mempercepat berlakunya RUU ini selama pandemi adalah sarana untuk mengesampingkan perhatian publik.

Kritik terhadap pemerintah ditangkap

Pada tanggal 23 April, Ravio Patra, seorang aktivis yang kritis terhadap bagaimana pemerintah mengelola wabah, adalah salah satu contohnya. Polisi menuduhnya memprovokasi kerusuhan nasional melalui siaran Whatsapp.

Aktivis hak mengklaim bahwa siaran itu dibuat ketika teleponnya diretas. Mereka mengemukakan fakta bahwa Patra secara terbuka telah mengkritik salah satu staf Jokowi, Billy Mambrasar, karena dugaan konflik kepentingan dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah di Papua Barat. Wawancara kami dengan para aktivis menunjukkan bahwa kritik Patra terhadap Mambrasar adalah alasan ia ditangkap. Beberapa aktivis percaya bahwa Mambrasar memiliki hubungan dekat dengan Budi Gunawan, kepala badan intelijen nasional Indonesia.

Beberapa orang lain dari berbagai daerah juga telah ditangkap, sebagian besar karena komentar mereka di media sosial sehubungan dengan cara pemerintah menanggapi wabah COVID-19. Tuduhan termasuk menghina Presiden dan menyebarkan pidato kebencian. KontraS, pengawas hak asasi manusia Indonesia, melaporkan bahwa pada 8 April ada empat kasus orang dari berbagai daerah (Jakarta, Riau dan Jawa Tengah) didakwa dengan menghina pihak berwenang.

Penangkapan semacam itu biasa terjadi bahkan sebelum pecahnya COVID-19, sebagian besar berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Amnesty International telah mencatat bahwa selama masa jabatan pertama Jokowi (2014-19) setidaknya ada 203 investigasi kriminal terhadap mereka yang mengkritik pemerintah. COVID-19 telah menghasilkan peluang lebih lanjut bagi pihak berwenang untuk menggunakan undang-undang ini untuk membungkam kritiknya. Polisi Indonesia mungkin telah meningkatkan peran mereka dalam menegakkan hukum yang terkait dengan mengkritik pemerintah.

Presiden dan pendukung politik dan bisnisnya tidak menanggapi krisis dengan serius.

Sejauh ini, banyak pengamat mengaitkan kegagalan Indonesia dalam menangani wabah COVID-19 karena ketidakmampuan Jokowi dan kurangnya pemikiran strategis. Banyak pejabat pemerintah yang menyangkal virus ini dan belum memberikan tanggapan efektif terhadap wabah tersebut. Tapi ini bukan hanya kasus ketidakmampuan. Berfokus pada ketidakmampuan pemerintah mengaburkan sifat tidak liberal Indonesia. Kita perlu melihat masalah di luar gaya kepemimpinan pemerintah saat ini. Tata pemerintahan yang buruk dan kelemahan institusional telah lama mengakar di Indonesia, dan kekacauan dalam menangani wabah lebih baik dilihat sebagai konsekuensi dari sistem politik dan ekonomi Indonesia yang tidak liberal.

Dalam konteks ini, banyak elit politik-bisnis cenderung memandang kekacauan sebagai peluang untuk memajukan kepentingan mereka dan meningkatkan kekuatan dan sumber daya materi mereka. Mereka telah mengeksploitasi krisis untuk tujuan yang tidak liberal dan mengabaikan yang paling rentan.

Dari berbagai pembahasan tadi pemerintah dinilai kurang tegas dan dianggap mulai menggunakan kekuasaan yang berlebihan melalui berbagai kebijakannya, masyarakat pun mulai memandang skeptis kepada pemerintah, tentu memunculkan masalah sosial yang seharusnya dihindari dalam krisis pandemik Covid-19 ini.

Menurut Robert Putnam dengan teori Modal Sosialnya bahwa dalam suatu masalah besar di dalam masyarakat membutuhkan nilai-nilai sosial, artinya dibutuhkan kerjasama seluruh kelompok sosial dalam menyelesaikan masalah tersebut. Modal sosial dapat dijadikan sebagai barang publik oleh pemerintah, sebagai jaringan horizontal yang menjadi eksistensi dalam masyarakat. Modal sosial mampu mengarahkan masyarakat untuk sadar akan berkonstribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Solidaritas sosial masyarakat tentu menjadi faktor penting dalam modal sosial untuk bersama-sama mengatasi pandemik Covid-19 dan juga masalah sosial yang terjadi. Teori modal sosial mempunyai arti penting untuk saling bergotong royong dengan kesadaran yang tinggi dan dibarengi dengan jiwa saling mendukung akan menjadi langkah konstruktif dan solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan besar ini.

