#Usulan DKI Jakarta

[britam1totoooo]

DKI kemarin, pengganti gubernur hingga anak mantan menteri meninggal

Sejumlah berita seputar Jakarta yang terjadi pada Jumat (13/9/2024) kemarin, mulai dari usulan nama pengganti Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono hingga anak Menteri Pekerjaan Umum era Presiden Soeharto, Radinal Mochtar meninggal.

Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

1. DPRD DKI sepakat usulkan tiga nama menjadi Pj Gubernur gantikan Heru

DPRD DKI Jakarta sepakat mengusulkan tiga nama yakni Teguh Setyabudi, Akmal Malik, dan Tomsi Tohir sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono kepada Kementerian Dalam Negeri.

Berita lengkapnya : Klik disini

[m1totoslot]

DPRD DKI masih kaji besaran kenaikan gaji PJLP Gulkarmat

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta masih mengkaji besaran kenaikan gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) karena menunggu kajian dari dinas terkait.

"Mengenai besarannya masih dalam kajian dari dinasnya," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Komisi A DPRD DKI saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (25/10), menyetujui usulan kenaikan gaji PJLP di Dinas Gulkarmat.

Hal ini, menurut Yani, salah satunya karena pekerjaan para petugas tersebut sangat berisiko dan mengancam jiwa.

"Karena petugas PJLP Dinas Gulkarmat sangat berisiko dan mengancam jiwa maka usulan dari dinasnya untuk kenaikan tersebut kami setujui," kata dia.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Mujiyono. Dia mengatakan bahwa penyesuaian pendapatan PJLP Gulkarmat dilakukan sesuai dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki.

Mujiyono berharap penambahan besaran gaji dapat meningkatkan kesejahteraan petugas.

Usulan kenaikan gaji tersebut disampaikan Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Dia mengatakan selama ini, gaji anggota PJLP di Dinas Gulkarmat masih berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Merujuk data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, besaran UMP di Jakarta tahun 2024 sekitar Rp5.067.381 atau naik dari tahun sebelumnya, yakni Rp4.901.798.

"Anggota PJLP kami sebanyak 1.753 orang. Kami mohon kepada Komisi A bisa menyetujui usulan kami terkait dengan peningkatan penghasilan mereka," ujar Satriadi.

Dia menjelaskan penyesuaian gaji PJLP Gulkarmat dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki dan risiko tugas yang tinggi.

[suarapenacom]

DKI Bakal Bangun Empat JPO Bernuansa Modern Tahun Ini, Ini Lokasinya

Suarapena.com, JAKARTA – Empat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) bakal dibangun oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta tahun ini. Pembangunan JPO ini dilakukan atas usulan Masyarakat melalui Musrenbang. Lokasi empat JPO yang bakal dibangun itu masing-masing adalah JPO Mas Mansyur, JPO Sunter Barat, JPO PGC Cililitan dan JPO Dukuh (Jalan Raya Pondok Gede). “JPO yang akan dibangun itu didesain dengan…

[kebaltoto]

https://bit.ly/45q8wgR https://bit.ly/45q8wgR JEMPUT REZEKIMU SEKARANG KAWAN KAWAN...... INFO:PROMO BERLAKU UNTUK MERAYAKAN TANGGAL 17 AGUSTUS YA BOSKU SILAKAN DI COBA KAWAN N SAHABAT SEKALIAN BONUS NEW MEMBER 100% DENGAN TO KECIL BOSKU

[kbanews]

Tidak Ada Nama Anies di Musra Relawan Jokowi, Pengamat: Tidak Masuk Akal

JAKARTA | KBA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk dalam tiga nama usulan calon presiden (capres) dalam Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi yang digelar di Senayan, Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan hasil Musra yang digelar relawan Jokowi tersebut layak dipertanyakan. Sebab, hanya tiga nama bakal…

[kelurahanmanggaraiselatan]

Rabu, 22 Februari 2023 Lurah bersama Perwakilan Ketua RW dan LMK Kelurahan Manggarai Selatan menghadiri Kegiatan Sidang Pleno II (Penutupan) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tebet di Ruang Aula Kantor Kecamatan. Pimpinan Sidang Pleno II (Penutupan) Bp.@dyanairlangga didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta antara lain Ibu @yukeyurike , Bp. @novapaloh , dan Bp. @panjivirgianto_ Semoga hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 memberikan manfaat bagi warga masyarakat dan usulan yang menjadi prioritas dapat terealisasikan. (di Kantor Kecamatan Tebet Jaksel) https://www.instagram.com/p/Co9grGNp1a3/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[turisiancom]

TURISIAN.com  - Desa wisata di Indonesia bakal disuntik tambahan anggaran untuk mendorong pencapaian target kunjungan wisatawan. Kesepakatan tersebut dibangun antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (Kemenko PMK) "Tadi malam saya bersama Pak Menko PMK (Muhadjir Effendy), di acara desa wisata, terpetik suatu ide. Bagaimana kalau kita kasih insentif untuk desa-desa wisata," kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema "Transformasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Jakarta, Kamis 15 Desember 2022. Insentif yang dimaksud adalah dengan memberikan fasilitasi sehingga kunjungan, produk-produk ekonomi kreatifnya lebih terangkat. Dan kunjungan wisatawan nusantara juga bisa meningkat. BACA JUGA: Singgah Dulu di Desa Wisata Bojong Menteng, Gerbang Masuk ke Saba Baduy Menurut Sandi, usulan tersebut tercetus atas latar belakang bahwa masyarakat Indonesia yang dinilai kurang berlibur. Hal itu berdasarkan laporan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Atau InJourney yang menyebut jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) per penduduk di Indonesia hanya sekitar 2,6 kali dalam setahun. "Memang orang Indonesia itu kurang piknik. Sudah keluar studinya. Kita dibandingkan negara-negara tetangga, kita kurang healing. Hanya dua kali lipat, atau 2,5 kali lipat dari jumlah populasi kita," katanya. Berpotensi mendorong pergerakan wisnus Menurut Sandi, desa wisata punya potensi untuk dikembangkan lantaran merupakan salah satu penopang dan juara pariwisata di kala pandemi Covid-19 mengamuk atau pandemic winner. BACA JUGA: Desa Wisata Sriharjo Bantul Tawarkan Pengalaman Liburan yang Asyik dan Seru Oleh karena itu, desa wisata yang jumlahnya ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia itu berpotensi untuk mendorong pergerakan wisnus yang ditargetkan bisa mencapai 1,2-1,4 miliar perjalanan pada 2023. "Alangkah baiknya untuk menghadirkan pergerakan 1,2-1,4 miliar ini, desa-desa wisata bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk mendapatkan kunjungan tambahan," imbuhnya. Sandi mengungkapkan pola insentif akan diberikan sebagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah. BACA JUGA: Serunya Tamasya ke Desa Wisata Dawuhan Banjarnegara "Jadi polanya, ia (Menko PMK) menyampaikan seperti BOS yang dia lakukan di Kemendikbud di periode yang lalu yang bisa diarahkan ke study tour, studi banding, bisa untuk melakukan kegiatan edukasi sekaligus berwisata edukasi," jelasnya. Meski demikian, Sandi mengatakan usulan tersebut masih belum final akan ditindaklanjuti lebih jauh dengan Kemenko PMK. Begitu pula terkait besaran alokasi insentifnya. "Nanti akan kami tindaklanjuti dengan Pak Menko PMK. Ini baru formulasi jadi akan kami ajukan secara terpisah di 2023," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. *** Sumber: Antaranews

[eddysiswanto-blog]

Ahmad Riza Patria: PSBB Serentak Jawa-Bali Usulan DKI Jakarta

Ahmad Riza Patria: PSBB Serentak Jawa-Bali Usulan DKI Jakarta

JAKARTA, Transparamerdeka.co – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, usulan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang akan dilakukan serentak di Jawa dan Bali merupakan usulan yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Dikatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghubungi pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi agar ke depan kebijakan PSBB dapat dilakukan…

[sucidara11]

Corona dan Negaraku

Bandung, 09 April 2020     Tidak terasa  1 bulan lebih  Corona masuk ke Indonesia. Semakin hari, jumlah orang yang terjangkit positif corona semakin banyak sampai menembus angka 2.956 kasus, 240 orang meninggal dan 222 orang lainnya dinyatakan sembuh.

Beberapa problematika pun muncul pasca datangnya Covid-19 ke Indonesia. Mulai dari angka yang terjangkit positif Corona terus meningkat, dengan rata-rata peningkatan kurang lebih 100 orang per hari. Disamping itu, minimnya jumlah tenaga medis yang merupakan tim garda terdepan dalam memerangi corona, sedikitnya APD (alat pelindung diri) yang tersedia untuk menunjang kerja tim medis, dan masih banyaknya orang yang menghiraukan himbauan pemerintah untuk diam aja dirumah guna agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona.

Negara Indonesia ini, rentan sekali dengan penyebaran virus yang sedang mewabah. Terlebih lagi dengan kebudayaan masyarakatnya yang senang berkumpul dan banyak melakukan aktifitas berkelompok. Dengan jumlah penduduk yang terdiri dari 2 juta ribu orang lebih, dapat dikirakan bahwa virus Corona ini bisa menjangkit 600.000-700.000 orang penduduk Indonesia.

Beberapa langkah sudah dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari penyediaan anggaran untuk menunjang penanganan covid-19; pembentukan tim khusus yang menjadi tangan kanan Menteri Kesehatan dalam menangani wabah ini (setiap perkembangan tentang virus Covid-19 yang terjadi ditanah air, diumumkan dan disebarluaskan ke media massa untuk dapat dijadikan informasi dan perbaharuan kebijakan sesuai dengan keadaan yang dinamis); dan menstabilkan harga barang-barang langka agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Banyak kritikan yang mengatakan bahwa langkah pemerintah dalam menangani virus ini dinilai lamban. Pasalnya belum adanya sikap dan peraturan tegas yang mengatur dan mengatasi problematika yang muncul ditengah masyarakat setelah adanya virus Corona ini. Seharusnya pemerintah sudah mulai melakukan antisipasi baik dengan kebijakan dan regulasi yang dapat mengikat masyarakat untuk bersama bijak melawan corona. Diantara peraturan yang musti dibuat diantaranya seperti memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kegiatan yang mengundang massa, terutama untuk aktifitas yang menimbulkan kericuhan; membatasi masyarakat dalam membeli barang; tidak membiarkan harga barang-barang (terutama yang dibutuhkan) melonjak naik secara drastis; menangani biaya pangan untuk kelangsungan hidup masyarakat kalangan menengah kebawah karena pekerjaan mereka dihentikan dalam waktu yang cukup lama sehingga mereka tidak mendapatkan pemasukan uang; membuat peraturan tegas tentang larangan menolak jenazah covid-19; begitu juga dengan sanksi tegas bagi yang melanggar peraturan tentang larangan masyarakat untuk melakukan mudik sehubung dengan akan datangnya Bulan Ramadlan.

Walau demikian, beberapa upaya pemerintah sudah mulai terlihat. Apalagi baru-baru ini, diumumkan bahwa pemerintah akan melakukan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal ini merupakan persetujan dari Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto atas usulan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Peraturan ini akan diberlakukan mulai dari tanggal 12 April mendatang. Mengingat bahwa Jakarta merupakan daerah terbanyak kasus covid-19 di tanah air. Dengan adanya kebijakan ini, semua aktifitas sosial di daerah Ibu Kota dan sekitarnya akan benar-benar dibatasi termasuk  dengan mengadakan pemeriksaan ketat untuk para warga yang masuk/keluar ke dan dari daerah tersebut. Disamping itu, beberapa aktifitas masih diperkenankan untuk beroperasi diantaranya: Tim medis dan kesehatan; Tim produksi pangan; dan anggota pemerintahan. Hal ini diharapkan agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini.

