#Pengelolaan keuangan daerah

[kantorberita]

Sosialisasi Permendagri 15/2024: Strategi Penyusunan APBD 2025 untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif

Sosialisasi Permendagri 15/2024: Strategi Penyusunan APBD 2025 untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), menggelar acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025. Acara ini berlangsung pada Kamis, (03/10/24), di…

[bantennewscoid-blog]

Kendaraan Dinas Pemprov Banten Nunggak Pajak Rp1,2 Miliar, Sisanya Hilang!

SERANG – Ratusan kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menunggak pajak. Bahkan, tunggakan pajak ratusan kendaraan itu mencapai Rp1,2 miliar. Selain itu, terdapat juga kendaraan dinas yang tak diketahui keberadaannya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten tahun 2023, terdapat 254 kendaraan dinas menunggak pajak…

[hargo-news]

DPRD Kabgor Resmi Bentuk Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah

Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo resmi membentuk panitia khusus (Pansus) pengelolaan keuangan daerah. Pembentukan Pansus dilakukan melalui pelaksanaan paripurna internal yang dilaksanakan pada Selasa (19/3/2024). Dari paripurna internal tersebut, sebanyak 28 dari 35 Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo menandatangani usulan pembentukan Pansus…

[gooselacom]

Kepala BPKAD Provsu: Berupaya Terus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berjalan Baik

Kepala BPKAD Provsu: Berupaya Terus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berjalan Baik

Medan, Goosela.com – Di akhir tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara menggelar Kaleidoskop 2022 di Ruang rapat lantai 2 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Rabu (21/12/2022). Dalam sambutannya, Kepala BPKAD Provsu Drs. M. Ismael P. Sinaga, MSI menyampaikan bahwa BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah terus melakukan upaya yang…

[gamastatistika]

Keberhasilan Kuliah adalah Lulus

Keperluan            : Pengumpulan data responden

Topikl Penelitian  : Analisis Pengelolaan Keuangan UMKM Di Daerah XXXXXX

Metode Analisis : Analisis deskriptif kualitatif

Software             : gform/offline

Terima kasih 🙏🏻😊

Kontak Kami GamaStatistika.com

WA Tlp 081229243436

IG/FB @gmstatistika

Email data@gamastistika.com

[lampung7com]

RSUD Bob Bazar dan BSI Teken Kerja Sama Terkait Pengelolaan Keuangan

LAMSEL, Kalianda – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kalianda. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur RSUD Bob Bazar, Reny Indrayani dengan Branch Manager BSI KCP Kalianda, Andre AP, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab)…

[britam1totoooo]

Produk Teaching Factory SMK DKI Jakarta resmi diluncurkan

 Produk Teaching Factory (Tefa) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DKI Jakarta dari SMK Negeri 26, SMK Negeri 1 Jakarta, dan SMK Strada Jakarta resmi diluncurkan dan sudah dapat dibeli oleh masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan di Jakarta, Senin, SMK negeri di DKI Jakarta sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Oleh karena itu, guna meningkatkan kompetensi siswa SMK, produk Teaching Factory SMK DKI Jakarta saat ini sudah dapat dijual kepada masyarakat sebagai pendapatan yang dikelola secara mandiri.

Berita lengkapnya : Klik disini

[tempatmagangsmkdimalangterbaik]

0852-5756-6933, Tempat Magang AKL Malang

Tempat Magang AKL Malang: Peluang Belajar Akuntansi dan Keuangan jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) adalah salah satu bidang yang memiliki prospek karier cerah di masa depan. Salah satu cara terbaik untuk mengasah keterampilan dan mendapatkan pengalaman di dunia nyata adalah melalui program magang. Bagi mahasiswa AKL, kota Malang menawarkan berbagai tempat magang yang relevan dengan bidang ini. Dari perusahaan swasta, kantor akuntan publik, hingga lembaga pemerintahan, Malang menyediakan peluang magang yang dapat meningkatkan kompetensimu dalam akuntansi dan keuangan.

