#Rakor DPRD

[tangerangraya]

Rakor dengan DPRD, Dindikbud Tangsel Nyatakan Fasilitas Pendidikan Turut Jadi Perhatian

TANGSEL – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2024-2029 menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) perdana dengan jajaran pemerintah kota Tangsel. Salah satunya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Tangsel terkait program-program strategis kedepannya. Kepala Dikbud Tangsel, Deden Deni, mengungkapkan hasil rakor perdana membahas banyak hal, dari PPDB sampai kualitas…

[sumbartodaynews]

Percepat Turunkan Kasus Stunting, Sujito Hadiri Rakor Tahap IV.

DHARMASRAYA-SUMBAR, SUMBARTODAYNEWS.COM — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Dharmasraya Sujito hadiri Rapat Koordinasi Tahap IV dan Evaluasi Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dharmasraya. Rapat ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya. Rabu,(04/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh Bupati Dharmasraya yang diwakili oleh Sekretaris…

[buletinnews]

Wakil Ketua DPRD Kolaka Hadiri Rakor Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Anoa 2024

Kolaka, BuletinNews.com – Wakil Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi “Mantap Praja Anoa-2024” yang diselenggarakan Polres Kolaka dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Ballroom Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (20/8/2024). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PJ. Bupati Kolaka, Forkopimda Kolaka, Instansi…

[jurnalsultra]

Pj Bupati Kolaka Hadiri Rakor Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Anoa

Kolaka, JurnalSultra.com – Dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024, Polres Kolaka menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi “Mantap Praja Anoa-2024” di Ballroom Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (20/8/2024). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kolaka, AKBP Moh Yosa Hadi dan dihadiri oleh Pj Bupati Kolaka, Wakil Ketua DPRD Kolaka, Forkopimda Kolaka,…

[rasiooid]

Jalankan Putusan MK, KPU Serang Sandingkan Suara di 46 TPS Kecamatan Baros

RASIOO.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang melakukan Rakor untuk penyandingan perolehan suara PDIP di Dapil Banten II sebagaimana yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024. Rapat koordinasi tersebut dilakukan pada hari…

[mediajiwalangit]

Menuju Cimahi Kota Layak Anak

Cimahi, MJL | Pada tanggal 13 Juni 2022, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pembinaan dan pendampingan Gugus Tugas Kota Layak Anak tahun 2024 bersama perangkat daerah terkait. Kepala DP3AP2KB Cimahi, Fitriani Manan, dalam laporannya menyampaikan tujuan dari diadakannya rakor ini adalah:   - Meningkatkan koordinasi dalam gugus tugas kota layak anak dan menyamakan persepsi terkait capaian indicator kota layak anak tahun 2024. - Menginformasikan instrument penilaian KLA kepada perangkat daerah. - Melakukan evaluasi, monitoring, dan persamaan persepsi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memewujudkan kota layak anak.   Sementara itu, Pj. Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Cimahi selama 20 tahun kedepan juga fokus pada pembangunan SDM yang unggul, berdaya saing, berkarakter, berketahanan social budaya yang tangguh. Sejalan dengan visi tersebut, kota layak anak menjadi bagian penting karena merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.   Untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Cimahi, sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholders diperlukan. Bappelitbangda memegang strategis untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan kota layak anak dalam perencanaan pembangunan kota. Dicky berharap tahun 2024 ini Kota Cimahi dapat kembali meraih predikat kota layak anak sebagai komitmen dalam pemenuhan hak anak. Evaluasi dari tahun sebelumnya menjadi langkah penting dalam meningkatkan standard dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penilaian Kota Layak Anak diminta untuk menyiapkan kelengkapan data-data yang diperlukan untuk penilaian Kota Layak Anak Tahun 2024.   (Red) https://mediajiwalangit.my.id/anggota-dprd-kbb-deni-setiawan-dari-fraksi-pdi-p-sudah-selesai-melaksanakan-reses-masa-persidangan-ii-tahun-sidang-ke-iv-dprd-kbb/ Read the full article

