#Pengentasan kemiskinan

[tangerangraya]

Kemiskinan Jadi Problem Utama, Benyamin-pilar Sodorkan Pelatihan keterampilan Bagi Masyarakat

Tangerang Selatan – Debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Kamis, 21 November 2024, menyoroti berbagai isu strategis, salah satunya adalah kemiskinan yang menjadi masalah mendasar di daerah tersebut. Berdasarkan data 2024, tingkat kemiskinan di Tangsel mencapai 2,36 persen atau sekitar 43.33 ribu jiwa, yang menjadi perhatian utama para calon kepala…

[kantorberita]

Gebyar Pilar Sosial Kota Bengkulu 2024: Upaya Bersama Menuju Kota Inklusif dan Sejahtera

Gebyar Pilar Sosial Kota Bengkulu 2024: Upaya Bersama Menuju Kota Inklusif dan Sejahtera KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Gebyar Pilar Sosial Kota Bengkulu 2024 berlangsung dengan meriah dan penuh semangat. Malam puncak acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial RI, Robben Rico, yang memberikan apresiasi besar terhadap upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam…

[risnawati-nurlatifah03]

Petugas Puskesmas Pakisjaya Adakan Kegiatan Sosialisasi P4K di Saung Ilmu Desa Energi

Petugas Puskesmas Pakisjaya Adakan Kegiatan Sosialisasi P4K di Saung Ilmu Desa Energi

Petugas Puskesmas Pakisjaya menggalakkan kegiatan sosialisasi P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dengan tujuan penguatan program yang diadakan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan memanfaatkan Saung Ilmu Desa Energi Pakisjaya, Sabtu (10/12).

Adapun sasaran dalam kegiatan ini adalah kader Posyandu sewilayah kerja Puskesmas Pakisjaya. Acara sosialisasi P4K ini juga dihadiri oleh setiap perwakilan kader posyandu yang ada di Kecamatan Pakisjaya dengan masing-masing perwakilan 4 orang per desa, dengan total anggota yang hadir sebanyak 32 orang. 

Angga, Dasamas LAZ Al Azhar di Desa Pakisjaya mengungkapkan hadirnya Saung Ilmu di tengah masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai pusat interaksi masyarakat dan berbagai kegiatan sosialisasi di bidang kesehatan. Pengurus Saung Ilmu dan petugas Puskesmas bersinergi memberikan fasilitas pengetahuan kepada warga mengenai pentingnya memperhatikan berbagai bahaya kehamilan yang beresiko. 

“Sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi kesehatan warga terutama ibu hamil dan keluarga berencana, kami terus mengajak warga untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan persalinan agar bayi dan ibu sehat,” ujarnya.

Program P4K sendiri yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga tentang kehamilan yang berisiko, bahaya apa saja yang bisa terjadi di kehamilan, ajakan pada ibu, suami dan keluarga untuk merencanakan persalinan.

 Hal ini ditujukan antara suami, keluarga, dan masyarakat agar paham tentang bahaya persalinan, adanya rencana persalinan yang aman, adanya rencana kontrasepsi yang akan dipakai, adanya dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, kader, dukungan untuk ikut program KB pasca persalinan, hadirnya dukungan sukarela dalam persiapan biaya, transportasi, dan donor darah, juga memperkuat kerjasama antara bidan, dukun bayi, dan kader.

 Dalam sosialisasi tersebut juga diberikan 3 pesan kunci MPS (Make Pregnancy Serving) yaitu setiap persalinan ditolong tenaga kesehatan terampil, setiap komplikasi obstetri dan neonatal ditangani secara adekuat, dan setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran tidak aman. 

Semoga kegiatan kolaborasi ini dapat terus terjalin dengan baik. Sehingga warga sekitar dapat merasakan manfaat nyata dari program pemberdayaan Desa Energi yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar dengan Bazma Pertamina.