Dengan begitu, harapanya menjadikan langkah aktif masyarakat sebagai warga Negara (good citizenship) dengan bertindak secara bertanggung jawab, juga termasuk menjadi warga Negara yang berorientasi keadilan yakni, tetap secara kritis menilai struktur sosial, politik dan ekonomi untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Namun tak lupa juga diharapkanya partisipasi dari masyarakat agar secara gotong royong juga melakukan bantuan untuk meringankan beban pemerintah.

Melalui berbagai kritik dari masyarakat dan media, dan melalui tulisan ini harapanya pemerintah mengunakan kebijakan yang jelas dan lebih tegas serta jeli dalam mengantisipasi banyak elit politik-bisnis yang cenderung memandang kekacauan sebagai peluang untuk memajukan kepentingan mereka dan meningkatkan kekuatan dan sumber daya materi yang telah mengeksploitasi krisis untuk tujuan yang tidak liberal serta mengabaikan yang paling rentan. Juga dengan solidaritas antar masyarakat dan pemerintah harus labih di perkuat dalam mengatasi krisis yang tengah melanda bangsa. Tanpa mengurangi kritisisasi, dengan solidaritas, gotong royong dan kerjasama seluruh kelompok sosial bersama akan menjadi modal sosial dan sebagai barang publik oleh pemerintah, dengan begitu akan menjadi penyegar dalam kehidupan sosial, yang secara substansi memiliki kepercayaan bertindak secara bersama dalam mewujudkan tujuan bersama.

1 note · View note

m1totoslot · 1 month ago

Text

Wapres tiba di Akmil Magelang hadiri Retreat Kabinet Merah Putih

Kota Magelang, Jateng (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Akademi Militer, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis petang, sekitar pukul 16.53 WIB.

Gibran tiba menggunakan mobil berwarna putih berpelat nomor Indonesia 2 dan langsung menghampiri para pelajar dan masyarakat yang telah bersiaga sejak Kamis siang.

Gibran tiba di Akmil setelah rombongan wakil menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih tiba pada pukul 16.05 WIB.

Berbeda dengan Gibran, rombongan wamen turun di depan gerbang Akmil usai menumpangi lima bus berpelat nomor VIP dan dilengkapi dengan spanduk "Kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih, Akmil, 24–27 Oktober 2024".

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Magelang

Sebelum ke Akmil, Gibran meninjau lokasi pengolahan limbah Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 di Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa dalam kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus dan staf khusus presiden akan mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi.

Selain mendapatkan berbagai materi tentang pemerintahan, kata Hasan, para peserta retreat juga memiliki waktu untuk saling mengenal dan mengakrabkan diri.

0 notes

bahaspolitikm1toto · 1 month ago

Text

Profil Dudung Abdurachman, Ketua KKIP dan penasihat pertahanan RI 1

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dengan demikian per hari ini Dudung, yang merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ke-33, bakal bekerja memberikan nasihat, rekomendasi, dan usulan-usulan mengenai pembangunan postur pertahanan nasional sekaligus penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Terpilihnya Dudung dalam barisan penasihat khusus Presiden Prabowo pun mengakhiri masa pensiunnya yang dalam beberapa bulan terakhir dia isi dengan mengajar dan berbisnis. Dudung purnabakti sebagai prajurit TNI dan purnatugas sebagai KSAD pada 19 November 2023 tepat saat dia berusia 58 tahun.

Dudung saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan selepas dilantik menjelaskan ada beberapa isu yang menjadi perhatiannya, antara lain situasi perang di Gaza yang meluas ke Lebanon, serta negara-negara berkonflik lainnya yang saat ini menjadi tujuan misi perdamaian prajurit TNI bersama pasukan perdamaian PBB.

Dia juga menekankan isu-isu pertahanan di Papua bakal menjadi sorotan.

Kemudian, dia menyebut bakal turun langsung ke satuan-satuan untuk mengecek kelayakan alutsista serta persenjataan yang saat ini digunakan oleh TNI.