[baliportalnews]

Pemkot Denpasar Gandeng Forkopimda dan Seluruh Stakeholder Antisipasi Kerawanan Perayaan Nataru Tahun 2024

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar menggandeng Forkopimda serta seluruh stakeholder terkait guna mengantisipasi kerawanan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2024. Hal ini dilaksanakan dengan menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Forkopimda yang dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede serta pimpinan dari unsur TNI, Polri, Pengadilan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, Sabha Upadesa, OPD terkait, Camat se-Kota Denpasar, Majelis Madya, Forum Perbekel/Lurah, serta instansi terkait lainnya di Gedung Dharma Negara Alaya, Kamis (21/12/2023). Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Denpasar, Forkopimda Denpasar, Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Ketua Sabha Upadesa Kota Denpasar, dan Forum Perbekel/Lurah Kota Denpasar dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan Rapat Koordinasi ini merupakan ajang peningkatan komunikasi dan sinergitas antar pimpinan daerah di Kota Denpasar dalam rangka mengantisipasi kerawanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Denpasar. “Melalui komunikasi dan sinergitas yang baik antar pimpinan daerah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tugas tugas pimpinan daerah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah,” ujarnya. Kota Denpasar harus bisa menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warganya sehingga bisa menjadi cerminan Provinsi Bali secara keseluruhan. Karenanya, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas keamanan dan kenyamanan, sinergi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder penting untuk dilkasanakan bersama. "Sesungguhnya rasa aman dan nyaman harus kita jaga dan ciptakan setiap saat dan setiap waktu. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi di dalam merayakan hari natal dan tahun baru yang juga bertepatan dengan hari keagaman umat hindu dengan penuh suka cita. ini menjadi tanggung jawab semua pihak, untuk itu sinergitas bersama sangat dibutuhkan," ujar Arya Wibawa. Kepala Kesbangpol Kota Denpasar, A.A Gede Dharma Putra Atmadja menjelaskan, adapun komitmen bersama ini terdiri dari pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan Libur Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Adapun pelaksanaan komitmen bersama ini dilaksanakan dengan memetakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah khususnya pada perayaan ibadah Natal Tahun 2023. Selain itu, semua pihak diharapkan mampu membangun kordinasi bersama Forkopimda untuk melakukan pengamanan, memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang/barang dan simpul transportasi (terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan) di wilayah masing-masing. Selannjutnya, semua pihak diharapkan mampu melaksanakan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI dan POLRI) dalam melakukan deteksi dini situasi dan kondisi keamanan dan trantibum yang berpotensi menjadi gangguan, melalui sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat (SIPANDU BERADAT). Peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW/DUSUN/BANJAR) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat berlibur terus dioptimalkan. Tak hanya itu, seluruh stakeholder diharapkan dapat memetakan potensi terjadinya bencana alam, kebakaran dan mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi dan penanganannya. Serta mengidentifikasi, menginventarisir dan mengatur kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru, melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpoteni terjadinya ledakan dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.(bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Jadi Bacaleg DPRD Provinsi, Tusbariah Dawam Raharjo Berpotensi Menggunakan Fasilitas Negara