[kabartangsel]

Debat Kedua Pilkada Tangsel, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan Sodorkan Program Pengentasan Kemiskinan

Debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru saja usai, Kamis (21/112024). Berbagai isu strategis pun menjadi sorotan di sepanjang jalannya debat. Tak terkecuali isu yang menjadi permasalahan mendasar pada sebuah daerah termasuk di wilayah termuda se-Provinsi Banten ini, yakni ihwal kemiskinan. Sebab berdasarkan data pada 2024 ini, tingkat kemiskinan di…

[kingdom69-link-gacor]

Tri Rismaharini: Transformasi Sosial di Bawah Kepemimpinan Menteri Sosial Prabowo

Tri Rismaharini, yang lebih dikenal dengan sebutan Risma, merupakan salah satu tokoh penting dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebagai Menteri Sosial (Mensos) di era pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Risma membawa semangat perubahan dalam sektor sosial dengan memfokuskan upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia Kingdom. Latar belakangnya sebagai Wali Kota Surabaya yang terkenal dengan berbagai inovasi sosial menjadikannya sosok yang tepat untuk menangani tantangan sosial di tingkat nasional.

Sejak dilantik menjadi Menteri Sosial pada Desember 2020, Risma telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia yang paling membutuhkan bantuan. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, pemerintah Indonesia berusaha membangun kerangka kebijakan yang lebih holistik, di mana masalah sosial dan kemiskinan mendapat perhatian serius dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sektor pertahanan.

Visi dan Misi Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial

Tri Rismaharini memiliki visi yang jelas untuk menciptakan transformasi sosial di Indonesia dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Salah satu fokus utama Risma adalah memastikan bahwa program-program sosial pemerintah dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia ingin menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai lembaga yang lebih responsif terhadap masalah sosial yang terjadi, dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan teknologi.

Risma memahami bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberi bantuan sosial secara parsial. Oleh karena itu, ia berfokus pada menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberi bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan dalam jangka panjang.

Reformasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)

Salah satu langkah terbesar yang diambil oleh Risma sebagai Menteri Sosial adalah melakukan reformasi dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk menghindari adanya kebocoran atau penyelewengan anggaran. Sebelumnya, masalah bansos yang tidak tepat sasaran sering terjadi, baik karena data yang tidak akurat maupun distribusi yang tidak efisien. Risma bekerja keras untuk memastikan bahwa bansos tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Melalui sistem yang berbasis pada teknologi, Kemensos mulai memanfaatkan data terpadu yang dapat memastikan bahwa penerima bansos adalah keluarga yang benar-benar miskin dan rentan. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah penggunaan aplikasi dan sistem elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk memonitor dan melaporkan jika ada kesalahan dalam penyaluran bansos. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem bantuan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Risma juga sangat berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mendukung pendidikan anak dan kesehatan ibu hamil, serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang memberikan bantuan dalam bentuk sembako untuk keluarga yang kurang mampu, adalah beberapa contoh kebijakan yang terus disempurnakan selama kepemimpinan Risma.

Lebih dari sekedar bantuan langsung, Risma juga memperkenalkan program-program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan. Misalnya, melalui program rehabilitasi sosial yang menyasar masyarakat yang terkena dampak bencana alam, pengungsi, hingga korban kekerasan dalam rumah tangga. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan membuka akses bagi mereka untuk kembali beraktivitas secara normal dan produktif dalam masyarakat.

Risma juga berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah dengan mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Beberapa daerah yang pernah dilanda bencana alam atau krisis sosial, kini dibantu dengan pengembangan kewirausahaan sosial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan jangka panjang.

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Salah satu area yang menjadi perhatian besar Risma adalah pemberdayaan penyandang disabilitas. Di bawah kepemimpinan Risma, Kemensos memberikan perhatian lebih kepada aksesibilitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Program-program yang diimplementasikan mencakup pemberian pelatihan keterampilan khusus, akses pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Risma juga mendukung kebijakan yang menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas dan mendorong mereka untuk lebih mandiri. Selain itu, Kemensos juga memperkenalkan program Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas yang memberikan dukungan kepada individu dengan disabilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini adalah salah satu bentuk komitmen Risma untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang setara terhadap kesejahteraan sosial.

