#Wacana Penundaan Pemilu 2024

[kbanews]

Benny K Harman: Kelompok yang Ingin Menunda Pemilu Bertujuan Melanggengkan Kekuasaan

JAKARTA | KBA – Wakil Ketua Partai Demokrat, Benny K Harman berpendapat kelomnpok-kelompok yang ingin menunda Pemilu 2024 tujuan utamanya adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Dia bilang pilihannya adalah melakukan gerakan rekonstruksi Indonesia. Menurut dia, sebagai kelompok terdepan memperjuangan perubahan politik atau ekonomi ke depan, benar-benar harus memahami rekonstruksi Indonesia sebagai…

[bentengsumbar]

Jika Pemilu 2024 Benar-benar Ditunda, PKB: Sama Saja Merampas Hak Rakyat Indonesia! | BentengSumbar.com

[najihul]

Nada Sumbang Penyelenggaraan Pemilu 2024

Pengertian Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Momen pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat, karena pada pelaksanaannya rakyat bisa menentukan pilihan terhadap partai maupun orang yang dipercaya dapat membawa aspirasi mereka baik di ranah legislatif maupun eksekutif pada pemilukada. Ritme pelaksanaannya secara periodik dilakukan lima tahun sekali dan pada tahun 2024 ditetapkan pemilu serentak yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, kemudian dilanjutkan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota.

Pemilu bisa diartikan sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu diperlukan para penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP) yang profesional, independen, mandiri (tidak partisan) dan berintegritas tinggi sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas secara tahap pelaksanaan maupun hasil.

Penyelenggara sebagai salah satu elemen penting dalam unsur pemilu, karena kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu ditentukan salah satunya oleh penyelenggara yang kredibel dan transparan. Maka dari itu proses perekrutan sebagai penyelenggara harus dikawal dengan baik guna memastikan keterpilihan penyelenggara yang sesuai kriteria, mumpuni dan menjaga integritas baik penyelenggara tingkat pusat maupun sampai di tingkat terbawah.

Akhir-akhir ini sering kita dengar suara-suara sumbang dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang dialamatkan kepada penyelenggara lebih tepatnya kepada salah satu komisioner KPU yang “diduga” melakukan intimidasi terhadap petugas KPU Daerah. Meskipun baru “dugaan” namun tentu pemberitaan yang massif tersebut sedikit banyak mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang sudah semakin dekat.

Harapan kami sebagai masyarakat pemerhati pemilu adalah pihak bawaslu / DKPP memproses segala bentuk laporan dan segala indikasi kecurangan dengan pemeriksaan yang transparan, terbuka tanpa ada yang ditutupi, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut diumumkan secara luas dan menyeluruh apapun hasilnya (terbukti / tidak), namun transparansi atau keterbukaan proses pemeriksaan adalah kunci yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara maupun pelaksanaan pemilu, sehingga dibutuhkan keberanian dan ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang menindak segala temuan dan laporan tersebut dan memprosesnya dengan terbuka supaya tidak menjadi “bola liar” di masyarakat dan memantik opini atau wacana tentang penundaan pemilu 2024 yang sering didengungkan beberapa elit politik dewasa ini. Dari “dugaan” kejadian tersebut, wacana penundaan pemilu yang inkonstitusional seolah mendapat bahan bakar yang cukup untuk terus disuarakan karena penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas.

Masyarakat menaruh harapan besar di pundak DKPP yang selama ini kurang terlihat peranan sebagai salah satu penyelenggara pemilu (selain KPU dan Bawaslu) karena memang pasif tugasnya, untuk berani membersihkan rumah dari sarang tikus bukan dengan membakarnya, namun secara selektif menyapu dan mengepel dari bangkai tikus yang sudah membusuk baunya. Tentu prosesnya harus transparan dan sesuai dengan bukti-bukti.

Dengan upaya tersebut semoga bisa memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil dari pelaksanaan pemilu 2024 dan menghasilkan pemilu yang berkualitas.

       Artikel pernah tayang di: 

Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Nada Sumbang Penyelenggaraan Pemilu 2024", Klik untuk baca: https://www.kompasiana.com/najihul/63a416e0375dd13eb75b4ef2/nada-sumbang-penyelenggaraan-pemilu-2024

Kreator: Najihul Himam

[radensahid]

*MERESPON POLEMIK ISU DEKRIT TUNDA PEMILU* *Dan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden* https://youtu.be/Tm5g4SathGM Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman membuat pernyataan menggegerkan mengenai kemungkinan adanya dekrit penundaan pemilu pada tahun 2024. Benny menyebut UU KUHP disahkan tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan dekrit penundaan pemilu yang akan dikeluarkan tahun depan. Apakah wacana penundaan pemilu semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan demi kemaslahatan ekonomi rakyat? Bagaimana sikap masyarakat merespon gonjang - ganjing Pemilu 2024? Apakah politik demokrasi tak lepas dari pengaruh oligarki? Simak perspektif Direktur Indonesia Justice Monitor, Bung Agung Wisnuwardana. https://youtu.be/Tm5g4SathGM https://youtu.be/Tm5g4SathGM https://youtu.be/Tm5g4SathGM #indonesiajusticemonitor #justicemonitor #pemilu #capres #pemilu2024 #dekritpresiden #demokrasi #Indonesia https://www.instagram.com/p/Cmakc-gpMuK/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[goriaucom]

