#RapatParipurna

[kantorberita]

RAPBD Seluma 2025 Disepakati: Komitmen Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan

RAPBD Seluma 2025 Disepakati: Komitmen Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan KANTOR-BERITA.COM, SELUMA|| Wakil Bupati Seluma, Drs. H. Gustianto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seluma dengan agenda utama Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan pada Jumat (29/11/24), Rapat ini berlangsung di Gedung…

[baliportalnews]

Eksekutif dan Legislatif Tabanan Tandatangani Persetujuan Bersama 3 Ranperda Kabupaten Tabanan

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna ke-21, Masa Persidangan III Tahun 2023, sekaligus beri tanggapan terkait Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Laporan Pansus V DPRD Kabupaten Tabanan, diikuti dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama Terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Tabanan, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (14/11/2023). Paripurna ke-21 tentang Pembahasan terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah, yakni Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Ranperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kawasan Kebangsaan. Nampak hadir, Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati, Jajaran Forkopimda, Asisten I, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab, Para kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Tabanan, Para Kepala Bagian di lingkungan Setda dan Camat se-Kabupaten Tabanan. Dalam rapat tersebut, Bupati Sanjaya sampaikan apresiasinya terhadap pembahasan 3 Ranperda yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terhadap persetujuan bersama Ranperda penyelenggaraan reklame, pihaknya menjelaskan, merupakan regulasi pengaturan administratif dan teknis penyelenggaraan reklame, sehingga proses pembangunan dan pemanfaatannya berlangsung tertib, untuk mewujudkan reklame yang terencana, terarah, terpadu sebagai kegiatan ekonomi dan diharapkan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. “Terhadap persetujuan bersama, Ranperda tentang penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, merupakan payung hukum untuk mengatur Pendidikan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi penyelenggara negara dan masyarakat," jelas Sanjaya dalam sambutannya. Dengan adanya Perda penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan, diharapkan dapat mengatasi persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman falsafah Negara melalui penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan, yang merupakan bagian dari proses penguatan jati diri dan pembentukan watak/karakter manusia yang mampu mengembangkan semangat nasionalisme, mengangkat nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan secara tepat dan arif dalam mengembangkan Pendidikan di Kabupaten Tabanan. “Dan terhadap persetujuan bersama Ranperda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024, maka tahapan berikutnya akan dilakukuan dan dievaluasi oleh Gubernur. Di mana dalam garis besarnya disampaikan, pendapatan daerah sebesar Rp2,074 triliun lebih, sedangkan besaran belanja daerah adalah sebesar Rp2,204 triliun lebih. Ini berarti pada RAPBD Tahun anggaran 2024 terdapat defisit sebesar Rp129 miliar lebih yang direncanakan akan ditutupi oleh pembiayaan netto," sebut Bupati Sanjaya lebih lanjut. Pihaknya menyadari, masih terdapat kesenjangan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan, namun akan terus berupaya dengan sumber daya yang ada untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tabanan. “Atas dasar itulah, kita tetap mempertahankan kekompakan, semangat Kerjasama dan suasana saling pengertian semua pihak demi suksesnya pelaksanaan program pembangunan Tahun 2024," ujarnya. Agenda diteruskan dengan penandatanganan Ranperda oleh Bupati Tabanan, Ketua DPRD Beserta Wakil Ketua.(bpn) Read the full article

[hargo-news]

Main Game Saat Rapat, Anggota DPRD Dipecat

Main Game Saat Rapat, Anggota DPRD Dipecat #AnggotaDPRD #MainGame #JudiSlot #Dipecat

Hargo.co.id, JAKARTA – PDIP mengambil langkah tegas pasca beredarnya video yang memperlihatkan anggota partainya yang duduk di DPRD DKI Jakarta tengah asik bermain game saat rapat berlangsung. Mengutip CNN Indonesia, anggota DPD PDIP itu bernama Cinta Mega. Dirinya kini telah telah di PAW oleh partai berlambang banteng tersebut. Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Ady Wijaya mengatakan, pemecatan itu…

