#Rapat Konsolidasi

[hargo-news]

Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Konsolidasi Persiapan Pemilu 2024

Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Konsolidasi Persiapan Pemilu 2024 #PemprovGorontalo #DinasDukcapilPMD #RapatKonsolidasi #Pemilu2024

Hargo.co.id, GORONTALO – Dinas Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Konsolidasi Tahun 2024 di Membramo, Kamis (18/1/2024). Kegiatan yang dihadiri Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo itu dibuka langsung oleh Plt. Kadis Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo. Selain itu, hadir pula Kanwil Kemenag, Sekretaris, Kabid SMA dan SMK seeta Dinas Pendidikan…

[madurapost]

PPP Pamekasan Perkuat Koordinasi Jelang Pilkada 2024

PAMEKASAN, MaduraPost – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan menunjukkan semangat tinggi dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Partai beraliran Islam tradisional ini menggelar rapat koordinasi dengan pengurus dari berbagai level, termasuk Pengurus Anak Cabang (PAC) dan PRT di Kecamatan Proppo. Pertemuan yang berlangsung di aula Pondok Pesantren Gunung Sari, Badung,…

[kbanews]

Relawan NCA Sumut: Berbagi Informasi Strategi Pemenangan Anies Baswedan

JAKARTA | KBA – DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara menggelar acara rapat konsolidasi sekaligus halal bihalal bersama seluruh DPD Partai NasDem, para Bakal calon legislatif (Bacaleg), sayap partai dan simpul relawan Anies Rasyid Baswedan di kantor NasDem Sumut Jalan Prof. H.M Yamin, Medan. Sekjen DPP Simpul Relawan Negeriku Cinta Anies (NCA) Ina Martina mengatakan bahwa acara konsolidasi…

[selamat-linting]

Namun ketika kita berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa berbicara demokrasi secara umum. Kita perlu bertanya demokrasi untuk siapa? Untuk kelas mana? Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang sekarang sedang dikurung sendirian oleh KIM+ tentu terganggu dengan upaya sebagian besar fraksi DPR tersebut. Kalau berhasil, maka mereka dapat kehilangan “hak demokratis” mereka untuk memiliki calon gubernur di DKI Jakarta. Tapi apa untungnya bagi buruh dan rakyat Indonesia? Apa yang kita dapatkan kalau mereka bisa memiliki calon gubernur atau bahkan memangkan kursi gubernur DKI Jakarta?

Senin, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada. Terdapat dua putusan penting di hari yang sama. Pertama, putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Di dalam putusan ini, MK menyebut bahwa partai politik atau gabungan partai politik serta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun mereka tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ambang batas Pilkada ditentukan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemillu 2024 di masing-masing daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait.

Kedua, adalah putusan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. MK menolak permohonan dua mahasiswa, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, yang meminta MK mengembalikan tafsir syarat usia calon kepala daerah sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Adapun, putusan MA tersebut berhubungan dengan perubahan syarat usia calon kepala daerah menjadi saat pelantikan calon terpilih. Sebelumnya, syarat terkait berlaku saat penetapan calon oleh KPU.

Sehari setelahnya, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) berencana untuk mengadakan rapat guna mendalami Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon. Rencananya, rapat diselenggarakan pada Rabu, 21 Agustus 2024. Namun, tidak hanya mengeksaminasi dua putusan itu, DPR berusaha untuk menganulirnya. Upaya menganulir dua keputusan tersebut mengarah pada dua tujuan. Pertama, ada dua skenario berhubungan dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Yaitu mengembalikan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan tetap menerapkan Pasal 40 tentang syarat ambang batas, yaitu 20 persen kursi DPRD bagi partai calon atau gabungan partai untuk mengusung calon atau memberlakukannya pada Pilkada 2029. Kedua, adalah mengubah usia calon kepala daerah sejak dilantik sesuai Putusan MA meski MK dalam putusan 70/PUU-XXII/2024 menegaskan usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan bukan sejak pelantikan.

Sikap DPR yang demikian kemudian mendorong terjadinya konsolidasi di antara beberapa kalangan gerakan. Per hari ini, aksi-aksi terjadi di Palembang, Padang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Malang, Cianjur, Bandung, Makassar, Surabaya. Apa yang dapat dipotret atas kemarahan tersebut? Terdapat dua kecenderungan sudut pandang. Pertama, marah karena DPR terlihat berusaha untuk mengakomodir rencana Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM +) bertarung melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta. Kedua, marah karena menganggap situasi demokrasi di Indonesia sudah memburuk dan Dinasti Jokowi telah keterlaluan.

