#Saluran Dana CSR

[sobirinkuliner7788]

DKI kemarin, KJP Plus cair hingga kabel fiber optik udara

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada sepekan kemarin sejak Jumat (12/7), mulai dari dana KJP Plus cair hingga kabel fiber optik udara.

Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali:

1. Dana KJP Plus tahap pertama gelombang kedua di DKI cair sore ini

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merampungkan verifikasi akhir bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap pertama gelombang kedua dan menjadwalkan pencairan dana pada Jumat ini.

 "Verifikasi KJP Plus tahap I gelombang dua rampung dan dapat dicairkan paling cepat pada sore ini. Dana bantuan sosial untuk keperluan kebutuhan pendidikan yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu tahap I gelombang kedua sudah bisa dimanfaatkan penerima," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini

2. Supaya lingkungan terjaga, DKI tata peternakan sapi di Cikoko

 Pemerintah Provinsi DKI melakukan penataan peternakan sapi di RT 009/RW 003 Jalan Cikoko Barat III, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan demi menjaga kelestarian lingkungan.

 "Kami membantu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ada di dinas yakni tata cara mengelola, mengemas, hingga perbaikan saluran pipa-pipa instalasi," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di peternakan sapi Cikoko, Jakarta, Jumat.

[eddysiswanto-blog]

Semen Baturaja Salurkan Dana CSR Rp10,7 M di Sumsel dan Lampung

Semen Baturaja Salurkan Dana CSR Rp10,7 M di Sumsel dan Lampung

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, =telah menyalurkan dana CSR senilai total Rp10,7 miliar sepanjang tahun 2020 di Sumsel dan Lampung. VP Corporate Secretary PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR), Doddy Irawan, mengatakan dana tersebut dialokasikan untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp3,9 miliar dan program kemitraan dan bina…

[ayojalanterus]

Vaksin Gotong Royong, Riwayatmu Kini

 Oleh:IDHAM ANHARI  PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mendadak menarik rem, Jumat (16/7). Menyudahi polemik Vaksin Gotong Royong yang memicu kegaduhan di tengah ketidakberdayan masyarakat menghadapi keganasan varian baru virus Covid-19. Update terbaru Jumat (16/7), kasus positif 54.000 dan 1205 meninggal. Total kasus positif di Indonesia sejak Maret 2020 adalah 2,780.803 dan kematian 71.397 jiwa. Kasus positif tiga hari terakhir, mengantarkan Indonesia tertinggi di dunia. Keputusan Presiden yang membatalkan Vaksin Gotong Royong disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Jumat petang. Hanya berselang sehari setelah seluruh menteri perekonomian meyakinkan Vaksin Gotong Royong berbayar tetap dilanjutkan. Vaksin itu katanya, demi mendukung program Presiden Jokowi untuk mempercepat tercapainya herd immunity (kekebalan komunal) menghadapi pandemi. Dua hari sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani pun menyatakan dukungan sama. Ia meminta pemerintah gencar mensosialisasikan vaksin VGR. "Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma," ucap Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7). Sense of Crisis Keputusan Jokowi seakan mengkonfirmasi kegaduhan yang terjadi terkait vaksin berbayar bersumber dari para pembantunya sendiri. Justru dari para menteri yang dia amanatkan untuk menangani pandemi. Mengkonfirmasi dugaan praktik "ugal-ugalan" para menterinya, khususnya di bidang ekonomi yang seakan memanfaatkan situasi pandemi sebagai ladang menangguk keuntungan di tengah kesengsaraan rakyat. "Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," tambah Pramono Anung lagi. Gagasan Mulia Gagasan awal Vaksin Gotong Royong (VGR) tampak sekilas cukup mulia. Awalnya, dicetuskan oleh Shinta Kamdani, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Tujuannya untuk membantu mempercepat jangkauan program vaksinasi pemerintah mencapai target 70 persen vaksinasi masyarakat (180 juta jiwa). Vaksinasi karyawan di lingkungan industri dan perusahaan besar akan diurus tersendiri oleh Kadin atas biaya perusahaannya masing-masing.   Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, sampai penutupan pendaftaran akhir Mei lalu tercatat sebanyak 28.000 perusahaan mendaftar. Itu mencakup 10,5 juta karyawan. Dijelaskan Shinta, perusahaan akan membeli vaksin dari pemerintah yang dikoordinir oleh Kadin. Rincian harga vaksin sebesar Rp 375.00 dengan biaya penyuntikan Rp 125 ribu per dosis. Vaksin Covid-19 harus dua kali injeksi, sehingga total uang yang harus ditanggung perusahaan mencapai Rp 1 juta per karyawan. Gayung bersambut. Presiden menyambut baik gagasan VGR Kadin itu. "Saya senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian karena vaksinasi gotong-royong pagi hari ini telah dimulai. Saya berada di PT Unilever di Jababeka dan saya melihat ada 18 lokasi perusahaan, pabrik, industri yang juga bersama-sama melaksanakan vaksinasi gotong royong," kata Jokowi pada acara peluncuran VGR, tanggal 18 Mei seperti yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden hari itu. Jokowi tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan, manajemen, dan karyawan, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang telah bersama-sama melaksanakan vaksinasi gotong-royong. "Yang kita harapkan ini akan segera membangun sebuah herd immunity dan penyebaran Covid bisa kita hambat dan kita bisa hilangkan dari negara yang kita cintai ini," tambahnya. Tetapi, tentu di luar pengetahuan Presiden, launching VGR ternyata memicu riak di internal pengurus Kadin. Sebagian pengurus Kadin, waktu itu, mempertanyakan ketidakhadiran Menteri BUMN Erick Tohir, Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani dan Shinta Kamdani mendampingi Presiden Jokowi saat lauching. Padahal, tiga sosok itu yang diketahui sejak tahun lalu memperjuangkan VGR Kadin. Yang mendampingi Jokowi malah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Wakil Ketua Umum Kadin Arsyad Rasyid yang tidak pernah terlihat ikut cawe-cawe dalam urusan VGR selama ini. Dalam perjalanannya, realisasi program VGR tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kendalanya pada pasokan vaksin yang mengalami keterlambatan. Sementara upaya karyawan secepatnya mendapatkan vaksin, adalah hal yang mendesak. Maka mengisi kekosongan di masa-masa penantian itu, industri pun mengcreate berbagai program vaksinasi untuk karyawan. Melaksanakan komitmen sebelumnya dengan Menteri Kesehatan. Budi G. Sadikin bulan Maret lalu mengappeal perusahaan agar melaksanakan vaksin untuk masyarakat menggunakan dana CSR perusahaan masing-masing. Dalam program vaksin CSR itu perusahaan dibolehkan menyertakan karyawannya sebanyak 15 persen dari total masyarakat yang divaksin. Group Sinar Mas paling gencar melakukan vaksinasi dengan berbagai nama program vaksin untuk masyarakat. Sinar Mas juga mengcreate program vaksin di gereja-gereja. Diduga kuat program-program semacam itu yang mengurangi target program Kadin sebanyak 10,5 juta seperti yang sudah dilaporkan ke Presiden. Memang, konfirmasi berapa total karyawan dari industri yang sudah divaksin sulit diperoleh dari pihak perusahaan. Belum lagi jumlah karyawan yang secara individu sudah mengikuti vaksinasi yang diwajibkan oleh Ketua RT di tempat tinggalnya. Ada satu perusahan besar menyebutkan karyawan yang sudah mengikuti VGR Kadin sebanyak 50 ribu. Sisanya yang 80 ribu masih menunggu ketersediaan vaksin dari Kadin. Awal Juli tiba-tiba VGR ini dipasarkan untuk umum melalui BUMN Kimia Farma. Populer dengan nama vaksin berbayar. Harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga yang dibandrol untuk peserta VGR Kadin. Vaksin berbayar itu sontak menimbulkan tanda tanya dan polemik di masyarakat. Kimia Farma pun merespons dengan menunda sementara pemasaran VGR berbayar itu. Kimia Farma kemudian memperbaiki formulasi VGR untuk umum. Yang boleh ikut karyawan perusahaan yang sudah terdaftar di Kadin. Begitu pun tidak meredakan polemik. Memang aneh. Logikanya, kalau akhirnya vaksin berbayar ditujukan hanya untuk karyawan, kenapa tidak kembali ke program Kadin. Ada apa dengan Kadin? Polemik reda setelah Presiden mengumumkan pembatalan Vaksin VGR. "Mekanisme untuk seluruh vaksin, baik yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ungkap Pramono Anung. Kita masih menunggu tindakan apa yang akan diambil Jokowi terhadap menterinya yang disebut kehilangan sense of crisis itu. (Penulis adalah wartawan senior, Ketua Dewan Kehormatan PWI.)

from Konten Islam https://ift.tt/2UM3yvT via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/07/vaksin-gotong-royong-riwayatmu-kini.html

[majalahbidan]

CSR Lapindo Brantas Inc. Dongkrak Perekonomian Warga Kedungbanteng

CSR Lapindo Brantas Inc. Dongkrak Perekonomian Warga Kedungbanteng

  (SIDOARJOterkini) – Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah diberikan oleh Lapindo Brantas Inc. kepada warga Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin berdampak besar terhadap kemajuan perekonomian warga.

Dana CSR tahun 2018 yang disalurkan ke desa ini selain untuk pembangunan  infrastruktur desa,  perbaikan saluran air pertanian, pembuatan pondasi penahan jalan, gorong-gorong hingga…

[aisyair-blog]

Hmmm

Tiba2 kepikiran, krna sekarang lagi maraknya aplikasi buat charity. Kenapasi ga bikin aplikasi juga tapi untuk hal pendidikan. Kalo kitabisa.com mungkin terlalu general. Ada orang2 yg memang concern mereka di pendidikan, ga sedikit loh yg peduli sama pendidikan di indo. Jadi nanti kerjasama sama beberapa company trus bisa dijadikan saluran dana csr mereka. Ataupun kita potret pendidikan di timur sana, kemudian buat penggalangan dana untuk pembuatan sekolah, madrasah, atau apapun itu yg berkaitan pendidikan. Kemudia di data juga anak2 yg butuh sekali pendidikan ke pelosok2 negeri. Buat project apa ya sama org yg expert…. Dat so many ide and random thoughts but, someday ide ini harus direalisasikan, no matter how, it will be.

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan asap pabrik penghasil arang yang telah membahayakan kesehatan dan mengganggu aktiftas warga.

Keluhan ini disampaikan warga anggota DPRD Sumut HM Nezar Djoeli ST, Darwin Lubis dan Ari Wibowo di di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (28/8/2017).

Salah seorang warga Bintaraja Sihotang didampingi warga lainnya yakni Agustiomina dan Walija mengatakan, polusi pabrik yang dikeluarkan setiap harinya sangat berdampak pada kesehatan warga setempat. Sebagai contoh, anak-anak yang tinggal di kawasan itu sudah terserang batuk.

Selain itu, polusi pabrik yang keluar dari cerobong asapnya diduga berupa serbuk kayu. Pasalnya, polusi tersebut menempel di pakaian milik, apabila warga menjemur pakaian.

“Pabrik yang diduga milik perusahaan Yunesia itu sudah membuat warga marah. Karena anak-anak kami disana sudah terserang batuk. Kami juga para orang tua merasakan sesak ketika menghirupnya,” cetusnya.

Bintaraja juga mengungkapkan bahwa pabrik ini sudah beroperasi sejak April 2017 sampai sekarang. Sampai saat ini warga belum ada menerima bentuk perhatian dari pabrik tersebut, baik berupa bantuan maupun saluran dana CSR-nya.

“Untuk itu, kami meminta kepada instansi terkait, dan DPRD Sumut agar segera menindaklanjuti keluhan warga ini. Apabila tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan, warga disana akan terkesan penyakit pernafasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli yang menerima keluhan warga mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut dan juga Badan Lingkungan Hidup Deli Serdang untuk segera menindaklanjuti keluhan warga ini.

“Kedua instansi pemerintahan ini harus menginvestigasi pabrik yang dimaksud oleh warga. Periksa perizinan mereka, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 atau belum. Jika belum sesuai dengan regulasi yang ada, maka harus segera diambil tindakan tegas. Kalau perlu ditutup, karena sudah membahayakan masyarakat,” ketusnya.

Disamping itu, lanjut Politisi Partai NasDem ini, Dinas Lingkungan Hidup Provsu dan BLH Deli Serdang juga harus memeriksa ambien dari pabrik tersebut, karena limbah atau polusi yang dikeluarkan oleh sebuah pabrik, tidak boleh merusak lingkungan atau kualitas udara yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Ini sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2014 tentang Lingkungan Hidup. Ada sanksi yang ditetapkan bagi perusahaan yang limbahnya membahayakan lingkungan sekitar. Dan bisa mengarah ke pidana,” cetusnya.

Hal senada dikatakan Anggota DPRD Sumut, Darwin Lubis, yang meminta Dinas Lingkungan Hidup Provsu BLH Deli Serdang untuk menindaklanjuti keluhan warga ini. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil pemilik pabrik dan instansi terkait untuk membahas persoalan ini. (ts-02)

The post Polusi Pabrik Arang Ancam Kesehatan Warga Desa Mulyorejo Sunggal appeared first on tobasatu.com.

[tiararalene-blog]

Sepanjang Tahun 2017, Ini Dana CSR yang Disalurkan BRI

Tiara Ralene Sepanjang Tahun 2017, Ini Dana CSR yang Disalurkan BRI Artikel Baru Nih Artikel Tentang Sepanjang Tahun 2017, Ini Dana CSR yang Disalurkan BRI Pencarian Artikel Tentang Berita Sepanjang Tahun 2017, Ini Dana CSR yang Disalurkan BRI Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Sepanjang Tahun 2017, Ini Dana CSR yang Disalurkan BRI "Selain itu, BRI juga memberikan bantuan dana CSR, untuk pembangunan UMI ICT Center Universitas Methodist senilai Rp 327 juta, dan pembuatan saluran.. http://www.unikbaca.com