Manfaat Magang di Bidang AKL 1. Penerapan Teori Akuntansi di Dunia Nyata Di tempat magang AKL Malang, kamu akan memiliki kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas ke dalam situasi nyata. Menggunakan software akuntansi seperti MYOB, Zahir, atau Accurate untuk melakukan pencatatan keuangan, laporan laba rugi, hingga neraca perusahaan menjadi bagian penting dari pengalaman ini. 2. Pemahaman Sistem Keuangan Magang di bidang AKL juga akan membantu kamu memahami lebih dalam tentang bagaimana sebuah perusahaan mengelola keuangan mereka. Kamu bisa belajar mengenai pengelolaan pajak, audit, serta proses anggaran yang mendukung kelangsungan bisnis. 3. Memperluas Jaringan dan Peluang Karier  Selama magang, kamu tidak hanya mendapatkan pengetahuan teknis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membangun jaringan dengan profesional di industri akuntansi dan keuangan. Jaringan ini dapat membuka pintu untuk kesempatan karier di masa depan, baik sebagai akuntan, auditor, atau analis keuangan. 4. Portofolio Profesional Setiap tugas yang kamu selesaikan selama magang akan menambah portofolio profesionalmu. Ini akan sangat membantu ketika melamar pekerjaan nanti, karena portofolio menunjukkan bukti nyata dari kemampuanmu dalam akuntansi dan keuangan. Tempat Magang AKL di Malang   Ada banyak perusahaan dan lembaga di Malang yang menawarkan program magang untuk mahasiswa AKL. Berikut beberapa tempat magang yang bisa kamu pertimbangkan: • Kantor Akuntan Publik (KAP): KAP di Malang sering kali membuka kesempatan magang bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang audit, laporan keuangan, dan perpajakan. Pengalaman magang di sini sangat berharga karena berhubungan langsung dengan klien dari berbagai industri. • Perusahaan Manufaktur: Banyak perusahaan manufaktur di Malang yang membutuhkan bantuan di departemen keuangan dan akuntansi mereka. Ini adalah tempat yang tepat untuk belajar mengenai pengelolaan inventaris, pencatatan biaya produksi, dan pelaporan keuangan. • Perusahaan Ritel: Ritel besar di Malang juga menawarkan posisi magang di bidang keuangan. Kamu bisa belajar tentang pengelolaan arus kas, analisis penjualan, dan pencatatan transaksi keuangan harian. • Lembaga Pemerintahan: Lembaga seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atau Dinas Keuangan Pemerintah Daerah Malang juga kerap menawarkan program magang bagi mahasiswa AKL yang tertarik pada akuntansi pemerintahan dan manajemen anggaran publik. Dengan menjalani magang di bidang AKL, kamu bisa mendapatkan pengalaman berharga yang akan mempersiapkan dirimu lebih baik untuk memasuki dunia kerja. Pastikan kamu memilih tempat magang yang sesuai dengan minat dan rencana kariermu, sehingga pengalaman ini dapat memberikan dampak maksimal pada perkembangan profesionalmu. IMPro Digital Telp/WA: 0852-5756-6933 Telp/WA: 0852-5756-6933 Website: https://magangdi.improduk.com

[rasiooid]

BPKP Bongkar 7 Modus Kecurangan Pemerintah Daerah yang Bikin APBD Bocor

  RASIOO.id – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan berbagai modus kecurangan di tingkat daerah yang berdampak serius pada kebocoran anggaran negara dan lemahnya efektivitas pembangunan. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornasi) Forkopimda se Indonesia. Ateh menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan Anggaran…

[adainfo]

Mengapa Literasi Keuangan Penting dalam Jasa Studi Kelayakan?

Pendahuluan

Di era modern ini, literasi keuangan menjadi salah satu kunci sukses dalam berbagai bidang, termasuk dalam sektor kesehatan. Jasa studi kelayakan rumah sakit dan jasa pembuatan studi kelayakan sangat memerlukan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan. Artikel ini akan membahas apa itu literasi keuangan, mengapa penting, dan bagaimana hal ini terkait dengan jasa studi kelayakan yang ada di industri kesehatan.

Penjelasan Topik

Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan berbagai keterampilan finansial, termasuk perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, investasi, dan pemahaman produk keuangan. Dalam konteks jasa studi kelayakan, literasi keuangan membantu dalam menganalisis potensi profitabilitas, risiko, dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk pembangunan rumah sakit.