Namun ketika kita berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa berbicara demokrasi secara umum. Kita perlu bertanya demokrasi untuk siapa? Untuk kelas mana? Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang sekarang sedang dikurung sendirian oleh KIM+ tentu terganggu dengan upaya sebagian besar fraksi DPR tersebut. Kalau berhasil, maka mereka dapat kehilangan “hak demokratis” mereka untuk memiliki calon gubernur di DKI Jakarta. Tapi apa untungnya bagi buruh dan rakyat Indonesia? Apa yang kita dapatkan kalau mereka bisa memiliki calon gubernur atau bahkan memangkan kursi gubernur DKI Jakarta?

Bukankah semua partai-partai tersebut, baik yang berada di dalam KIM+ termasuk juga PDI Perjuangan serta juga Anies Baswedan justru berperan besar dalam mendukung secara langsung ataupun tidak langsung pengesahan berbagai produk hukum yang merusak demokrasi, merusak demokrasi bagi buruh dan rakyat? Bukankah faktanya, rentetan produk hukum anti demokrasi banyak yang dilahirkan di Indonesia selama Rezim Mega-Hamzah, SBY-JK dan SBY-Boediono? Selama 10 tahun Rezim Jokowi, kita melihat berbagai produk hukum anti demokrasi juga terus disahkan.

Di tahun 2017, Jokowi mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2017 yang mengatur keramaian umum dan kegiatan politik memerlukan izin dan dapat ditolak dan boleh dibubarkan jika tidak mengantongi persetujuan Polisi. Tahun yang sama, Perppu Ormas disahkan yang akhirnya membuat pembubaran organisasi massa dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, tanpa melalui mekanisme pengadilan. Di dalam UU Terorisme dan UU ITE revisi era Jokowi, terdapat pidana untuk orang-orang yang memilih untuk abstain dalam pemilihan umum. Selain itu terdapat juga KUHP baru yang di dalamnya memuat pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama.

Di sektor perburuhan, sikap anti demokrasi rezim Jokowi sudah nampak sejak mereka mengeluarkan PP 78/2015 yang secara esensial menghilangkan akses serikat buruh untuk terlibat dalam penentuan upah minimum. Ke depan, DPR dan Pemerintah juga tengah menggodok revisi UU Polri yang membuat polisi dapat semakin berpolitik dan revisi UU TNI yang membuka pintu anggota TNI aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Produk-produk kebijakan anti rakyat tersebut dilahirkan dalam iklim politik parlemen yang relatif sama: disepakati oleh semua partai, yang mendukung ataupun tidak mendukung pemerintahan Jokowi.

Itu bukan berarti bahwa berbagai faksi elit politik dapat terus bersatu dan hidup bahagia. Tentu saja ada pertarungan di antara mereka tapi pada dasarnya pertarungan tersebut adalah pertarungan jatah kekuasaan politik dan sumber-sumber ekonomi. Kita tidak bisa mengatakan bahkan membayangkan bahwa pertarungan antar faksi elit politik akan terkait dengan kepentingan buruh dan rakyat seperti demokrasi dan kesejahteraan. Pertarungan mereka akan selesai seiring pembagian jatah kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi selesai. Apakah kita semua masing mengingat pertarungan Jokowi-Ma’aruf lawan Prabowo-Sandiaga? Apakah masih ingat bagaimana Jokowi-JK berjanji pemerintahannya akan profesional? Prabowo dan Sandiaga menjadi menteri Jokowi-Ma’aruf sedangkan pemerintahan Jokowi semakin jelas merupakan pemerintahan bagi-bagi jabatan termasuk kepada mereka yang pernah menjadi lawan politiknya.

Tentu saja PDI-Perjuangan akan berselancar di tengah arus penolakan revisi UU Pilkada. Dalam situasi ini, gerakan harus mengangkat tuntutannya sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya, sekongkrit-kongkritnya. Tanpa itu maka faksi-faksi borjuis yang ada dapat dengan mudah memberikan isian dari ruang kosong tuntutan yang dibuat oleh gerakan. Ini bisa saja mendorong salah satu bagian dari gerakan untuk menghentikan gerakan ataupun lebih parah adalah kuda tunggangan dari faksi borjuis yang ada.