Ketua Tim Penggerak PPK (TP PKK) Kabupaten Lampung Timur, Tusbariah Dawam Raharjo, dinilai oleh masyarakat berpontensi menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan politik. Bawaslu diminta segera bertindak, Jum’at (24/11/2023). Diketahui Tusbariah Dawam Raharjo sudah terdaftar sebagai Bakal Caleg DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Lampung Timur (Lamtim). Hingga dia kerap mengadakan berbagai kegiatan yang sangat memungkinkan sebagai sarana promosi atau kampanye dirinya. Pada Jum’at (24/11/2023), Ketua TP PKK Lampung Timur Yusbariah Dawam Rahardjo menghadiri acara Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Lapangan Desa Gunung pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan itu Yusbariah yang membuka acara tersebut menyampaikan Langkah gerakan masyarakat hidup sehat dan mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan cegah stunting dalam seribu hari. “Khusus ibu hamil wajib menjaga dan memeriksakan kehamilannya di tempat kesehatan terdekat, Ayo kita dukung gerakan cegah stunting dalam seribu hari pertama kehidupan,” ujar ketua TP PKK Lamtim ini. Usai membuka Germas, Yusbariah Dawam Rahardjo memberikan bantuan tambahan makanan untuk para ibu hamil, Lalu memberikan praktik langkah pembuatan Eco Enzyme agar bisa dimanfaatkan untuk para ibu-ibu rumah tangga. Sebelumnya, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Timur, Yusbariah Dawam Rahardjo menggelar kegiatan Gerakan Masyarakat (Germas), di Aula Rumah Dinas Bupati (Rumdisbup). Terselenggaranya kegiatan PKK Kabupaten Lampung Timur, melalui surat undangan yang ditandatangani ketua PKK Kabupaten Lampung Timur bernomor 64/Skr/PKK/Lam-Tim/XI/2023. Perihal undangan Germas, Rakor dan Pengajian. Menyikapi hal tersebut, Fauzi Ahmad, warga Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, mempertanyakan kegiatan PKK Kabupaten Lampung Timur, Rabu pagi hingga petang, di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur. Menurutnya, ketua PKK kabupaten tersebut, saat ini sudah terdaftar dan ditetapkan sebagai calon legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung 8, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Semua masyarakat juga tahu, suaminya (Bupati Red) adalah ketua partainya, tentu sangat menguntungkan pribadinya, sebagai caleg, dengan dukungan fasilitas negara, itu tidak dapat dipungkiri,” ujar Fauzi, Rabu (22/11/23). Menilai hal itu, sebagai masyarakat daerah Lampung Timur, Fauzi meminta ada tindakan dari Bawaslu setempat. “PKK tentu berkaitan erat dengan kedinasan, dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten dan seluruh ASN ada di dalamnya, baiknya ada tindakan dari Bawaslu,” tandasnya. Bawaslu Lampung Timur diminta untuk segera mengambil tindakan. Sayangnya sampai berita ini diterbitkan Bawaslu Lamtim belum bisa dikonfirmasi. (Tim) Read the full article

[buletinnews]

Amankan Pilkada Serentak Polres Kolaka Gelar Rakor Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Anoa

Kolaka, BuletinNews.com – Dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024, Polres Kolaka menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi “Mantap Praja Anoa-2024” di Ballroom Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (20/8/2024). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kolaka, AKBP Moh Yosa Hadi dan dihadiri oleh Pj Bupati Kolaka, Wakil Ketua DPRD Kolaka, Forkopimda Kolaka,…

[jurnalsultra]

KPU Kolut Gelar Rakor Penertiban Alat Peraga Kampanye

Kolut, JurnalSultra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolaka Utara telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kampanye yang membahas penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) bagi para Bakal Calon Legislatif, Selasa (24/10/2023) Rapat tersebut dipimipin langsung oleh Ketua KPU Kolaka Utara, Nurgalia, yang diikuti oleh para komisioner lainnya serta Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari, serta perwakilan dari…

[gosulsel]

Gelar Rakor di Lorong Wisata, Sekretariat DPRD Makassar Gairahkan UMKM - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor). Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Makassar, Dahyal, dan didampingi para Kabag dan Kasubag lingkup Sekretariat serta para staf ini terbilang...

http://gosulsel.com/2022/11/28/gelar-rakor-di-lorong-wisata-sekretariat-dprd-makassar-gairahkan-umkm/

#DPRDMakassar #Longwis #Rakor

[baliwakenews]

