#Rapat Dengar Pendapat

[hargo-news]

DPRD Gelar RDP Dugaan Gratifikasi di Kabgor, Berikut Hasilnya

Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan gratifikasi, Selasa (8/10/2024). Dugaan gratifikasi tersebut melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumanti Maku dan Direktur Bank SulutGo (BSG) Cabang Limboto, Tomi Gobel. Rapat yang berlangsung di ruang Dulohupa Kantor DPRD…

[holopiscom]

DPR Minta Maskapai Perbaiki Layanan: Harga Tiket Mahal hingga Jadwal Ngaret

JAKARTA – Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera menurunkan harga tiket pesawat yang belakangan ini dinilai semakin memberatkan masyarakat. Permintaan ini mencuat usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dan sejumlah perwakilan maskapai penerbangan, Kamis (22/5). Anggota Komisi V DPR RI, Danang…

[cinews-id]

Komisi XIII DPR Sepakat Membentuk Panja Lapas

Jakarta, CINEWS.ID – Untuk membahas sejumlah masalah yang terjadi di lapas Komisi XIII DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XIII DPR bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada Rabu 21 Mei 2025. “Artinya perlu ada kesepakatan kita untuk…

[probentengcom]

DPRD Kota Tangerang Telusuri Dugaan Waralaba Berdiri di Atas Lahan Terbuka Hijau

TANGERANG [ProBENTENG] – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menindaklanjuti aduan masyarakat dengan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat terkait lahan waralaba. Hearing yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah, Gedung DPRD Kota Tangerang, pada Rabu (21/5/2025), tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Junadi, pihak lembaga swadaya masyarakat, dan…

[rasiooid]

Pembentukan RT/RW Baru di Cluster Ayodhya Disepakati Usai RDP dengan DPRD Kota Tangerang

  RASIOO.id – Komisi I DPRD Kota Tangerang menyepakati pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) baru di lingkungan Cluster Ayodhya Garden, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Barnimus, Selasa, 20 Mei 2025. RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan warga Ayodhya Garden…

[rupmoker]

Kementerian Imipas Menjadi Urutan ke Tiga Penyumbang PNBP Terbesar per Kuartal I 2025

Kementerian Imipas Menjadi Urutan ke Tiga Penyumbang PNBP Terbesar per Kuartal I 2025 Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kuartal pertama ini adalah Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target. Khusus untuk PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp29,7 triliun pada tiga bulan awal di 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadi urutan ke tiga tercatat menjadi urutan ke tiga penyumbang PNBP terbesar per kuartal I tahun 2025. “Sepuluh K/L yang terbesar ini proporsinya kira-kira 71,7 persen dari (total) PNBP K/L (per kuartal I 2025),” ujar Plh Dirjen Anggaran Kemenkeu Suahasil Nazara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (8/5). “PNBP K/L adalah Rp29,7 triliun, 71,7 persennya ini ada di 10 kementerian (K/L) ini (ditambah PNBP bendahara umum negara/BUN). Jadi, cukup lumayan besar. Cukup penting K/LK/L ini dalam konteks PNBP,” tegasnya. Ini berasal dari PNBP K/L yang bersifat layanan senilai Rp25,45 triliun. Lalu, Rp4,32 triliun lainnya disumbang dari PNBP K/L non-layanan. PNBP K/L masuk dalam kelompok penerimaan negara bukan pajak lainnya. Total realisasi dari komponen PNBP lainnya sebesar Rp37,2 triliun alias 29,1 persen dari target APBN 2025. Pada bahan paparan Suahasil, kontribusi PNBP tertinggi datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) senilai Rp3,25 triliun atau porsinya 10,9 persen. Disusul Kementerian Perhubungan sebesar Rp3,16 triliun (10,6 persen) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) senilai Rp2,22 triliun (7,4 persen). Plh Dirjen Anggaran itu juga merencanakan optimalisasi PNBP K/L melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Ada 4 K/L yang diklaim telah berbincang dengan Kemenkeu, yakni Kementerian Imipas, Kementerian Perhubungan; Kepolisian (Polri); dan Kementerian Lingkungan Hidup.

10 K/L penyumbang PNBP K/L terbesar (total PNBP K/L Rp29,7 triliun per kuartal I 2025) 1. Komdigi Rp3,25 triliun (porsinya 10,9 persen) 2. Kemenhub Rp3,16 triliun (10,6 persen) 3. Kementerian Imipas Rp2,22 triliun (7,4 persen) 4. Polri Rp2,12 triliun (7,1 persen) 5. Kejaksaan Rp0,81 triliun (2,7 persen) 6. Kementerian ATR/BPN Rp0,80 triliun (2,7 persen) persen) 7. Kementerian Agama Rp0,56 triliun (1,9 persen) 8. Kementerian Hukum Rp0,53 triliun (1,8 persen) 9. Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,48 triliun (1,6 persen) 10. Kementerian Pertahanan Rp0,47 triliun (1,6 persen) Adapun Realisasi PNBP per 31 Maret 2025 (Rp115,9 triliun dari target APBN 2025 Rp513,6 triliun) berasal dari: 1. PNBP SDA migas Rp24,9 triliun (20,6 persen dari target) 2. PNBP SDA non-migas Rp25,7 triliun (26,5 persen) 3. PNBP kekayaan negara dipisahkan (KND) alias dividen BUMN Rp10,88 triliun (12,1 persen) 4. PNBP lainnya Rp37,2 triliun (29,1 persen) 5. PNBP badan layanan umum (BLU) Rp17,1 triliun (21,9 persen) Sisanya dari PNBP Bendahara Umum Negara (BUN) senilai Rp6,95 triliun (23,4 persen).

