#Reformasi regulasi

[kantorberita]

KNOPI: Revisi UU Pers 40/1999, Dorong Dewan Pers Wujudkan Kebebasan Pers yang Adil

KNOPI: Revisi UU Pers 40/1999, Dorong Dewan Pers Wujudkan Kebebasan Pers yang Adil KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA|| Komite Nasional Organisasi Pers Indonesia (KNOPI) secara resmi menyampaikan pernyataan sikap dan aspirasi kepada Ketua Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (25/2/25). Pernyataan tersebut menyoroti beberapa hal penting terkait pelaksanaan Undang-Undang Pers Nomor 40…

[bennyagustinolim]

Dr. Benny Agustino Lim: Analisis Peluang dan Risiko dari Undang-Undang Bitcoin Utah

Undang-Undang Bitcoin yang baru-baru ini disahkan di negara bagian Utah telah menarik perhatian luas dari pasar dan investor. Menurut analisis Dr. Benny Agustino Lim, pengesahan undang-undang ini menandakan percepatan legalisasi dan komersialisasi Bitcoin serta aset digital lainnya, yang akan membawa peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi investor dan perusahaan.

Sebagai seorang ahli yang memahami dinamika pasar keuangan, Dr. Benny Agustino Lim sangat memperhatikan perkembangan ini dan telah melakukan analisis mendalam mengenai dampak potensial yang mungkin ditimbulkan.

Dr. Benny Agustino Lim berpendapat bahwa kerangka hukum ini akan semakin mendorong peredaran dan penerapan Bitcoin serta aset digital lainnya, sehingga mempercepat inovasi dan adopsi teknologi mata uang digital.

Dari perspektif ekonomi, langkah yang diambil oleh Utah ini memberikan ruang investasi yang lebih luas bagi para investor dan berpotensi mendorong integrasi lebih lanjut antara aset digital dan pasar keuangan tradisional. Seiring dengan semakin matangnya pasar Bitcoin dan mata uang digital lainnya, semakin banyak investor institusional maupun individu yang tertarik untuk berpartisipasi. Permintaan mereka terhadap aset digital, khususnya Bitcoin, telah menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong perkembangan pasar aset digital.

Selain itu, pengesahan undang-undang ini membawa kerangka regulasi yang lebih transparan bagi pasar. Selama ini, pasar aset digital menghadapi ketidakpastian regulasi dan tantangan kepatuhan, terutama karena sifat desentralisasi Bitcoin dan aset digital lainnya yang menyebabkan berbagai tantangan hukum di banyak negara dan wilayah. Langkah yang diambil oleh negara bagian Utah ini dapat menjadi contoh bagi negara bagian lain, bahkan bagi negara-negara di seluruh dunia, dalam mendorong reformasi dan penyempurnaan kebijakan regulasi aset digital secara global.

Namun, peluang di pasar selalu hadir bersama risiko. Meskipun pasar aset digital memiliki potensi besar, volatilitas yang tinggi juga membuat risiko investasi tidak bisa diabaikan. Dr. Benny Agustino Lim menekankan bahwa seiring dengan semakin matangnya pasar, investor perlu lebih fokus pada strategi alokasi aset dan manajemen risiko untuk menghindari eksposur berlebihan terhadap satu jenis aset yang dapat menimbulkan risiko besar. Selain itu, meskipun adanya kerangka hukum baru memberikan stabilitas lebih bagi pasar, perbedaan kebijakan regulasi di berbagai negara tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh investor guna mengantisipasi potensi risiko kebijakan di masa mendatang.

Bagi investor yang ingin memanfaatkan peluang dari pengesahan Undang-Undang Bitcoin di Utah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset pasar secara menyeluruh untuk memahami perkembangan terbaru di pasar aset digital serta tren industri. Dr. Benny Agustino Lim menyarankan agar investor yang tertarik untuk terjun ke pasar aset digital menerapkan strategi investasi yang rasional dengan memperhatikan tiga aspek utama: diversifikasi portofolio, manajemen risiko, dan analisis teknikal. Yang tidak kalah penting adalah menetapkan indikator kontrol risiko yang jelas saat memasuki pasar aset digital, seperti menetapkan titik stop-loss dan mengontrol posisi investasi, guna menghindari kerugian besar akibat volatilitas pasar.

Dr. Benny Agustino Lim menyatakan, “Pasar selalu penuh dengan peluang, tetapi hanya mereka yang dapat menilai dengan bijak yang mampu menangkap peluang tersebut.” Investor harus tetap berpikir jernih dan mengambil keputusan secara rasional agar dapat meraih kesuksesan di pasar yang sedang berkembang ini.

Tentang Dr. Benny Agustino Lim Dr. Benny Agustino Lim adalah seorang ahli investasi berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri keuangan, dengan spesialisasi dalam analisis investasi di pasar Asia Tenggara, merger dan akuisisi perusahaan, operasi pasar modal, serta investasi di sektor teknologi finansial dan kesehatan. Ia meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Harvard dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.

Dr. Benny Agustino Lim pernah bekerja di KPMG sebagai penasihat keuangan, di mana ia memperoleh pengalaman luas dalam analisis keuangan dan penilaian perusahaan. Selanjutnya, ia bergabung dengan Goldman Sachs (Singapura) sebagai manajer senior di departemen pasar modal, di mana ia mengelola aset lebih dari 5 miliar dolar AS. Dari tahun 2015 hingga 2023, ia menjabat sebagai Direktur Investasi di East Asia Linkfund Investment Fund di Hong Kong, dengan fokus pada sektor teknologi finansial, kesehatan, dan energi berkelanjutan. Pengalaman luas Dr. Benny Agustino Lim dalam merger dan akuisisi, pasar modal, dan strategi investasi menjadikannya seorang ahli investasi yang terkenal di industri ini.