Rakor AKD, Perda Inisiatif Taman Bumi Banten Akan Jadi Bahasan DPRD Badung

Rakor AKD, Perda Inisiatif Taman Bumi Banten Akan Jadi Bahasan DPRD Badung

Mangupura, baliwakenews.com Pimpinan DPRD Badung, memanggil semua ketua pimpinan alat kelengkapan di DPRD Badung. Ada sejumlah bahasan yang dilakukan mulai dari tugas pokok dan fungsi komisi serta program prioritas yang akan dilakukan para komisi, Badan Kehormatan hingga Bapemperda DPRD Badung. Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Senin 21 Maret 2022 mengatakan, rapat koordinasi ini untuk…

[sumbarlivetv]

BUPATI DHARMASRAYA SAMPAIKAN HAL INI DALAM RAKOR WALI NAGARI

BUPATI DHARMASRAYA SAMPAIKAN HAL INI DALAM RAKOR WALI NAGARI

DHARMASRAYA, Sumbarlivetv – Bupati Dharmasraya  sampaikan hal ini dalam rakor walinagari. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Wali Nagari se – Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 dengan tema Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Pariyanto, Kapolres AKBP Nurhadiansyah, Sekda Adlisman, Kasi Intel Kejari,…

[baliportalnews]

Ngopi Santai dengan DPRD, Pj Gubernur Bali Paparkan Program Kerjanya Selama Satu Tahun ke Depan

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pj Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) DPRD Prov Bali bertajuk “Koordinasi Sekaligus Silaturahmi Berkenaan dengan Sinergitas Eksekutif dan Legislatif” bertempat di Ruang Rapat Gabungan, Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/10/2023). Dalam rakor yang dikemas santai sembari ngopi siang tersebut, Pj Gubernur Bali membeberkan selama satu tahun lebih masa jabatannya, ia akan fokus mengajak semua pihak 'Ngrombo' melaksanakan arahan Presiden RI menuntaskan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 serta penurunan angka stunting. "Disamping itu juga meneruskan dan memperkuat program-program kerja Gubernur terdahulu,” jelasnya dalam rapat yang dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Mengenai kemiskinan ekstrem, Pj Gubernur Mahendra Jaya sekali lagi menekankan persentase kemiskinan ekstrem di Bali sangat kecil yaitu 0,54%, jauh lebih kecil dibandingkan persentase nasional. “Saya sudah lapor Pak Presiden, dengan semangat ‘Ngrombo’ saya yakin kemiskinan ekstrim bisa kita tuntaskan. Untuk itu saya mohon bantuan bapak-bapak juga untuk menuntaskan pekerjaan kita,” jelasnya. Mengenai visi misi Gubernur sebelumnya “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” beserta program kerjanya, dengan tegas ia menyatakan, bahwa sebagai Penjabat Gubernur Bali ia tidak mempunyai visi misi dalam pembangunan Bali. Bahkan ia menegaskan juga akan melanjutkan dan memperkuat program-program tersebut. “Saya tidak tidak akan mengubah visi misi Gubernur sebelumnya, bahkan akan memperkuat,” imbuhnya. Hal lain yang menjadi fokus kerjanya selama satu tahun ini juga adalah masalah penanganan sampah. Bali menurutnya adalah tujuan wisata dunia, sehingga permasalahan sampah adalah sangat krusial untuk dituntaskan. Dalam rapat pagi itu, banyak masukan datang dari DPRD terkait dengan pembangunan Bali serta beberapa masalah di Bali. Diantaranya yaitu permasalahan infrastruktur seperti beberapa jalan yang jebol yang mengakibatkan beberapa desa terisolasi, hingga perlunya normalisasi sungai di Kawasan Tukad Badung karena banjir di daerah tersebut sudah mulai parah. Masalah air bersih di Nusa Penida juga diusulkan untuk diselesaikan karena saat ini warga Nusa Penida bisa menghabiskan uang hingga 2 juta rupiah per bulan demi membeli air bersih. Secara umum, DPRD Provinsi Bali menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pj Gubernur Bali, dan terus akan membantu menuntaskan masa kerjanya selama satu tahun ke depan.(bpn) Read the full article