PAN Anggap Lumrah Usulan Bamsoet agar Jokowi 3 Periode

JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mulyadi menilai adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo merupakan hal yang wajar dan bagian dari aspirasi masyarakat. http://dlvr.it/SfD6vM

[redaksi]

DIBAWAH GERIMIS, KAPOLRES PIMPIN PENGAMANAN AUDIENSI MAHASISWA DI DEPAN KANTOR DPRD BREBES

Brebes ||• redaksijateng 81 Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto Pimpin pengamanan Audiensi mashasiswa Uiversitas Peradaban Bumiayu Brebes di depan Kantor DPRD Kabupaten Brebes, Kamis (14/04). Ada beberapa aspirasi yang diangkat dalam aksi mahasiswa kali ini, diantaranya adalah penolakan penundaan Pemilu 2024 dan menolak wacana Presiden 3 periode. Kedua, para mahasiswa menolak kenaikam harga BBM…

[kbanews]

Dalam Sehari Terdapat 19,274 Mentions Percakapan Penolakan Penundaan Pemilu 2024 di Twitter

JAKARTA | KBA – Perbincangan tertinggi di media sosial terkait penolakan penundaan Pemilu 2024 terjadi pada 3 Maret 2023. Percakapan itu melonjak berselang sehari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima pada 2 Maret 2023. Terdapat 19,274 mentions yang didorong kritikan terhadap putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu 2024. “Ekspos media online juga mengalami…

[bentengsumbar]

Jika Pemilu 2024 Benar-benar Ditunda, PKB: Sama Saja Merampas Hak Rakyat Indonesia! | BentengSumbar.com

[sambasnews]

RK Apresiasi Mahasiswa, Unras di Jabar Tak Satu pun Berujung Kericuhan

RK Apresiasi Mahasiswa, Unras di Jabar Tak Satu pun Berujung Kericuhan

BANDUNG, SAMBASNEWS.id – Unjuk rasa mahasiswa menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden juga terjadi di puluhan titik di Jawa Barat. Namun, tak satu pun yang berujung kericuhan. Di Kota dan Kabuapen Bandung, mahasiswa bahkan langsung berbondong-bondong mengikuti vaksinasi massal yang digelar kepolisian seusai menyampaikan aspirasinya. “Di beberapa kabupaten,…

[sumbarlivetv]

Ahli Hukum Tata Negara UM Sumatera Barat Sebut Wacana Presiden 3 Periode Khianati Konstitusi

Ahli Hukum Tata Negara UM Sumatera Barat Sebut Wacana Presiden 3 Periode Khianati Konstitusi

Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH Ahli Hukum Tata Negara UM Sumatera Barat Sumbarlivetv.com– Nyanyian Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu yang mengklaim pihaknya memiliki big data berisi aspirasi publik di media sosial mengenai penundaan pemilu 2024 berbuntut panjang. Luhut mengklaim Big Data tersebut merekam 110 juta suara warganet yang menginginkan…

[goriaucom]

PDIP Minta Bambang Soesatyo Berhenti Menggoreng Penundaan Pemilu

JAKARTA - Sikap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang kembali menggaungkan wacana penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dikritik keras PDIP. http://dlvr.it/Sf7w53

[rmvbali]

Berita Viral Terbaru Demo 11 April Denpasar Bali

Denpasar - 

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Bali turun ke jalan menyampaikan berbagai tuntutan. Salah satunya, mahasiswa memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Saat aksi demo 11 April yang digelar di depan gedung DPRD Bali, sejumlah demonstran yang mayoritas mahasiswa ini sempat terlibat ketegangan dan nyaris bentrok dengan pengaman adat atau pecalang.

Saat aksi berlangsung, mahasiswa mengaku heran dengan kenaikan harga BBM. Sebab kenaikan tersebut dilakukan justru di tengah wacana pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional.

"Kenaikan ini bisa memberatkan masyarakat. Apalagi saat ini kan banyak orang bilang sedang pemulihan ekonomi, ini salah satu hal yang memberatkan masyarakat," kata Humas Aksi I Gusti Ngurah Putra Ari Laksamana kepada wartawan di sela-sela aksi, Senin (11/4/2022).

Total ada enam tuntutan yang dilayangkan saat aksi mahasiswa di Bali. Selain meminta penurunan harga BBM jenis Pertamax, mereka juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan kelangkaan solar dan mengendalikan harga bahan pokok.

