#TP4D

[kapernews]

Pejabat Sukabumi Berdatangan Ke Kejaksaan, Kejari Pilih Tutup Mulut

Pejabat Sukabumi Berdatangan Ke Kejaksaan, Kejari Pilih Tutup Mulut

SUKABUMI, KAPERNEWS.COM – puluhan pejabat terlihat berdatangan ke kantor Kejaksaan Negeri Sukabumi pada Selasa, 22 Oktober 2019.

Saking padatnya, mobil berplat merah pun harus terparkir di bahu jalan raya karang tengah.

Menurut salah satu pejabat yang mendatangi gedung kejaksaan negeri Sukabumi menyebutkan kalau ini kegiatan rutin dilaksanakan oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan…

[beritanews]

Sedot Rp41 M, Irigasi Bendungan Bontomanai Rusak Parah, Kepala BBWSPJ Makassar Tegur Satker dan PPK

Sedot Rp41 M, Irigasi Bendungan Bontomanai Rusak Parah, Kepala BBWSPJ Makassar Tegur Satker dan PPK

BERITA.NEWS, Makassar – Melihat kondisi proyek jaringan irigasi bendungan Bontomanai, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pasca pengerjaan yang sejumlah titik rusak parah mendapat perhatian khusus Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Makassar, Supardji.

Bahkan, Kepala BBWSPJ Makassar menegur pejabat Satker dan PPK (pejabat pembuat komitmen) agar kegiatan tersebut segera…

[gosulsel]

Gubernur Sulsel Puji TP4D di Depan Kejati Sulselbar - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM -- Gubernur Sulawesi Selatan, H.M Nurdin Abdullah memuji kinerja Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Sulselbar yang sudah mengawal Pemerintah Provinsi Sulsel selama ini.Nurdin Abdullah mengaku, selama 6 bulan ia bersama...

https://gosulsel.com/2019/03/11/gubernur-sulsel-puji-tp4d-di-depan-kejati-sulselbar/

#KejatiSulselbar #PemprovSulsel #TP4D

[portallampung-blog]

Kejari Tanggamus Launching Kendaraan Operasional TP4D

Kejari Tanggamus Launching Kendaraan Operasional TP4D

Portallampung.co- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanggamus mengadakan Pertemuan Konsultasi Insani Adhyaksa se-Provinsi Lampung, acara tersebuat merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Kamis (13/9/2018)

Kejaksaan Negeri Tanggamus juga melaksanakan Launching Kendaraan Operasional Pendukung Kegiatan TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan…

[harianmerapi-blog]

PNS PEMKOT YOGYA TERSANGKUT KORUPSI-Dewan Minta Keterlibatan TP4D Diperkuat

PNS PEMKOT YOGYA TERSANGKUT KORUPSI-Dewan Minta Keterlibatan TP4D Diperkuat

UMBULHARJO (MERAPI) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta meminta keterlibatan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) diperkuat agar kasus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersangkut hukum tak terulang. Hal itu mensikapi adanya PNS di Pemkot Yogyakarta yang dieksekusi Kejaksaan Negeri lantaran kasus korupsi.

“Keterlibatan TP4D dalam melakukan pendampingan di…

[limadetikcom]

TP4D Kejari Sumenep Awasi Puluhan Paket Proyek

TP4D Kejari Sumenep Awasi Puluhan Paket Proyek

SUMENEP, Limadetik.com – Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Sumenep, Jawa Timur melakukan pengawasan terhadap 53 paket proyek yang ada di 30 organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah setempat. “Sampai saat ini pimpinan mengeluarkan 53 perintah kegiatan proyek. Jadi ada 53 paket yang dalam pengawasan TP4D,” kata Kasi Intel, Kejari Sumenep,…

[malangtoday-blog]