Tuntutan-tuntutan yang merupakan kepentingan dari buruh dan rakyat untuk demokratisasi, pertama dan terutama adalah penghapusan seluruh produk hukum yang anti demokrasi. Di dalamnya termasuk berbagai produk hukum di atas. Semua produk hukum terkait pemilihan umum ataupun partai politik harus menghilangkan hambatan apapun, batasan apapun, syarat apapun serta harus membuka seluas-luasnya, mempermudah semudah-mudahnya akses buruh dan rakyat untuk mendirikan partai politik ataupun mengusung calon pemimpinnya sendiri.

Semua paket undang-undang-undang ini adalah pondasi penghancuran demokrasi buruh dan rakyat di masa Reformasi di satu sisi, di sisi lain alat kepentingan kelas penguasa. Dapat dipastikan, akan terus menjadi senjata rezim kekuasaan selanjutnya: sisa-sisa Orde Baru dan dinasti politik. Ketika tuntutan-tuntutan tersebut diperjuangkan, dengan sendirinya perjuangan buruh dan rakyat akan membangun tembok pemisah dengan elit borjuasi sehingga sulit untuk diintervensi atau sekedar menjadi kuda tunggangan salah satu faksi borjuis.

Pada akhirnya untuk melawan kebijakan-kebijakan anti demokrasi, menghancurkan sisa-sisa rezim militer Soeharto dan dinasti politik dibutuhkan kekuatan politik dari buruh dan rakyat itu sendiri. Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) sebagai kekuatan progresif yang relatif signifikan di Indonesia harus menginisiasi dan menuntaskan pembicaraan serta pembangunan kekuatan politik alternatif. Kekuatan politik alternatif atau sebuah partai politik yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik adalah kebutuhan mendesak dari buruh dan rakyat Indonesia. Poin ini penting untuk diperjelas karena masih terdapatnya kekacauan pandangan di antara gerakan itu sendiri. Misalnya pandangan yang mengatakan bahwa membangun kekuatan atau partai politik alternatif itu terlalu ngawang-ngawang, ataupun pandangan yang menghapuskan tujuan perebutan kekuasaan itu menggantikannya dengan pandangan LSM ataupun gerakan moral bahwa tujuan gerakan adalah menjadi oposisi ataupun menjadi semacam kritikus loyal, penyeimbang atau semacamnya.

[kabartangsel]

Konsolidasi Modal dan Kinerja Positif, Bank Banten Raih Apresiasi dari DPRD Banten

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk (Bank Banten) menghadiri undangan rapat kerja yang diadakan oleh DPRD Provinsi Banten Komisi III. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Provinsi Banten dengan agenda membahas berbagai langkah strategis yang diambil Bank Banten untuk memperkuat kinerjanya. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami…

[journalartanews]

BPD ABUJAPI Propinsi Bangka Belitung Menggelar Rapat Kerja Daerah Pertama

PANGKALPINANG, JOURNALARTA.Com – Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha, Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2024 dengan tema “Peningkatan Sinergi Konsolidasi BUJP sebagai Mitra Polri untuk Menciptakan Kamtibmas yang Kondusif demi Kemajuan Bersama” yang diselenggarakan di Gedung Tri Bharata Polda…

[turisiancom]

TURISIAN.com - DPD IKAL atau Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I di tahun 2024. Kegiatan ini diadakan untuk menyusun program kerja strategis serta membahas isu-isu penting. Utamanya,  terkait peran Lemhannas dalam mendukung ketahanan nasional. Khususnya di Provinsi Jawa Barat. Rakerda berlangsung di Gedung BPJS, Jalan Dr.Djunjunan no 144, Pasteur, Kota Bandung, Sabtu 9 November 2024. Sedangkan, Rakerda ini sendiri dihadiri oleh para alumni Lemhannas yang tergabung dalam DPD IKAL Jawa Barat. BACA JUGA: PHRI Dukung GIPI Gugat Pajak Hiburan Karena Dinilai Memberatkan Industri Pariwisata Pada Rakerda ini, turut dibahas program-program yang akan dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Penguatan wawasan kebangsaan, serta pembinaan generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan nasional. Momentum Strategis Sementara itu, Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DPD IKAL Jawa Barat, Henry Husada, menyampaikan pandangannya terkait Rakerda tahun ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memetakan potensi. Sekaligus menyusun langkah konkret dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Barat. BACA JUGA: Desa Wisata Kaduela, Destinasi Potensial Pariwisata Jawa Barat Kini Bertarung di ADWI 2024 Henry Husada menekankan bahwa Rakerda I kali ini bukan hanya sebagai agenda pertemuan rutin. Tetapi juga menjadi forum diskusi yang membahas potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah di Jawa Barat. “Kita ingin melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif. Dengan ini, Jawa Barat tidak hanya menjadi tujuan wisata tetapi juga pusat kreativitas yang berkelanjutan,” ujar Henry. Ia juga menyampaikan harapannya agar hasil Rakerda I ini mampu merumuskan kebijakan yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif. BACA JUGA: Menteri Pariwisata Widiyanti dan Wawenpar Ni Luh Duet di Acara Konsolidasi Quick Win [caption id="attachment_22960" align="alignnone" width="600"] Henry Husada (kiri), Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DPD IKAL Jawa Barat. Foto: Ist[/caption] Menurut Henry, sinergi antara sektor swasta dan publik sangat penting untuk menciptakan produk wisata yang berdaya saing tinggi dan dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. “DPD IKAL Jawa Barat berkomitmen mendukung pengembangan potensi pariwisata di daerah-daerah. Dimana, selama ini dikenal  memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya yang luar biasa," ujarnya. BACA JUGA: Kemenparekraf Terus Mempekruat Sektor Pariwisata dengan Peningkatan Kualitas ASN "Ini juga akan berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat lokal serta memperkuat posisi Jawa Barat di peta pariwisata nasional,” sambung tokoh pariwisata ini. Henry optimistis bahwa melalui kolaborasi yang solid dan kebijakan yang tepat, Jawa Barat akan menjadi provinsi unggulan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "Semoga langkah-langkah yang kita susun bersama dalam Rakerda ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