Mengatasi Masalah Anak dan Lansia

Anak-anak dan lansia merupakan dua kelompok yang sangat rentan terhadap kesulitan sosial. Risma, dengan latar belakang sebagai wali kota yang sangat peduli pada kesejahteraan anak, membawa kebijakan yang fokus pada perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Kemensos telah memperkenalkan berbagai program untuk mendukung anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Program pemenuhan hak anak ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Di sisi lain, Risma juga memberi perhatian besar kepada orang lanjut usia (lansia). Program bantuan untuk lansia yang tidak mampu, yang mencakup penyediaan perawatan kesehatan dan bantuan sosial, terus diperkuat. Pemerintah juga mulai memperkenalkan program-program yang membantu lansia tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial, agar mereka tidak merasa terisolasi.

Kolaborasi dengan Prabowo dalam Isu Ketahanan Sosial dan Pertahanan

Dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan di bawah arahan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, terdapat sinergi antara kebijakan sosial dan pertahanan. Walaupun sektor pertahanan seringkali diidentikkan dengan aspek militer, tetapi Prabowo dan Risma melihat pentingnya kolaborasi antara kedua sektor ini untuk membangun ketahanan nasional secara menyeluruh.

Ketahanan sosial yang kuat adalah landasan bagi ketahanan nasional. Dalam menghadapi bencana alam, terorisme, atau ancaman lainnya, masyarakat yang kuat dan sejahtera lebih mampu beradaptasi dan pulih dengan cepat. Program sosial yang diluncurkan Risma turut mendukung terciptanya masyarakat yang lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai situasi krisis. Dalam hal ini, program bantuan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari memperkuat ketahanan sosial Indonesia.

Kesimpulan

Tri Rismaharini, sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju, telah menunjukkan dedikasinya untuk melakukan transformasi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Dengan berbagai kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan, keadilan sosial, dan transparansi, Risma berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan kingdom69 memerangi kemiskinan secara lebih efektif. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan sosial yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa depan.

[rupmoker]

Social Enterprise Diakui Pemerintah, Pelaku Usaha Dapat Untung Sekaligus Berantas Masalah Sosial

Social Enterprise Diakui Pemerintah, Pelaku Usaha Dapat Untung Sekaligus Berantas Masalah Sosial

Jakarta - Kementerian Hukum meluncurkan layanan pencatatan online bagi social enterprise. Layanan ini merupakan pengakuan pemerintah bagi para pelaku usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga fokus menyelesaikan permasalahan sosial.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan peluncuran ini menjadi momen penting dalam membangun ekonomi berkeadilan, dengan kontribusi terhadap aspek pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya berharap pelaku usaha melihat ini sebagai sebuah wadah untuk berkarya di negeri ini, untuk mencapai 17 tujuan di program pembangunan berkelanjutan dari PBB," kata Supratman di gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Rabu (13/11/2024).

Menteri Supratman menyebutkan social enterprise berbeda dengan jenis badan usaha lainnya di Ditjen AHU. Social enterprise wajib mencantumkan satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, atau pun masalah kesehatan.

"Social enterprise akan menggunakan minimal 51% devidennya untuk diinvestasikan kembali dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan," ucapnya.

Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahadian Muzhar, menjelaskan pelaku usaha yang terdaftar sebagai social enterprise akan mendapatkan sejumlah manfaat.

Menurutnya, saat ini banyak pemodal di seluruh dunia yang ingin menginvestasikan modalnya pada pelaku usaha yang turut memperhatikan permasalahan sosial.

"Pemodal di seluruh dunia, banyak yang ingin menginvestasikan pada usaha yang mengalokasikan keuntungannya untuk permasalahan sosial. Entah itu masuk kembali ke perusahaannya atau dalam bentuk kegiatan sosial," jelasnya.