[gosulsel]

8 Fraksi DPRD Gowa Setujui Perda Wajib Masker Dicabut - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM — Sebanyak delapan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa setuju dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19 Kabupaten Gowa. Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna ...

http://gosulsel.com/2023/02/23/8-fraksi-dprd-gowa-setujui-perda-wajib-masker-dicabut/

#DprdGowa #PerdaWajibMasker #RapatParipurna

[syspro1]

Special Task . Central Jakarta, 16 July 2019 . Mengawal pimpinan dalam Rapat Paripurna Ke-22 di Gedung Nusantara I DPR RI. Rapat ini dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2018 . S1: Pidato Menkeu @smindrawati S2-S4: Rapat Kerja di banggar untuk membahas RUU P2 APBN 2018 . @dpr_ri @kemenkeuri #tugaskhusus #specialtask #plenarymeeting #rapatparipurna #executive #legislative #eksekutif #legislatif #houseofrepresentative #budgetagency #banggar #pertanggungjawaban #apbn2018 https://www.instagram.com/p/CSyMs6MF19d/?utm_medium=tumblr

[kantorberita]

DPRD Provinsi Bengkulu Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P 2024

DPRD Provinsi Bengkulu Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P 2024 KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna pada Senin (19/8/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam proses anggaran…

[baliportalnews]

Pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar, Wali Kota Jaya Negara Sampaikan Dua Ranperda Kota Denpasar

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan Ke III DPRD Kota Denpasar dibuka Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Anak Agung Ketut Asmara Putra, Selasa (19/9/2023) di Gedung DPRD Denpasar. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 dan Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah. Hadir dalam pembukaan sidang tersebut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, dan kepala OPD Pemkot Denpasar. Dalam pidatonya, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan Rancangan target-target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp1,97 triliun lebih. Jumlah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang sebesar Rp1,07 triliun lebih, dan Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp886,87 miliar lebih. Sementara Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp2,20 triliun Lebih. Jumlah tersebut terdiri atas Belanja Operasi dirancang sebesar Rp1,80 triliun Lebih, Belanja Modal dirancang sebesar Rp168,22 miliar lebih, Belanja Tidak Terduga dirancang sebesar Rp28,89 miliar lebih, dan Belanja Transfer dirancang sebesar Rp199,29 miliar lebih. Dimana, kata Jaya Negara, dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 terjadi defisit sebesar Rp227,71 miliar lebih yang akan ditutupi dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari perkiraan SILPA Tahun 2023 sebesar Rp227,71 miliar lebih. "Demikian gambaran secara umum mengenai belanja untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di Tahun 2024 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan," ujar Jaya Negara. Lebih lanjut Jaya Negara menyampaikan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan sampah yang melibatkan segenap komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola sampahnya. Dalam mendukung penanganan sampah dari sumber, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memberikan bantuan hibah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Denpasar. Sebanyak, 3 tiga TPST telah diselesaikan pembangunannya oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Kota Denpasar. Yakni TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura dan TPST Padangsambian Kaja. Dalam rangka akselerasi operasional TPST tersebut kiranya perlu dilakukan langkah-langkah penguatan baik dari sisi regulasi maupun sistem kerja penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumbernya hingga ke TPST, untuk mempercepat penghentian penanggulangan sampah melalui sistem sanitary landfill. Jaya Negara menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk kepastian hukum untuk melegitimasi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Hal ini guna mempercepat perubahan budaya perilaku masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan melalui pemilahan sampah dari sumber penghasil sampah di rumah tangga, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran pengelolaan sampah. "Untuk itu kolaborasi antara legislatif sebagai perwakilan komponen masyarakat dan eksekutif sebagai pemrakarsa sangat diperlukan untuk menyempurnakan Ranperda ini sehingga nantinya dapat diberlakukan secara optimal dan mampu menanggulangi permasalahan sampah di Kota Denpasar secara signifikan," ujarnya. "Saya mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai," imbuh Jaya Negara.(bpn) Read the full article

