#Pemilu ditunda

[bantennews]

Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Mahfud MD: Agenda Konstitusi Tak Boleh Mundur

SERANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi usulan Bawaslu RI terkait opsi penundaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Mahfud menyatakan usulan Bawaslu tersebut tidak relevan. “Tidak relevan. Kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu mau ditunda ya tidak akan pernah ada pemilu,” kata Mahfud di Yogyakarta, Sabtu…

[riaunews]

Ketua Majelis Sakit, Sidang Putusan Gugatan Terhadap Pencalonan Gibran Ditunda Usai Pelantikan Presiden

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jakarta (Riaunews.com) – Sidang pembacaan putusan terkait dengan permohonan PDI Perjuangan (PDIP) yang mempersoalkan penetapan Pemilu 2024 dengan pihak tergugat Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ditunda dua pekan. Penundaan itu dikarenakan ketua majelis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa…

[newsmedia99]

DPR batal sahkan revisi UU Pilkada, putusan MK soal pencalonan kepala daerah 'dibegal'

Pengunjuk rasa dari Forum Guru Besar, akademisi, masyarakat sipil, dan aktivis 98 membentangkan spanduk saat berunjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Mereka menolak revisi UU Pilkada oleh DPR yang akan menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan Nomor 70 Tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan pengesahan RUU Pilkada setelah rapat paripurna DPR untuk pengesahan revisi undang-undang tersebut ditunda pada Kamis (22/08) karena jumlah anggota legislatif yang hadir tidak memenuhi batas minimum atau kuorum.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku. Dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari MK.

"Artinya, pada hari ini revisi undang-undang Pilkada batal dilaksanakan," ujar Sufmi Dasco dalam konferensi pers pada Kamis (22/08) petang.

Seusai dengan mekanisme yang berlaku, lanjutnya, apabila ada paripurna lagi harus melalui tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR.

"Karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora," jelas Sufmi kemudian.

Pada Kamis (22/08) pagi, rapat paripurna DPR dibuka sekitar pukul 09.30 WIB. Namun setelah 30 menit, batas minimum kehadiran anggota tidak terpenuhi. Tiga Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat itu, Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Paulus, dan Rachmat Gobel lantas menunda sidang hingga 30 menit.

Namun saat rapat dibuka kembali pada 10.00 WIB, rapat itu juga tidak memenuhi kuorum.

Kepada pers, Dasco menyebut tidak bisa menentukan sampai kapan rapat paripurna tersebut akan ditunda.

”Kami akan lihat mekanisme yang berlaku, apakah nanti mau diadakan rapat pimpinan dan Bamus. Itu ada aturannya,” kata Dasco.

“Saya belum bisa jawab, kami akan lihat lagi dalam beberapa saat ini,” tuturnya.

Pada Rabu (21/08), atau hanya berselang satu hari, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap sebagai “angin segar” bagi demokrasi “dibegal” melalui persetujuan revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung kilat di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kata pengamat pemilu.

Delapan dari sembilan fraksi di DPR sepakat untuk hanya menerapkan sebagian putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada rancangan perubahan UU Pilkada.

Keputusan yang diambil dalam rapat kerja di Badan Legislasi megabet99 itu dianggap sebagai sebuah “pembangkangan” yang akan menghasilkan proses “demokrasi palsu” dalam pilkada 2024.

RUU Pilkada yang telah selesai dibahas oleh DPR dan pemerintah rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (22/08).

“Langkah-langkah DPR yang ingin mengubah apa yang menjadi isi putusan MK tentu saja bertentangan dengan konstitusi dan bisa disebut sebagai pembegalan atau pembangkangan terhadap konstitusi,” kata dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini.

Kalau revisi UU itu disahkan, maka peta pencalonan Pilkada akan kembali dikondisikan sesuai kepentingan para elite yang bersatu di dalam koalisi gemuk, kata pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor.

Partai-partai di parlemen yang dikucilkan dari koalisi seperti PDI-Perjuangan terancam tak bisa mengusung calon mereka sendiri. Ini setidaknya terjadi di DKI Jakarta.

Sebaliknya, revisi UU Pilkada soal batas usia akan membuka kembali peluang bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan diri.

[satuwaktu]

Informasi Terbaru Pendaftaran CPNS 2023

Hits: 0Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) 2023 ditunda. Pendaftaran peserta yang semula dijadwalkan dibuka pada 17 September 2023, diubah menjadi 20 September 2023. Demikian menurut laman resmi ASN Karier. Dalam pemberitahuan tersebut juga disebutkan bahwa iklan pemilu CASN akan ditayangkan pada 19 September hingga 3 Oktober 2023. Setelah … Continue reading Informasi Terbaru Pendaftaran CPNS 2023 → The post Informasi Terbaru Pendaftaran CPNS 2023 appeared first on oceanofish.com. http://dlvr.it/SwDcF8

[bentengsumbar]

Denny Indrayana Surati Megawati Soekarno soal Kekhawatiran Pemilu Ditunda, Singgung Modus Moeldoko | BentengSumbar.com

[goriaucom]

Ikuti Jejak Prima, Partai Berkarya Gugat KPU ke PN Jakpus dan Minta Pemilu Ditunda

JAKARTA - Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR) menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Partai Berkarya menggugat KPU karena tak lolos sebagai parpol peserta pemilu di 2024. http://dlvr.it/Sm2VbL

[baliportalnews]

Pramuka Kwarcab Buleleng dan LPP RRI Singaraja Sepakat Gaungkan Gema Pramuka

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penyebarluasan informasi menjadi perhatian khusus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Buleleng. Untuk itu, Momerandum of Understanding (MoU) ditandatangani bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Singaraja sebagai komitmen kerjasama terutama di bidang informasi dan sosialisasi. Hadir untuk menandatangani MoU, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Buleleng, Gede Suyasa dan Kepala Stasiun RRI Singaraja, Tri Umi Setyawati. Isi dari MoU tersebut adalah sinergi dalam menjalankan program kerjasama dan sosialisasi yang bertajuk ‘Gema Pramuka’. Melalui sambutannya, Suyasa menyampaikan apresiasinya terharap LPP RRI Singaraja atas MoU yang ditandatangani bersama. Dirinya optimis penyebarluasan informasi dapat terlaksana secara maksimal di Kabupaten Buleleng. "Saya bersyukur Gerakan Pramuka Buleleng dengan RRI Singaraja bisa bekerja sama dalam menggaungkan Gema Pramuka," imbuhnya, Minggu (12/3/2023). Suyasa menjelaskan Gema Pramuka bertujuan untuk menggemakan kegiatan pramuka kepada masyarakat luas dikemas dengan konten-konten yang saat ini sedang diminati masyarakat khususnya anak-anak muda. Menurut Suyasa, banyak sekali kegiatan yang dapat terlaksana melalui kegiatan ini antara lain dialog interaktif, sosialisasi, iklan layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Ketua Kwarcab yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng itu menyarankan kerjasama juga dijalin dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui perangkat daerah terkait. "Pramuka dan RRI bisa juga bekerja sama melalui Dinas Kominfosanti dari segi penyebarluasan informasi, atau dengan Dinsos untuk pengabdian sosial, jadi di sini ada kerjasama tripartit yaitu pramuka, media, dan pemerintah," jelasnya. Terkait program kerja 2023, Suyasa menekankan agar mengacu pada skala prioritas, sehingga dapat dibedakan program kerja yang mendesak, yang strategis, dan yang dapat ditunda terlebih dahulu. Sehingga program kerja yang nantinya dijalankan bisa tepat sasaran. Jelang tahun politik 2024 ini, Suyasa menekankan kepada seluruh anggotanya agar tidak terlibat dalam politik praktis dengan membawa identitas pramuka. Melihat dari sebanyak 136 ribu orang anggota pramuka di kabupaten buleleng, di antaranya terdapat 40 ribu orang yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu, para anggota diminta agar tidak menjadikan pramuka sebagai alat untuk golongan politik tertentu. "Saya minta tidak ada keterlibatan anggota pramuka di dalam politik, apalagi sampai kebarat-kebirit memberikan dukungan ke sana ke sini, kalau suka lebih baik hanya coblos di bilik suara, supaya tidak ribet kita," tutupnya. Di tempat yang sama, Made Miasa dari Komisi Pembinaan Anggota Dewasa Pramuka Kwarda Bali mengapresiasi MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, menurutnya sinergi ini perlu dipertahankan dengan baik. Selain itu, dirinya bersyukur gerakan pramuka di Bali sangat proaktif dalam menjalankan program kerja, hal itu bahkan bisa diperhitungkan pada skala nasional. "Kwarda yang pertamakali menyelenggarakan Rakerda adalah Bali, dan Kwarcab yang pertamakali menyelenggarakan Rakercab adalah Buleleng," ungkapnya. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi aktifnya pramuka di Buleleng dalam melakukan penyebarluasan informasi melalui media sosial. Dirinya mengaku sangat antusias mengikuti update informasi kegiatan pramuka di Buleleng. "Saya termasuk follower Kwarcab Buleleng, saya sering like, saya lihat yang paling sering update itu Pramuka kwaran Gerokgak, saya ikuti terus di media sosial Facebook, latihan rutin saja diupdate di media sosial," tutup Miasa.(adv/bpn) Read the full article