Latar Belakang atau Konteks

Seiring berkembangnya industri kesehatan, kebutuhan akan rumah sakit yang efisien dan berkelanjutan semakin meningkat. Di sinilah jasa studi kelayakan rumah sakit berperan penting. Laporan studi kelayakan memberikan gambaran yang jelas tentang aspek finansial, sosial, dan teknis dari proyek pembangunan rumah sakit. Namun, tanpa literasi keuangan yang memadai, pengambilan keputusan dalam studi kelayakan dapat menjadi tidak tepat dan berisiko tinggi.

Tujuan atau Manfaat Artikel

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan pentingnya literasi keuangan dalam jasa studi kelayakan, terutama bagi para pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Manfaatnya adalah memberikan wawasan yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana memahami aspek finansial dapat meningkatkan efektivitas studi kelayakan.

Rumusan Masalah

Apa pengertian literasi keuangan?

Mengapa literasi keuangan penting dalam konteks jasa studi kelayakan rumah sakit?

Bagaimana literasi keuangan dapat diterapkan dalam jasa pembuatan studi kelayakan?

Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat terkait pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai berbagai instrumen keuangan, perencanaan keuangan jangka panjang, serta cara untuk menghindari utang yang tidak perlu. Data dari World Bank menunjukkan bahwa literasi keuangan yang tinggi berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan keputusan investasi yang lebih bijak.

Sebagai contoh, rumah sakit yang mengimplementasikan studi kelayakan tanpa mempertimbangkan literasi keuangan dapat mengalami kegagalan dalam perencanaan anggaran. Ini dapat berakibat pada kurangnya dana untuk operasi, sehingga mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Pentingnya Literasi Keuangan dalam Jasa Studi Kelayakan

Pentingnya literasi keuangan dalam jasa studi kelayakan rumah sakit tidak dapat diremehkan. Dalam setiap fase perencanaan, pemangku kepentingan harus memahami aliran kas, proyeksi pendapatan, dan biaya operasional. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat estimasi yang lebih akurat dan realistis.

Analisis data pasar juga sangat diperlukan. Misalnya, jika sebuah rumah sakit baru dibangun di daerah dengan populasi yang rendah atau permintaan yang tidak mencukupi, maka hasil studi kelayakan akan menunjukkan risiko tinggi. Mengetahui aspek-aspek ini secara finansial akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis.

Kursus Studi Kelayakan untuk Meningkatkan Literasi Keuangan

Menyadari pentingnya literasi keuangan, banyak lembaga pendidikan menawarkan kursus studi kelayakan yang dirancang untuk membantu individu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam berbagai konteks. Kursus ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberi wawasan praktis melalui studi kasus yang relevan.

Sebagai contoh, seorang manajer rumah sakit yang mengikuti kursus studi kelayakan dapat lebih memahami bagaimana melakukan analisis kelayakan proyek dan memahami laporan keuangan. Ini akan membantu mereka untuk lebih kritis dalam menilai proposal dan membuat keputusan yang lebih baik.

Kesimpulan

Literasi keuangan adalah aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam jasa studi kelayakan, terutama dalam konteks rumah sakit. Dengan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan, para pengambil keputusan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek-proyek kesehatan.

Ringkasan Poin Utama

Literasi keuangan membantu dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan yang baik.

Jasa studi kelayakan rumah sakit memerlukan analisis yang mendalam untuk menghindari risiko finansial.

Kursus studi kelayakan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan literasi keuangan.

Bagi para pemangku kepentingan di sektor kesehatan, penting untuk terus mengedukasi diri mengenai literasi keuangan dan mengikuti kursus yang relevan. Investasi dalam pengetahuan ini akan berdampak positif pada kesuksesan proyek kesehatan di masa depan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jasa studi kelayakan rumah sakit dan kursus studi kelayakan, kunjungi situs web kami atau hubungi kami untuk konsultasi gratis. Mari tingkatkan literasi keuangan kita bersama!

[m1totoslot]

BGN konfirmasi kehadiran Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Magelang

Untuk 3.000 orang, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai dengan SMA.