Selain itu, pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia akan berdampak pada pemberian insentif hingga fasilitas-fasilitas dari pemerintah kepada social enterprise.

"Pemerintah kemudian dapat memberikan insentif-insentif, keistimewaan, fasilitas-fasilitas. Kita targetnya usaha mikro, kecil, dan menengah," ujar Cahyo.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Hukum, melalui Ditjen AHU, akan terus mengembangkan regulasi dan dukungan bagi social enterprise, dengan melibatkan masukan dari para pelaku usaha, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat.

Adapun social enterprise atau kewirausahaan sosial adalah bentuk usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada upaya menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan. Entitas ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata di sektor-sektor penting seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga keberlanjutan energi dan dampak sosial. Pelaku usaha dapat melakukan pencatatan social enterprise melalui sistem AHU Online.

[ndablekdotcom]

Pascapandemi, Tingkat Kemiskinan di Pacitan Berkurang Drastis

PACITAN – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pacitan, angka kemiskinan di kota berjuluk “Kota 1001 Goa” ini mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan BPS yang dirilis pada Senin (5/8/2024), tingkat kemiskinan di Pacitan turun 0,57 persen poin…

[madurapost]

Nur Faizin Desak Pemprov Jatim Susun Road Map Pengentasan Kemiskinan di Madura

JAWA TIMUR, MaduraPost – Anggota Komisi C dan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, menyuarakan keprihatinannya terhadap tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura yang masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Menurutnya, keempat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, menjadi penyumbang terbesar kemiskinan di Jawa Timur. “Bahkan empat…

[m1totoslot]

Respons para wamen dan kepala badan saat tiba di Akmil Magelang

Kota Magelang, Jateng (ANTARA) - Para wakil menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih turut merespons mengenai kegiatan mereka di Akademi Militer selama 24-27 Oktober 2024.

"Supaya kami bersemangat bekerja. Presiden Prabowo hebat mempersatukan semua kabinetnya," kata Wakil Menteri Kordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan di Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa agenda selama empat hari tersebut bertujuan untuk membangun kekompakan.

"Menciptakan kekompakan dan kesatuan agar bekerja sesuai visi Prabowo-Gibran," kata Budiman.

Walaupun demikian, para wakil menteri maupun kepala badan masih belum mengetahui agenda selama di Akmil tersebut, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Namun, Bima mengaku siap fisik dan mental.

"Masing-masing masih menunggu kira-kira akan seperti apa. Jadi, kami belum tahu seperti apa," kata Bima.

Rombongan wakil menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih tiba di depan gerbang Akmil dengan menggunakan lima bus pada pukul 16:05 WIB.

Setelah mereka, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Akademi Militer pada pukul 16:53 WIB dengan menggunakan mobil berwarna putih berplat nomor Indonesia 2, dan langsung menghampiri para pelajar dan masyarakat yang telah bersiaga sejak Kamis siang.

[bahaspolitikm1toto]

Kemarin, Presiden lantik kepala badan khusus hingga penasihat khusus

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik pada Selasa (22/10) yang menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto melantik lima kepala badan khusus dan enam wakil kepala badan hingga tujuh orang sebagai Penasihat Khusus Presiden di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Presiden lantik lima kepala badan khusus dan enam wakil di Istana

Presiden RI Prabowo Subianto melantik lima kepala badan khusus dan enam wakil kepala badan di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden melantik lima kepala badan, yakni Aris Marsudiyanto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji; Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; dan Haikal Hassan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Aris Marsudiyanto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

2. Prabowo lantik tujuh Penasihat Khusus Presiden

Presiden RI Prabowo Subianto melantik tujuh orang sebagai Penasihat Khusus Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Pelantikan tujuh Penasihat khusus Presiden itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140P Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya. Kesatu mengangkat Penasehat Khusus Presiden," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara membacakan Keputusan Presiden tersebut.

Selengkapnya klik di sini.

3. Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebelumnya telah disetujui bahwa komposisi keanggotaan pada setiap komisi atau AKD berjumlah 44-45 orang. Namun, menurutnya telah disepakati juga bahwa ada batas terendah jumlah anggota yakni sebanyak 41 orang dan batas maksimal sebanyak 49 orang.

"Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?" kata Puan yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

4. Pengamat: Perkuat penegakan hukum independen untuk berantas korupsi

Pengamat hukum sekaligus pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pemerintahan baru bisa memperkuat penegakan hukum yang independen untuk memberantas korupsi.

Pasalnya, kata dia, proses hukum terhadap pejabat tinggi dapat terganggu oleh tekanan politik atau kekuatan lainnya.

“Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan harus benar-benar dibebaskan dari intervensi politik," ucap Hardjuno dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

5. Presiden Prabowo terima kunjungan utusan khusus UEA-Mesir di Istana

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dua utusan khusus dari negara Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral dengan kedua negara.

Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, Utusan Khusus Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan tiba terlebih dahulu sekitar pukul 13.00 WIB.

[kantorberita]

Pemkab Bengkulu Utara Bahas Optimalisasi Rencana Kerja PBPU 2024 dalam Forum Komunikasi Semester II

Pemkab Bengkulu Utara Bahas Optimalisasi Rencana Kerja PBPU 2024 dalam Forum Komunikasi Semester II KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU UTARA|| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara, melalui Sekretaris Daerah H Fitriyansyah, S.STP., MM., memimpin rapat Forum Komunikasi Semester II tahun 2024 yang membahas anggaran dan Rencana Kerja (RK) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda tahun 2024, Rapat…

[m1totocsdua]

Peluang dan tantangan pemerintahan baru wujudkan ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan adalah dua pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Namun, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Indonesia sudah siap menghadapi tantangan global terkait krisis pangan?

Apakah kebijakan yang diterapkan pemerintah mampu mengatasi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem yang masih banyak terjadi di daerah-daerah terpencil?

Bagaimana negara ini dapat memastikan bahwa semua rakyatnya, terutama yang paling rentan, memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas?

Tantangan global dalam hal ketahanan pangan kian meningkat, diperparah oleh perubahan iklim, konflik, dan gangguan rantai pasokan yang melanda berbagai negara.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan ketergantungan yang tinggi pada impor pangan, menghadapi risiko signifikan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya mencapai sasaran, dengan data terbaru menunjukkan bahwa 9,57 persen atau sekitar 26,36 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023.

Peningkatan angka ini sebagian disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Prioritas Prabowo

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.

Ia menekankan bahwa Indonesia harus segera memastikan kemandirian dalam hal pangan dan tidak boleh bergantung pada impor, terutama dalam situasi krisis.

Hal ini bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan nasional. Dalam situasi darurat, tidak ada negara yang akan bersedia menjual sumber pangannya kepada negara lain jika mereka sendiri kekurangan.

Oleh karena itu, fokus Prabowo adalah mempercepat pencapaian ketahanan pangan, dengan menitikberatkan pada peningkatan produksi domestik​.

Pentingnya ketahanan pangan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 (Mengakhiri Kelaparan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Tantangan utama di sini adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri sambil memastikan distribusi yang merata ke seluruh penjuru negeri, khususnya ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun produksi beras nasional meningkat, Indonesia masih mengimpor sekitar 1,1 juta ton beras pada 2023.

Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada impor pangan masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi dalam waktu dekat.

Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, Prabowo merancang strategi nasional yang dapat mempercepat produksi pertanian, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien.

Di sisi lain, upaya diversifikasi pangan juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama. Inisiatif seperti ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target SDG yang lebih luas, termasuk pengurangan kemiskinan.

Mengatasi kemiskinan

Selain ketahanan pangan, Presiden juga menegaskan pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama.

Program subsidi bagi masyarakat miskin akan terus dilanjutkan, bersama dengan upaya pemberantasan korupsi yang dapat memperbaiki tata kelola pemerintah dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, Presiden berkomitmen untuk melanjutkan Program Makanan Bergizi Sekali Sehari bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan lansia, yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi.