Mereka juga menolak adanya ide penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Termasuk adanya wacana memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode.

LNMD Bali juga menolak kenaikan tarif tol dan PPN. Terakhir mereka juga mendesak pemerintah agar mewujudkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Ngurah Putra, aksi yang dilakukan tersebut diikuti sekitar 20 orang. Ia menyebut aksi ini sebagai permulaan sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada aksi-aksi demontrasi lainnya.

"Mungkin hari ini kami bisa segini dulu, mungkin besok bisa lebih. Aksi ini kan sebagai aksi awal, kalau tuntutan kami tidak dipenuhi kami akan melakukan aksi lagi. Karena ini sangat menyangkut dengan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan detikBali di lokasi, para mahasiswa mengawali aksinya dari parkir timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi, Denpasar.

Dari parkir timur, mereka menaiki mobil colt diesel engkel berwarna kuning.

Mereka menaiki kendaraan tersebut sembari membawa berbagai poster kardus, bendera dan spanduk menuju ke depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi sembari menyanyikan lagu-lagu perjuangan kemahasiswaan.

Setelah tiba di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi, mereka mulai menyuarakan aspirasinya.

Secara bergantian mereka berorasi ke hadapan kendaraan yang lewat tepat di depan mereka.

Namun aksi mereka di sana tak lama. Segera setelah beberapa orang orasi, mereka lalu kembali menaiki kendaraan yang sama menuju ke depan pintu gerbang DPRD Bali. Di sana mereka sudah ditunggu oleh polisi dan juga pecalang yang hendak mengamankan aksi.

Di sana sempat terjadi sedikit ketegangan antara massa aksi dengan pecalang. Meski demikian mereka bisa melaksanakan aksinya dengan lancar. Berbagai protes terhadap penjagaan aksi juga mereka layangkan saat itu.

Cukup lama mereka melakukan aksi di pintu masuk DPRD Bali. Bahkan mereka mencoba untuk masuk namun petugas kepolisian telah berjaga dengan rapi di balik pintu besi DPRD Bali guna menghalangi mahasiswa masuk.

Para mahasiswa kemudian memasang spanduk berwarna hitam di pintu gerbang tersebut dengan bermaksud menyegel gedung DPRD Bali.

Rupanya aksi mereka tidak berakhir di depan pintu masuk Kantor DPRD Bali. Mereka terakhir menyuarakan hal yang sama di pintu masuk kantor Gubernur Bali. Sama seperti di DPRD Bali, aksi mereka di kantor Gubernur Bali sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

[duniapers]

Presiden tegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah sudah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), yaitu pada 14 Februari 2024. Dengan begitu, kata dia, sudah jelas tidak ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan kepala negara. "Sudah jelas pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," ujar Jokowi dalam rapat persiapan menjelang pemilu 2024 yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Jokowi menerangkan rangkaian tahapan pemilu akan dimulai pada Juni mendatang. Hal tersebut bersandar pada ketentuan di Undang-undang Pemilu yang menyebutkan bahwa proses pelaksanaan harus dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. "Pada 12 April pemerintah juga akan melantik KPU dan Bawaslu agar mereka bisa segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Pemerintah akan membicarakan ini dengan matang bersama KPU dan Bawaslu," tutur mantan wali kota Solo itu. Rencana aksi unjuk rasa digulirkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Demonstrasi akan digelar Senin, 11 April 2022 di Istana Negara karena Presiden Joko Widodo dinilai tidak serius menolak wacana jabatan tiga periode Read the full article

[jendelahukum]

Empat Tuntutan Demo Mahasiswa 11 April 2022

Empat Tuntutan Demo Mahasiswa 11 April 2022

Jendelahukum.com, Jakarta — Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4). Aksi tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur…

[radarbanten]

HMI dan IMM Tangerang Kerahkan Massa Demo ke Jakarta

HMI dan IMM Tangerang Kerahkan Massa Demo ke Jakarta

TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID-Ribuan mahasiswa se-Tangerang Raya dipastikan akan berunjuk rasa ke Jakarta menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 . Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tangerang Raya Afdel Syahril Akbar Mubaroq mengatakan, sudah 1.000 mahasiswa yang tergabung di HMI bersiap demo ke Jakarta, Senin 11 April 2022. “Hasil kesepakatan teman-teman…

[madurapost]

Demo HMI Pamekasan Tolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024

Demo HMI Pamekasan Tolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024

PAMEKASAN, MaduraPost – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Cabang Pamekasan gelar unjuk rasa penolakan wacana jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu 2024. Selain itu, mereka juga menolak kenaikan harga BBM dan melonjaknya harga minyak goreng. Masa aksi dengan atribut kebanggaan HMI itu bergerak dari Monumen Arek Lancor menuju ke gedung DPRD dengan berjalan kaki pada sore hari. Unjuk rasa…