[journalpapua]

Papua dan Papua Barat Raih Penghargaan

MERAUKE | Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas keberhasilannya melakukan konsolidasi dalam efisiensi maupun konsolidasi dengan nilai kontrak tertinggi. Penghargaan kepada kedua provinsi itu diserahkan Pelaksanan Harian (Plh) Kepala LKPP, Iwan Herniwan,SSi.,MP pada Rapat Koordinasi…

[m1totoslot]

Politik kemarin, pembekalan kabinet hingga pemenangan Pilkada Jateng

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (25/10) menjadi sorotan, mulai dari Presiden Prabowo buka pembekalan kabinet di Akmil Magelang hingga Ketua Umum PDIP pimpin konsolidasi pemenangan Pilkada Jateng.

1. Presiden Prabowo buka pembekalan kabinet di Akmil MagelangPresiden Prabowo Subianto membuka rangkaian kegiatan pembekalan kepada jajaran anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Lembah Tidar, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat.Informasi itu disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang ikut serta dalam agenda retreat Kabinet Merah Putih.Kepala Negara membuka agenda pembekalan melalui penyampaian arahan kepada peserta yang berlangsung usai kegiatan olahraga dan santap pagi, sekitar pukul 08.00 WIB.

2. DKPP terima 565 aduan dugaan pelanggaran penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melansir sebanyak 565 aduan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu diterima per 25 Oktober 2024 atau naik dua kali lipat dari jumlah aduan diterima DKPP pada 2023 yang mencapai 325 aduan.

"Dari pengalaman DKPP, jumlah aduan pelanggaran etik saat pilkada jauh lebih tinggi dibanding pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan rakor penyelenggara pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat rapat koordinasi tersebut, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

3. Prabowo-Gibran diguyur hujan deras saat inspeksi pasukan Parade Senja

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan inspeksi pasukan Parade Senja di Lapangan Pancasila, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Jumat sore, di tengah guyuran hujan deras.

Agenda dimulai dengan inspeksi pasukan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta sejumlah menteri koordinator Kabinet Merah Putih menggunakan kendaraan taktis Maung Pindad.

4. KRI WSH-991 tiba di Solomon langsung jalankan misi muhibah

Kapal perang Republik Indonesia KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH)-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 tiba di Kepulauan Solomon, Jumat, dan langsung menjalankan misi muhibah di negara tujuan pertama KRI WSH-991 di Pasifik Selatan.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada III TNI Angkatan Laut Letkol Laut (S) Ajik Sismianto saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan misi muhibah yang bakal dijalankan oleh para prajurit TNI Angkatan Laut di Solomon mencakup penyerahan paket bantuan obat-obatan, layanan kesehatan gratis, donor darah di atas kapal perang, dan buka griya (open ship) KRI WSH-991 untuk masyarakat di Solomon.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena kami sebagai misi pertama semoga dapat memberikan gambaran yang baik sehingga program ini berjalan berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara,” kata Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Port Visit Pasifik 2024 Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

5. Ketua Umum PDIP pimpin konsolidasi pemenangan Pilkada Jateng

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin konsolidasi internal pemenangan Pilkada Jawa Tengah 2024 yang diikuti seluruh struktur partai di provinsi ini.