Dalam kesempatan yang sama, Dudung pun menjelaskan masalah pertahanan tak hanya sebatas pengadaan alutsista, tetapi ada juga dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Sementara itu, terkait tugasnya sebagai Ketua KKIP, Dudung menyebut bakal menggelar audit menyeluruh kepada industri pertahanan dalam negeri berplat merah alias perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN).

“Nanti akan kami lihat, kami cek, kami audit forensiklah, kami lihat secara utuh,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional itu.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, struktur KKIP mengalami beberapa perubahan. KKIP saat ini tidak lagi dipimpin oleh Presiden, melainkan oleh Ketua Komite, tetapi Ketua KKIP bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Dudung dibantu oleh Ketua Harian yaitu Menteri Pertahanan, dan Wakil Ketua Harian Menteri BUMN, Sekretaris Komite, Ketua Tim Pelaksana, dan Tim Ahli.

Dalam struktur organisasinya, KKIP juga terdiri atas anggota-anggota, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Menteri Investasi, Panglima TNI, Kapolri, Menteri ESDM, dan Menteri Perdagangan.

Perjalanan karier militer

Presiden memilih Dudung sebagai penasihatnya tentu dengan berbagai pertimbangan, yang salah satunya terkait dengan prestasi dan pengalaman-pengalamannya semasa berdinas di lingkungan TNI.

Dudung mengawali karier militernya selepas lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada 1988. Purnawirawan bintang empat itu, yang merupakan kelahiran Bandung, Jawa Barat, langsung masuk dalam Korps Infanteri TNI AD.

Dalam riwayat penugasannya, Dudung menghabiskan masa-masa prajurit mudanya di Batalyon Yonif Raider Khusus 744/Satya Yudha Bakti yang bermarkas di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Dia dipercaya memimpin komandan peleton sejak 1989–1994.

Yonif Raider Khusus 744 juga pernah menjadi tempat penugasan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setidaknya pada 1986–1988. Yonif RK 744 pada masa-masa SBY dan Dudung bertugas menjadi satuan tempur utama yang dikerahkan untuk menumpas pemberontakan di Timor-Timor.

Karier Dudung terus menanjak menjadi komandan kompi (1995), komandan kelas satuan pendidikan di Pusat Kesenjataan Infanteri TNI AD (1995–1998).

Kemudian selepas itu, Dudung mendapatkan promosi mengisi posisi sebagai Wakil Komandan (Wadan) Yonif 401/Alugoro (1998–1999), Wadan Yonif 401/Banteng Raider (1999–2000), Kepala Staf Kodim 0733/BS Semarang (2000–2002), dan perwira senior bidang operasi di lingkungan Kodam II/Sriwijaya (2002).

Dudung naik pangkat sebagai letnan kolonel saat dipercaya menjabat sebagai Komandan Yonif 143/Tri Wira Eka Jaya (2002–2004), Dandim 0406/Musi Rawas (2004–2006), dan Dandim 0418/Palembang. Dudung pada 2010 kembali naik pangkat menjadi kolonel dan mengisi berbagai jabatan di lingkungan Markas Besar TNI AD, Markas Besar TNI, sebagai perwira urusan personel, hingga pada 2015 ia pun mengisi jabatan sebagai Komandan Detasemen Markas TNI.

Dia kemudian pecah bintang alias naik pangkat menjadi brigadir jenderal saat menjabat Wakil Gubernur Akmil (2015–2016), kemudian Dudung lanjut menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2016–2017), dan Wakil Asisten Teritorial KSAD (2017–2018).

Dudung kembali mendapatkan promosi dan naik pangkat menjadi mayor jenderal saat mengisi posisi Gubernur Akmil (2018–2020), kemudian dia lanjut memimpin wilayah saat menjadi Pangdam V Jaya (2020–2021).

Saat menjabat Pangdam Jaya ia sempat viral dan menjadi sorotan karena memerintahkan prajuritnya mencopot baliho-baliho yang dipasang Front Pembela Islam (FPI). Organisasi itu saat ini telah bubar sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.

Selepas menjabat sebagai Pangdam kurang dari setahun, Dudung dipromosikan sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) Ke-42 menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono pada 2021. Dudung juga tak terlalu lama menjabat Pangkostrad, karena dia pada tahun yang sama juga ditunjuk oleh Presiden Ke-7 RI memimpin TNI AD sebagai kepala staf.

Dudung mengemban amanah sebagai KSAD selama hampir dua tahun — tepatnya satu tahun lebih 342 hari — sampai pensiun pada 19 November 2023.