[hargo-news]

HUT ke-23 Provinsi Gorontalo, Ismail Pakaya Paparkan Berbagai Capaian

HUT ke-23 Provinsi Gorontalo, Ismail Pakaya Paparkan Berbagai Capaian #PemprovGorontalo #PenjabatGubernur #IsmailPakaya #RapatParipurna #HUTProvinsiGorontalo

Hargo.co.id, GORONTALO – Penjagub Ismail Pakaya memaparkan sejumlah capaian Provinsi Gorontalo dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (5/12/2023). Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-23. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 berada di angka 71,25 sudah jauh meningkat saat awal awal provinsi tahun 2002 yakni 64,1,” kata Ismail. Pertumbuhan…

[gosulsel]

DPRD Gowa Gelar Paripurna Pencabutan Perda Wajib Masker dan Perda Tata Ruang - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa menggelar rapat paripurna penyerahan dua ranperda di ruang Rapat DPRD Gowa, Kamis (16/02/2023). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Gowa, Zulkifli S Alimuddin Tiro didampingi Wakil Ketua II, Andi Tenri Indah, dan ...

http://gosulsel.com/2023/02/16/dprd-gowa-gelar-paripurna-pencabutan-perda-wajib-masker-dan-perda-tata-ruang/

#DprdGowa #RapatParipurna

[syspro1]

Special Task . Central Jakarta, 16 July 2019 . Mengawal pimpinan dalam Rapat Paripurna Ke-22 di Gedung Nusantara I DPR RI. Rapat ini dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2018 . S2: Dzuhur di Masjid Baiturrahman DPR/MPR RI S1, S5-S6: Seksama mendengarkan pidato Menkeu @smindrawati S7: Lanjut mempersiapkan Rapat Kerja di banggar untuk membahas RUU P2 APBN 2018 S8: Asar di Masjid Baiturrahman DPR/MPR RI S9: Berjemur sejenak di sekitar taman dan parkiran sekaligus menghirup udara segar S10: Rapat dengar pendapat pandangan fraksi. Di bagian atas nampak banyak jurnalis media/press meliput rapat . @dpr_ri @kemenkeuri #tugaskhusus #specialtask #plenarymeeting #rapatparipurna #executive #legislative #eksekutif #legislatif #houseofrepresentative #budgetagency #banggar #pertanggungjawaban #apbn2018 https://www.instagram.com/p/CSwNWlShqLW/?utm_medium=tumblr

[callmeel77-blog]

Supratman Andi Agtas, Ketua Baleg menyampaikan pandangan dan putusan mengenai disahkannya RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (RUU KKHE) sebagai Inisiatif DPR RI yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018. Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI ke- 12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 pada 5 Desember 2017 di Jakarta. Supratman juga menyerahkan dokumen RUU KKHE kepada pimpinan sidang. #revisikonservasi #revisiuu590 #cepf #rapatparipurna #dprri #baleg #pokjakonservasi #bijakusaid #bijaksosmed #burungindonesia #20tahunfkkm #fkkm

[satpolppjambi-blog]

PAM gubernur jambi H Zumi Zola Zulkifli, STP. MA menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, pengambilan keputusan dewan terhadap ranperda APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 #PAM #gubernurjambi #zumizola #rapatparipurna #dprdjambi #apbdjambi #jati #prajasakti #satpolppjambi #satpolpp #polpp #polppjambi

[kabartrendingg-blog]

Rapat Paripurna DPR yang baru-baru dilakukan untuk membahas masalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

[ariohelmy]

#rapatpengurus #rapatparipurna #kerukunan #kerukunankeluarga #dusanak #sanakfamili #sanaksaudara #barus #tapanulitengah (at Blue Sky Pandurata Boutique Hotel)