[safinatunazah16]

Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif

Indonesia memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar karya anak bangsa di berbagai bidang. Ide kreatif yang berlimpah ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Karena itu pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain: hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). 

Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan “ide” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain.

“Jika seseorang memiliki ide atau gagasan, sedari awal memang sebaiknya segera mendaftarkannya. Untuk HKI ada yang harus didaftarkan ada yang tidak. Merek, paten, dan desain industri harus didaftarkan agar bisa mendapat perlindungan dari negara. Jika tidak, orang bisa meniru dan tidak ada perlindungan hukum,” ulas Ari Juliano Gema, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan HKI, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut.

Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor. 

Pentingnya pemahaman mengenai HKI di tengah pesatnya digitalisasi juga harus direspons oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, dengan masifnya penggunaan media sosial tidak menutup kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral, dan berpotensi besar mengalami pencurian ide.

“Perkembangan dunia digital sebenarnya baik bagi industri ekonomi kreatif. Namun, ternyata hal ini juga bisa memberikan dampak buruk. Misalnya, untuk subsektor penerbitan yang mengalami pembajakan atau penjualan buku secara ilegal melalui e-commerce.  Sebenarnya Kemenparekraf sudah melakukan diskusi dengan IKAPI agar pembajakan secara digital bisa ditekan,” terang Ari Juliano Gema. 

Karena itu, untuk mencegah terjadinya klaim atas produk, merek, bahkan ide kreatif dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, para pelaku ekonomi kreatif sudah seharusnya mendaftarkannya ke HKI.

Tak kalah penting, kepemilikan HKI juga memengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya Hak Kekayaan Intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya.

“Kemenparekraf selalu melakukan sosialisasi secara terus menerus dan melakukan berbagai acara yang dapat mendukung kreativitas pelaku ekraf, seperti dengan program Apresiasi Kreasi Indonesia dan Food Startup serta beberapa program lainnya dengan BEKRAF juga. Kami selalu ditekankan untuk jangan sampai melanggar HKI orang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing,” sambung Ari Juliano Gema.

Konsekuensi Pelanggaran HKI

Selain memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi ekonomi kreatif, para pelaku industri kreatif juga harus mengetahui konsekuensi dari pelanggaran HKI. 

Sebab, Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut.

Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, atau para pelaku industri kreatif. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan jika Indonesia saat ini telah memiliki sistem perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat kuat.

Bagi sektor ekonomi kreatif adanya perlindungan tersebut tentu merupakan kabar baik. Pasalnya, jika seseorang terbukti melanggar hak ciptaan, maka sanksi yang dikenakan tidak sembarangan.

Sebut saja dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 113 ayat 1 menyebutkan, seseorang yang terbukti melanggar hak cipta dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun, dengan denda paling banyak Rp100.000.000. Jelas, angka yang cukup fantastis ini dapat memberikan efek jera bagi pelanggar Hak Kekayaan Intelektual.

Jadi, para pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual tidak perlu khawatir jika produknya diambil atau ditiru kompetitor. Pasalnya, HKI telah melindungi suatu produk dari kemungkinan klaim pihak lain.

“Ketika terjadi pelanggaran terhadap HKI, yang bisa melaporkan adalah pemilik HKI itu sendiri. Ketika seseorang meniru ide dari sesuatu yang sedang populer misalnya, pemilik HKI yang sudah memiliki nama besar bisanya hanya akan melakukan pemantauan dulu. Namun, bukan berarti peniru ini boleh dilakukan terus-terusan dan merasa aman-aman saja. Justru ini adalah taktik yang sengaja dilakukan. Ketika terlihat ada potensi pelanggaran pada Merek atau Hak Cipta misalnya, bisa saja peniru ini akan dibawa ke jalur hukum dan dikenakan sanksi yang cukup berat,” papar Ari Juliano Gema.

Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek, atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia telah menyediakan fasilitas pendaftaran HKI secara daring melalui: https://e-hakcipta.dgip.go.id/, yang bisa diakses oleh para pelaku ekonomi kreatif.

Dengan kemudahan ini diharapkan semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan produk, merek, atau ide untuk mendapatkan perlindungan dari HKI.

[jasaurusimbpbgterdekat]

MB Resmi Diganti PBG, Apa Perbedaannya?

IMB Resmi Diganti PBG, Apa Perbedaannya?

Pemerintah Indonesia telah mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bagian dari reformasi regulasi perizinan. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan memastikan pembangunan yang lebih sesuai dengan tata ruang dan peraturan teknis.

Apa Itu PBG?

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, merombak, atau memperluas gedung sesuai standar teknis yang berlaku. Berbeda dengan IMB yang bersifat izin sebelum pembangunan, PBG lebih menekankan pada kesesuaian bangunan dengan aturan setelah dibangun.

Perbedaan IMB dan PBG

Dasar Hukum

IMB: Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

PBG: Didasarkan pada UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan turunannya.

Proses Pengajuan

IMB: Mengurus izin sebelum membangun dengan syarat administratif dan teknis tertentu.

PBG: Memerlukan persetujuan teknis yang lebih spesifik dan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Fokus Regulasi

IMB: Izin mendirikan bangunan tanpa memperhitungkan pengawasan teknis mendalam.

PBG: Berorientasi pada standar teknis, keamanan, dan tata ruang setelah bangunan berdiri.

Bagaimana Cara Mengurus PBG?

Pengajuan Dokumen Pemilik bangunan harus menyiapkan gambar teknis, laporan struktur, serta dokumen pendukung lainnya.

Verifikasi dan Evaluasi Pemerintah daerah akan memeriksa kesesuaian dengan RDTR serta standar bangunan.

Persetujuan dan Pelaksanaan Jika disetujui, pemilik bangunan dapat melanjutkan pembangunan dengan tetap memenuhi peraturan teknis.

Kesimpulan

PBG menggantikan IMB untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada standar keamanan serta tata ruang. Pastikan Anda memahami prosesnya agar tidak mengalami kendala saat membangun!

[bursanusantara]

📊 Menuju Standar OECD: Komitmen Reformasi Regulasi Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa regulasi perpajakan dan keuangan Indonesia hampir sepenuhnya comply dengan standar OECD. Konferensi pers di Jakarta (21/2) mengungkap hasil evaluasi 26 sektor kebijakan melalui dokumen self-assessment (initial memorandum), yang mengidentifikasi area siap dan sektor yang perlu penyesuaian. Langkah ini menjadi fondasi strategis aksesi Indonesia ke OECD dan menegaskan komitmen reformasi fiskal untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Selengkapnya di: https://bursa.nusantaraofficial.com/indonesia-menuju-oecd-regulasi-perpajakan-keuangan-siap/

[mlpru0]

Bitcoin Mencapai Rekor Tertinggi, Bursa MLPRU: Evolusi Pasar Mata Uang Kripto Selama 16 Tahun

Pada 15 Desember 2024, harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi lebih dari $100,000. Ini menandakan bahwa industri mata uang kripto, setelah 16 tahun berkembang, telah beralih dari masa-masa keraguan dan ketidakpercayaan menjadi diterima secara bertahap oleh pasar utama dan pemerintah di berbagai negara, hingga akhirnya mencapai posisi sentral dalam ekosistem keuangan global. Bitcoin bukan hanya aset digital, tetapi telah menjadi alat penting dalam menghadapi inflasi global, pengalokasian modal, dan inovasi teknologi.

Tim riset Bursa MLPRU menemukan bahwa lonjakan terbaru harga Bitcoin dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi makro, masuknya investasi institusional, serta perhatian global yang semakin besar terhadap teknologi desentralisasi dan blockchain. Bursa MLPRU selalu memantau tren pasar dan terus berinovasi untuk menyediakan lingkungan trading yang aman dan transparan, sambil mendorong perkembangan sehat industri.

Logika dan Makna Pasar di Balik Peningkatan Harga Bitcoin

Bursa MLPRU menganalisis bahwa kenaikan harga Bitcoin yang berkelanjutan sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi global saat ini. Pada 2024, tingkat inflasi global yang terus meningkat dan volatilitas pasar keuangan tradisional yang semakin parah membuat Bitcoin semakin diterima sebagai "emas digital" untuk melindungi dari risiko inflasi. Keterbatasan pasokan Bitcoin, serta sifat desentralisasi dan anti-sensorinya, membuatnya semakin menjadi pilihan utama bagi investor global sebagai aset pelindung.

Keterlibatan investor institusional juga berperan penting. Dari dana pensiun hingga hedge fund, banyak modal yang mengalir ke pasar Bitcoin, lebih lanjut menstabilkan harga dan meningkatkan kepercayaan pasar. Data dari Bursa MLPRU menunjukkan bahwa pada kuartal keempat 2024, volume transaksi institusional meningkat lebih dari 25%, menunjukkan bahwa Bitcoin kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem keuangan global.

Dukungan Kebijakan dan Penyempurnaan Ekosistem Teknologi

Dalam beberapa tahun terakhir, sikap pemerintah terhadap mata uang kripto telah berubah secara signifikan. Dari kebijakan pembatasan dan penindasan pada awalnya, kini ada pengakuan dan dukungan yang kuat, memberikan landasan yang kokoh bagi kemakmuran pasar Bitcoin. Pada 2024, reformasi pajak mata uang kripto yang diajukan oleh pemerintah AS, serta berlakunya Kerangka Regulasi Pasar Aset Kripto MiCA di Eropa, telah menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan dan teratur. Di sisi lain, kemajuan berkelanjutan dalam teknologi blockchain juga telah memberikan dasar teknis yang lebih kuat bagi penyempurnaan ekosistem Bitcoin.

Bagaimana Bursa MLPRU Mendorong Perkembangan Ekosistem Bitcoin yang Sehat

Sebagai pelopor inovasi, Bursa MLPRU terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman trading mata uang kripto bagi penggunanya. Selain itu, Bursa MLPRU juga telah mengembangkan mesin pencocokan yang efisien untuk menjaga stabilitas sistem dan latensi rendah selama periode puncak trading, memberikan pengalaman trading yang lancar bagi pengguna.

Di samping itu, Bursa MLPRU telah mengintegrasikan teknologi multi-chain untuk menawarkan lebih banyak pilihan aset dan fungsi trading lintas-chain, mempererat koneksi Bitcoin dengan ekosistem blockchain lainnya.