Ternyata, begitu banyaknya PR pemerintah, namun tidak selalu kita harus bertumpu menunggu keputusan dan kebijakan pemerintah. Masyarakat pun harus ikut andil dalam menangani wabah ini. Untungnya, dinegeri kita masih banyak orang-orang berhati mulia. Mereka menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang sedang melanda Indonesia. Banyaknya saluran penggalangan dana, mempermudah masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki agar ikut berperan menyumbang untuk negeri. Jika kenyataanya, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang berpengaruh besar untuk negari kita, setidaknya kita masih bisa melakukan hal-hal kecil untuk meringankan pekerjaan yang merepotkan negera dalam mengurusi rakyatnya. Dengan cara apa? “Diam di Rumah Aja dan ikuti kebijakan dari Pemerintah”. Setuju??? :)

[britam1totoooo]

DKI sepekan, pimpinan definitif DPRD ditunda hingga penetapan paslon

Beberapa peristiwa penting dan menarik yang terjadi di Jakarta selama sepekan (Senin-Minggu) di antaranya DPRD tunda umumkan usulan nama pimpinan definitif hingga penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Berikut rangkuman beritanya:

1. DPRD tunda umumkan usulan nama pimpinan definitif

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta menunda pengumuman usulan nama-nama pimpinan definitif yang semula dijadwalkan pada Selasa karena ada partai politik yang belum menyerahkan usulan nama yang diminta.

Baca selengkapnya di sini

2. Heru sebut ada lima program prioritas dalam APBD 2025

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut ada lima program prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Baca selengkapnya di sini

3. Masyarakat Jakarta diimbau waspada dan siapkan diri hadapi megathrust

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau masyarakat Jakarta selalu waspada dan menyiapkan diri terkait potensi terjadinya gempa bumi berkekuatan besar atau megathrust.

Berita lengkapnya : Klik disini

[riaunews]

Namanya Diusulkan PPP Jakarta, Anies: Bahas Capres Usai 16 Oktober

Namanya Diusulkan PPP Jakarta, Anies: Bahas Capres Usai 16 Oktober

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan penghargaan TOP Digital, yang sukses membuat pihak lain ‘kepanasan’. (Foto: Tangkapan Layar Twitter) Jakarta (Riaunews.com) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon presiden 2024. Usulan itu merupakan hasil Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) PPP se-DKI Jakarta di…

[batasmedia99]

Polda Metro Jaya " Usul Jam Ngantor Diatur demi Cegah Macet Jakarta

Jakarta - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Latif mengusulkan agar jam keberangkatan pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama.

Usulannya ini berangkat dari hasil analisisnya terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan pagi hari. Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan, sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan.

"Sekarang gini, jam 6 sampai 9 pagi kan padet di Jakarta. Nah, jam 9 sampai jam 2 siang agak lengang di Jakarta. Maksud saya, jam 9 pagi ini (agar) ada pengaturan kegiatan masyarakat," kata Latif saat dihubungi detikcom, Rabu (20/7/2022).

Menurut Latif, usulan itu tengah dikaji dengan matang. Pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

"Kita akan adakan koordinasi, kita rapatkan. Bila perlu, kalau masyarakat yang bisa kerja malam, ya malam, biar jangan semuanya siang semua," jelas Latif.

"Sekarang kan sudah ada pembatasan gage. Kita sekarang mengusulkan untuk pembagian jam waktu operasional kerja mereka," tambahnya.

Latif menjelaskan kepadatan lalu lintas yang terjadi di Jakarta akibat seragamnya kegiatan pekerja dan sekolah di Jakarta. Dia mengupayakan agar adanya peraturan yang bisa membagi waktu aktivitas di masyarakat, sehingga mobilitas di jalan bisa terurai.

"Saya mengusulkan mengatur aktivitas kerja mereka. Seperti kelompok anak sekolah mereka aktivitasnya kan jam 7 pagi, kelompok pekerja esensial mereka apel di kantor jam 8, jam 9. Nah, yang kritikal jam 10 atau jam 11 siang, sehingga mereka akan berangkatnya tidak bersama-sama. Jadi saya ingin melakukan koordinasi ini," ungkap Latif.

Latif berharap usulan pengaturan jam ngantor ini disambut terbuka. Dia pun berharap dukungan dari sejumlah instansi terkait.

"Nanti yang diinginkan adanya pergub. Jadi misalnya seperti kementerian kan jangan diwajibkan apel jam 7 pagi, tapi apel jam 9. Mereka pulangnya pun nanti tidak akan bersama-sama, jadi tersebar. Mereka berangkatnya lebih siang, pulangnya lebih sore," ungkap Latif.

Kombes Latif Fokus Atasi Macet DKI

Kombes Latif Usman resmi menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Jaya menggantikan Brigjen Sambodo Purnomo Yogo. Latif menyebut persoalan penyelesaian kemacetan di Jakarta menjadi fokusnya saat ini.

"Hari ini saya menerima tanggung jawab, khususnya masalah kelalulintasan dan hari ini tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat Jakarta, tentunya tadi yang disampaikan Pak Kapolda masalah kemacetan ini menjadi fokus kami," kata Latif di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Latif mengapresiasi sejumlah kebijakan yang telah dilakukan Brigjen Sambodo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya sebelumnya. Latif akan melanjutkan program Sambodo yang sudah berjalan baik selama ini.

Mantan Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur ini menyadari fenomena kemacetan di Jakarta yang tidak kunjung usai. Latif mengatakan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin mengatasi kemacetan Jakarta.

"Di mana harapan dari pimpinan khususnya masyarakat juga demikian bagaimana perjalanan khususnya di Jakarta ini bisa lancar," katanya.

Kombes Latif juga bicara soal penegakan pada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dia mengaku akan mengedepankan dengan penegakan melalui sistem elektronik.

"Penegakan hukum adalah langkah terakhir yang akan kita lakukan. Dan sesuai perintah Bapa Kapolri penegakan hukum nanti semua sudah menggunakan elektrik. Mudah-mudahan bisa terwujud di Jakarta ini," tutur Latif.

[kbanews]

Santer Wacana Reuni, Ini Respon Sandiaga Uno

JAKARTA | KBA – Sejumlah usulan agar kembali menduetkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres 2024 belakangan ini santer muncul di permukaan. Jika hal ini terjadi, maka keduanya bak reuni seperti saat berduet di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Seperti diketahui, wacana menduetkan Anies dengan Sandiaga dimunculkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden…

[aggilbewara]

Luhut Tolak Penghentian PTM di Jakarta, Begini Tanggapan Fadli Zon

Luhut Tolak Penghentian PTM di Jakarta, Begini Tanggapan Fadli Zon

Bewarajabar.com – Luhut Binsar selaku koordinator PPKM Jawa-Bali memberi penolakan terhadap usulan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, usulan tersebut adalah terkait penghentian PTM atau Pertemuan Tatap Muka 100 persen yang kini berlangsung di Jakarta. Usulan tersebut disampaikan bersamaan dengan adanya lonjakan kasus positif di Indonesia termasuk di Jakarta. Atas penolakan Luhut…

[beritaislam]

Luhut Tolak Usul Anies soal PTM, Komentar Fadli Zon: Gunakan Akal Sehat Pak LBP

Luhut Tolak Usul Anies soal PTM, Komentar Fadli Zon: Gunakan Akal Sehat Pak LBP

Fadli Zon kritik pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan /kolase Instagram Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menolak usulan Gubernur DKI Anies Baswedan yang meminta pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta dihentikan. Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut itu aneh. “Ini aneh,” kata Fadli Zon dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (4/2/2022). Fadli Zon…