#Pilkada Bulukumba

[beritanews]

Bawaslu Bulukumba Tegas Larang Kepala dan Perangkat Desa Kampanye di Pilkada, Ada Sanksi Pidana Menanti

BERITA.NEWS, BULUKUMBA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba kembali menegaskan soal netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pilkada 2024. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf (b),(g) dan (j). Dalam UU tersebut berbunyi Kepala Desa dilarang : (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,…

[saorakyat]

Tiga Paslon Pilkada di Sulsel Berlanjut ke MK

Tiga Paslon Pilkada di Sulsel Berlanjut ke MK

MAKASSAR, Saorakyat.com—Dari 12 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak, 9 Desember 2020 di Sulawesi Selatan (Sulsel), tiga daerah berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ada beberapa daerah yang mengajukan permohonan gugatan ke MK, sesuai data dari Web MK, ada tiga kabupaten,” kata Komisioner KPU Sulsel, Asram, Senin (21/12/20) melansir SuaraSulsel.id Tiga pasangan di kabupaten yang…

[gosulsel]

Tomy Satria Pakai Jas Hijau Mencoblos di TPS - Gosulsel

BULUKUMBA, GOSULSEL.COM - Pilkada Bulukumba 2020 memasuki tahapan pemungutan suara. Sebanyak 830 TPS di Kabupaten Bulukumba, Sulsel yang tersebar di setiap daerah, Rabu (9/12/2020).Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, yang juga maju sebagai calon bupati hadir di TPS  untuk mencoblos ...

https://gosulsel.com/2020/12/09/tomy-satria-pakai-jas-hijau-mencoblos-di-tps/

#PilkadaBulukumba2020 #TomySatria

[coretanwasilah]

Persiapan Pilkada Gowa 2020

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Gubernur dan Wakil Gubernur adalah agenda lima tahunan untuk memilih pemimpin di kabupaten/kota maupun provinsi.

Sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD sesuai tingkatan masing-masing—DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Sejak tahun 2005, terjadi perubahan regulasi yang mengharuskan pemilihan langsung oleh warga negara Indonesia yang bersyarat. Selanjutnya, setiap lima tahun sekali pemilihan ini dilaksanakan.

Kabupaten Gowa, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, bersama dengan sepuluh kabupaten lainnya (Selayar, Bulukumba, Maros, Pangkep, Barru, Luwu Utara, Luwu Timur, Soppeng, Toraja, Toraja Utara) melaksanakan pilkada serentak pertama kali di tahun 2005. Selanjutnya, dilaksanakan pada tahun 2010, 2015, dan terakhir 2020.

Bagi sebagian orang, momen Pilkada hanya sekadar datang mencoblos di hari pemungutan suara, memilih sesuai hati nurani mereka, kemudian pulang menunggu hasil. Namun, tidak bagi penyelenggara, peserta, maupun pemantau.

Penyelenggara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan jajaran dari pusat sampai ke TPS, serta Dewan Kehormatan Pengelenggara Pemilu (DKPP). Peserta, yaitu pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan bersama seluruh tim suksesnya. Pemilih, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, dan menggunakan hak pilihnya dengan asas luber—langsung, umum, bebas, rahasia—dan jurdil—jujur dan adil.

Ketiga komponen ini tentu saja memiliki cerita berbeda dalam pelaksanaan pilkada. Selama kurang lebih 29 hari kedepan, saya akan menceritakan bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dari perspektif penyelenggara, khususnya di Kabupaten Gowa.

***

Pilkada Gowa 2020 adalah salah satu pemilihan yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan, karena inilah pemilihan yang mulai dari persiapan sampai pada akhir pelaksanaan, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Mulai dari proses perencanaan anggaran, sampai pada pelaksanaan realisasi anggaran tersebut, menjadi tanggung jawab kami. Dengan kata lain, sukses tidaknya Kabupaten Gowa memilih Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020, salah satunya ada di tangan kami.

Di KPU Gowa periode ini, saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Tidak berlebihan kalau mengatakan, saya mengikuti proses pelaksanaan pilkada ini dari nol. Mulai dari pembahasan anggaran yang memakan waktu lama, pencermatan sana-sini, sebelum dipaparkan di depan Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dimulai dengan penentuan jumlah TPS—Tempat Pemungutan Suara. Dasar utamanya adalah data pemilih di suatu wilayah, dalam hal ini pada tingkatan terkecil desa atau kelurahan. Yang menjadi rujukan adalah jumlah TPS pada Pilkada Gubernur sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2018, sebanyak 1170 TPS. Jumlah maksimal pemilih adalah 800. Namun, dengan memperhitungkan pertambahan jumlah penduduk, dan sebaran pemilih di setiap TPS di pemilihan sebelumnya, diputuskan untuk mengusulkan penambahan jumlah TPS menjadi 1232 TPS. Selanjutnya, angka inilah yang dimasukkan dalam rancangan awal penyusunan anggaran.

Jumlah ini yang akan menentukan berapa besaran honor penyelenggara adhoc—PPK, PPS, PPDP, KPPS—sampai pada penentuan jumlah logistik pemilihan. Kalau dilihat secara kasat mata, pekerjaan ini gampang. Sisa memasukkan ke file excel, dalam satu klik akan diketahui berapa besar anggaran yang akan diajukan ke Pemerintah Daerah sebagai penyandang dana pelaksanaan Pilkada. Setelah melalui pencermatan yang lama, kami memutuskan untuk mengajukan sebesar 65 milyar.

Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Di depan tim anggaran Pemda Gowa, kami diminta melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengurangi nilai tersebut. Ibarat kata, kami melakukan penawaran dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di pilkada. Akhirnya, diputuskan untuk mengurangi jumlah TPS menjadi 1175 TPS saja. Selain itu, pasangan calon yang semula direncanakan tujuh, dikurangi menjadi lima. Pengurangan ini berdampak cukup signifikan, dengan menekan anggaran menjadi 60 milyar.

Anggaran ini kemudian disetujui oleh Bupati Gowa. Kami bersyukur, salah satu KPU yang tidak terlalu lama melakukan tarik ulur terkait anggaran adalah KPU Gowa, dengan jumlah anggaran yang disetujui termasuk besar.

Apakah sampai di situ?

Tidak. Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kami tetap mencermati anggaran. Melihat kembali kemungkinan untuk mengurangi anggaran, rasionalisasi se-efektif dan efisien mungkin. Termasuk besaran honorarium penyelenggara ad hoc yang mengalami penurunan dari jumlah yang kami rencanakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Alhasil, kami mengembalikan 5 milyar ke Pemda Gowa. Dengan jumlah 55 milyar, kami sangat berharap dapat melaksanakan Pilkada Gowa 2020 dengan baik dan tanpa kendala. Selama ini, Gowa terkenal sebagai zona merah dalam pelaksanaan Pilkada, tetapi kami berharap di 2020 Gowa dapat menorehkan sejarah masuk dalam zona hijau berdasarkan indeks kerawanan yang dirilis oleh Kepolisian Republik Indonesia.

[ayojalanterus]