Namun, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa berhenti pada program-program bantuan sosial semata. Ketimpangan regional di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

BPS mencatat bahwa pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua mencapai 19,43 persen atau jauh di atas rata-rata nasional.

Oleh karena itu, pemerintah harus berfokus pada pengembangan ekonomi di daerah-daerah tersebut melalui peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih luas.

Di sisi lain, langkah pemberantasan korupsi yang menjadi sorotan dalam pidato Presiden juga menjadi kunci penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintah.

Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghambat distribusi bantuan sosial dan program-program pengentasan kemiskinan.

Dalam hal ini, Presiden menekankan pentingnya penguatan institusi hukum dan penerapan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi.

Komitmen ini sejalan dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), yang menekankan pentingnya menciptakan institusi yang transparan dan akuntabel.

Tantangan global

Tantangan global yang dihadapi saat ini, termasuk perubahan iklim dan gangguan rantai pasokan pangan, semakin memperburuk situasi ketahanan pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

PBB memprediksi bahwa kelaparan global dapat meningkat tajam pada dekade berikutnya jika langkah-langkah mitigasi yang efektif tidak segera diambil.

Laporan FAO tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 735 juta orang di seluruh dunia menderita kelaparan, meningkat dari 690 juta pada 2022 .

Di Indonesia, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian sudah mulai dirasakan, dengan hasil panen yang menurun akibat cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan.

Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi produksi pangan, tetapi juga memperburuk kemiskinan di daerah-daerah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian.

Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang mencakup adaptasi iklim dan peningkatan infrastruktur pertanian menjadi sangat penting. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kerjasama internasional menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Indonesia harus terus memperkuat kemitraan dengan negara lain dan organisasi internasional dalam mengatasi isu-isu global seperti kemiskinan dan ketahanan pangan.

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari negara-negara lain yang berhasil mengatasi masalah serupa.

Selain itu, program-program bantuan internasional, seperti yang difasilitasi oleh Bank Dunia dan Asian Development Bank, dapat membantu Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan penguatan jaring pengaman sosial.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan, pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah.

Sebagai pakar dalam Pembangunan Berkelanjutan dan pembuatan kebijakan berbasis data, penulis melihat bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia memerlukan strategi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Data dan penelitian harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat kapasitas institusi riset untuk mendukung pengumpulan data yang akurat dan komprehensif, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan standar global.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang kuat dalam hal ketahanan pangan dan mampu mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak bisa dianggap remeh. Pemimpin yang visioner, tata kelola yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dan komunitas internasional adalah kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut.

Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

*) Penulis adalah Pakar Pembangunan Berkelanjutan, Riset, dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Data.

Cobain main di Situs 𝐌𝟏𝐓𝐎𝐓𝐎 Gacor nya Viral banget Member baru wajib 𝐖𝐃

Link daftar : Klik disini

[konfrontasi]

Aktivis Prodem Iwan Sumule Dilantik Jadi Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

http://dlvr.it/TFbV0J

[cinews-id]

Presiden Prabowo Subianto Melantik Lima Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan

JAKARTA, Cinews.id – Presiden Prabowo Subianto melantik lima kepala badan dan wakil kepala badan untuk membantu pemerintahannya di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024). Salah satunya, aktivis 98 sekaligus mantan Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko. Budiman ditunjuk menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dia memiliki dua wakil untuk membantunya menurunkan kemisikinan ekstrem…

[kabarbanyuwangi]

Program Padat Karya Banyuwangi Jangkau Ribuan Warga Pra Sejahtera

BANYUWANGI, JURNALNEWS – Beragam upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan Pemkab Banyuwangi, salah satunya lewat instrumen padat karya kemiskinan. Program ini telah menyasar 2.400 warga pra sejahtera yang terdaftar dalam data kemiskinan pemkab. Program yang dirilis awal tahun 2024 ini dijalankan dengan melakukan intervensi kepada warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi.…