[gurindammedia]

NATUNA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berencana memasang radar cuaca tercanggih di Natuna...

[buletinnews]

Bupati Kolut Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah pada Rapat Komisi II DPR RI Secara Daring

Kolut, BuletinNews.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang digelar Komisi II DPR RI secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (30/4/2025), dari ruang kerjanya di Kantor Bupati Kolaka Utara. Rapat tersebut membahas pengawasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan turut diikuti oleh 13 gubernur atau perwakilannya, serta…

[turisiancom]

TURISIAN.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, angkat suara menanggapi rencana Gubernur Dedi Mulyadi yang akan memangkas anggaran belanja media massa. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Selasa, 29 April 2025, Ono menyebut kebijakan itu berpotensi mengganggu distribusi informasi publik dan merusak kualitas publikasi pemerintah. “Media adalah bagian dari pentahelix dan pilar keempat demokrasi. Keberadaannya tak bisa dikesampingkan begitu saja,” kata Ono di Bandung, Selasa malam, 29 April 2025. Menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat semestinya menjaga kemitraan strategis dengan media massa. BACA JUGA: IKN Jadi Magnet Baru Pariwisata di Kaltim, Ini Harapan DPD PUTRI Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang faktual dan berimbang. Terutama di tengah derasnya arus informasi digital. “Media massa punya standar dan kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi serta kredibilitas," tegasnya. "Itu pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” sambung Ono. Sementara Ono juga  mengakui, di era digital, media sosial memang lebih cepat dan luas jangkauannya. Tapi, ia mengingatkan, tak sedikit informasi di sana yang bersifat menyesatkan, bahkan hoaks. Ia menyinggung maraknya buzzer dan warganet yang menyerang secara personal, termasuk dirinya. “Saya sudah biasa diserang buzzer. Tapi yang utama bukan itu. Kita perlu tetap bertumpu pada media massa yang bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya. ***

[nusatimesid]

Hadiri RDP Bersama Komisi II DPR RI, Wagub Idah Sampaikan Isu Strategis Daerah

Nusatimes.id – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, mewakili Gubernur Gorontalo pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komis II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II, di Jakarta, Rabu, (30/4/2025). Rapat ini diikuti oleh 12 Gubernur maupun perwakilannya, yakni Gubernur Papua, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepualuan Riau, Maluku Utara, Hingga Papua…

[hargo-news]

DPRD Kabgor Tuntut Kejelasan Data Karyawan Royal Coconut yang Tercover di BPJS

Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo menuntut kejelasan data karyawan PT Royal Coconut yang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, terdapat perbedaan data antara yang ditemukan FSPMI dengan data perusahaan. Dimana, berdasarkan data FSPMI, ada 60 persen pekerja di Royal Coconut yang belum tercover BPJS. Sementara, menurut perusahaan, dari 982…

[holopiscom]

Komisi III DPR RI Desak Agar Eks Kapolres Ngada Diganjar Hukuman Maksimal

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyatakan dukungan penuh terhadap pengungkapan kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sukmaatmaja, mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Aliansi Peduli Perempuan…

[cinews-id]

Komisi I DPRD Penajam Paser Utara Meminta Pemda Menindak Perusahaan Bina Mulia Berjaya

Penajam, CINEWS.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD PPU pada, Rabu (7/5/2025) untuk menelusuri dugaan pelanggaran hubungan industrial oleh perusahaan Bina Mulia Berjaya terhadap dua karyawannya yang di-PHK secara mendadak. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Ishaq Rahman. Menurut Ishaq, PHK yang dilakukan…

[lampung7com]

Gubernur Mirza Paparkan Tantangan Fiskal dan Upaya Peningkatan PAD Lampung dalam Raker dan RDP dengan Komisi II DPR RI dan Jajaran Kemendagri

JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan sejumlah tantangan fiskal yang dihadapi Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (29/4). Dalam forum yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka…

[rasiooid]

Komisi I DPRD Kota Tangerang Ungkap Aktor Intelektual di Balik Polemik The Nice Garden

RASIOO.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait di ruang rapat Banmus DPRD setempat. Rabu, 7 Mei 2025. Hal ini, menanggapi aspirasi dari masyarakat terkait usaha The Nice Garden Pinang yang disinyalir tidak memenuhi standar operasional (SOP) serta tidak memiliki ijin bangunan gedung (PBG), maka Komisi I…

[samuderakepri]

DPRD Anambas Gelar Hearing dengan Tenaga Honorer: Aspirasi dan Harapan Terungkap

Kepulauan Anambas, SK.co.id – Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Aliansi Tenaga Honorer Anambas. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat lantai II DPRD KKA, Tarempa, Kecamatan Siantan, dan menjadi wadah bagi tenaga honorer untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta…