#Kantor Wilayah DJPb

[kantorberita]

Pj Bupati Bengkulu Tengah Tandatangani MoU dengan Kanwil DJPb Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pj Bupati Bengkulu Tengah Tandatangani MoU dengan Kanwil DJPb Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU TENGAH|| Pada Kamis, 16 Agustus 2024, Pj Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., didampingi para asisten, staf ahli, dan kepala OPD terkait, mengadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan…

[ingatlah]

Jelang Akhir Tahun, Pendapatan Negara di Riau Capai Rp24,67 Triliun

INGATLAH.COM – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau hingga 30 November 2024. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp24,67 triliun, atau 84,31 persen dari target, meskipun terjadi sedikit penurunan sebesar 0,96 persen dibandingkan periode yang sama…

[britam1totoooo]

Peran Kemenkeu dalam Regional Chief Economist dan Financial Advisor

Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sejak 2021 menghadapi tantangan baru untuk menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE).

Chief Economist didefinisikan sebagai posisi yang memiliki tanggung jawab utama untuk pengembangan, koordinasi, dengan ruang lingkup tanggung jawab yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penyebaran informasi, serta koordinasi penelitian ekonomi.

Dengan predikat regional, maka RCE merupakan peran Chief Economist yang secara spesifik dilaksanakan dalam lingkup wilayah tertentu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara, berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui berbagai inisiatif dan program.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa RCE harus menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal, melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memegang fungsi utama sebagai Treasurer yang bertugas mengelola Kas Negara, melaksanakan anggaran khususnya terkait belanja negara, dan menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Sebagai Treasurer, instansi vertikal DJPb yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memiliki basis data yang sangat besar dan beragam. Data ini seharusnya dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sebagai bahan dalam memantau kondisi perekonomian dan penyusunan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di daerah.

Hal ini memungkinkan insan DJPb untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata di daerah, yang pada akhirnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional

[sultratopmedia]

Kanwil Kemenag Sultra Diganjar Penghargaan Laporan Keuangan Terbaik

SULTRATOP.COM, KENDARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara (Sultra) diganjar penghargaan penyusunan laporan dan penyajian laporan keuangan UAPPA-W semester I tahun anggaran 2024 sebagai terbaik 2 dengan nilai 98,67. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syarwan kepada Kakanwil Kemenag Sultra,…

[jurnalsultra]

Pemkot Kendari Raih Penghargaan GFS Awards 2023 Kategori Mitra Kerja Terbaik

Kendari, JurnalSultra.com – Pemerintah Kota Kendari sukses meraih penghargaan Government Finance Statistics (GFS) Awards 2023 dalam kategori Mitra Kerja Terbaik Pemerintah Kota. Penghargaan ini diserahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Kota Kendari dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai…

[rupaska]

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pasangkayu kembali menorehkan prestasi gemilang

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pasangkayu kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat atas berbagai capaian dan kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Rutan Pasangkayu dalam pengelolaan anggaran dan program kerja.Dalam upacara penghargaan yang berlangsung meriah, Rutan Pasangkayu dianugerahi beberapa penghargaan penting, antara lain: 1."Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Revisi DIPA Maksimal" 2. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Belanja Kontraktual Maksimal" 3. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan Maksimal" 4. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Capaian Output Maksimal" 5. "Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP Maksimal" 6. “Satuan Kerja Peraih Nilai Indikatir Devisiasi Halaman III DIPA Maksimal”Rangkaian penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Rutan Pasangkayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik, serta merupakan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan anggaran di masa mendatang. Kepala Rutan Pasangkayu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan, serta berkomitmen untuk terus berinovasi dan berprestasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

[orideknews]

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BI Papua Barat-DJPB Beri Sejumlah Rekomendasi

Orideknews.com, MANOKWARI, – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat menggelar diseminasi Moneter-Fiskal pada, Kamis (30/5/24). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari Lantai II, jalan Brigjen Marinir (purn) Abraham O. Atururi Komplek Perkantoran Gubernur Arfai,…

[baliportalnews]

Pj Gubernur Mahendra Jaya Ingatkan Penggunaan Dana DIPA dan TKD Sesuai Prioritas dan Fokus pada Hasil

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya mengingatkan agar belanja negara yang dikucurkan ke daerah dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 digunakan sesuai prioritas dan fokus pada hasil. Harapan itu disampaikannya pada acara penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 secara digital di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (11/12/2023). Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2024, Bali menerima alokasi APBN sebesar Rp23,604 triliun, dalam bentuk belanja pemerintah pusat (DIPA) sebesar Rp11,995 triliun serta TKD sebesar Rp11,609 triliun. Lebih jauh Pj Gubernur Mahendra Jaya berharap, dana DIPA dan TKD dialokasikan untuk mendukung terlaksanakan program prioritas pada tahun 2024 yaitu pengurangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting dengan melakukan pemutakhiran data untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial melalui intervensi kolaboratif. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan untuk meningkatkan daya saing dan penguatan rantai pasok serta daya saing usaha dengan menciptakan iklim investasi yang ramah, kondusif, meningkatkan daya saing UMKM, koperasi, pertanian serta kelautan perikanan. “Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar juga menjadi program prioritas pemerintah di tahun mendatang,” ujarnya. Meneruskan arahan Presiden RI, Joko Widodo, Pj Gubernur Mahendra Jaya mengingatkan agar dana DIPA dan TKD digunakan dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif. “Belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh ada korupsi,” imbuhnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah dan percepatan eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Mengakhiri sambutannya, ia menyinggung pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024. Mahendra Jaya minta seluruh jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membangun sinergi sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik. “Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemilu,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan, bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023, APBN menjadi instrumen yang sangat diandalkan dalam menghadapi gejolak seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan. Lebih dari itu, APBN juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi serta melindungi masyarakat. Ditambahkan olehnya, bagi Daerah Bali, APBN Tahun 2023 telah menghasilkan output penting dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Output itu antara lain sejumlah pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Sanur, Shortcut Mengwitani, Bendungan Sidan, Penataan Kawasan Pura Agung Besakih serta pembangunan jalan dan jembatan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat,” urainya. Pada bagian lain, Dwi Nugroho menginformasikan, bahwa kebijakan fiskal 2024 mengusung tema “Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sejalan dengan tema itu, APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga dapat lebih berperan dalam melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global seperti stabilisasi harga pangan, ketahanan energi dan pengendalian inflasi. Selain itu, APBN sebagai instrumen dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan. Penyerahan DIPA dan TKD secara digital ditandai dengan penyentuhan gawai oleh Pj Gubernur Mahendra Jaya yang disaksikan Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dan Kakanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho. Acara juga diisi dengan penandatanganan pakta integritas oleh Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Instansi Vertikal dan Bupati/Wali Kota se-Bali atau pejabat yang mewakili.(bpn) Read the full article

[bantennews]

Realisasi Belanja APBN di Banten Capai Rp20,73 Triliun, Tumbuh 3,3 Persen

SERANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten (Kanwil DJPb Banten) menyampaikan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Provinsi Banten sampai dengan 30 Oktober 2023. Realisasi belanja APBN mencapai Rp20,73 triliun atau 77,99% dari pagu anggaran, tumbuh 3,38% dibandingkan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. “Capaian…

[goriaucom]

THR PNS di Riau Mulai Disalurkan, Totalnya Rp 424,97 Miliar

PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra mengatakan bahwa total dana Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023 di Provinsi Riau mencapai Rp 424,97 miliar. Pencairan THR akan dimulai H-10 Idul Fitri, sementara gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2023. http://dlvr.it/SmHqZp

[kantorberita]