[kantorberita]

DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT RI ke-79

DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT RI ke-79 KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mengadakan rapat paripurna pada 16 Agustus 2024 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang tahunan ini dilaksanakan secara virtual dari…

[baliportalnews]

Bupati Tabanan Tanggapi Pandangan Umum DPRD Tentang RAPD APBD 2023

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Berlangsung dalam dua sesi, Rapat Paripurna ke-13 dan 14 masa persidangan III tentang Rancangan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dihadiri dan mendapat tanggapan langsung dari Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (26/9/2022). Turut menghadiri Wakil Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan, S.E., Ketua DPRD Tabanan beserta anggota, Sekda Tabanan dan Para Asisten Sekda, Jajaran Forkopimda dan diikuti oleh Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan. Rapat paripurna ke 13 dilangsungkan dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan oleh I Nyoman Arnawa, S.Sos., dari Fraksi PDI Perjuangan dan I Wayan Gindera, S.Sos., dari Fraksi Golkar,  terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja T.A 2023. Pada paripurna yang berlangsung tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa para fraksi sepakat dan menerima Ranperda APBD TA 2023  yang telah dirapatkan sebelumnya pada (15/9) lalu, untuk selanjutnya dapat dibahas sesuai mekanisme yang berlaku serta mendapat tanggapan langsung dari Bupati Tabanan dalam Paripurna ke 14 yang berlangsung setelahnya. Rapat tersebut sebagai upaya untuk menyiapkan landasan hukum yang jelas dan pasti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). Sehingga pada paripurna ke 14 Bupati Tabanan menyampaikan tanggapan terhadap para fraksi yang berisi; pendapatan daerah TA 2023 direncanakan sebesar Rp1,744 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp28,155 miliar lebih atau 1,59 persen dari rencana APBD induk TA 2022 sebesar Rp1,772 triliun lebih. Hal tersebut dijelaskan secara terperinci sebagai berikut; Pendapatan Asli Daerah TA 2023 direncanakan sebesar Rp500,405 miliar lebih mengalami peningkatan sebesar Rp89,075 miliar lebih atau 21,66 persen dari rencana APBD induk TA 2022 sebesar Rp411,329 miliar lebih. Dan pendapatan transfer TA 2023 direncanakan sebesar Rp1,243 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp117,230 miliar lebih atau 8,61 persen dari rencana APBD Induk TA 2022 sebesar Rp.1,360 triliun lebih. Rincian tersebut, bedasarkan dengan Permendagri yang menyatakan bahwa pendapatan dana transfer khusus dianggarkan sesuai dengan peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Yang sampai saat ini Peraturan tersebut belum terbit sehingga dana alokasi khusus fisik tidak dianggarkan. “Kami sependapat dengan saran dewan, dalam upaya peningkatan PAD serta pencapaiannya pada tahun anggaran 2023, dengan mengoptimalkan potensi, sumber daya manusia dan teknologi,” papar Sanjaya. Lebih lanjut, pihaknya juga menanggapi, Belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp1,748 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp47,640 miliar lebih atau 2,60 persen dari rencana APBD Induk TA 2022, sebesar Rp1,832 triliun lebih. Sanjaya menjelaskan, anggaran belanja daerah direncanakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah dan membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Tabanan, serta direncanakan dalam upaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. “Sehingga diharapkan dapat menciptakan value (nilai manfaat) yang lebih tinggi dari nilai belanja yang dikeluarkan atau pembiayaan produktif yang dapat menciptakan multiplayer effect (Efek yang berilipat ganda) sehingga berdampak pada ekonomi,” lanjutnya. Dengan tanggapan yang diberikannya itu, Sanjaya berharap penjelasan tersebut mampu dijadikan bahan dalam memperlancar pembahasan di tahap-tahap berikutnya.(bpn) Read the full article