Kawal Serapan APBD, Tim TP4D Perketat Pengawasan Tiga Dinas

MALANGTODAY.NET - Fungsi pengawasan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terus dioptimalkan, terutama di tiga Dinas. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian. Wakil Ketua TP4D, Iwan Arto menuturkan bahwa pemantauan tim TP4D ini guna optimalisasi anggaran berbasis kinerja dan kegiatan. Dengan begitu, ia mengharapkan agar dinas terkait menjalankan tupoksinya secara transparan. "Diharapkan dinas terkait siap dan transparan dalam menggunakan anggaran. Kami tidak ingin ada penyelewengan anggaran," ungkapnya kepada awak media, Kamis (5/10). Dicontohkan Iwan, TP4D melakukan peninjauan dan pengawalan penuh proses pembangunan ruas jalan menuju Taman Rekreasi Selecta. Dalam proses monitoring tersebut, TP4D memberikan rekomendasi kepada dinas terkait dalam program perbaikan jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu. Disitu, pihaknya memantau terkait kesesuaian kontrak dengan penyerapan anggaran di lapangan. "Kami pantau, apakah pengerjaan jalan di lapangan ini sesuai dengan nilai kontrak apa tidak," paparnya. "Terpenting ialah kesesuaian kontrak dengan serapan di lapangan. Jika pada fakta lapangannya tidak sesuai, maka harus dikembalikan ke klausul kontrak semula," tegas pria yang juga menjabat sebagai Kasi Datun Kejari Batu ini. Terpisah, Kabid Bina Marga DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat sangat terbuka dengan program pengawasan TP4D. Selain sebagai upaya pengoptimalan serapan anggaran, fungsi TP4D juga meliputi pendampingan secara hukum. "Mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan pembangunan, pengawasan pembangunan," kata Alfi kepada MalangTODAY, Kamis (5/10). Dengan begitu, lanjut Alfi, bahwa pihaknya bisa lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan program. Guna upaya preventif instansi untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Dengan harapan, program pembangunan yang dikerjakan bisa optimal pemanfaatannya bagi masyarakat Kota Batu," tutupnya. (Azm/end)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/batu/apbd-tim-tp4d-perketat-pengawasan/

MalangTODAY

[dinamikaonline]

Kejaksaan Agung (JaksaMenyapa.com) –  Di usianya yang masih belia, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI telah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Di tahun 2017 ini, total nilai proyek yang dikawal dan diamankan tim yang diperkuat oleh Bidang Intelijen; Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Bidang Pidana Khusus Kejaksaan ini mencapai Rp81,9 Triliun.

“Kami berkomitmen membantu pemerintah membangun Indonesia dan menyejahterakan rakyat,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) M. Adi Toegarisman selaku Ketua Penggerak dan Pengarah TP4 di Jakarta, Senin (21/8).

Selain di pusat dengan personel dari Kejaksaan Agung, TP4 juga terdapat di daerah yang digerakkan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Tak heran bila tim yang lahir sebagai implementasi Inpres No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini mengawal dan mengamankan proyek pembangunan hingga pelosok nusantara. Jenis proyek yang dikawal oleh TP4 pun beragam, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol maupun pelabuhan hingga pengadaan barang barang dan jasa, seperti pengadaan benih padi serta jagung.

Jamintel mengatakan, TP4 melakukan pengawalan dan pengamanan dari sisi yuridis secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan. Lebih lanjut ia menjelaskan, TP4 lahir sebagai respon Kejaksaan terhadap fenomena terhambatnya pembangunan di Indonesia karena stigma kriminalisasi kebijakan. Para birokrat selaku pengguna anggaran maupun pelaku bisnis sebagai penyedia barang atau jasa kerap ragu-ragu untuk mengambil keputusan karena khawatir menabrak aturan hukum.

Akibatnya, penyerapan anggaran di berbagai kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah rendah. Hal tersebut memberikan efek domino berupa lambannya pertumbuhan ekonomi. “TP4 merupakan pendekatan baru pemberantasan korupsi yang menekankan pada aspek pencegahan,” kata Jamintel.

TP4 dapat menerima permohonan pengawalan dan pengamanan dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya. Ada 225 proyek strategis pemerintah yang tercantum dalam Inpres No 1 Tahun 2016 yang diprioritaskan untuk mendapat pengawalan dan pengamanan dari TP4.

Namun di luar itu, TP4 dapat mengawal dan mengamankan proyek yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat; proyek yang berhubungan dengan peningkatan, pertumbuhan serta pemerataan pembangunan; dan proyek yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Jamintel menegaskan kepada semua anggota TP4 agar bekerja atas dasar kecintaannya pada Indonesia. Ia mewanti-wanti agar TP4 tidak dijadikan tempat berlindung untuk melakukan penyimpangan hukum maupun tempat untuk menambah penghasilan. “Korps Adhyaksa tidak akan melindungi dan akan menindak tegas anggotanya yang melanggar hukum,” ujar Jamintel.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

TP4 Kawal Proyek Strategis Nasional Senilai Rp81,9 T Kejaksaan Agung (JaksaMenyapa.com) -  Di usianya yang masih belia, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI telah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional.

[gosulsel]

Launching Aplikasi TP4D, Wali Kota Makassar: Cegah Potensi Penyimpangan - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM -- Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto menghadiri launching aplikasi Smart Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D) yang digagas langsung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan lantai 8...

https://gosulsel.com/2019/02/21/launching-aplikasi-tp4d-wali-kota-makassar-cegah-potensi-penyimpangan/

#DannyPomanto #PemkotMakassar #TP4D

[newscakra]

Majaki : Tim Pendamping Kejari Seharusnya Melakukan Determinasi Informasi Terkait Pembangunan Pasar Besuki

Majaki : Tim Pendamping Kejari Seharusnya Melakukan Determinasi Informasi Terkait Pembangunan Pasar Besuki

Situbondo, detik1.com – Pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan Pasar Besuki yang menjadi perhatian publik beberapa lembaga swadaya masyarakat, memantik aktivis senior gerah ikutan berkomentar, “Seperti kita ketahui bersama, beberapa sample proyek terutama dengan nilai besar itu dilakukan pendampingan oleh kejaksaan negeri situbondo walopun program TP4d telah tiada namun pendampingan terus…

[radarlampungtv]

Segel Dicopot, TP4D Buka 18 Gerai Bakso Sony

Segel Dicopot, TP4D Buka 18 Gerai Bakso Sony

Delapan belas gerai bakso hajisony akhirnya dibuka kembali Rabu 13 Oktober 2021. Pembukaan dilakukan secara simbolis di gerai Jalan Wolter Monginsidi, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung oleh Plh Seketaris Daerah Kota Bandar Lampung. Gerai dibuka setelah penandatangan pakta itegritas. #bakso #baksosony #pajak #segel #pemkot Informasi dan Berita Lainnya Simak di Website :…

[satukanal]

Rusunawa ASN Segera Diresmikan, DPKPCK: Insyaallah Biaya Sewa Terjangkau

https://www.satukanal.com/rusunawa-asn-segera-diresmikan-dpkpck-insyaallah-biaya-sewa-terjangkau/

Rusunawa ASN Segera Diresmikan, DPKPCK: Insyaallah Biaya Sewa Terjangkau

Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) aparat sipil negara (ASN) Kabupaten Malang, mulai menampakkan kepastian. Setelah hampir satu tahun dibangun, hunian yang berlokasi di area Block Office Kepanjen itu secara fisik sudah tuntas.

Artinya, para ASN Kabupaten Malang yang telah mendaftar sebagai penyewa, dipastikan secepatnya bisa menikmati rusunawa berlantai 4 dengan tipe 36 ini. Rencananya, rusunawa ASN tersebut akan diresmikan secara langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR),  Basoeki Hadimoeljono, pada hari Rabu (11/12/2019) depan.