DJPb Ingatkan Pemda: Batas Akhir Pengajuan DAK Fisik Tahap III 16 Desember 2024

DJPb Ingatkan Pemda: Batas Akhir Pengajuan DAK Fisik Tahap III 16 Desember 2024 KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengingatkan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu untuk segera menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Batas akhir pengajuan adalah 16 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu, Mohamad…

[realita-lampung]

Mesuji Peringkat Tiga Pengelolaan DD Terbaik Se-Lampung

BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima penghargaan terbaik ketiga pengelolaan dana desa (DD), se-Provinsi Lampung. Penghargaan itu diraih Pemkab Mesuji melalui BPKAD dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Kemenkeu RI, Provinsi Lampung, Selasa (28/02/2023). Penjabat Bupati Mesuji, Drs. Sulpakar, MM, yang diwakili Kepala BPKAD Mesuji Olpin Putra menerima penghargaan itu secara langsung dari Kepala Kanwil DJPB Lampung, Mohammad Dody Fachrudin. Sulpakar mengatakan, penghargaan tersebut diberikan atas penilaian dari Kemenkeu-RI, melalui Kanwil DJPB tentang pengelolaan dana desa di Kabupaten Mesuji yang dinilai baik sehingga mampu bertengger di urutan ketiga se-provinsi Lampung. Menurut Sulpakar, adapun indikator penilaiannya adalah dilihat dari sisi kesesuaikan dengan peraturan perundangan serta kecepatan dan ketepatan waktu mulai dari perencanaan, pelaksanaaan serta pertanggungjawaban. "Harapannya, semoga dengan adanya penghargaan ini dapat memacu semangat teman-teman desa untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Agar kedepan, khususnya dalam hal pengelolaan DD bisa mencatatkan prestasi yang lebih baik lagi," kata Sulpakar. (Rendi) Read the full article

[beritanews]

Bupati Sinjai Terima Kunjungan Kerja DJPb Sulsel, Ini tujuanya

Bupati Sinjai Terima Kunjungan Kerja DJPb Sulsel, Ini tujuanya

BERITA.NEWS, SINJAI – Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa menerima kunjungan kerja (kunker) Kepala Kantor wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel), Syaiful di Kabupaten Sinjai. Syaiful yang didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai Anas Fazri diterima di ruang kerja Bupati Sinjai, Kamis (21/4/2021). Syaiful mengatakan, tujuan…

[sultratopmedia]

Kanwil Kemenag Sultra Borong Tiga Penghargaan Laporan Keuangan

SULTRATOP.COM, KENDARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih tiga penghargaan terbaik dari Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra pada Rabu (21/8/2024). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Sultra, Syarwan, kepada Kakanwil Kemenag Sultra, Muhamad Saleh, di Aula DJPb Sultra. Tiga penghargaan yang…

[seputarpapuacom]

Gejolak Keamanan Hambat Penyaluran Dana Desa di Papua

Gejolak Keamanan Hambat Penyaluran Dana Desa di Papua

TIMIKA | Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyatakan penyaluran dana desa di wilayah setempat mengalami sejumlah hambatan. Hal ini disebabkan akibat gejolak keamanan di kabupaten wilayah pegunungan, sehingga beberapa aparatur desa setempat harus meninggalkan rumahnya karena mengungsi. “Kita sudah mengajukan permintaan ke pusat untuk diberikan dispensasi. Mudah-mudahan…

[redaksi]

Buka Rakernis Fungsi Keuangan, Kapolda Irjen Iqbal : Saya Bangga, 8 Capaian Prestasi Ditorehkan Bidang Keuangan Polda Riau

PEKANBARU || redaksijateng 81 Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis Bidang Keuangan sejajaran Polda Riau yang digelar Ballroom Pengeran Pekanbaru pada Kamis (19/5/2022).   Turut hadir pada acara tersebut Wakapolda Riau Brigjen Tabana Bangun, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Riau, Kepala KPPN Pekanbaru Arif Huzaini, Kepala KPP Pratama Pekanbaru dan beberapa…