Megawati hadir dalam konsolidasi yang digelar di DPD PDIP Jawa Tengah di Semarang, Jumat, dengan didampingi sejumlah struktur partai, seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Usai rapat konsolidasi tertutup tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung meninggalkan lokasi kegiatan.

[hargo-news]

Penjabup Gorut Pimpin Rapat Konsolidasi dengan OPD, Ini yang Terungkap

Penjabup Gorut Pimpin Rapat Konsolidasi dengan OPD, Ini yang Terungkap #PemkabGorontaloUtara #PenjabatBupati #SilaNurainsyahBotutihe #KabupatenGorontaloUtara #RapatKonsolidasi

Hargo.co.id, GORONTALO – Banyak persoalan terungkap pada rapat konsolidasi yang menjadi agenda perdana Sila Botutihe sebagai Penjabat Bupati (Penjabup) Gorontalo Utara (Gorut), yang berlangsung pada Rabu (13/12/2023). Persoalan itu diantaranya realisasi fisik dengan realisasi keuangan yang jauh berbanding terbalik. Dimana, banyak pekerjaan atau program yang telah rampung, namun realisasi keuangan…

[tangerangraya]

Gelar Rakercabsus, PDIP Tangsel Puji-puji Kepemimpinan Airin

Tangerang Selatan – PDIP Kota Tangerang Selatan menggelar Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) untuk pematangan ribuan saksi menjelang pertempuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangsel dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024, dihotel kawasan BSD Serpong, Minggu (13/10/2024). Wanto menegaskan, perekretuan ribuan saksi tersebut, telah melalui proses konsolidasi untuk mencermati…

[satu-komando]

DPD KNPI Lampung Gelar Rapat dengan Pengurus Kabupaten Kota

LAMPUNG – DPD KNPI Provinsi Lampung menggelar rapat diperluas dengan jajaran pengurus DPD KNPI kabupaten/kota se Lampung, Jumat (28/9/2024). Pertemuan para tokoh pemuda se Lampung itu dalam rangka konsolidasi gerakan menyikapi pilkada serentak 2024. Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung Iqbal Ardiansyah mengapresiasi jajaran pengurus DPD KNPI kabupaten/kota yang terus solid mengonsolidir gerakan…

[lampung7com]

DPD KNPI Lampung Gelar Rapat dengan Pengurus Kabupaten Kota

BANDAR LAMPUNG – DPD KNPI Provinsi Lampung menggelar rapat diperluas dengan jajaran pengurus DPD KNPI kabupaten/kota se Lampung, Jumat (28/9/2024). Pertemuan para tokoh pemuda se Lampung itu dalam rangka konsolidasi gerakan menyikapi pilkada serentak 2024. Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung Iqbal Ardiansyah mengapresiasi jajaran pengurus DPD KNPI kabupaten/kota yang terus solid mengonsolidir gerakan…

[pilarsultra]

Golkar dan PPP Gelar Rapat Koalisi, AJP: Kami Bahas Rencana Kampanye

PILARSULTRA.COM, Kendari — Usai Rapat Pleno KPU dan penetapan nomor urut 4 atas pasangan AJP-ASLI, Partai Golkar dan Partia Persatuan Pembangunan sebagai pengusung, bekerja cepat merapatkan barisan dengan menggelar Rapat Konsolidasi Koalisi pada Rabu malam 25 September 2024. Aksan Jaya Putra (AJP) mengungkapkan rapat koalisi ini guna membahas jadwal masa kampanye sebagaimana telah ditetapkan…

[sultratopmedia]

Bawaslu Ajak Media Berperan Aktif Kawal Pilwali Kendari 2024

SULTRATOP.COM, KENDARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari mengajak media massa untuk berperan aktif dalam mengawal setiap tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Kendari 2024. Ajakan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin, dalam rapat koordinasi stakeholder dan konsolidasi media yang diadakan di Same Hotel Kendari pada Rabu (25/9/2024)…

[kabartangsel]

Satpol PP Kabupaten Tangerang Konsolidasi Deteksi dan Cegah Gangguan Pilkada 2024

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang menggelar rapat konsolidasi untuk mendeteksi dan mencegah gangguan dan ancaman menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (11/09/2024). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Agus Suryana menyampaikan rapat ini digelar untuk memastikan stabilitas dan Pilkada 2024. Rapat diikuti unsur TNI-Polri, Komisi Pemilihan…