Kota Magelang (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengonfirmasikan kehadiran Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang, Jawa Tengah."Untuk 3.000 orang, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA), termasuk santri dan sekolah kegamaan lainnya," kata Dadan saat dihubungi dari Kota Magelang, Sabtu.Walaupun demikian, Dadan belum mengonfirmasikan lebih lanjut terkait dengan satuan tersebut akan dibangun pada daerah lain di Indonesia.Sementara itu, saat ini Kabinet Merah Putih sedang menjalani pembekalan seputar program prioritas seperti hilirisasi hingga makan bergizi gratis. Pada hari kedua agenda pembekalan retret yang berlangsung di kompleks Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dikonfirmasi di Magelang mengatakan bahwa sesi pembekalan kali ini menghadirkan pemateri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman."Banyak sesi penting yang akan disampaikan hari ini oleh para pembicara seperti dari Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Badan Gizi, dan Menteri Pertanian," katanya.Dalam retret tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan peran penting BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan.Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati membahas tema terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan strategi fiskal yang berkelanjutan.

[kantorberita]

Pj Bupati Bengkulu Tengah Tandatangani MoU dengan Kanwil DJPb Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pj Bupati Bengkulu Tengah Tandatangani MoU dengan Kanwil DJPb Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU TENGAH|| Pada Kamis, 16 Agustus 2024, Pj Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., didampingi para asisten, staf ahli, dan kepala OPD terkait, mengadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan…

[bantennewscoid-blog]

BPKAD Akui Ratusan Aset Milik Pemprov Banten Belum Bersertifikat

SERANG – Sebanyak 333 bidang aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga kini belum bersertifikat. Hal itu diungkapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat. Diketahui, dari 1.085 bidang aset, hingga akhir 2023 sudah 75 persen yang tersertifikasi. Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, saat ini masih ada 333 bidang aset yang belum tersertifikasi.…

[hargo-news]

Seluruh Fraksi DPRD Kabgor Sepakat Bentuk Pansus Keuangan Daerah

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Syam T. Ase mengatakan, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo sepakat untuk membentuk panitia khusus (Pansus) pengelolaan keuangan daerah. Pansus ini, menurut Syam, ditujukan untuk menyelidiki permasalahan keuangan daerah. “Hasil rapat internal komisi II, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama segera membentuk Pansus yang…

[satu-komando]

Pj. Gubernur Samsudin Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

LAMPUNG –  Pj. Gubernur Lampung Samsudin melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Provinsi Lampung di Hotel Grand Mercure Lampung, Bandarlampung, Kamis (24/10/2024). Samsudin mengatakan KKPD ini menjadi salah satu inovasi yang sangat strategis dalam rangka mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan…

[bahaspolitikm1toto]

BSKDN susun modul hasil IPKD untuk tingkatkan tata kelola keuda

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun modul laporan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah daerah (pemda) ke arah yang lebih baik.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan modul ini disusun agar memiliki standar template dalam bentuk e-book pembinaan pengelolaan keuangan daerah provinsi seluruh Indonesia.

Dia berharap dengan adanya modul ini hasil pengukuran dapat lebih berkontribusi terhadap rekomendasi tata kelola keuangan pemda yang lebih baik. “Dan dapat digunakan sebagai bahan dan peta pembinaan tata kelola keuangan daerah provinsi,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan tersebut meliputi seluruh aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Tak hanya itu, kata Yusharto, pemda juga harus mampu mendapatkan sumber keuangan. Hal itu di antaranya berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat, serta pemungutan dan pendayagunaan pajak maupun retribusi daerah.

Selain itu, berupa pendapatan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya, pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber pendapatan lainnya yang sah termasuk juga sumber-sumber pembiayaan.

Dia mengatakan pengukuran IPKD merupakan instrumen untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai keberhasilan pemda dalam pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: BSKDN Kemendagri komitmen perkuat publikasi kebijakan

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran IPKD. “Pengukuran IPKD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut,” ujarnya.

Adapun pengukuran itu dilakukan BSKDN Kemendagri terhadap tata kelola keuangan daerah di tingkat provinsi. Sementara penilaian di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur atau provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Yuaharto menjelaskan pengukuran ini menggunakan enam dimens, meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; transparansi pengelolaan keuangan daerah; penyerapan anggaran; kondisi keuangan daerah; dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Harapan kami, melalui upaya ini kita dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik ke depannya,” pungkas dia.