[ideasonhands]

Berita terkini tentang Mahfud Tuding Ada Permainan dalam Putusan Pemilu Ditunda, Partai Prima: Buktikan #tundapemilu2024 #mahfudmd #partaiprima #pemilu #beritaterbaruhariini #beritaterpopulerhariini #beritaterkiniviral #beritamalamini #beritaterkinijokowi #beritahariinidiindonesia #beritaterkiniartis #beritaterkinitentangpendidikan #googleberitahariini #short #viral by BERITA TERKINI

[bantennews]

Ketua KPU RI Tak Tahu Dasar Bawaslu Usulkan Penundaan Pilkada Serentak 2024

SERANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari mengaku tidak tahu dasar usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta penundaan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikannya merespons usulan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja untuk menunda gelaran Pilkada Serentak di tahun depan. ��Aku belum tahu dasarnya dia (Bawaslu) apa? Kalau kami…

[kbanews]

Tunda Pemilu dan PJ Presiden

Jabatan kepala daerah itu lima tahun. Ketika pemilu ditunda 2024, maka ada 271 kepala daerah harus berhenti dan diganti dengan PJ. Orang suka salah sebut jadi Plt. Yang benar, sesuai istilah undang-undang, itu PJ. Tahun 2022, ada 101 kepala daerah yang habis masa periodenya. Termasuk Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Tahun 2023, ada 170 kepala daerah yang selesai masa tugasnya. Total…

[irwanjaelani]

Imama Bahaudin : Pemilu Tak Boleh Ditunda

Slawiraya ( Slawi )  Advokat Imam Bahaudin, S.H dari SAS Law Office pada Jum’at ( 03/03/2023 ) melalui aplikasi Whatsapp menyampaikan pernyataan sikap atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan Gugatan Partai Prima dengan Register perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Imam dimintai pendapat hukumnya terkait dikabulkannya gugatan Partai Prima secara keseluruhan. “ Partai Prima,…

[madurapost]

Sekertaris KNPI Pamekasan Minta Pelaksanaan Pilkades Ditunda, ini Alasannya

PAMEKASAN – Sekertaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditunda, pasalnya, demi menjaga kondusifitas tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Sabtu, 25 Februari 2023. diketahui terdapat 13 desa yang tersebar di Kecamatan Proppo, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan…

[bentengsumbar]

Partai Berkarya Gugat KPU ke PN Jakpus, Minta Tahapan Pemilu Ditunda | BentengSumbar.com

[goriaucom]

Politikus Nasdem: Putusan PN Jakpus untuk Tunda Pemilu 2024 Kebablasan

JAKARTA - Buntut gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum ihwal verifikasi parpol, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan tahapan Pemilu 2024 ditunda. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut keputusan itu kebablasan alias kelewat batas. http://dlvr.it/SkFnk2