#Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya

[inigresik]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), di lingkungan DPRD Jawa Timur (Jatim), Rabu (14/12/2022).  Dikutip dari Tribun Jatim, salah satu pihak yang dikabarkan terjaring operasi senyap itu adalah Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan seorang stafnya, Afif yang menjabat sebagai Kasubbag Risalah Sekretariat DPRD Jatim, penangkapan tersebut diduga dilakukan di sebuah perumahan kawasan, Sukolilo, Surabaya. Saat di konfirmasi, Andik Fajar Tjahjono, Sekretaris DPRD Jawa Timur, menyatakan bahwa dirinya menerima kabar tersebut, namun tidak mengetahui pasti kronologinya.  "Infonya begitu, karena juga tidak tahu sendiri, infonya kemarin itu," kata Andik  saat dikonfirmasi, Kamis (15/12). Andik membenarkan ruangan Sahat di DPRD Jatim telah disegel penyidik lembaga antirasuah. Terdapat stiker berlambang KPK di pintu ruangan tersebut. "Infonya benar sudah di segel, Karena kebetulan saya di luar kota, saya di Malang," ujarnya. Selain itu, berdasarkan sumber informasi yang tidak mau disebutkan namanya, diduga Sahat dan Afif saat ubu sedang berada di gedung Ditkrimsus Polda Jatim. Dilain kesempatan, dalam pernyataan resminya, Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan OTT terhadap wakil ketua DPRD Jatim. Ali menyebut ada beberapa pihak yang diamankan dalam OTT kali ini. Sumber SurabayaNetwork #jatim #inigresik #gresik #latepost #news #dprd #kpk (di Surabaya, Indonesia) https://www.instagram.com/p/CmLxDy7Pv5D/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[cakrawalanewsdotco]

Komisi A Minta Kasus Oknum Petinggi Satpol PP yang Diduga Jual Barang Hasil Penertiban Diusut Tuntas

Komisi A Minta Kasus Oknum Petinggi Satpol PP yang Diduga Jual Barang Hasil Penertiban Diusut Tuntas

Budi Leksono, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Surabaya, cakrawalanews.co –  Komisi A DPRD Surabaya meminta kasus dugaan penjualan barang hasil penertiban oleh oknum petinggi Satpol PP Surabaya. “Harus ada tindakan tegas dari pemkot Surabaya dan ditemukan benang merahnya. Kalaupun ini ulah oknum harus jelas. Pasti harus ada titik temunya. Mulai dari tempat limpahannya, sampai perintahnya…

[memorandumcoid]

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-75

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-75

[psiuchkyadisaputra-blog]

Sabtu (16/05) berawal dari sebuah postingan group facebook, memberitahukan bahwa ada salah satu warga yang tidak mendapat bantuan dari Pemerintah, bahkan bapak ini telah menyerahkan data KTP ke RT dan RW, namun luput dari Bantuan. Tak perlu waktu lama bagi Team #PSIWaniLawanCORONA segera mencari tahu informasi lengkap data bapak tersebut dan dalam waktu kurang 60 menit, data telah Team dapatkan, segera Team menyiapkan segala sesuatunya untuk membantu kecukupan bahan pangan untuk menyambung hidup keesokan harinya Team #PSIWaniLawanCORONA yang dikordinasi oleh Bro @tjutjukpsi Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI dan Sekretaris DPD PSI Surabaya, menghimbau kepada Rekan setimnya untuk membantu menyampaikan bantuan sembako supaya tepat sasaran. Team #PSIWaniLawanCORONA datang kerumah bapak tersebut dan menyerahkan bantuan sembako yang diwakili dari pihak PSI oleh Bro @eko_ae.lah , Bro @yosepsetyobudi , Sis @viena_setyobudi dan Sis Amel Dari pembicaraan dengan bapak tersebut dirumahnya Team #PSIWaniLawanCORONA mampu menyampaikan beberapa catatan ke Bro Tjutjuk Supariono untuk dibantu proses selanjutnya, diantaranya Data KTP dan Kelayakan Hidup yang paling utama. Semoga Bantuan Paket Sembako Dapat Membantu Dan Bermanfaat Bagi Penerimanya. Colek Sis @gracenat , Bro @rajaantoni , @fraksipsisurabaya , @psi_surabaya , @psi_id https://www.instagram.com/p/CAQL_4DBck-/?igshid=1loqrp1o31err

[satukanal]

Terapkan Standar Ganda, Wali Kota Risma Izinkan CFD Jadi Panggung Politik?

https://www.satukanal.com/terapkan-standar-ganda-wali-kota-risma-izinkan-cfd-jadi-panggung-politik/

Terapkan Standar Ganda, Wali Kota Risma Izinkan CFD Jadi Panggung Politik?

Jelang berakhirnya tahun 2019, kegiatan yang berbau politik mulai bermunculan di Surabaya. Ada yang secara terang-terangan dan ada juga yang terselubung.

Seperti diketahui, Kota Surabaya memang akan menggelar hajatan politik tahun 2020 mendatang. Karena masa jabatan dua periode Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang sudah akan berakhir.

Terbaru kegiatan Car Free Day (CFD) di Surabaya diduga jadi tempat ajang panggung politik. Karena pada Minggu (11/11) lalu, ada kegiatan yang berbau kampanye dan dukung-mendukung salah satu nama yang dikabarkan maju pada pilkada nanti.

Di sana ratusan orang berkumpul dan mengatasnamakan dirinya Relawan Risma Selamanya. Selain membawa spanduk, mereka ada juga yang mengenakan topeng Risma.

Saat itu, Juru Bicara Relawan Risma Selamanya Lailiana Indriawati mengatakan bahwa aksi diinisiasi ratusan relawan yang tersebar di seluruh penjuru Surabaya. Mereka bergerak karena belum muncul satupun sosok mumpuni dengan wibawa dan kerja nyata seperti Bu Risma.

“Yang muncul di baliho dan pemberitaan sebagai calon walikota kebanyakan amat diragukan kapasitasnya,” ujar Indri.

Indri dan para relawan Risma Selamanya menyadari bahwa Risma tak mungkin menjabat lagi. Tapi bukan berarti tongkat estafet kepemimpinan Risma harus berhenti. Sebab, hal itu bisa membahayakan masa depan Surabaya jika Kota Pahlawan ini jatuh ke politikus busuk.

Kalau memang Bu Risma tidak bisa menjabat lagi, kata Indri, paling tidak ada satu sosok yang nantinya ditunjuk oleh Bu Risma sendiri sebagai calon walikota yang pantas menggantikannya.

“Entah itu Eri Cahyadi, kepala Bappeko Surabaya yang disebut-sebut sebagai anak emas beliau, terserah Bu Risma. Yang jelas kami tak ingin perkembangan pesat Surabaya bertahun-tahun ini malah mundur hanya gara-gara salah pilih pemimpin,” katanya menyebutkan nama.

Adanya aksi itu kemudian mendapat sorotan dari fraksi-fraksi di DPRD Surabaya. Kegiatan itu dinilai mencoreng pernyataan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang melarang kegiatan politik di lokasi tersebut.

’’Bu Risma sendiri yang pernah mengatakan tidak boleh menggelar kegiatan politik di ajang Car Free Day,’’ kata Imam Syafi’i Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem.

Legislator komisi A Dewan Surabaya ini menegaskan, Risma maupun para simpatisan pendukung harus fair.’’Jangan pilih kasih. Kalau dilarang ya dilarang. Lantas karena pro bu Risma lalu dibiarkan,’’ ujar Alumnus Universitas Jember ini.

Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jatim ini mengkhawatirkan, jika kondisi tersebut dibiarkan akan berdampak kepada kegiatan politik di CFD.

“Justru membuat kegiatan aksi politik di Car Free Day, yang lainnya juga pasti tidak mau kalah. Karena itu kalau mau fair ya sekalian saja diperbolehkan untuk semua pendukung bakal calon wali kota,’’ terang mantan wartawan ini.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Mahfudz juga beranggapan senada. Dia mengkritisi, hal tersebut merupakan bentuk kecolongan dari pihak Satpol PP Surabaya.’’Ini Kepala Satpol PP nya kecolongan atau pura-pura tidak tahu,” ujarnya.

Ke depan dia berharap CFD dijadikan ajang tempat sebenarnya untuk olahraga dan jalan sehat bagi warga Surabaya. “Harus steril dari kepentingan politik. Karena sudah melanggar aturan yang dibuat sendiri. Perwali Nomor 17 Tahun 2018,” imbuh pria yang juga wakil ketua PKB Surabaya ini.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya Fikser Mora menyatakan tidak mengetahui dengan adanya kegiatan tersebut. “Yang mana ada aktivitas politik di CFD,” ujarnya balik bertanya.

Fikser menolak jika aksi yang sudah dilakukan Relawan Risma Selamanya merupakan kegiatan politik. “Itu loh bu Risma tidak mungkin maju lagi jadi walikota. Kan sudah selesai jabatannya sesuai undang-undang. Kalau ada kegiatan itu bentuk kecintaan warganya kepada walikota yg telah bekerja dan hasilnya dirasakan oleh warga,” imbuh pria asal Serui, Papua ini.

[malangtoday-blog]

Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Malang Batal Dukung Arema di GBT

MALANGTODAY.NET - Sutiaji dijadwalkan akan menyaksikan langsung pertandingan final leg 1 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Selasa (9/4/2019) sore tadi. Namun sayang, rencana itu batal karena ia harus memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sutiaji memenuhi panggilan KPK di Polres Malang Kota pagi ini, Selasa (9/4/2019). Berdasarkan pantauan MalangTODAY, politisi Partai Demokrat ini diperiksa sejak pukul 10.30 hingga 14.15 WIB. Keadaan ini membuat Sutiaji tak dapat menyaksikan final leg pertama Arema kontra Persebaya mengingat kick off dilakukan pukul 15.30 WIB. Alhasil, kehadiran Sutiaji di GBT digantikan oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Sutiaji mengatakan bahwa sebagai warga negara, ia harus taat terhadap sistem dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, yang dimaksud oleh Sutiaji yakni pemanggilan KPK terhadapnya. "Sebagai warga negara, dipanggil ya harus taat," tuturnya. [irp] Sementara itu, beberapa pejabat lain yang turut dipanggil oleh KPK yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto dan pejabat Dinas Pendidikan Kota Malang. Terkait pemeriksaan ini, belum ada keterangan resmi dari KPK. Sutiaji juga enggan memberikan tanggapan saat ditemui ketika rehat salat dzuhur. Namun diduga pemeriksaan ini terkait dengan suap APBD-Perubahan tahun 2015. Sebagaimana diketahui, kasus ini telah menyeret mantan Wali Kota Malang Moch Anton sebagai tersangka. Dugaan ini kian merebak karena bersamaan dengan beredarnya surat panggilan dari KPK  terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap tersebut. Diantaranya ditujukan kepada seseorang ibu rumah tangga, Oemy Sugiati. Dengan gamblang isi keterangan surat tersebut menjelaskan Oemy diminta untuk menghadiri pemeriksaan oleh KPK sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Sekda Kota Malang periode tahun 2014-2016 Cipto Wiyono. Cipto Wiyono ditetapkan tersangka bersama Moch Anton dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono memberi hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemerintahan Kota Malang Tahun Anggaran tahun 2015 kepada Ketua DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019 M Arief Wicaksono. Seusai menjalani pemeriksaan, Sutiaji memberi tanggapan terkait pemanggilan KPK ini. Ia mengungkapkan ia dipanggil untuk menjadi saksi atas tersangka mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2 April 2019 lalu. [irp] "Terkait Pak Cipto, saya diundang ini jadi tersangkanya Pak Cipto. Satu nama saja yang ditanyakan. Semua model pertanyaan bentuknya sama. Jadi kita hanya memenuhi pemberkasan yang sudah-sudah, karena ini kan tersangkanya baru sehingga bersifat wajib, itu saja," pungkasnya seusai pemeriksaan di Aula Sanika Satyawada Polres Malang Kota (ARB/AL)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/penuhi-panggilan-kpk-wali-kota-malang-gagal-dukung-arema-di-gbt/

MalangTODAY

[kabarjatim]

DPRD Surabaya Warning Ekonomi Jangan sampai Stagnan Selama Covid-19

DPRD Surabaya Warning Ekonomi Jangan sampai Stagnan Selama Covid-19

SURABAYA– Anggota Dewan mewanti-wanti agar geliat perekonomian Kota Surabaya stagnan ataupun mati di tengah kondisi bencana pandemi virus corona Covid-19. Pasalnya, warga yang akan mendapat dampak negatifnya. 

Sekretaris Komisi B DPRD kota Surabaya, Mahfudz menegaskan, jika perekonomian Kota Surabaya sampai stagnan, maka dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat.

“Kami berharap…

[dailymailcoid]

DPRD Usul Ratusan SD dan SMP di Surabaya Dapat Subsidi SPP Gratis

Dailymail.co.id, Jakarta – Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya mengusulkan ratusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Surabaya, Jawa Timur diusulkan dapat subsidi dari pemerintah kota setempat. Subsidi itu berupa berupa pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) siswa gratis di tengah pandemi COVID-19.

Sekretaris Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya…

[cakrawalanewsdotco]

Antisipasi Covid-19 saat Libur Nataru, Kampung Tangguh Diharap Aktif

Antisipasi Covid-19 saat Libur Nataru, Kampung Tangguh Diharap Aktif

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir Surabaya, cakrawalanews.co –  Dalam antisipasi libur Natal dan Tahun Baru 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan arahan agar tidak terjadi perayaan yang berlebihan lantaran masih adanya potensi penyebaran Covid-19. Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, dalam antisipasi terhadap libur Natal dan…

[memorandumcoid]

Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya : RS Darurat Covid-19 Masih Dibutuhkan

Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya : RS Darurat Covid-19 Masih Dibutuhkan

Akmarawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Surabaya, memorandum.co.id – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir mengatakan bahwa rumah sakit darurat Covid-19 masih dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya berharap kepada RS Siloam Cito agar dalam proses pembangunannya melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan…

[cendananews]

DPRD Surabaya: Tidak Ada 'Hearing' Rencana Penertiban Pasar Tradisional

DPRD Surabaya: Tidak Ada ‘Hearing’ Rencana Penertiban Pasar Tradisional

SURABAYA — Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyatakan tidak ada “hearing” atau rapat dengar pendapat dalam sepekan ini terkait rencana penertiban tiga pasar rakyat, yakni Pasar Tanjungsari 74, Tanjungsari 36, dan Pasar Dupak Rukun 103.

“Beberapa hari lalu mereka (pedagang Tanjungsari) sudah diundang, berhubung ada rapat paripurna kemudian dibatalkan,” kata Sekretaris Komisi B DPRD…

[seputarbisnis]

Fraksi PPP DPRD Medan Tidak Setuju Perda Pajak Reklame Direvisi

Medan (SIB) -Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Medan tidak setuju usulan Wakil Wali Kota Ir Akhyar Nasution untuk merevisi Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang  pajak reklame. Sekretaris Fraksi PPP Irsal Fikri SSos mengatakan kepada wartawan, Sabtu (6/5), yang bersemangat merevisi Perda 11/2011 hanya eksekutif karena tidak ada yang salah bab per bab maupun pasal per pasal dalam Perda tersebut. "Jangan seenaknya eksekutif mengusulkan Perda untuk direvisi, wakil wali kota sudah ikut studi banding ke Bandung dan Surabaya bersama Pansus Reklame. Apa yang dibuat kedua kota besar itu hendaknya dicontoh Pemko Medan supaya PAD meningkat, intinya peraturan ditegakkan bukan merevisi Perda," ucap Irsal. Sekretaris DPD PPP Medan ini mengatakan, Fraksi PPP akan menolak revisi bila ada diusulkan oleh Pemko ke DPRD Medan. Legislatif hanya menginginkan tata kelola keuangan yang baik oleh Pemko, justru yang terjadi adalah pembiaran Medan jadi hutan reklame tanpa membayar pajak secara resmi ke kas negara, khususnya di 13 zona larangan. Akibat pembiaran tersebut, PAD reklame sangat rendah, padahal reklame terus tambah seperti jamur di musim hujan. Pengusaha reklame makin merajalela memasang reklame di mana mereka suka, apalagi memasang foto-foto pejabat. Tidak hanya di pinggir jalan, di trotoar juga sudah dipenuhi tiang-tiang reklame sehingga hak pejalan kaki dirampas. "Bagaimana kita bisa aman berjalan kaki, kalau hak pejalan kaki sudah dirampas, malu kita melihat Medan ini dibanding kota-kota lain yang sudah makin maju. Kemajuan kota terletak pada penegakan hukum oleh kepala daerahnya, bukan membiarkan peraturan dilanggar," tegasnya. Kata Irsal, kalau Medan mau maju, Pemko harus mengembalikan Medan ke titik nol, artinya, semua reklame bermasalah ditebang habis, jalan-jalan dan trotoar bersih dari tiang-tiang besi reklame. "Barulah ditata lokasi reklame," tuturnya. Irsal yang juga putra anggota DPR RI Hasrul Azwar ini merasa heran kenapa Pemko tidak menuntaskan rekomendasi Pansus Reklame. Padahal anggaran penertiban sudah dikucurkan tapi pekerjaan tidak maksimal. Ketika ditanya, bagaimana kalau Pemko terus diam soal reklame. "Makanya kita berharap hak interpelasi jadi dilaksanakan, agar dewan bisa bertanya kepada wali kota kenapa ragu menertibkan papan reklame," kata Anggota Komisi B ini. (A10/h) http://dlvr.it/P57T9J

[malangtoday-blog]

Wali Kota Batu Tanda Tangani Komitmen Bersama Berantas Korupsi

MALANGTODAY.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi serta penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Jl.Gubernur Suryo no.7, Surabaya, Kamis (28/02/2019). Walikota Batu, Dewanti Rumpoko turut hadir bersama Sekretaris Daerah Zadim Effisiensi, Badan Keuangan Daerah (BKD) Edi Murtono, Inspektur Kota Batu Ahmad Rudianto. Dimana Pemerintah Kota Batu masuk 10 besar dalam Monitoring Center of Prevention (MCP) Penilaian Kinerja KPK RI.[irp] "Kegiatan ini sebagai upaya KPK memaksimalkan program pencegahan korupsi yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak. Tak terkecuali pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," jelas Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam sambutannya. Selain itu Walikota Batu Dewanti Rumpoko juga turut menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi disaksikan Ketua KPK, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ada delapan area pembenahan tata kelola berfokus pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Pengawasan Dana Desa, Manajement Aset Daerah, Pendapatan Daerah, serta sektor strategis sumber daya alam.[irp] Beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK dalam program pencegahan korupsi ini meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi sorotan dan perhatian KPK antara lain perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa. Pelayanan terpadu satu pintu, penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana Desa dan tata kelola sumber daya alam. (FAJ/KIS)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/batu/wali-kota-batu-tanda-tangani-komitmen-bersama-berantasan-korupsi/

MalangTODAY

[kabarjatim]

Dewan Dorong Pemkot Surabaya Mulai Siapkan RS Darurat COVID-19

SURABAYA: Kota Surabaya telah ditetapkan menjadi Zona Merah menyusul adanya peningkatan jumlah ODP, PDP dan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Anggota DPRD Surabaya mewanti-wanti agar Pemkot Surabaya mulai menyiapkan langkah serius seperti menyediakan Rumah Sakit Darurat Covid-19.

Sekretaris Komisi D DPRD (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Kota Surabaya Dr. Akmarawita Kadir., M.Kes menyatakan,…

[dailymailcoid]

Legislator: 4 dari 10 Rumah di Surabaya Tak Punya MCK

Legislator: 4 dari 10 Rumah di Surabaya Tak Punya MCK

Liputan6.com, Surabaya – Legislator menyoroti ada banyak rumah warga di beberapa wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur, hingga saat ini belum memiliki sarana berupa kamar mandi, cuci dan kakus (MCK).

"Pada saat reses beberapa hari lalu, saya menemukan banyak banyak rumah warga yang tidak memiliki MCK. Sehingga selama ini mereka masih memakai MCK umum," kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz…