#Reshuffle kabinet dilakukan demi mewujudkan

[nusantarapostcom]

Bocoran Reshuffle Kabinet Jokowi 2022, Inilah Daftar Menteri Yang Dipanggil ke Istana

[seputarbisnis]

PAN Balik Tuding PDIP Juga Bandel pada Jokowi

Jakarta (SIB) -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Partai Amanat Nasional keluar dari koalisi pendukung pemerintah. PAN dinilai membandel karena sering mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Politikus senior PAN Dradjad Hari Wibowo mengakui partainya sering berseberangan dengan pemerintah. Namun PDIP sebagai pendukung utama Jokowi-JK juga sering membandel. "Harus diakui, PAN beberapa kali mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden," kata Dradjad kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/7). "Meski demikian, harus diakui bahwa PDIP sendiri beberapa kali tidak sejalan dengan Presiden, bahkan berseberangan," tambah Dradjad, yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN. Dia mencontohkan sikap PDIP yang selalu mengkritik Menteri BUMN Rini Soemarno. "Kasus Menteri BUMN Rini Soemarno adalah contohnya (PDIP membandel)," kata Dradjad. Menurut dia, jika sepenuhnya berada di koalisi pendukung Presiden, PDIP seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Dalam banyak hal, PDIP justru di barisan depan mengganggu atau minimal ikut mengganggu Rini. PDIP, misalnya, paling getol menolak kehadiran Menteri Rini di Komisi VI DPR. Mereka juga mengkritik keras kebijakan penyertaan modal negara bagi BUMN. "PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini," papar Dradjad. "Jadi gampangnya, PDIP, PAN, dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden. Tapi memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDIP," tambah dia. Tak Perlu Ada Lagi di Kabinet Isu reshuffle kabinet yang mencuat dikaitkan dengan partai yang tidak loyal di koalisi partai pendukung pemerintah. PDIP meminta reshuffle kabinet dilakukan bulan ini agar menjadi dasar persiapan Pilpres 2019. "Wacana reshuffle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019. Tentu saja kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres yang akan datang," kata Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanudin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7). Menurut Tubagus, reshuffle kali ini sangat menentukan. Dia mengingatkan Jokowi bahwa reshuffle kabinet akan menjadi momentum konsolidasi demi Pilpres 2019. "Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet," tegasnya. Dia menuturkan kabinet hasil reshuffle nanti harus menjadi kabinet yang solid serta berkomitmen membuat program-program yang prorakyat. Sementara itu, komposisi kabinet sendiri harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional. "Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini atau tidak sama sekali," ungkap Tubagus. "Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," pungkasnya. Sebelumnya, PDIP meminta PAN keluar dari koalisi pemerintahan apabila terus-menerus berbeda sikap dengan pemerintah. PAN dulu berbeda gerbong di Pilgub DKI 2017 dan kini juga justru mengkritik Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah. "Kalau koalisi dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi, bukan dengan PDIP. Terserah Pak Jokowi mau mengeluarkan menteri PAN. Itu hak Pak Jokowi, mau mengeluarkan PAN, ya itu hak Pak Jokowi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7). PPP : Serahkan ke Presiden Jokowi Sementara itu,  PPP sebagai parpol pendukung pemerintahan justru meminta segala perbedaan sebaiknya diselesaikan dalam internal koalisi. "Soal apakah PAN sepantasnya keluar atau tidak dari koalisi parpol pendukung pemerintahan, maka PPP menyerahkan soal ini sebagai urusan Presiden dengan PAN itu sendiri karena 3 parpol yang masuk koalisi ini setelah Pilpres (PPP, Golkar dan PAN) tentu punya kesepakatannya masing-masing dengan Presiden," ujar Sekjen PPP Arsul Sani melalui pesan singkat, Kamis (13/7) malam. "Kalau ada perbedaan, maka diselesaikan di dalam internal koalisi. Namun, tentu ini untuk kebijakan mendasar saja, sedangkan yang bukan kebijakan mendasar seperti soal Pilgub dan sekolah lima hari, maka parpol koalisi pun punya ruang untuk menyuarakan perbedaan sikap," tambahnya. Namun, soal keluar atau tidaknya PAN dari koalisi pemerintahan, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, menurut Arsul, PAN baru masuk ke pemerintahan setelah Jokowi dilantik menjadi presiden. Sebelumnya, PAN bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjagokan pesaing Jokowi di Pilpres 2014, Prabowo Subianto. PAN juga dituding berbeda sikap dalam RUU Pemilu dengan PDIP karena berbeda soal presidential threshold. Menurut Arsul, partai lain seperti PKB juga berbeda dalam presidential threshold yakni ingin di angka 10 persen. Hanura : Koalisi Pemerintah Harus 1 Suara Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, mengatakan partai politik yang tergabung dalam koalisi harus satu suara saat pemerintah telah mengambil kebijakan. Dukungan diberikan kepada pemerintah sebagai sebuah bentuk komitmen dan konsekuensi dari parpol koalisi. "Ya memang, sangat elegan memang ketika mendeklarasikan diri sebagai koalisi pendukung pemerintah dan mengambil bagian dari pemerintahan, saya kira memang komit ya dalam mendukung pemerintah sebagai konsekuensi partai pendukung pemerintah," ujar Sudding, saat berbincang, Kamis (13/7) malam. Sudding menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang meminta PAN untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Hal itu dikarenakan PAN dinilai berbeda sikap dengan parpol pendukung pemerintah lainnya. Soal PAN yang berbeda pendapat, Sudding mengungkapkan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan itu dalam beberapa kali pertemuan memang kadang tidak hadir meski undangan telah disampaikan. Namun, menurut Suding, apapun keputusan dalam forum tersebut harus disepakati sebagai partai yang ikut ambil bagian dalam pemerintahan. "Memang dalam beberapa kali pertemuan, PAN memang terkadang tidak hadir, walaupun itu sudah disampaikan, diundang," ungkapnya. Harus Solid Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Nining Indra Saleh, mengatakan koalisi pendukung pemerintah harus solid. Partai politik yang tergabung dalam koalisi itu seharusnya mendukung setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. "Iya, memang kalau itu merupakan koalisi pemerintah yang jelas harus solid, namanya saja sudah koalisi pemerintah, partai politik yang merupakan pendukung pemerintah ya harus memberikan dukungan terhadap seluruh kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Kan seperti itu logikanya," ujar Nining saat berbincang, Kamis (13/7). Nining pun mengaku sepakat bila ada evaluasi di tingkat partai politik pendukung pemerintah. Meski begitu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. "Kalau memang parpol merupakan koalisi pemerintah ya pasti harus memberikan dukungan, itu jelas lah harus seperti itu. Nah kalau untuk menteri-menteri sendiri saya kira itu hak prerogatif presiden, jadi saya tidak mau berkomentar. Itu diserahkan sepenuhnya kepada bapak Presiden. Ya namanya koalisi kan, untuk memperkuat, bukan untuk memperlemah gitu loh," tuturnya. PKB : Mungkin Ada Perbedaan Perspektif PKB sebagai sesama parpol pendukung pemerintah, menilai mungkin saja selama ini ada perbedaan sudut pandang antara PAN dengan koalisi pemerintahan. "Mungkin ada perbedaan perspektif, tapi harus diklarifikasi ke PAN dan PDIP. Perbedaannya mungkin PAN merasa yang harus didukung kebijakan-kebijakan yang eksekutif, bukan kebijakan-kebijakan di luar eksekutif," ujar Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Kamis (13/7). Daniel menuturkan, bisa saja ada perbedaan pandangan, apalagi soal angka presidential thresold termasuk di internal parpol koalisi pemerintahan. Ia menyarankan sebaiknya jika ada perbedaan diselesaikan di tingkat internal koalisi. "Itu kan menyangkut kajian parpol, kalau salah menyangkut hidup dan matinya parpol. Jadi, perlu ada persamaan persepsi koalisi sejauh mana, tetapi bagi saya seharusnya jadi urusan internal koalisi lah," tuturnya. (detikcom/f) http://dlvr.it/PVvs3Z