Berbekal pengalaman panjang bidang operasi, strategi, dan manajerial itu, Dudung pun diharapkan ke depan dapat memberi masukan-masukan yang tepat dan efektif kepada Presiden untuk membangun pertahanan Indonesia yang berdaya gentar baik di tingkat kawasan maupun dunia.

0 notes

m1totocsdua · 1 month ago

Text

Panglima promosikan beberapa perwiranya, jabatan danpaspampres kosong

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan promosi, merotasi dan memutasi beberapa perwira tingginya termasuk untuk mereka yang saat ini bertugas di lingkungan kepresidenan seperti Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Dalam Surat Keputusan (SKEP) Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 yang diteken oleh Panglima TNI pada Jumat (18/10) dan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, Panglima TNI memberikan promosi jabatan kepada Mayjen TNI Achiruddin yang sebelumnya menjabat Danpaspampres saat ini menjadi Pangdam VI/Mulawarman.

Walaupun demikian, Panglima belum menunjuk pengganti Achiruddin yang bakal menjadi pimpinan “Perisai Hidup” Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beserta keluarga masing-masing.

Kemudian, Panglima TNI juga memberikan promosi kepada Kolonel Inf. Wimoko, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres saat ini menjadi Komandan Resor Militer (Danrem) 102/Panju Pajung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Grup A Paspampres merupakan satuan di bawah Paspampres yang khusus mengawal Presiden RI beserta keluarga intinya.

Dalam SKEP yang sama, Panglima juga mengganti Wakil Komandan Paspampres, yang sebelumnya diisi oleh Marsekal Pertama TNI Solihin, saat ini dijabat oleh Brigjen TNI (Mar) Samson Sitohang.

Brigjen Samson sebelumnya menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan Marinir Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Marsma Solihin saat ini ditugaskan sebagai Wakil Komandan Komando Operasi Khusus TNI.

Untuk jabatan di lingkungan kepresidenan lainnya, Panglima TNI juga merotasi Brigjen TNI Heri Purwanto yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden saat ini dia bertugas sebagai Danrem 042/Garuda Putih di Jambi.

Dalam SKEP yang sama, Panglima TNI juga mengganti jabatan beberapa perwira tingginya, antara lain Letjen TNI I Nyoman Cantiasa yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN) saat ini menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Panglima, jika dilihat dari SKEP itu, belum menunjuk pengganti Cantiasa.

Kemudian, Letjen TNI Djaka Budhi Utama yang sebelumnya menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan saat ini menjabat Sekretaris Utama (Sestama) BIN.

Panglima TNI juga memberikan promosi kepada Mayjen TNI Rui F. G. P. Duarte, yang sebelumnya berdinas di lingkungan Universitas Pertahanan, saat ini menjabat Irjen Kemenhan.

Sementara itu, Mayjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, yang sebelumnya berdinas sebagai staf ahli menteri pertahanan, saat ini menjabat sebagai Inspektur Utama BIN, dan Mayjen TNI Tri Budi Utomo yang sebelumnya menjabat Pangdam VI/Mulawarman, saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Kemenhan.

Kemudian, Letjen TNI Teguh Pujo Rumekso yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, saat ini menjadi staf khusus KSAD.

Jabatan Sesmenko itu pun diisi oleh Mayjen TNI Mochammad Hasan, yang sebelumnya menjabat Pangdam I/Bukit Barisan.

Kemudian di lingkungan TNI Angkatan Udara, Panglima TNI juga merotasi Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Silas Papare Jayapura, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Komando Operasi Udara (Kas Koopsud) II.

0 notes

madurapost · 3 years ago

Text

Pasca Kisruh Dengan ICW, Moeldoko Kunjungi Sampang Madura

SAMPANG, MaduraPost – Pasca kisruh dengan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) akibat kasus ivermactin yang berujung pelaporan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko datang mengunjungi Kabupaten Sampang Madura, Rabu (15/08/2021). Kedatangan Moeldoko disambut langsung oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat, Sekretaris daerah Yuliadi Setiyawan serta…

View On WordPress

#Berita Sampang #Bupati Sampang #KSP Moeldoko ke Sampang #Madurapost #Sampang

0 notes

humaskejatipapua · 4 years ago

Photo

Jayapura (07/4),- Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo,S.H.,M.H didampingi Asisten Intelijen Akmad Muhdhor,S.H.,M.H dan Kabag TU serta Koordinator dan para Kepala Seksi, Menerima Kunjungan Kerja Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani dan rombongan di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) bertugas memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis dan yang menjadi perhatian Kedeputian V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM KSP adalah Penegakan Hukum di Tanah Papua Kedeputian V KSP dalam melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten dan Kota Jayapura serta Kantor Kejaksaan Tinggi Papua guna mengawal beberapa agenda strategis diantaranya : Vaksinasi Massal bersama Menteri Kesehatan dan Membuka CDM Meeting Ke-2 PON XX bersama Menteri Pemuda dan Olahraga. #KejaksaanRI #KantorstafKepresidenanRI #KejatiPapua #HumasKejatiPapua #TerusBergerakdanBerkarya (di Kejaksaan Tinggi Papua) https://www.instagram.com/p/CNXIRc-H1Xo/?igshid=64dw4o8dwl5l

#kejaksaanri #kantorstafkepresidenanri #kejatipapua #humaskejatipapua #terusbergerakdanberkarya

0 notes

ptbestprofitfuturespontianak · 4 years ago

Text

Bestprofit - Terbongkar Jelas! Ternyata Peserta KLB Dibayar Rp100 Juta, Eh Nggak Tahunya Cuma Cair Segini

Bestprofit - Terbongkar Jelas! Ternyata Peserta KLB Dibayar Rp100 Juta, Eh Nggak Tahunya Cuma Cair Segini | PT Bestprofit Futures Pontianak

Bestprofit (09/03) - Salah satu kader Partai Demokrat, Gerald Piter Runtu Thomas, mengaku secara terang-terangan bahwa dirinya diimingi uang tunai Rp100 juta untuk hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang resmi menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Namun faktanya, ia hanya menerima uang Rp5 juta dari pemberi janji, dan tambahan Rp5 juta dari eks bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin.

Hal tersebut disampaikan Gerald yang merupakan wakil ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Kotamobagu, dalam video yang diperlihatkan saat jumpa pers di kantor pusat Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3)

Ia juga sempat menyampaikan janji imbalan uang tersebut ke pimpinan cabang Partai Demokrat di Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Oke, saya bilang. Saya ikut karena diiming-imingi uang besar Rp100 juta. Yang pertama, kalau sudah datang di lokasi akan mendapatkan 25 persen dari Rp100 juta, yaitu Rp25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya yaitu Rp75 juta. Tapi nyatanya, kita cuma dapat uang Rp5 juta, katanya.

Sementara itu, dalam kesaksiannya, ia mengaku dibujuk oleh seorang bekas pengurus Partai Demokrat untuk memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lanjutnya, ia juga menyadari dirinya tidak mempunyai hak suara dalam kongres, namun dirinya dibujuk untuk tetap hadir.

Ikut saja. Yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketua umum baru, yaitu Pak Moeldoko, katanya lagi.

Menurut AHY, Gerald bukan satu-satunya kader yang diiming-imingi uang ratusan juta untuk hadir dalam KLB.

Bahkan, pihaknya telah menghimpun beberapa kesaksian dari kader partai yang ikut dalam kongres tersebut.

AHY Melawan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bukti lengkap berupa dokumen sebanyak lima kontainer ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menyatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah ilegal.

"Ada lima kontainer dokumen untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan Gerakan Pengambilan Alihan Kepemimpinan (GPK) partai Demokrat yang mengklaim melakukan KLB di Deli Serdang memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional.

Kami serahkan AD/ART yang juga telah disahkan oleh negara, Kemenkumham," ujarnya kepada wartawan, usai keluar dari Gedung Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kemenkumham, Senin (8/3/2021).

Lanjutnya, ia mengatakan kelima kotak dokumen tersebut untuk melengkapi barang bukti yang menunjukkan KLB yang menjadikan Moeldoko Ketua Umum adalah tindakan ilegal.

Terkait itu, ia berharap Kemenkumham dapat mengambil tindakan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Saya memiliki keyakinan Kemenkumham memiliki integritas dan bisa bertindak objektif menggunakan data, bukti dan fakta yang kami serahkan. Bahwa penyelenggaraannya (KLB) panitia dan peserta tidak sah," kata dia.

"Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semua terang benderang, bisa dinikmati kita semua." tukasnya.

PT Bestprofit Futures Sumber : Investing

#PT Best Profit Futures Pontianak #bestprofit #pt bestprofit

0 notes