Bambang Widjojanto Sebut Dugaan Korupsi di Sulsel Terorganisir dan Sudah Lama

 KONTENISLAM.COM - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengapresiasi tim penyelidik dan penyidik KPK atas penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan sejumlah orang pada Jumat malam, 26 Februari 2021. Bambang menilai tim KPK masih bertaji melakukan penangkapan di tengah pelemahan tehadap lembaga antirasuah itu. "Penyelidik dan penyidik senior dan timnya di KPK masih bertaji untuk kepentingan kemaslahatan kendati harus terus menerus ditimpa tekanan karena 'digerogoti, diganggu dan diguncang' kesabaran dan kesadarannya," kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu, 27 Februari 2021. Bambang pun berharap penyidikan KPK mau dan mampu mengungkap dugaan korupsi di Sulawesi Selatan. Ia mengatakan kepala daerah di Sulsel diduga tak hanya menerima suap sebesar Rp 1 miliar yang telah diamankan KPK. Menurut Bambang, dugaan rasuah di sama kemungkinan sudah berlangsung lama dan terorganisir. "Korupsi adalah kejahatan terorganisir yang terjadi dalam rentang waktu yang sudah lama. Jika benar ada korupsi di Sulsel dan diduga melibatkan gubernurnya, semoga penyidikan KPK mau dan mampu mengungkap itu semua," kata Bambang. Bambang membeberkan sejumlah dugaannya terkait dugaan korupsi di Sulawesi Selatan yang berujung pada penangkapan Nurdin Abdullah ini. Pertama, kata Bambang, ialah adanya megaproyek Makassar New Port (MNP) yang nilainya mencapai Rp 2,8 triliun yang dia duga menjadi pintu masuk kejahatan korupsi. Kedua, Bambang menyebut pihak yang ditangkap dalam penangkapan itu selalu hampir sama. Yakni pihak kontraktor dan Aparatur Sipil Negara yang menjadi pejabat struktural pemerintah provinsi. Bambang pun menyebut kontraktor yang turut dicokok KPK adalah AS, yang diduga pemilik PT Agung Perdana Bulukumba. Ia menyebut perusahaan ini sudah menjadi langganan Nurdin Abdullah di beberapa tender proyek dalam belasan tahun terakhir sejak Nurdin jadi Bupati Bantaeng. "Ada pihak kontraktor itu selalu punya relasi yang bersifat 'istimewa' dengan kepala daerah," kata Bambang. Bambang juga mengatakan ada korporasi yang diduga terafiliasi dengan PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur, milik dari pihak yang diduga menjadi bagian dari Tim Sukses Nurdin di Pilkada Sulawesi Selatan 2018. Ketiga, Bambang melanjutkan, sumber daya alam selalu menjadi sasaran empuk untuk dikorupsi melalui transaksi perizinan. Menurut dia, hal ini menegaskan bahwa jual beli kewenangan ini harus diawasi dan diberantas. Keempat, Bambang menyebut bahwa PT Agung Perdana Bulukumba diduga memiliki rekam jejak bermasalah, tetapi ditengarai terus dipelihara. Ia menyebut perusahaan ini menjadi pemenang dalam paket lelang yang menjadi obyek perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kelima, Bambang menyinggung kaitan latar belakang Nurdin Abdullah yang sebelumnya diusung partai berkuasa. Nurdin sebelumnya maju Pilkada Sulawesi Selatan 2018 dengan diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Menurut Bambang, yang mengenaskan, Nurdin Abdullah berkali-kali mendapatkan penghargaan antikorupsi, mulai dari Bung Hatta Anti-Corruption Award, Penghargaan Tempo, 10 Kepala Daerah Teladan, hingga Good Governance Award 2020. Bambang pun mempertanyakan apakah para pemberi penghargaan berani mencabut penghargaan tersebut. "Kita akan lihat, apakah pemberi penghargaan, punya keberanian moral untuk mencabut seluruh gelar kehormatan itu," ucapnya. (*tempo)

source https://www.kontenislam.com/2021/02/bambang-widjojanto-sebut-dugaan-korupsi.html source https://www.ayojalanterus.com/2021/02/bambang-widjojanto-sebut-dugaan-korupsi.html

[beritanews]

Jangan Jadikan Guru Alat Politik, JMS: Mereka Ajarkan Kita Baca Tulis, Sepatutnya Dihargai

BERITA.NEWS, BULUKUMBA – Calon Bupati Bulukumba, Jamaluddin M Syamsir (JMS), angkat bicara mengenai peran penting guru di tengah masyarakat yang seringkali terabaikan. Dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat di Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, JMS menyoroti bagaimana guru, yang merupakan pilar utama dalam mencerdaskan bangsa, kerap kali menjadi korban politik praktis, terutama menjelang Pemilu…

[gosulsel]

Tiga Kasus Money Politik di Bulukumba, Semuanya Relawan Harapan Baru - Gosulsel

BULUKUMBA, GOSULSEL.COM - Kasus dugaan money politik di Kabupaten Bulukumba kembali terungkap. Kali ini pelaku kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) warga di Desa Balampesoang, Kecamatan Bulukumpa, Sabtu malam (6/12/2020).Dari tiga kasus money politik, semuanya dilakukan oleh relawan pasangan calon...

https://gosulsel.com/2020/12/06/tiga-kasus-money-politik-di-bulukumba-semuanya-relawan-harapan-baru/

#PilkadaBulukumba2020

[ullasyah]

INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyerahkan rekomendasi usungan kepada pasangan kandidat Andi Muchtar Ali Yusuf (Andi Utta) – Edy Manaf di Pilkada Bulukumba 2020. Penyerahan ini dihadiri ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras dan Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin serta pasangan kandidat dan tim pemenangan di Sekretariat DPD Gerindra […] http://dlvr.it/Rctq6R

[jurnalpost]

Caleg Muda PSI Bulukumba ini Siap Bertarung di Dapil Dua

Caleg Muda PSI Bulukumba ini Siap Bertarung di Dapil Dua

JURNALPOST.COM, BULUKUMBA — Calon Legislatif (Caleg) pengusung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bulukumba Irfan Wangsa siap bertarung di Dapil dua Gantarang-Kindang Kabupaten Bulukumba.

Irfan mengatakan, bahwa memasuki tahun politik, tensi mulai meninggi. Praktik menghalalkan segala cara terjadi dalam banyak kontestasi politik mulai dari Pilkada serentak hingga menyongsong Pemilu dan Pilpres…

[beritanews]

Kekuatan Baru JMS-TSY Dapat Dukungan Tokoh Masyarakat Rilau Ale di Pilkada Bulukumba

BERITA.NEWS, BULUKUMBA – Dukungan terus mengalir untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulukumba, Jamaluddin M. Syamsir (JMS) dan Tomy Satria Yulianto (TSY). JMS-TSY atau yang dikenal dengan jargon JADIMI Bulukumba untuk Rakyat hampir tiap hari mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. Terbaru, tokoh masyarakat di Kecamatan Rilau Ale, H Andi Iskandar atau Karaeng Haji Kanda, secara terbuka…

[arisrinaldi-blog]

Suatu ketika kita akan merindukan ujung aspal, terutama di saat orang-orang sedang heboh-hebohnya berselisih gara-gara pilkada. 💺 (di Bara Beach Tj.Bira Bulukumba)

[gosulsel]

Tomy Satria Difitnah Dengan Keji, Warga Herlang Kompak "Bergerak Bersama Orang Terzalimi" - Gosulsel

BULUKUMBA, GOSULSEL.COM - Fitnah dengan cara keji dialamatkan ke Tomy Satria Yulianto jelang pencoblosan. Calon bupati nomor urut 3, yang berpasangan dengan Andi Makkasau di Pilkada Bulukumba 9 Desember mendatang ini dituding mengajari warga Gunturu, Kecamatan Herlang melakukan money...

https://gosulsel.com/2020/12/06/tomy-satria-difitnah-dengan-keji-warga-herlang-kompak-bergerak-bersama-orang-terzalimi/

#PilkadaBulukumba2020

[beritanews]

Fitnah Keji ke TSY-AM, Iwan Salassa Kecam Para Pelaku Segera Meminta Maaf

Fitnah Keji ke TSY-AM, Iwan Salassa Kecam Para Pelaku Segera Meminta Maaf

BERITA.NEWS, Bulukumba – Menjelang pencoblosan pasangan calon nomor urut 3 di Pilkada Bulukumba, Tomy Satria Yulianto – Andi Makkasau terus diserang fitnah keji bahkan fitnah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kali ini, fitnah keji disebar oleh oknum tak bertanggung jawab secara terang-terangan melalui akun media sosial. Pada video yang beredar, salah seorang konsultan Tomy – Makassau, Iwan…