Kepastian tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ( DPKPCK) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat. “Rusunawa ASN rencananya akan diresmikan oleh pak Menteri pada hari rabu depan. Tentunya sekaligus serah terima pembangunan dan pengelolaannya, sehingga secepatnya bisa dioperasikan,” ucap Wahyu, Senin (9/12/2019) kepada kami.

Mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang itu mengungkapkan bahwa pembangunan rusunawa menelan anggaran hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 16,1 miliar dari total bantuan Rp 25 miliar. Proses pelaksanaan pembangunannya juga dikawal oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah Daerah (TP4D) yang berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen.

Keberadaan rusunawa itu sendiri telah cukup lama ditunggu para ASN di Kabupaten Malang. Hingga saat ini, sudah ada 27 ASN yang telah mendaftar. Pemkab Malang pun telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyongsong diresmikannya rusunawa ASN. Baik berupa studi banding ke rusunawa ASN di luar pulau, sampai pada berbagai teknis pengelolaannya lainnya.

“Kita telah melakukan beberapa persiapan teknis pengelolaan, walaupun tentunya belum bisa kita terapkan. Insyaallah setelah diresmikan dan diserahterimakan, akan segera kita finalisasi teknis pengelolaannya,” ujar Wahyu.

Salah satu yang nantinya akan disepakati adalah terkait tarif sewa rusunawa ASN. Hal ini juga banyak dipertanyakan oleh para penyewa. Wahyu menyampaikan, sampai saat ini belum disepakati besaran tarif.

Dia menyebut, pihak DPKCPK telah melakukan studi banding di rusunawa ASN Baddoka, Makassar. Di Makassar, nominal sewa per unitnya Rp 250 ribu untuk lantai satu. Sedangkan lantai dua Rp 225 ribu, dan lantai tiganya hanya Rp 200 ribu.

“Untuk tarif, kita tentunya tak bisa menyamakan dengan di Makassar karena konsepnya sudah standar perkotaan. Insyaallah biaya sewa sangat terjangkau nantinya,” tegas Doktor Ilmu Sosial ini kepada kami.

Sedangkan untuk aturan penyewa rusunawa ASN yang sejak lama digodok, tetap tak berubah. Yakni, penyewa harus berstatus PNS atau juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Malang. Serta belum menikah atau berkeluarga.

“Untuk aturan penyewa kita prioritaskan yang bujangan atau lajang. Bila nanti menikah, maka penyewa harus pindah. Dengan begitu rusunawa bisa diisi bergantian,” pungkas Wahyu.

[dinamikaonline]

Kejati Sulselbar Buktikan TP4D Efektif

Kejati Sulselbar Buktikan TP4D Efektif

  Jaksa Menyapa – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat mampu membuktikan bahwa keberadaan program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kian efektif.

Fakta itu bisa bisa dibuktikan dengan adanya penurunan kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (Lid, Pam dan Gal) di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ipoleksosbud) pada…

[gosulsel]

TP4D Sosialisasi ADD dan DD, Ini Permintaan Kajari Maros - Gosulsel

Maros, GoSulsel.com - Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Maros menggelar Sosialisasi Pemantapan Pengawalan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros. Kajari Maros, Eko Suwarni dalam sosialisasi didepan seluruh...

http://gosulsel.com/2017/08/24/tp4d-sosialisasi-add-dan-dd-ini-permintaan-kajari-maros/

#AddDesa #DanaDesa #KejariMaros #TP4D

[beritaterkinibanget]

Jadi Alat Kepala Daerah, TP4 Kejagung Bakal Dibubarkan

Jadi Alat Kepala Daerah, TP4 Kejagung Bakal Dibubarkan

[ad_1]

Jakarta, CNN Indonesia — Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) serta Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan disebut akan dibubarkan. Pasalnya, tim ini melenceng dari tujuan pendiriannya dan menjadi alat kolusi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD usai pertemuan dengan…

[acehimagecom]

PDIP Dukung Pembubaran TP4 Kejagung yang Kerap Disalahgunakan JAKARTA- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendukung rencana pembubaran Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) serta Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung.