#Sanksi hukum | Explore Tumblr posts and blogs

bayuvedha · 5 months ago

Text

KEKUATAN AKHLAK

وَاِ نَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur." (QS. Al-Qalam: 4)

• Ayat ini tidak hanya menyatakan bahwa Nabi saw punya akhlak yang sangat luhur tetapi juga mengisyaratkan bahwa akhlak merupakan kekuatan yang sangat dahsyat pengaruhnya. Terutama akhlak yang terpuji.

• Kekuatan akhlak bisa mengalahkan kekuatan apa pun, sekalipun didukung kekuatan media, kekuasaan dan ekonomi.

• Sekalipun dibully sebagai pembohong, tukang sihir, teroris, pemecah belah masyarakat dan lainnya, tetapi dengan akhlaknya yang mulia Nabi saw berhasil meruntuhkan semua tuduhan yang dibiayai dan digerakkan oleh para tokoh musyrikin tersebut. Bahkan kesabaran Nabi saw dalam menghadapi semua bulliyan tersebut menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kebenaran tuduhan tersebut dan membangkitkan rasa ingin tahu mereka tentang Nabi saw dan ajakan-ajakan yang disampaikannya. Ini merupakan kemenangan dakwah Nabi saw berkat kekuatan akhlak yang dijaganya. Kekuatan akhlak selalu lebih besar dari kekuatan dana, buzzer, dan kekuasaan.

• Sebaliknya pencitraan dan nama baik yang dibangun seorang pemimpin bertahun-tahun dengan biaya besar dan didukung kekuatan media yang gegap gempita dan ditopang kekuasaan, bisa runtuh dalam sekejap bila sang pemimpin melakukan tindakan tidak bermoral seperti suka berbohong, berkata kasar apalagi melakukan tindakan asusila.

• Akhlak menjadi tiang penyangga peradaban dan budaya. Peradaban dan budaya yang tidak mengajarkan dan menjaga akhlak yang baik pasti runtuh dan hancur.

• Sekalipun sampai berbusa-busa mulutnya mengaku sebagai penjaga budaya dan peradaban tetapi jika tidak bisa menunjukkan akhlak yang baik pasti masyarakat yang beradab dan berbudaya tinggi mengecam dan menolaknya.

• Perkataan kasar, kotor dan sarkasme yang dipertontonkan di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi budaya bahasa yang santun, bahkan memiliki beberapa tingkatan adab berbahasa seperti "kromo inggil" dan lainnya, pasti menilai perkataan kotor dan kasar tersebut sebagai pelanggaran moral dan budaya bahasa yang selama ini sangat dijunjung tinggi. Bisa jadi pelakunya mendapat sanksi moral dan sosial yang lebih berat ketimbang sanksi hukum. Distrust.

• Islam sangat menghargai tingkatan kesopanan berbahasa. Karena itu, al-Quran menyebutkan beberapa istilah penggunaan bahasa yang beragam, sesuai tuntutan kondisi dan tingkatan adab berbahasa yang berlaku. Seperti: qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan tsaqila. Ini sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga adab dalam berbahasa.

• Setiap komunitas pasti memiliki tingkatan adab dalam berbahasa masing-masing. Menjaga budaya yang baik dalam berbahasa ini merupakan ajaran Islam, sebagaimana ragam adab bahasa yang diajarkan di atas. Melanggarnya hingga menimbulkan antipati di kalangan masyarakat sama dengan melanggar ajaran Islam yang mengajarkan adab-adab berbahasa. Karena itu para ahli fiqh merumuskan kaidah: العادة محكمة . Adat kebiasaan yang baik bisa sama statusnya dengan hukum agama.

• Akhlak yang baik muncul dari jiwa dan hati yang bersih. Hati dan jiwa yang kotor memunculkan akhlak yang kotor dan buruk. Orang yang hati dan jiwanya kotor tetapi akhlaknya baik, biasanya hanya sementara waktu. Bila ada faktor pemicunya biasanya muncul watak dan akhlak aslinya. Tidak benar ungkapan yang menyebutkan: Sekalipun mulutnya kotor dan kasar tetapi hatinya baik.

***

#vd

17 notes · View notes

cacaaadya · 4 months ago

Text

KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM BERSOSIAL MEDIA

Kebebasan berpendapat di sosial media adalah topik yang sangat relevan dalam era digital modern. Dengan kemajuan teknologi, media sosial telah menjadi platform yang sangat luas untuk berkomunikasi, berdebat, dan berbagi pendapat. Namun, kebebasan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi aspek-aspek penting dari kebebasan berpendapat di sosial media, termasuk pentingnya, tantangan, dan cara-cara untuk menjaga keseimbangan ini.

PENTINGNYA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

Kebebasan berpendapat di sosial media sangat penting karena beberapa alasan:

Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Media sosial memberikan platform yang luas untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik.

Pengembangan Kebudayaan: Kebebasan berpendapat di sosial media memungkinkan berbagai pendapat dan ide untuk dikomunikasikan, sehingga memperkaya kebudayaan dan mempromosikan toleransi.

Pengawasan Pemerintah: Kebebasan berpendapat di sosial media memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

TANTANGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI SOSIAL MEDIA

Meskipun kebebasan berpendapat di sosial media sangat penting, namun juga menimbulkan beberapa tantangan:

Penggunaan yang Tidak Tepat: Beberapa pengguna media sosial menggunakan platform ini untuk menghina, menyerang, atau memanipulasi informasi, yang dapat merusak kebebasan berpendapat orang lain.

Pembatasan Hukum: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, misalnya, telah digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat di media sosial, terutama dalam konteks yang melanggar kesusilaan atau mengancam keamanan.

Fenomena Hoax dan Hate Speech: Media sosial juga sering digunakan untuk menyebarluaskan informasi palsu (hoax) dan ucapan kebencian (hate speech), yang dapat merusak kepercayaan publik dan memperburuk hubungan antar kelompok.

CARA MENJAGA KESEIMBANGAN BERPENDAPAT DALAM BERSOSIAL MEDIA

Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya, beberapa langkah dapat diambil:

Penggunaan Teknologi Keamanan: Perusahaan media sosial dapat meningkatkan teknologi keamanan untuk mendeteksi dan menghilangkan konten yang melanggar hukum atau etika.

Kebijakan Privasi yang Jelas: Perusahaan media sosial harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan, sehingga pengguna dapat memahami bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi.

Pendidikan dan Edukasi: Masyarakat perlu dilatih untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan menghargai kebebasan berpendapat orang lain.

Kerjasama dengan Pemerintah: Perusahaan media sosial dan pemerintah harus bekerja sama untuk menetapkan standar yang jelas tentang apa yang dianggap melanggar hukum atau etika, serta memberikan sanksi yang adil terhadap pelanggar.

Kebebasan berpendapat di sosial media adalah hak yang sangat penting dalam era digital modern. Namun, untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan ini dan perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Dengan teknologi keamanan yang canggih, kebijakan privasi yang transparan, pendidikan yang efektif, dan kerjasama yang baik antara perusahaan media sosial dan pemerintah, kita dapat memastikan bahwa kebebasan berpendapat di sosial media tetap menjadi alat yang positif untuk memperkaya kebudayaan dan mempromosikan demokrasi.

#digitalliteracy #Kebebasanberekspresidalambersosialmedia

4 notes · View notes

topictrending08 · 4 months ago

Text

greenhill-ciwidey.co.id – Kasus yang melibatkan PT Investree Radhika Jaya (Investree), sebuah penyedia layanan fintech peer to peer lending, kini sedang dalam pengawasan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dugaan adanya fraud dan masalah kredit macet membuat OJK mengambil langkah-langkah serius untuk menindaklanjuti kasus ini. Berikut adalah uraian lengkap mengenai perkembangan kasus Investree dan tindakan yang diambil oleh OJK.

” Baca Juga: David Bayu Dampingi Audrey Davis dalam Kasus Video Asusila “

Contents hide

1 OJK Mendalami Dugaan Fraud di Investree

2 Masalah Kredit Macet dan Pengunduran Diri Direktur Utama

3 Langkah-langkah Tindak Lanjut oleh OJK

OJK Mendalami Dugaan Fraud di Investree

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa mereka sedang mendalami dugaan penipuan atau fraud yang dilakukan oleh PT Investree Radhika Jaya (Investree), yang dikenal sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech peer to peer lending. Hingga saat ini, belum ada langkah perbaikan yang signifikan yang diambil oleh perusahaan maupun investornya. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, menyatakan bahwa OJK siap memberikan sanksi tegas kepada Investree jika tidak ada perbaikan.

Agusman menjelaskan bahwa hingga kini belum ada penyuntikan modal oleh investor. OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan yang diperlukan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, OJK juga telah melibatkan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan dugaan penipuan ini. Mereka telah melakukan pendalaman terhadap berbagai pihak terkait untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Masalah Kredit Macet dan Pengunduran Diri Direktur Utama

Investree telah menjadi sorotan karena mengalami masalah kredit macet yang cukup signifikan. Situasi ini semakin rumit dengan pengunduran diri Direktur Utama Investree, Adrian Gunadi, pada awal tahun 2024. Dalam catatan detikcom yang diambil dari situs resmi perusahaan, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) Investree mencapai 12,58%. Ini berarti ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Per 2 Januari 2024, total pinjaman outstanding Investree tercatat mencapai Rp 444,69 miliar.

Baca Juga : PM Keir Starmer: Pengakuan Palestina dan Perdamaian Gaza

Pada Februari 2024, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengungkapkan bahwa OJK segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap Investree terkait dugaan pelanggaran operasional dan perlindungan konsumen. Aduan masyarakat memicu pemeriksaan ini, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua ketentuan dipatuhi oleh perusahaan.

” Baca Juga: Pelelangan Aset IFG Life Oleh OJK “

Langkah-langkah Tindak Lanjut oleh OJK

OJK berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam pemeriksaan terhadap Investree. Aman Santosa menyatakan bahwa OJK akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku jika dugaan pelanggaran terbukti. Ini termasuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses penindakan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam industri fintech, terutama dalam layanan pendanaan berbasis teknologi. OJK berusaha untuk memastikan bahwa semua penyelenggara layanan fintech mematuhi ketentuan yang ada dan melindungi kepentingan konsumen. Dukungan dari aparat penegak hukum juga menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan dugaan penipuan dan pelanggaran lainnya. Dengan tindakan tegas dari OJK dan kolaborasi yang baik dengan penegak hukum, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.Tagged BeritaBerita IndonesiaBerita NasionalEkonomiInvestreeKredit MacetMasalah Kredit MacetOJKOtoritas Jasa KeuanganPengunduran DiriPT Investree Radhika JayaTindak Lanjut

Pengiriman Bahan Pangan Ke Distrik Sinak, Papua Tengah

Silaturahmi Dasco dan Habiburokhman dengan Aktivis 98

Hujan Deras di Bogor: Dahan Pohon Tumbang Tutup Jalan Raya

Fraksi Gerindra Soroti Keterlambatan Rehabilitasi Sekolah

Bahaya Judi Online Setara dengan Narkoba dan Miras: MUI

by Fajar Eka Putra

5 notes · View notes

manifestasi-rasa · 4 months ago

Text

Day 4

17 Juli 2024

Wkwkw apaan nih jarak waktunya makin lama ahaha. Kurangkum saja deh insight dan kesimpulan beberapa hari ini. Akhir pekan kemarin sampai senin aku so happy karena full family time, Cita-cita sederhana yang somehow cukup susah: bisa membersamai bapak ibuk sering-sering. Makin kesini, kerasa betul kalo lagi kejar-kejaran sama usia orang tua. Suatu hari seorang mas" di kampus pernah tanya, "Gimana rasanya jadi anak pertama perempuan, ais?" aku meringis. Idk why, dpt pertanyaan kayak gini dr blio malah bikin aku mau nangis HAHAHAH. Aku jawab, "aku ga pernah ngerasain gimana jadi anak selain anak perempuan pertama, jadi aku gatau gimana mbandinginnya. Lagian, aku yakin tiap anak ada struggle nya masing-masing, yakan?" Itu sebenarnya bukan jawaban yang ingin aku ungkapkan, tapi saat itu aku juga ga pengen nyampein apa jawaban asliku karena perasaanku yg jadi cukup amburadul cuma gegara pertanyaan itu.

Dan aku juga sadar kalau kini ada variabel lain buat pengambilan keputusan utk masa depanku. Simply like, kalo abis lulus mau kuliah lagi, seriusan mau ninggalin bapak ibuk lagi? Gimana klo tetiba aku nikah alias diambil orang dan gabisa stay dekat mereka? Daan sekelumit pertanyaan lain.

Lalu geser ke hari ini. Pekan ini sebenarnya pekan UAS, tapi tadi ada audiensi rektorat buat nindaklanjutin kasus KS di salah satu fakultas. Kali ini jelas aku tidak bisa mengerahkan anak anak yg bahkan gabisa aku ajak rapat karena belajar buat uas 😂. Poin-poin tuntutannya mostly fokus ke pelaku. As psy student, aku dan temanku menyoroti ada beberapa hal yang missed, seperti pendampingan korban. Memang udh ada pendampingan, tapi pendampingan seperti apa dan tujuannya apa? Also, barangkali ini unpopular opinion, oknum memang bersalah dan patut diberi sanksi setimpal. Tapi, dia juga manusia yang punya hak-hak sebagai manusia dan warga negara. Kalau Allah saja selalu membuka pintu taubatnya, para pelaku juga selalu punya kesempatan kedua utk lebih baik.

Bahkan, ngga hanya korban yang butuh pendampingan. Para pelaku sebenarnya juga ngalamin guncangan psikologis yang akibatnya bisa cukup fatal, kalo mereka masih manusia normal sih.. Tapi yaa melanggar hukum itu kalo di psikologi udah dikatakan perilaku abnormal wkwk.

Sudut pandang ini aku dapat ketika aku magang di Rutan. Iya, Rutan tempat pembunuh, pemakai narkoba, pelaku KS, begal dll dipenjara. Berinteraksi dengan mereka, tau latar belakang dan cerita-cerita mereka, bikin aku sadar kalau kita selalu punya kesempatan kedua, ketiga dst. Lalu kembali pada apakah kita akan memanfaatkan kesempatan tsb sebaik-baiknya?

6 notes · View notes

setelahhujanadapelangi · 5 months ago

Text

*<========☆☆☆========>*

📖📚☝️👥🚦👥🗃️👣

#️⃣ *HUKUM SYARI'AT*

DAN *HUKUM IDARIY*

*࿐ ﷽*

📖📚🔍👥🔎🗃️

🏛️🌇 *Hukum dan UU (Undang²)* yg diadopsi, dilegislasi dan *diterapkan* oleh *suatu negara* itu ada yg termasuk dlm *ranah :*

*🇦. HUKUM SYARI'AT,* dan

*🇧. MASHOOLIHUL-MURSALAH*

🌳 *Apakah* itu :

🇦. *HUKUM SYARI'AT* dan

🇧. *MASHOOLIHUL-MUR*

*SALAH ❓*

Dan *di manakah*

posisi *HUKUM IDARIYAT ❓*

📱🔜 *Berikut* saya akan *menguraikannya :*

🟣📖📚 *"Istilah SYARI'AT, Syara’ ,* dan *Syir’ah* (sinonim)

*mencakup :*

🟪 *segala hal* yg *Alloh* Ta'ala *syari'atkan,* baik berupa :

➖ *keyakinan²* maupun

➖ *amal² perbuatan".*

🔰 *Demikian* menurut Syaikhul Islam *Ibnu Taimiyyah* rohimahulloh dlm

📕 *(Majmu’ Al-Fataawaa, 19/306).*

📝 Maka *SYARI'AT* adalah :

🔳 *ketetapan Alloh* (apa² yg *Alloh syari'atkan)* mencakup masalah :

➖ *I'tiqodiyah* maupun

➖ *'Amaliyah.*

🔰 Imam *Asy-Syaafi'i* rohimahulloh mendefinisikan

🟡 *HUKUM SYARA'* adalah :

▪️ *"Khithoobu Asy-Syaari' al-muta'allaqu bi af'aalil-mukallaf,*

artinya :

➖ *Seruan Asy-Syaari' (Sang Pembuat hukum)* yg *berkaitan* dgn *perbuatan mukallaf* (orang yg *terbebani hukum)",*

🟨 berupa :

➖ *tuntutan,*

➖ *pilihan* dan

➖ *ketetapan.*

🟢🇦. *HUKUM² SYARI'AT* mencakup :

🇦1️⃣. *Ahkamut-Taklifiyyah* seperti :

🔘 *penetapan* hukum :

➖ *Wajib,*

➖ *Sunnah,*

➖ *Mubah,*

➖ *Makruh,* dan

➖ *Haram*

🇦2️⃣. *Ahkamul-Wadh'iyyah*

🔲 seperti :

➖ *Sah,*

➖ *Batal,*

➖ *Sebab,*

➖ *Syarath,*

➖ *Rukhshoh,*

➖ *'Azimah, dll.*

🟩 Dan *penetap semua* itu adalah :

*Alloh* Ta'ala

karena *Asy-Syaari' (Pembuat HUKUM SYARI'AT)* yg dimaksud di sini adalah :

➖ *Alloh* Ta'ala.

🚨📝 *Maka di ranah ini*

✳️ barang siapa yg :

*membuat,* atau *mengadopsi,* atau *melegislasi,* atau *menerapkan, hukum dan UU selain* dari *apa² yg Asy-Syaari' (yakni Alloh* Ta'ala ) *telah tetapkan* dan *bakukan,* baik

*️⃣ berupa :

*Penghalalan* atau *Pengharaman, Pensunnahan, Pemubahan* atau *Pemakruhan, Pensahan* atau *Pembatalan, dll,* baik dlm *ranah Hukum Pidana maupun Perdata,*

✴️ maka :

🚷 *dia kafir.*

⚠️ Dan *hukumnya* disebut :

➖ *Hukum kufur,*

➖ *Hukum th09hut,* dan

🚧 *pembuat* atau *legislatornya* juga :

➖ *th09hut.*

❔ *KENAPA ?*

🔵 Karena *hak Tasyri' (hak membuat* dan *menetapkan/melegislasi hukum)* dlm *ranah HUKUM SYARI'AT* ini adalah :

➖ *Hak Alloh* Ta'ala semata,

yg *siapa saja* *merebut hak ini dari-Nya* maka ia telah :

👣 *mengangkat dirinya* sbg *Syaarik (sekutu) bagi Alloh* Ta'ala dlm *hal* Tasyri' *HUKUM² SYARI'AT.*

🟦 Alias *mengangkat dirinya* sbg :

➖ *Arbaaban min duunillah (Robb tandingan* dari *selain Alloh* Ta'ala) karena *wilayah* Tasyri' *HUKUM² SYARI'AT* adalah :

▪️ *Hak Rububiyyah Alloh* Ta'ala.

🔠 *Contoh :*

➖ *Peraturan²* yg termasuk ranah *HUKUM SYARI'AT* adalah seperti :

🍺💵

*Hukum Halal* atau *Haramnya Khomr* dan *Riba,*

💰🔦🌃🥾👠

*Sanksi Hukuman* bagi *Pencuri dan Pezina,*

🔢🕳️👥

*dll yg telah terdapat* ketentuannya yg *baku* dari *Asy-Syaari' :*

➖ *Alloh* Ta'ala.

‼️🗾 *Maka* adalah :

🌪️🗃️☄️ *kekufuran,*

jika :

suatu negara *membuat, mengadopsi, melegislasi* dan *menerapkan hukum* yg *menyelisihi apa²* yg *telah Asy-Syaari' (Alloh) tetapkan* sbg *HUKUM SYARI'ATNYA.*

⛔ *Hukumnya* adalah :

➖ *Hukum kufur,*

👁️ *menerapkan* dan *menta'atinya* juga adalah :

👁️‍🗨️ *kekufuran.*

📖🔍 *Di ranah* inilah berlaku

❄️ *firman Alloh* Ta'ala :

*ﺃَﻡْ ﻟَﻬُﻢْ ﺷُﺮَﻛَﺎﺀُ ﺷَﺮَﻋُﻮﺍ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﺄْﺫَﻥْ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻟَﻮْﻻ ﻛَﻠِﻤَﺔُ ﺍﻟْﻔَﺼْﻞِ ﻟَﻘُﻀِﻲَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺃَﻟِﻴﻢٌ.*

*"Apakah* mrk *mempunyai sekutu² (sembahan² selain Alloh)* yg menSyari’atkan untuk mrk agama yg *tdk diizinkan Alloh?*

*Sekiranya* tdk ada ketetapan yg menentukan (dari Alloh) tentulah *mrk telah dibinasakan.*

Dan sesungguhnya *orang² yg zholim* itu akan *memperoleh azab yg amat pedih.”*

📖 *(QS. Asy-Syuro [42] : ayat 21).*

❄️ *Dan firman-Nya* Ta'ala :

*فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.*

"Maka demi Robbmu, *mrk tdk beriman hingga* mrk *menjadikan* kamu *hakim* terhadap *perkara yg mrk perselisihkan,* kemudian mrk *tdk merasa* dlm hati mrk *sesuatu keberatan* terhadap *putusan* yg kamu berikan, dan mrk *menerima* dgn *sepenuhnya."*

📖 *(QS. An-Nisaa` [4] : ayat 65).*

♾️📖📚🔍📝☝️♾️

*Itu* adalah *untuk HUKUM² SYARI'AT* yg baku ketetapannya terdapat dlm :

🌤️📖📚 *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah,* serta *Ijma'* yg *qoth'iy.*

🗃️🇧. *MASHOOLIHUL-MURSALAH*

🔵 Secara *bahasa :*

*mashlahat² yg terabaikan,*

🟦 Secara *istilah :*

*"kemashlahatan* yg *tdk diketahui* apakah *Asy-Syaari' menolaknya* atau *memperhitungkannya."*

📗 (Imam *Asy-Syaukani, Al-Irsyaadul-Fuhuul*).

🔴 Yakni *mashlahat yg Asy-Syaari' :*

➖ *tdk menetapkannya* sbg mashlahat yg *diperhitungkan* (mashlahat *mu'tabaroh)* maupun mashlahat yg *ditolak* (mashlahat *mulghoh)* dlm artian *karena :*

🟥 *tdk terdapat Nash², dalil² Syara'* yg *memerintahkannya* atau *melarangnya.*

🔰 Imam *Malik* rohimahulloh sbgmn dikutip oleh Imam *Asy-Syaathibi* dlm *Kitabul-I'tishom* mengatakan :

🟠 *MASHOOLIHUL-MURSALAH* adalah :

*"maslahat* yg *sesuai dgn tujuan, prinsip, dan dalil² Syara’,* yg *berfungsi* untuk :

🟧 *menghilangkan kesempitan,* baik yg bersifat *dhoruriyah* maupun *hajiyah."*

Jadi,

📝 *MASHOOLIHUL-MURSALAH* adalah :

*"maslahat²* yg *tdk ada dalil khusus* yg *menetapkan* atau *menolaknya,* mashlahat yg disasarkan pada *pertimbangan akal* namun ia *sesuai dgn tujuan² Syari’at."*

📙 *(Mukhtashor Al-I'tishom, _Abdul Qodir As-Saqqof)._*

⚫ Maka di *ranah MASHOOLIHUL-MURSALAH* ini :

⬛ *Para 'ulama memahami* bahwa :

*Asy-Syaari'/Pembuat Syari'at* (yakni *Alloh Ta'ala) menyerahkannya* kpd *kaum muslimin* atau *pemimpin mrk* atau *ahlinya.*

🟤 *Artinya :*

Asy-Syaari' *(Alloh) membolehkan* baik dgn *membuat sendiri* atau dgn *mengadopsinya* dari *umat lain,* dan *menerapkan aturan²* dlm ranah *MASHOOLIHUL-MURSALAH* ini :

🟫 *untuk kemashlahatan mrk* dlm *urusan² duniawi.*

⚪ Tergantung mashlahat tidaknya *berdasarkan akal* dan *pertimbangan* manusia,

*dgn syarat :*

⬜ *sesuai* dan *tdk bertentangan* dgn *prinsip², tujuan²* dan *HUKUM² SYARI'AT Islam.*

📑🗃️ *Termasuk* dlm ranah *MASHOOLIHUL -MURSALAH* ini adalah apa yg *disebut* dgn :

🇧1️⃣. *HUKUM² IDARIY (PENERTIBAN)* dan

🇧2️⃣. *IJRO'I (Prosedural, Administrasi).*

⏺️ *BOLEH hukumnya :*

➖ *membuat sendiri* atau

➖ *mengadopsinya* dari *umat lain,*

➖ dgn *syarat* sbgmn syarat diterimanya MASHOOLIHUL-MURSALAH yaitu :

⏹️ *Mashlahat* yg dituju :

➖ *selaras* dan *tdk bertentangan dgn prinsip* dan *tujuan² Syari'at,* dan

➖ *bentuk* dan *tatacara/pelaksanaannya* juga *tdk melanggar HUKUM² SYARI'AT.*

🗃️🔍 *CONTOHnya :*

🔡▶️ *Pembuatan Rambu² Lalu Lintas* dan *menetapkan sanksi administratif* jika ada yg *melanggar,*

🔡▶️ *Peraturan* penggunaan helm *dan* sabuk pengaman,

🔡▶️ *Sensus Penduduk,*

🔡▶️ *Pembuatan Akte Kelahiran,*

🔡▶️ *Pembuatan Buku Nikah,*

🔡▶️ *Pembuatan KTP, SIM,*

🔡▶️ *Surat² Kendaraan,*

🔡▶️ Pembuatan *Sertifikat Tanah, dll,* yg *semua* bentuk *aturan ini tdk terdapat nash² Syara'* yg *memerintahkan atau yg melarangya* untuk *membuat* dan *memberlakukannya.*

⏺️ *Tdk ada nash Syara'* atau *ketetapan Asy-Syaari'* yg *memerintahkan* untuk *membuat Rambu Lalu Lintas* model tertentu misalnya, dan dgn *sanksi hukum tertentu* bagi yg *melanggar* Rambu Lalu Lintas.

⏺️ *Asy-Syaari' (Alloh Ta'ala) menyerahkannya* kpd *manusia* untuk membuatnya atau tdk, *tergantung ada mashlahat atau tdknya* dlm pertimbangan manusia.

Dan ini *tdk bertentangan* dgn *prinsip* dan *tujuan Syari'ah.*

✅ Di *Darul Islam* pun, seorang *Amirul Mukminin* misalnya,

*boleh* membuat atau menetapkan sendiri, *boleh pula* mengadopsinya dari umat lain, bentuk² *ATURAN² IDARI* ini demi *kemashlahatan umum* dgn syarat mashlahat yg dituju, *selaras dgn tujuan² Syari'at* dan bentuk peraturan berikut pelaksanaannya *tdk bertentangan* dgn HUKUM² SYARI'AT.

⏺️ Dan hal ini *tdk bertentangan* dgn tujuan² Syari'at di mana *salah satu tujuan Syari'at secara umum* adalah untuk *mewujudkan kemashlahatan,* dlm hal ini adalah *MASLAHAT MURSALAT.*

Kholifah *'Umar bin Khoththob* rodhiyAllohu 'anhu

➖ pernah membuat *aturan pendataan pasukan* di mana hal ini *tdk pernah dilakukan oleh Nabi* shollAllohu 'alayhi wa sallam, dan Kholifah *Abu Bakar* rodhiyAllohu 'anhu.

➖ *Beliau* juga *mengadopsi* dari *(Persia atau Romawi)* dgn membentuk *Diwan Baytul Maal* dan *pencatat² nya* di mana hal ini *tdk terjadi* atau *dilakukan* pada *masa Nabi* dan Kholifah *Abu Bakar,* dan *tdk ada* seorang shohabatpun yg *mengingkarinya.*

⏺️ Dan jika *misalkan* terdapat *penyelisihan* dari HUKUM SYARI'AT pada *penetapan HUKUM² IDARI,* itu *bukan dan belum tentu* menjadikan *HUKUM² IDARIYAH* itu sbg *hukum kufur* atau *hukum th06hut* (yg bisa *mengeluarkan dari Islam* bagi yg *menerapkan* dan yg *menta'atinya).*

⏺️ *Penyelisihan* (penerapan) *ATURAN IDARI* dan *IJRO'I* dari HUKUKM² SYARI'AT hukumnya adalah *haram, dan bukan kekufuran.*

Karena *tdk setiap penyelisihan* dari Syariat adalah *kekafiran.*

Dilihat *bentuk dan tingkat* penyelisihan/pelanggarannya.

⏺️ *Contoh* dlm hal ini misalkan :

➖ pengharusan *membuka penutup wajah/niqob/cadar* untuk *kepentingan foto wajah* pada *Kartu Identitas* atau *KTP, SIM* dlm hal ini, pelaku yg membuka cadarnya *tidaklah dipandang* sbg *bentuk penghalalan* dan *mengingkari Syari'at cadar* yg artinya kekufuran, namun *paling jauh* hanya dipandang sampai batas *keharaman.*

➖ *Contoh lainnya* adalah :

*"membayar pajak",* seperti pajak yg kita kenal pada saat ini, artinya seseorang yg terpaksa membayar pajak yg dterapkan oleh negara kafir yg menetapkan pajak atas kaum muslimin, maka itu *masuk ke dlm hal yg haram* dan *bukan merupakan bentuk loyalitas* kpd *penguasa th09hut* serta *tdk mengeluarkan orang* yg dibebani pajak *dari Islam,*

*asalkan :*

*disertai ketidakrelaan* dlm *menjalani* semua keharaman *(note : bukan keSyirikan)* yg dipaksakan tadi.

🔍 Dan di *Daarul Kufr, HUKUM² IDARIYAH* seperti *Sensus, Kartu Identitas (KTP), Surat² Sertifikat dll,* itu *juga tdk tergolong hukum kufur* atau *hukum th06hut* sekalipun *dibuat* oleh *th06hut.*

*Tidaklah demikian.*

📝 *Karena* yg disebut *hukum th06hut* adalah :

*hukum²* yg dibuat *menyelisihi HUKUM² SYARI'AT* yg telah baku ditetapkan oleh Asy-Syaari' *Alloh* Ta'ala seperti pada *point 🇦 di atas* tadi.

Di mana mrk, *para pembuat* dan *legislator* itu *disebut th06hut* dan *dikafirkan* karena :

*membuat* dan *melegislasi* hukum dlm ranah yg *menjadi kewenangan Alloh* sbg *Asy-Syaari'.*

*Bukan* pada pembuatan dan pelegislasian *HUKUM² IDARIYAH* yg termasuk *ranah MASHOOLIHUL-MURSALAH.*

🔡📖📚📝🔡

*Dgn memahami hal ini* maka kita akan *memahami* dan bisa *memilah,* mana *hukum²/ undang²/ aturan* yg dibuat *menyaingi SYARI'AT,* yg kita sebut *hukum th06hut* yg kita *diwajibkan mengkufurinya,* dan *mana HUKUM² IDARI dan IJRO'I,* yg termasuk *ranah MASHOOLIHUL-MURSALAH.*.

🌈 *FAIDAHNYA*

Agar *terjauh dari sikap Ghuluw,* terhindar dari *Ifroth* dan *Tafrith, tdk menjadi Murji'ah* atau *Khowaarij* dlm :

*menyikapi penerapan hukum* yg *berlaku* di *Darul kufr* di mana *_kita_* dan *_kaum muslimin kebanyakan tinggal_* sekarang ini, dlm keadaan *tertindas (dipaksakan mentaati) hukum* yg *bukan hukum Alloh.*

🚧 *Contoh sikap Tafrith /Ifroth,* seperti :

*Murji'ah/Khowarij* karena disebabkan akan *KEBODOHAN* akan hal ini adalah *perkataan :*

❎ *"percuma menolak* hukum produk *demokrasi,* tapi *_masih menta'ati Peraturan Lalu Lintas_* di *negara demokrasi.!"*

❎ *"menolak demokrasi* tapi masih *_punya KTP negara th09hut!."_*

❎ *"teriak th09hut,* tapi *_masih memakai fasilitas_* yg di *negeri th09hut!"*

❎ *"Anti th09hut,* tapi *_pakai mata uang_* yg dikeluarkan oleh *th09hut".*

❎ *"katanya anti* pemerintah *th09hut,* tapi kok *_tetap bayar pajak?"_*

⚠️ *Dgn ucapan/sikap di atas* mrk :

*mendebat para muwahidin* yg *_ingin mengkufuri th09hut_* dan *_hukumnya_* yg *mengganti syariat Alloh Ta'ala.*

🔥 *Mrk bersikap* seperti :

➖ *Murji'ah* terhadap *pengingkaran atas hukum yg menyelisihi HUKUM SYARI'AT* (yg jelas *ditetapkan Alloh),* serta mrk seperti :

➖ *Khowarij* dgn *menganggap kufur* orang yg *(terpaksa) menjalani sekedar HUKUM IDARI.*

➖ *Mrk mengudzur* yg *harusnya wajib dikufuri* (seperti ini sikap *Murji'ah),* tapi

➖ *mengkafirkan* yg *seharusnya diudzur /tdk dikafirkan* (seperti ini sikap *Khowarij).*

*Semoga Alloh Ta'ala* segerakan *_kemenangan Islam_* dan *_kaum muslimin,_*

*Aamiin, yaa Robb.*

Allohu Ta'ala a'lamu bish showab,

*_walhamdulillahi Robbil 'alamin._*

*═हই❂͜͡✯░ ⃟ 📖📚░ ⃟✯͜͡❂ইह═*

*╚❖════۩ share ۩════❖╝*

2 notes · View notes

safinatunazah16 · 8 months ago

Text

Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif

Indonesia memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar karya anak bangsa di berbagai bidang. Ide kreatif yang berlimpah ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Karena itu pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain: hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan “ide” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain.

“Jika seseorang memiliki ide atau gagasan, sedari awal memang sebaiknya segera mendaftarkannya. Untuk HKI ada yang harus didaftarkan ada yang tidak. Merek, paten, dan desain industri harus didaftarkan agar bisa mendapat perlindungan dari negara. Jika tidak, orang bisa meniru dan tidak ada perlindungan hukum,” ulas Ari Juliano Gema, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan HKI, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut.

Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor.

Pentingnya pemahaman mengenai HKI di tengah pesatnya digitalisasi juga harus direspons oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, dengan masifnya penggunaan media sosial tidak menutup kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral, dan berpotensi besar mengalami pencurian ide.

“Perkembangan dunia digital sebenarnya baik bagi industri ekonomi kreatif. Namun, ternyata hal ini juga bisa memberikan dampak buruk. Misalnya, untuk subsektor penerbitan yang mengalami pembajakan atau penjualan buku secara ilegal melalui e-commerce. Sebenarnya Kemenparekraf sudah melakukan diskusi dengan IKAPI agar pembajakan secara digital bisa ditekan,” terang Ari Juliano Gema.

Karena itu, untuk mencegah terjadinya klaim atas produk, merek, bahkan ide kreatif dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, para pelaku ekonomi kreatif sudah seharusnya mendaftarkannya ke HKI.

Tak kalah penting, kepemilikan HKI juga memengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya Hak Kekayaan Intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya.

“Kemenparekraf selalu melakukan sosialisasi secara terus menerus dan melakukan berbagai acara yang dapat mendukung kreativitas pelaku ekraf, seperti dengan program Apresiasi Kreasi Indonesia dan Food Startup serta beberapa program lainnya dengan BEKRAF juga. Kami selalu ditekankan untuk jangan sampai melanggar HKI orang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing,” sambung Ari Juliano Gema.

Konsekuensi Pelanggaran HKI

Selain memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi ekonomi kreatif, para pelaku industri kreatif juga harus mengetahui konsekuensi dari pelanggaran HKI.

Sebab, Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut.

Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, atau para pelaku industri kreatif. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan jika Indonesia saat ini telah memiliki sistem perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat kuat.

Bagi sektor ekonomi kreatif adanya perlindungan tersebut tentu merupakan kabar baik. Pasalnya, jika seseorang terbukti melanggar hak ciptaan, maka sanksi yang dikenakan tidak sembarangan.

Sebut saja dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 113 ayat 1 menyebutkan, seseorang yang terbukti melanggar hak cipta dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun, dengan denda paling banyak Rp100.000.000. Jelas, angka yang cukup fantastis ini dapat memberikan efek jera bagi pelanggar Hak Kekayaan Intelektual.

Jadi, para pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual tidak perlu khawatir jika produknya diambil atau ditiru kompetitor. Pasalnya, HKI telah melindungi suatu produk dari kemungkinan klaim pihak lain.

“Ketika terjadi pelanggaran terhadap HKI, yang bisa melaporkan adalah pemilik HKI itu sendiri. Ketika seseorang meniru ide dari sesuatu yang sedang populer misalnya, pemilik HKI yang sudah memiliki nama besar bisanya hanya akan melakukan pemantauan dulu. Namun, bukan berarti peniru ini boleh dilakukan terus-terusan dan merasa aman-aman saja. Justru ini adalah taktik yang sengaja dilakukan. Ketika terlihat ada potensi pelanggaran pada Merek atau Hak Cipta misalnya, bisa saja peniru ini akan dibawa ke jalur hukum dan dikenakan sanksi yang cukup berat,” papar Ari Juliano Gema.

Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek, atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia telah menyediakan fasilitas pendaftaran HKI secara daring melalui: https://e-hakcipta.dgip.go.id/, yang bisa diakses oleh para pelaku ekonomi kreatif.

Dengan kemudahan ini diharapkan semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan produk, merek, atau ide untuk mendapatkan perlindungan dari HKI.

3 notes · View notes

suara-muslim · 2 years ago

Text

*Mustahil Kapitalis Sekularis Menuntaskan Kekerasan Seksual*

Penulis : Fariha_q (Penulis Remaja)

Komnas perempuan mengatakan kasus terhadap perempuan menjadi semakin kompleks dan tidak tertangani atau terlindungi. Sejak Januari hingga November Komnas Perempuan menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan 860 kasus kekerasan seksual di tanah publik 899 kasus di ranah privat.

Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti telah menyebutkan sebanyak 117 pelajar menjadi korban tindak seksual di berbagai tingkatan jenjang pendidikan sepanjang tahun 2022, yaitu 2 kasus di tingkat SD, 3 kasus di tingkat SMP, 2 kasus tingkat SMA, dan 6 kasus pada jenjang pesantren. hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah belum mampu untuk menuntaskan permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak.

Padahal baru baru ini, Mahkamah Agung menghukum mati Hery wirawan karena telah memperkosa 13 santri di Bandung. Namun, hukuman mati tersebut seakan akan tidak memberikan efek jera bagi pelaku (Republika,4/1/2023).

Ironisnya, masalah kasus kekerasan seksual ini tak kunjung usai. Faktanya, belipat gandanya kasus kekerasan seksual hasil dari pemakaian sistem kapitalisme mendewakan kebebasan individu dan mengabaikan konsekuensi yang merugikan masyarakat. Dalam kapitalisme, aturan dibuat ketika masalah muncul diantara kepentingan individu. Seperti halnya "petugas pemadam kebakaran", aturannya adalah ketika masalah telah terjadi dan tidak merata.

Kapitalisme meremehkan perempuan, mengeksploitasi mereka untuk iklan, bisnis hiburan. Peredaran narkoba juga dilegalkan, penyalahgunaan dan hiburan pornografi juga merajalela, yang memicu pemekorsaan.

Kaum feminisnya juga nampaknya menggunakan kasus 13 santri di Bandung untuk terus memperkuat progam mereka, khususnya melalui UU TKPS. Mereka akan selalu menggiring opini publik dengan memanfaatkan aktor perempuan. Tidak ada standar kebenaran dalam kapitalisme dan demokrasi membuatnya dapat diterima untuk menggunakan perempuan sebagai "korban" pengaturan agenda setting kebijakan.

Kapitalisme tidak menganggap sedikitpun dunia perempuan sebagai sesuatu yang harus dijaga. Oleh karna itu, kapitalisme terus melahirkan ide batil. Selama kapitalisme dan demokrasi masih berdiam di negeri ini, hukuman itu tetap tidak akan berefek jera bagi pelaku. Selalu akan ada peluang dan kesempatan lagi untuk terjadinya tindak kekerasan seksual lainnya.

Satu satunya harapan masyarakat hanyalah sistem Islam yang akan menjaga perempuan dari kekerasan seksual. Salah satunya lewat pergaulan Islam. Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan agar menutup aurat.

Selain itu, media massa dilarang untuk menyebarkan konten porno dan akan ditindak lanjuti jika terjadi pelanggaran dengan mencabut izin pendiriannya. Khalifah akan menghukum pelaku pelecehan seksual, pembunuhan, dan sejenisnya dengan hukuman yang sesuai hukum Islam. Memang, satu-satunya sistem sanksi yang dapat dan memiliki efek jera memang hanya lahir dari Islam. Bahkan, bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia di dunia.

Wallahu a'lam

3 notes · View notes

tabloidnusantara · 1 day ago

Link

#tidak netral

0 notes

yhagustinaa · 1 day ago

Text

Alasan yang Perlu Diketahui, Mengapa Setiap Proyek Membutuhkan Jasa Studi Kelayakan?

Setiap proyek, baik itu dalam dunia bisnis, pembangunan infrastruktur, maupun investasi, memerlukan perencanaan yang matang dan analisis yang mendalam sebelum memulai pelaksanaan. Salah satu langkah awal yang sangat penting dalam mempersiapkan proyek adalah melakukan studi kelayakan. Jasa studi kelayakan membantu memastikan bahwa proyek tersebut memiliki dasar yang kuat, layak dilaksanakan, dan dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai alasan mengapa setiap proyek membutuhkan jasa studi kelayakan.

1. Menilai Kelayakan Ekonomi dan Finansial

Salah satu alasan utama mengapa setiap proyek membutuhkan jasa studi kelayakan adalah untuk melakukan penilaian finansial yang cermat. Studi kelayakan dapat mengidentifikasi apakah proyek tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya dan memberikan pengembalian investasi yang memadai. Tanpa analisis yang mendalam tentang estimasi biaya, proyeksi pendapatan, dan analisis laba rugi, sulit untuk mengetahui apakah proyek tersebut benar-benar menguntungkan. Jasa studi kelayakan akan memberikan gambaran yang jelas tentang aspek ekonomi dan finansial proyek, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik.

2. Mengidentifikasi Risiko dan Tantangan Potensial

Setiap proyek pasti mengandung risiko dan tantangan. Tanpa analisis yang menyeluruh, pengelola proyek mungkin tidak dapat mengidentifikasi potensi masalah yang bisa muncul di kemudian hari. Melalui jasa feasibility study, risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek pasar, teknologi, operasional, regulasi, serta sosial dapat dianalisis secara mendalam. Selain itu, analisis kelayakan juga memberikan rekomendasi solusi atau langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut, sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar.

3. Menilai Kelayakan Pasar dan Permintaan

Bagi proyek yang melibatkan peluncuran produk atau layanan baru, sangat penting untuk mengetahui apakah ada permintaan pasar yang cukup untuk mendukung keberhasilan proyek tersebut. Tanpa analisis pasar yang tepat, ada risiko besar bahwa produk atau layanan yang ditawarkan tidak akan diterima oleh konsumen. Jasa studi kelayakan akan melakukan riset pasar yang menyeluruh, termasuk analisis tren industri, perilaku konsumen, dan posisi pesaing. Ini akan membantu proyek untuk memposisikan dirinya dengan tepat dalam pasar yang relevan dan menilai apakah ada peluang yang cukup untuk pertumbuhan.

4. Memastikan Kesesuaian dengan Regulasi dan Standar Hukum

Proyek yang tidak sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku memiliki potensi besar untuk menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Jasa studi kelayakan juga mencakup evaluasi terhadap persyaratan hukum yang terkait dengan proyek, seperti izin, peraturan lingkungan, atau aturan operasional lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, menghindari denda, sanksi, atau masalah hukum lainnya yang dapat merugikan.

5. Meningkatkan Daya Tarik bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Studi kelayakan yang lengkap dan terperinci sangat penting untuk menarik investor atau mitra strategis. Investor cenderung berinvestasi pada proyek yang memiliki analisis kelayakan yang jelas, karena ini menunjukkan bahwa proyek tersebut telah dipertimbangkan dengan matang dan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Dengan jasa studi kelayakan, para pemangku kepentingan dapat melihat estimasi pengembalian investasi (ROI), analisis risiko, dan proyeksi keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proyek tersebut.

6. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Jasa studi kelayakan juga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sumber daya akan digunakan dalam proyek tersebut, mulai dari anggaran, tenaga kerja, hingga teknologi yang diperlukan. Dengan analisis ini, manajemen proyek dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memaksimalkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Ini akan membantu memastikan bahwa proyek dijalankan dengan biaya yang wajar dan dapat memberikan hasil yang diinginkan tanpa menggunakan sumber daya yang berlebihan.

7. Menilai Dampak Sosial dan Lingkungan

Selain aspek ekonomi dan finansial, sebuah proyek juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Banyak proyek besar yang membutuhkan evaluasi kelayakan sosial dan lingkungan untuk memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan efek negatif yang signifikan pada masyarakat atau alam. Jasa studi kelayakan membantu mengidentifikasi dampak potensial dan menyarankan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan kerusakan atau dampak buruk, yang pada gilirannya akan meningkatkan reputasi dan keberlanjutan proyek tersebut.

Kesimpulan

Jasa studi kelayakan bukan hanya sekadar formalitas dalam perencanaan proyek, melainkan suatu langkah yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Melalui analisis yang menyeluruh terhadap aspek finansial, pasar, risiko, regulasi, dan dampak sosial atau lingkungan, jasa studi kelayakan memberikan gambaran yang jelas tentang kelayakan proyek dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Tanpa jasa studi kelayakan, sebuah proyek mungkin akan menghadapi banyak hambatan dan ketidakpastian yang bisa merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap proyek, besar atau kecil, sangat disarankan untuk melibatkan jasa studi kelayakan guna memaksimalkan peluang keberhasilannya.

#Jasa Studi kelayakan #Analisis Bisnis #Analisis Studi Kelayakan #Jasa Feasibility Study

0 notes

knsabila · 4 days ago

Text

Efektivitas Penggunaan Jasa Pembukuan terhadap Pengelolaan Pajak Perusahaan: Metode Penelitian Eksplanatori

Di dunia bisnis yang semakin kompetitif dan penuh regulasi, pengelolaan pajak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk memastikan pengelolaan pajak yang efisien adalah dengan memanfaatkan jasa pembukuan perusahaan yang dapat menyediakan catatan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan yang jelas dan terorganisir dengan baik sangat penting dalam pelaporan pajak yang benar. Di samping itu, jasa konsultan manajemen juga berperan dalam memberikan panduan strategis yang dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola kewajiban pajaknya.

Melalui jasa pembukuan perusahaan, perusahaan dapat memperoleh keakuratan dalam pelaporan keuangan yang selanjutnya akan berdampak positif pada kepatuhan pajak mereka. Dengan dukungan dari jasa konsultan manajemen, perusahaan juga bisa merumuskan strategi pajak yang lebih efisien. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penggunaan jasa pembukuan perusahaan dapat mempengaruhi pengelolaan pajak perusahaan, dengan menggunakan metode penelitian eksplanatori untuk memahami hubungan sebab-akibat.

Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait pengaruh penggunaan jasa pembukuan terhadap pengelolaan pajak perusahaan, yaitu:

Bagaimana pengaruh penggunaan jasa pembukuan perusahaan terhadap akurasi pengelolaan pajak?

Apa dampak penggunaan jasa pembukuan perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan?

Sejauh mana jasa konsultan manajemen berperan dalam mendukung pengelolaan pajak melalui jasa pembukuan perusahaan?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara penggunaan jasa pembukuan dan pengelolaan pajak perusahaan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

Menganalisis efektivitas penggunaan jasa pembukuan perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan pajak yang lebih baik.

Menilai pengaruh penggunaan jasa pembukuan terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

Menyediakan rekomendasi kepada perusahaan mengenai pentingnya menggunakan jasa pembukuan dan jasa konsultan manajemen untuk meningkatkan pengelolaan pajak.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana cara terbaik bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak mereka.

Peran Jasa Pembukuan Perusahaan dalam Pengelolaan Pajak

Jasa pembukuan perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan pajak yang efisien dan efektif. Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu adalah fondasi utama untuk pelaporan pajak yang benar. Berikut adalah beberapa cara jasa pembukuan perusahaan berperan dalam pengelolaan pajak yang lebih baik:

1. Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat dan Akurat

Penggunaan jasa pembukuan perusahaan memastikan bahwa setiap transaksi bisnis tercatat dengan benar. Pembukuan yang baik menghasilkan laporan keuangan yang akurat, yang merupakan dasar utama dalam menghitung kewajiban pajak perusahaan. Laporan keuangan yang tepat akan memudahkan perusahaan dalam menghitung pajak yang harus dibayar serta menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada denda atau sanksi pajak.

2. Meminimalkan Risiko Kesalahan dalam Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak yang salah atau tidak lengkap dapat berakibat pada penalti atau bahkan masalah hukum. Jasa pembukuan perusahaan membantu mengurangi risiko kesalahan tersebut dengan memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat dengan benar dan semua informasi keuangan yang diperlukan untuk pelaporan pajak tersedia. Dengan bantuan jasa ini, perusahaan dapat menjaga integritas laporan pajak mereka dan memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung dengan tepat.

3. Pengelolaan Laporan Pajak yang Tepat Waktu

Pajak yang dibayar tepat waktu sangat penting untuk menghindari bunga atau denda keterlambatan. Jasa pembukuan perusahaan memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan dan dikirimkan tepat waktu, yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efisien. Dengan laporan yang tepat waktu, perusahaan dapat menghindari keterlambatan yang dapat merugikan mereka.

Peran Jasa Konsultan Manajemen dalam Pengelolaan Pajak

Selain jasa pembukuan perusahaan, jasa konsultan manajemen juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pajak yang lebih efisien. Konsultan manajemen dapat memberikan panduan strategis yang bermanfaat untuk perusahaan dalam merencanakan dan mengelola kewajiban pajak. Berikut adalah beberapa cara jasa konsultan manajemen berperan dalam pengelolaan pajak:

1. Penyusunan Strategi Pajak yang Efektif

Jasa konsultan manajemen dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pajak yang optimal. Konsultan ini dapat memberikan saran mengenai cara-cara untuk mengurangi beban pajak secara sah dan memanfaatkan insentif pajak yang ada. Dengan strategi pajak yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan mereka sambil mematuhi regulasi pajak yang berlaku.

2. Evaluasi Kepatuhan Pajak Perusahaan

Konsultan manajemen juga dapat melakukan evaluasi terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Dengan melakukan audit atau pemeriksaan internal, konsultan manajemen dapat mengidentifikasi apakah ada area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pajak. Mereka juga dapat membantu perusahaan dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk audit pajak eksternal dan memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

3. Pengelolaan Risiko Pajak yang Lebih Baik

Konsultan manajemen juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pajak. Mereka dapat memberikan wawasan tentang potensi risiko yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi pajak. Dengan bantuan jasa konsultan manajemen, perusahaan dapat merancang kebijakan internal untuk memitigasi risiko pajak yang mungkin timbul.

Kesimpulan

Penggunaan jasa pembukuan perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pajak yang lebih baik. Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang dihasilkan oleh jasa pembukuan perusahaan, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kewajiban pajak perusahaan dihitung dan dibayar dengan benar. Selain itu, penggunaan jasa konsultan manajemen dalam merencanakan strategi pajak dan mengelola risiko pajak dapat membantu perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara jasa pembukuan perusahaan dan jasa konsultan manajemen dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak perusahaan, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak, serta memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin meningkatkan pengelolaan pajak mereka sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan kedua jasa ini sebagai bagian dari strategi manajerial mereka.

#bussines #plan #bookeeping

0 notes

23slotpulsa · 5 days ago

Text

Apa Itu Situs Slot Pulsa Telkomsel?

Situs slot pulsa Telkomsel adalah sebuah platform perjudian online yang memungkinkan pemain untuk melakukan deposit dan transaksi menggunakan pulsa Telkomsel. Berbeda dengan metode pembayaran tradisional seperti transfer bank atau kartu kredit, situs slot pulsa Telkomsel memudahkan pemain dengan menyediakan opsi untuk bermain game slot hanya menggunakan pulsa yang ada di nomor Telkomsel mereka.

Dengan metode ini, pemain dapat mengisi saldo akun mereka untuk bermain permainan slot online tanpa perlu melibatkan rekening bank atau sistem pembayaran digital lainnya. Ini menjadikan situs slot pulsa Telkomsel sebagai pilihan yang sangat praktis, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke kartu kredit atau rekening bank.

Cara Kerja Situs Slot Pulsa Telkomsel

Pendaftaran Akun Langkah pertama adalah mendaftar di situs slot yang mendukung pembayaran pulsa Telkomsel. Pemain perlu mengisi informasi dasar seperti nama, email, dan nomor telepon.

Deposit Menggunakan Pulsa Setelah akun terdaftar, pemain dapat melakukan deposit dengan memilih opsi "deposit pulsa". Pemain kemudian mengirimkan pulsa dari nomor Telkomsel mereka ke nomor yang disediakan oleh situs.

Bermain Slot Setelah deposit berhasil, pemain dapat langsung memilih permainan slot yang tersedia di situs dan mulai bermain.

Penarikan Kemenangan Jika pemain memenangkan permainan, mereka dapat menarik hasil kemenangan melalui metode yang disediakan oleh situs, seperti transfer bank atau metode pembayaran lainnya.

Keuntungan Situs Slot Pulsa Telkomsel

Kemudahan Transaksi Menggunakan pulsa sebagai metode pembayaran sangat mudah dan praktis, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit atau rekening bank.

Akses Lebih Luas Karena Telkomsel adalah salah satu operator terbesar di Indonesia, situs ini lebih mudah diakses oleh banyak orang yang menggunakan kartu Telkomsel.

Privasi dan Keamanan Pembayaran menggunakan pulsa dapat memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi, karena pemain tidak perlu memberikan informasi rekening bank atau kartu kredit mereka.

Risiko dan Hukum

Meskipun memberikan kemudahan, perlu diingat bahwa perjudian online di Indonesia tidak sah. Pemerintah Indonesia melarang perjudian dalam bentuk apapun, termasuk perjudian online. Oleh karena itu, pemain yang bermain di situs slot pulsa Telkomsel harus menyadari bahwa mereka bisa berisiko terkena sanksi hukum.

Kesimpulan

Situs slot pulsa Telkomsel adalah platform perjudian yang memungkinkan pemain untuk melakukan transaksi menggunakan pulsa Telkomsel. Ini memberikan kenyamanan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke rekening bank atau kartu kredit. Namun, pemain harus berhati-hati karena perjudian online di Indonesia tidak sah, dan selalu mempertimbangkan risiko hukum yang ada.

1 note · View note