Bursa MLPRU sangat menyadari pentingnya operasi yang sesuai regulasi untuk perkembangan industri yang sehat. Sejak didirikan pada 2020, platform ini telah aktif bekerja sama dengan berbagai badan pengatur di seluruh dunia dan memperoleh berbagai sertifikasi kepatuhan, termasuk lisensi MSB dan lisensi SEC Regulation D di AS.

Bursa MLPRU Memperkirakan Tren Masa Depan Pasar Bitcoin

Bursa MLPRU memprediksi bahwa masa depan pasar Bitcoin akan berfokus pada beberapa tren inti: pertama, penetrasi lebih lanjut dari investor institusional akan terus mendorong kematangan pasar; kedua, lebih banyak negara akan mengadopsi kerangka kebijakan yang mendukung untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi perkembangan Bitcoin dan ekosistemnya; dan terakhir, terobosan teknologi lebih lanjut akan memperluas aplikasi Bitcoin, dari penyimpanan nilai hingga ke pembayaran dan autentikasi identitas di berbagai sektor.

Untuk memanfaatkan tren ini, Bursa MLPRU berencana untuk meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi selama dua tahun ke depan, serta meluncurkan serangkaian fitur baru untuk memperkuat posisi Bursa MLPRU di pasar mata uang kripto global.

Perjalanan Bitcoin dari keraguan hingga diterima secara luas selama 16 tahun adalah hasil dari kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar yang saling mendukung. Bursa MLPRU percaya bahwa kinerja pasar saat ini bukan hanya sebuah puncak baru bagi Bitcoin, tetapi juga tonggak penting dalam proses mainstreamisasi industri mata uang kripto. Melalui operasi yang sesuai regulasi dan inovasi teknologi, Bursa MLPRU akan terus menyediakan layanan trading yang efisien dan aman, serta mendorong perkembangan industri yang sehat dan berkelanjutan.

[cinews-id]

Kemendikti-Saintek Sebut Tukin Bagi Dosen ASN Masih Dalam Tahap Proses Perhitungan

JAKARTA, Cinews.id – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti-Saintek) mengatakan bahwa persoalan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN saat ini masih dalam tahap proses perhitungan. “Tukin dosen di lingkungan Kemdiktisaintek masih berproses dalam penghitungan, usulan besaran, kesiapan ruang fiskal, derajat reformasi birokrasi, sampai regulasi,” ungkap Sekretaris…

[disperindagkopdanukm]

Mewakili Penjabat Bupati Simeulue, Pj Sekretaris Daerah Simeulue, Dodi Juliardi Bas, S.STP., M.M., menghadiri rapat dengan agenda penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN. Rapat ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, yang dihadiri oleh gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku, yaitu bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau tenaga honorer.

"Kita benahi yang sudah ada, tenaga yang sudah ada. Jangan ditambah terus lalu yang lama dibiarkan saja. Nanti akan menjadi masalah," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa penataan ini seharusnya sudah selesai pada Desember 2024. Namun, pada kenyataannya, tidak semua pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan penataan tersebut tepat waktu.

"Dalam penataannya, harus ada pertimbangan untuk menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, dan sesuai dengan regulasi yang ada," jelas Rini.

Menteri PANRB juga menerangkan bahwa tujuan penataan ini adalah untuk memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN. Pemerintah akan melakukan pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN yang dapat diusulkan menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Adapun pendaftaran PPPK tahap 2 kembali diperpanjang hingga 15 Januari 2025. Penyesuaian jadwal seleksi ini berlaku bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kita buka periode 2, memberikan ruang seluas mungkin bagi pegawai non-ASN untuk mengikuti seleksi calon PPPK. Periode 1 sudah menerima pengumuman kelulusannya," ungkap Rini.

Rapat ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memastikan sinergi perencanaan, penganggaran, dan mekanisme perekrutan tenaga Non-ASN pada setiap daerah di Indonesia dapat berjalan tepat waktu.

Turut hadir dalam rapat ini Kepala BKPSDM Simeulue, Jaswir, S.Pd., M.Pd.; Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Shafwan, S.T.; serta Kabag Prokopim, Romaidon Darma, S.E., M.Si., Ak., CA.

#indonesia #simeulue #global #peace #justice

[nagaasia]

Krisis Moneter: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya

Krisis moneter merupakan situasi dimana terjadi gejolak dalam sistem keuangan suatu negara yang ditandai dengan penurunan drastis nilai mata uang. Berikut adalah analisis mendalam tentang krisis moneter:

Pengertian Krisis Moneter

Krisis moneter adalah kondisi dimana terjadi:

Penurunan nilai tukar mata uang secara signifikan

Ketidakstabilan sistem keuangan

Gangguan dalam sistem pembayaran

Kepanikan di sektor perbankan

Penyebab Krisis Moneter

Faktor Internal:

Defisit neraca perdagangan

Utang luar negeri yang tinggi

Kebijakan moneter yang tidak tepat

Fundamental ekonomi yang lemah

Faktor Eksternal:

Gejolak ekonomi global

Spekulasi mata uang

Perubahan kebijakan ekonomi negara maju

Ketidakstabilan pasar keuangan internasional

Dampak Krisis Moneter

Dampak Ekonomi:

Inflasi tinggi

PHK massal

Kebangkrutan perusahaan

Kredit macet meningkat

Penurunan investasi

Dampak Sosial:

Kemiskinan meningkat

Pengangguran bertambah

Kesenjangan sosial melebar

Keresahan sosial

Contoh Krisis Moneter Besar

Krisis Asia 1997-1998:

Dimulai dari Thailand

Menyebar ke Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan

Penurunan drastis nilai mata uang

Dampak sosial ekonomi yang parah

Krisis Global 2008:

Bermula dari krisis subprime mortgage di AS

Berdampak global

Kebangkrutan lembaga keuangan besar

Resesi ekonomi dunia

Cara Mengatasi Krisis Moneter

Kebijakan Moneter:

Stabilisasi nilai tukar

Pengendalian inflasi

Penyesuaian suku bunga

Penguatan cadangan devisa

Kebijakan Fiskal:

Efisiensi pengeluaran pemerintah

Stimulus ekonomi

Penguatan sektor riil

Perbaikan infrastruktur

Reformasi Struktural:

Perbaikan sistem perbankan

Penguatan pengawasan keuangan

Peningkatan transparansi

Pemberantasan korupsi

Pencegahan Krisis Moneter

Penguatan Sistem Keuangan:

Pengawasan perbankan ketat

Manajemen risiko yang baik

Regulasi yang tepat

Cadangan devisa yang cukup

Kebijakan Ekonomi Makro:

Menjaga stabilitas ekonomi

Pengendalian defisit

Manajemen utang yang prudent

Diversifikasi ekonomi

Pembelajaran dari Krisis Moneter

Pentingnya early warning system

Kebutuhan koordinasi kebijakan

Pentingnya fundamental ekonomi yang kuat

Perlu ketahanan sistem keuangan

Rekomendasi

Untuk Pemerintah:

Memperkuat pengawasan sistem keuangan

Membangun cadangan devisa yang kuat

Menerapkan kebijakan ekonomi yang prudent

Meningkatkan transparansi

Untuk Masyarakat:

Meningkatkan literasi keuangan

Mengelola keuangan dengan bijak

Mempersiapkan dana darurat

Diversifikasi investasi

Krisis moneter merupakan pembelajaran penting dalam sejarah ekonomi global. Pencegahan dan penanganan yang tepat memerlukan koordinasi berbagai pihak dan kebijakan yang komprehensif.

[kingdom69-gacor]

Jokowi dan Pemberantasan Korupsi: Langkah Konkret Menuju Pemerintahan yang Bersih

Salah satu agenda utama yang diusung oleh Presiden Jokowi adalah pemberantasan korupsi. Sejak awal menjabat, Jokowi menunjukkan komitmennya untuk memerangi praktik korupsi di tubuh pemerintahan dengan berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah melalui penguatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada lembaga tersebut untuk melakukan tugasnya.

Jokowi juga berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi di seluruh sektor pemerintahan untuk memastikan bahwa prosedur administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering kali menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, Jokowi juga mengedepankan prinsip integritas dalam jajaran pemerintahannya. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi, Jokowi berusaha mengurangi ketergantungan terhadap kekuasaan politik dalam pengambilan keputusan yang berpotensi melahirkan praktik korupsi. Kebijakan tersebut juga mencakup penguatan pengawasan internal dan ekternal terhadap jalannya pemerintahan.

[bennyagustinolim]

Sentimen Pasar Kripto Mereda, Dr. Benny Agustino Lim Menghadapi Volatilitas Bitcoin

Setelah Donald Trump memposting di platform media sosial, pasar kripto sempat mengalami kenaikan, tetapi antusiasme pasar tampaknya mulai mereda. Dr. Benny Agustino Lim mengamati bahwa pada 4 Maret, harga Bitcoin telah turun ke level sekitar $84.442,19, Ethereum (ETH) juga turun ke $2.160,79, sementara Ripple (XRP) bahkan turun 15,8%. Bitcoin telah mengalami penurunan lebih dari 17% pada bulan Februari, mencatat penurunan bulanan terbesar sejak Juni 2022. Sejak mencapai titik tertinggi $105.000 pada awal Januari, harganya telah menyusut secara signifikan.

Dr. Benny Agustino Lim menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi tinggi terhadap kebijakan kripto Trump, terutama setelah kemenangannya dalam pemilihan AS November 2024, yang sempat memicu euforia singkat di pasar kripto. Pasar awalnya berharap ia dapat segera meluncurkan kebijakan yang mendukung aset kripto, termasuk memasukkan aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum ke dalam cadangan nasional. Namun, sejauh ini, selain mengangkat beberapa pejabat yang ramah kripto dalam kabinet pemerintahannya, pemerintahan Trump belum secara resmi meluncurkan reformasi regulasi atau undang-undang terkait kripto.

Setelah ekspektasi pasar terhadap pemerintahan Trump tidak terpenuhi, harga kripto mulai menyesuaikan, dan sentimen investor menjadi lebih hati-hati. Dr. Benny Agustino Lim berpendapat bahwa penyesuaian ini tidak hanya disebabkan oleh meredupnya ekspektasi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan pasar yang lebih luas, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi global, ketidakpastian kebijakan Federal Reserve (Fed), dan realisasi keuntungan oleh sebagian investor institusional.

Dari sudut pandang struktur pasar, volatilitas tinggi Bitcoin dalam waktu singkat menunjukkan bahwa pasar masih sangat spekulatif. Meskipun investor jangka panjang tetap optimis tentang prospek aset kripto, dalam jangka pendek, kurangnya katalis kebijakan dapat menyebabkan pasar kripto terus berfluktuasi dan terkonsolidasi. Dr. Benny Agustino Lim menekankan bahwa salah satu pendorong utama pasar kripto dalam beberapa tahun terakhir adalah masuknya investasi institusional. Namun, saat ini banyak institusi sedang mengevaluasi ulang portofolio mereka, menyebabkan likuiditas pasar mengetat dan memperburuk volatilitas pasar.

Sementara itu, lingkungan makroekonomi global juga memberikan tekanan pada pasar kripto. Dr. Benny Agustino Lim mengamati bahwa data ekonomi AS yang baru dirilis menunjukkan kinerja yang lemah, dengan prediksi GDPNow Fed turun dari 2,3% menjadi -1,5%, menandakan perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan berpotensi resesi. Selain itu, pemerintah AS berencana memberlakukan kebijakan tarif baru terhadap Kanada, Meksiko, dan China, yang dapat semakin menekan perdagangan global dan meningkatkan sentimen menghindari risiko, sehingga memengaruhi pergerakan aset berisiko seperti Bitcoin.

Di sisi lain, detail kebijakan pemerintahan Trump masih perlu diamati. Saat ini, pasar masih belum jelas tentang arah regulasi kripto yang spesifik. Hanya ekspektasi pasar terhadap sikap "ramah kripto" Trump yang memicu lonjakan sementara. Namun, jika di masa depan pemerintahan Trump secara resmi meluncurkan kerangka regulasi aset digital yang jelas, seperti mengizinkan lebih banyak investor institusional memegang kripto, memperkenalkan regulasi bursa kripto baru, atau bahkan mendorong adopsi yang lebih luas dari ETF Bitcoin, pasar mungkin akan mengalami tren naik yang lebih stabil.

Bagi investor, meskipun pasar saat ini penuh dengan ketidakpastian, peluang tetap ada. Dr. Benny Agustino Lim menyarankan agar investor jangka pendek berhati-hati dan tidak terburu-buru membeli pada level tinggi. Sebaliknya, mereka harus memantau level support dan resistance pasar. Misalnya, jika Bitcoin jatuh di bawah level $80.000, harga mungkin akan mencari support di $75.000. Namun, jika Bitcoin dapat bertahan di atas $85.000, rebound mungkin terjadi. Bagi investor jangka panjang, penyesuaian pasar saat ini bisa menjadi peluang untuk membangun posisi secara bertahap. Dr. Benny Agustino Lim menekankan bahwa Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi aset utama di pasar. Investor jangka panjang harus fokus pada data on-chain, perubahan kepemilikan investor institusional, dan tren jangka panjang pasar, bukan hanya fluktuasi harga jangka pendek.

Penyesuaian pasar kripto tidak menandakan kematian industri, melainkan penilaian ulang ekspektasi kebijakan oleh investor. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi global, investor perlu lebih memperhatikan fundamental, perkembangan kebijakan, dan aliran dana pasar untuk menyusun strategi investasi yang rasional. Dr. Benny Agustino Lim menegaskan bahwa sejarah menunjukkan bahwa di balik setiap penyesuaian pasar, selalu ada peluang baru. Investor yang cerdas sering kali mulai membangun posisi saat sentimen pasar sedang rendah.

Dr. Benny Agustino Lim: Pasar tidak akan selamanya lesu, kuncinya adalah bagaimana investor menemukan arah yang pasti di tengah volatilitas.

[fefefufu]

Kapal Tampomas: Tragedi Laut yang Mengguncang Indonesia

Pendahuluan

Kapal Tampomas adalah nama yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah maritim Indonesia. Terjadi pada 27 April 1981, tragedi ini melibatkan kebakaran yang menghancurkan kapal penumpang tersebut saat berlayar dari Jakarta menuju Makassar. Insiden ini menewaskan ratusan orang dan mengungkapkan banyak masalah terkait keselamatan transportasi laut di Indonesia.

Kronologi Kejadian

Kapal Tampomas II, yang dibangun pada tahun 1974, memiliki kapasitas penumpang sekitar 1.200 orang dan biasanya melayani rute antara Jawa dan Sulawesi. Pada malam kejadian, kapal ini membawa lebih dari 1.000 penumpang dan 200 awak.

Saat kapal berada di perairan Selat Makassar, sekitar pukul 01.00 WITA, kebakaran muncul di bagian belakang kapal. Api dengan cepat menyebar ke seluruh kapal, mengakibatkan kepanikan di antara penumpang. Banyak yang mencoba menyelamatkan diri dengan melompat ke laut, sementara yang lain berjuang untuk menemukan jalur evakuasi.

Korban dan Dampak

Tragedi ini mengakibatkan 431 orang tewas, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Selain kehilangan nyawa, banyak keluarga kehilangan orang-orang tercinta mereka dalam insiden yang tragis ini. Kapal Tampomas menjadi simbol dari betapa rentannya sistem transportasi laut di Indonesia pada saat itu.

Setelah kejadian, perhatian publik terhadap keselamatan transportasi laut meningkat secara signifikan. Tragedi ini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam regulasi dan praktik keselamatan di pelayaran, termasuk standar keselamatan kapal dan pelatihan bagi awak kapal.

Tanggapan dan Perbaikan

Sebagai respons terhadap tragedi tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan transportasi laut. Peningkatan inspeksi terhadap kapal, penyuluhan tentang keselamatan, dan penyediaan alat pemadam kebakaran menjadi fokus utama. Selain itu, kejadian ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat berlayar.

Kesimpulan

Tragedi Kapal Tampomas adalah peringatan tragis tentang pentingnya keselamatan di laut. Meskipun peristiwa ini terjadi lebih dari tiga dekade yang lalu, dampaknya masih terasa hingga kini. Reformasi yang dilakukan setelah tragedi ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang kapal. Memori akan Kapal Tampomas dan korban-korbannya harus selalu diingat, sebagai pengingat akan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap keselamatan dalam transportasi laut di Indonesia.

[titaninfrabatubara]

Jabatan Fungsional Inspektur Tambang di PT Titan Infra Energy: Ruang Lingkup, Jenjang Jabatan, dan Tunjangan

Dalam lingkungan PT Titan Infra Energy, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang memiliki peran penting dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang (JFIT) adalah sebuah jabatan karir dan jabatan fungsional keahlian di bidang pertambangan. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang (JFIT) bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Berikut ini adalah gambaran lengkapnya:

Ruang Lingkup Jabatan Fungsional Inspektur Tambang di PT Titan Infra Energy

Jabatan Fungsional Inspektur Tambang di PT Titan Infra Energy mencakup tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini termasuk pengawasan atas aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, serta keselamatan kerja dan lingkungan. Inspeksi Tambang dilakukan secara terstruktur melalui proses observasi, pengukuran, evaluasi, dan analisis data untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan.

Jenjang Jabatan dan Tugas-tugasnya

Di PT Titan Infra Energy, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang memiliki beberapa tingkatan, antara lain:

Inspektur Tambang Ahli Pertama

Inspektur Tambang Ahli Muda

Inspektur Tambang Ahli Madya

Inspektur Tambang Ahli Utama

Setiap tingkatan jabatan memiliki tanggung jawab khusus, seperti melakukan inspeksi tambang, mengelola lingkungan hidup, serta mengembangkan metode dan teknologi dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.

Unsur Penilaian Angka Kredit

Penilaian kinerja Inspektur Tambang di PT Titan Infra Energy didasarkan pada sejumlah unsur, termasuk pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, serta kontribusi dalam pengembangan profesi. Setiap tahunnya, Inspektur Tambang diharapkan untuk mencapai target Angka Kredit yang telah ditetapkan.

Kelas Jabatan dan Tunjangan yang Diberikan

Dalam struktur jabatan di PT Titan Infra Energy, Inspektur Tambang ditempatkan dalam kelas jabatan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keahlian dan pengalaman kerja. Tunjangan jabatan yang diberikan juga bervariasi, mulai dari Inspektur Tambang Ahli Pertama hingga Inspektur Tambang Ahli Utama.

Kesimpulan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2017, jabatan fungsional Inspektur Tambang di PT Titan Infra Energy memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dan kepatuhan terhadap regulasi dalam industri pertambangan. Dengan berbagai tunjangan dan kesempatan pengembangan karier yang ditawarkan, jabatan ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi para profesional yang berminat dalam bidang ini.

[baliportalnews]

Pemkot Denpasar Raih Penghargaan JDIHN Award Terbaik I Tahun 2023

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik I Kategori Pemerintah Kota pada ajang JDIHN Award Tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.  yang diterima Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN Tahun 2023 yang digelar di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta, Kamis (12/10/2023). Turut mendampingi Wali Kota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, I Made Toya, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, dan Tim JDIHN Kota Denpasar. JDIHN Award diberikan kepada perwakilan Kementerian dan Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) serta Skretariat DPRD yang dinilai berhasil dalam mengelola sistem JDIHN dengan kinerja terbaik. Dalam kesempatan yang sama turut diserahkan penghargaan Legal Development Content Creator Award Tahun 2023. Dimana, Kota Denpasar menjadi yang terbaik untuk Kategori Pemerintah Kota. Adapun di posisi kedua diraih Pemerintah Kota Bogor, posisi ketiga diraih Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya posisi Keempat diraih Pemerintah Kota Batam dan Posisi kelima diraih Pemerintah Kota Tegal. Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengatakan, pengelolaan JDIHN sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional telah sejalan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sehingga hal tersebut patut diapresiasi mengingat keseriusan pengelolaan JDIHN secara tidak langsung turut mendukung program reformasi birokrasi serta penataan regulasi di Indonesia. Yasonna menekankan agar semua pihak terus mengembangkan JDIHN di setiap unit. Hal ini utamanya dalam memberikan layanan keterbukaan hukum dan informasi hukum guna mencapai tujuan nasional yang lebih progresif, merata dan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Sementara, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku bersyukur atas keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan JDIHN Award Peringkat I Kategori Pemerintah Kota Tahun 2023. Tentunya ini menjadi angin segar, bahwasanya inovasi dan terbosan di lingkungan Pemkot Denpasar diapresiasi pemerintah pusat, termasuk JDIHN yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan produk hukum daerah. Jaya Negara berharap, keberadaan JDIHN di Kota Denpasar harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Hal ini sesuai dengan fungsi JDIHN dalam menyimpan hasil kegiatan penyusunan produk hukum daerah serta penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut dijelaskan, prestasi yang diraih ini hendaknya menjadi cambuk untuk terus bekerja, berinovasi serta merancang berbagai program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. "Tentunya kami berharap penghargaan ini menjadi cambuk positif untuk terus berinovasi dan bekerja guna memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, termasuk juga kebijakan strategis yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Denpasar," ujarnya.(bpn) Read the full article

[likablog2]

Denny JA: "Mengantisipasi Perubahan Besar: Pusat Ekonomi Dunia di Tahun 2050"

Indonesia sedang menghadapi tantangan dan perubahan besar dalam dunia ekonomi global. Menurut Denny JA, seorang ahli ekonomi terkemuka Indonesia, pada tahun 2050, pusat ekonomi dunia akan berada di Asia, dan Indonesia harus melakukan persiapan untuk menghadapi ini. Denny ja menekankan bahwa globalisasi dan revolusi industri 4.0 berdampak besar terhadap ekonomi global. Saat ini, China menjadi pusat ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan populasinya yang besar. Namun, Denny JA meramalkan bahwa pada tahun 2050, India akan mengambil alih posisi ini dan menjadi pusat ekonomi dunia. Seiring dengan ini, Indonesia harus siap menghadapi perubahan besar ini. Menurut Denny ja, Indonesia harus memperkuat daya saing ekonominya dengan melakukan reformasi struktural dan peningkatan infrastruktur, serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penguatan sektor manufaktur dan peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, investasi dalam sektor teknologi juga merupakan hal yang sangat penting. Indonesia harus memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan memperkuat sektor teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini akan mempercepat proses transformasi ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Denny JA juga menegaskan bahwa peran pemerintah dalam mengantisipasi perubahan besar ini sangat penting. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang jelas dan menghapus hambatan dalam investasi. Penguatan sistem perpajakan dan kebijakan ekonomi makro yang konsisten juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Namun, Denny JA menyarankan agar pemerintah tidak bergantung pada kebijakan ekonomi makro semata. Peningkatan produktivitas sektor swasta dan inovasi juga merupakan faktor penting dalam menghadapi perubahan besar ini. Pemerintah juga harus memperhatikan sektor informal dan memperkuat sektor keuangan dengan memperkuat lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan transparan. Denny JA menekankan bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan besar ini. Hal ini akan membutuhkan kerjasama yang kuat dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Dalam menghadapi perubahan besar ini, Indonesia harus memperkuat nilai-nilai demokrasi, pertanggungjawaban, dan transparansi. Akhirnya, Denny JA menyimpulkan bahwa tantangan dan perubahan besar dalam dunia ekonomi global masih akan terus terjadi di masa depan. Indonesia harus tetap siap menghadapi perubahan ini dengan melakukan reformasi struktural, peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, penguatan sektor manufaktur, peningkatan produktivitas, dan investasi dalam sektor teknologi. Pemerintah juga harus memperkuat sistem perpajakan dan kebijakan ekonomi makro yang konsisten, serta memperkuat sektor keuangan dan menghapus hambatan dalam investasi. Hanya dengan persiapan yang matang, Indonesia dapat menghadapi perubahan besar ini dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia pada tahun 2050. 

Cek Selengkapnya: Denny JA :"Mengantisipasi Perubahan Besar: Pusat Ekonomi Dunia di Tahun 2050"

[zamilahblog]

Denny JA: Betapa Mengkhawatirkannya Korupsi di Negara Kita

   Korupsi merupakan masalah yang terus menghantui Indonesia. Selain merugikan negara dan rakyatnya, korupsi juga melemahkan sistem kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi di dunia.    Dalam sebuah diskusi di Kompas TV yang mengangkat tema “Siapa Berani Lawan Korupsi?”, Denny ja, seorang pakar politik dan sosial menegaskan betapa mengkhawatirkannya korupsi di negara kita. Menurutnya, korupsi merupakan masalah struktural yang membutuhkan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan tokoh-tokoh politik dalam memberantasnya.    Denny ja menilai bahwa korupsi terjadi karena adanya suatu niat untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, ia menyoroti pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai tersebut, kata Denny JA, akan sulit untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang korup.    Dalam hal ini, lanjut Denny JA, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menilai bahwa sistem birokrasi yang rumit dan kurangnya pengawasan merupakan faktor utama terjadinya korupsi di Indonesia.    “Kita butuh pemerintah yang benar-benar mampu melakukan reformasi birokrasi. Salah satu caranya adalah dengan memangkas jumlah regulasi yang berbelit-belit dan membuat proses pengawasan lebih efektif,” ujarnya.    Selain itu, Denny JA juga menyoroti peran tokoh-tokoh politik dalam memberantas korupsi. Menurutnya, tokoh-tokoh politik memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk opini publik yang memandang korupsi sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.    “Kita butuh pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi. Mereka harus menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan hukum dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.    Dalam diskusi tersebut, Denny JA juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberantas korupsi. Menurutnya, masyarakat memiliki kekuatan yang besar dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitarnya.    “Kita butuh masyarakat yang cerdas dan responsif. Mereka harus dapat membaca situasi dan mampu melaporkan tindakan korupsi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.    Oleh karena itu, Denny JA mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa penanganan korupsi bukanlah pekerjaan satu orang atau satu lembaga saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.    “Kita semua harus mempunyai kesadaran bahwa korupsi adalah musuh bersama. Kita harus bersatu dan melawan sampai tuntas,” ujarnya.    Dengan adanya diskusi yang mengangkat tema penting ini, diharapkan semua pihak dapat memahami betapa mengkhawatirkannya korupsi bagi negara kita. Selain itu, diharapkan pula tercipta kesadaran bersama untuk berperan aktif dalam memberantas korupsi, sehingga Indonesia dapat memiliki pemerintahan yang bersih dan transparan serta masyarakat yang berintegritas tinggi.

Cek Selengkapnya: Denny JA :Betapa Mengkhawatirkannya Korupsi di Negara Kita