#PemprovKaltim

[rcbappedakaltim-blog]

Record Center Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan . "Selamat hari raya Idul Adha 1441 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin" . . #isrannoor #hadimulyadi #pemprovkaltim #bappedakaltim #Indonesia #bappenasri #bangdakemendagri #aswinlintasanperistiwa2020 #recordcenterbappedakaltim2020 https://www.instagram.com/p/CDRAVgwHsLb/?igshid=prleuftzu23m

[wartabpn]

Program Berdiam Dirumah SAMARINDA - Pelaksanaan Kaltim Berdiam Diri di Rumah dalam dua hari terakhir (6-7 Februari 2021) dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona, dipastikan Kepala Biro Humas Setda Prov Kaltim akan dievaluasi. Pemprov Kaltim akan mengevaluasi secara menyeluruh karena Program Berdiam Dirumah (PBD) direncanakan setiap pekan hingga Kaltim benar-benar aman dari Corona. Disebutkan, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk masukan dari DPRD, instansi vertikal, kepala daerah dan masyarakat. “Semua masukan yang selama ini disampaikan termasuk yang dishare di media sosial oleh masyarakat, semua menjadi pertimbangan sehingga tujuan PBD bisa memberikan dampak langsung dalam mencegah penularan Corona di Kaltim,” terang Syafranuddin terkait pelaksaaan PBD. Mantan Kabid Kedaruratan dan Logitik BPBD Kutim ini menyebutkan terjadinya aksi borong masyarakat sudah menjadi pertimbangan, namun ia menyebutkan aksi akan lebih gawat lagi jika diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya. Disebutkan, terjadi aksi borong karena masyarakat tidak utuh dalam menyikapi kebijakan Pemprov Kaltim sehingga panik ditambah beragam informasi yang bertebaran di media sosial. Jubir Pemprov Kaltim ini menyebutkan apa yang diputuskan Pemprov semata-mata menghindari kerumuman masyarakat yang tidak melakukan Prokes Covid-19 seperti cuci tangan, memakai masker. “Saya sudah jalan-jalan ke pasar, obyek wisata, cafe, serta acara pernikahan, rata-rata Prokes dilanggar sementara di mall, tempat ibadah taat karena selalu diawasi petugas. Bahkan anak-anak saat bermain game dengan jarak dekat tetap asyik gobrol dengan temannya, hal ini membahayakan sekali karena penyebaran Corona semakin mudah,”ungkapnya. Ivan, sapaan akrab Syafranuddin, berharap pemberlakuan PBD mampu meningkatkan kesadaran masyatakat pentingnya melaksanakan protokol kesehatan melalui Gerakan 5M. "Mobilitas dan interaksi masyarakat memang harus dibatasi, semoga PBD melalui 5M mampu menekan penyebaran dan penularan virus ditengah pandemi di masyarakat," harapnya.(sdn/yans/humasprovkaltim) Foto : Dok. Humas . Www.kaltimprov.go.id . #pemprovkaltim #humasprovkaltim #kaltimb https://www.instagram.com/p/CK_Fu5EnmSP/?igshid=13yb5uzr0j54x

[bpbdkabpolman]

07 Mei 2020 UPDATE infografis perkembangan virus covid 19 wilayah Indonesia. #bnpbindonesia #bpbdprovkaltim #bencanaurusanbersama #bersamakitabisa #kaltimmelawancovid19 #humaspemprovkaltim #pemprovkaltim #dirumahaja #staysafe (di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar) https://www.instagram.com/p/B_5MrhlAitp/?igshid=1j1ennb3iocz3

[yusufyunanda]

Sudah tahu design terbaru dari All New Honda Brio? Terdapat 2 varian design dari All New Honda Brio! Stylish Interior dan Sporty Interior! . Stylish Interior  Didesain dengan stylish dashboard design with silver lining (Satya) Perjalanan lebih menyenangkan dengan interior two tone color dan ruang kabin yang luas sehingga memberikan kenyamanan ekstra untuk pengemudi dan penumpang . Sporty Interior Didesain dengan sporty dashboard design with orange lining (RS). Nuansa hitam dan orange aksen yang sporty dapat memberikan keseruan tanpa batas selama berkendara ! . All New Honda Brio! Break Out! Break Free! Info & pemesanan hub : YUSUF 081213654120 #hondasamarinda #hondabriosamarinda #hondabriokaltim #hondabalikpapan #hondatenggarong #hondabontang #hondasangatta #bankaltimtara #pemprovkaltim #pemkotbalikpapan (di Living Plaza Project Jl Mt Haryono Balik Papan) https://www.instagram.com/p/Bxo9R23HMmp/?igshid=jtky3atxhjsd

[kliksamarinda]

BKD Kaltim Ingatkan Tidak Sembarangan Cari Informasi Penerimaan CPNS

KLIKSAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menerima mandat dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) di dalam proses penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021. Mandat tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor 798 Tahun 2021 tertanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2021. Melalui Keputusan Menteri PAN RB, Pemerintah Pusat memberikan kuota alokasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 2.143 orang atau formasi. Kuota itu berdasarkan usulan Pemprov Kaltim yang sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Dalam keterangan yang disampaikan melalui siaran podcast pada Senin 4 Mei 2021, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKD Kaltim, Andry Prayugo mengingatkan agar setiap calon pelamar perlu memperhatikan perkembangan terkini mengenai setiap tahapan rekruitment. Menurut Andry Prayugo, informasi tersebut dapat diperoleh di laman resmi BKD Provinsi Kaltim atau Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Untuk jadwal, teman-teman harus memantau di website-website resmi pemerintah. Seperti website BKD Provinsi Kaltim, kemudian website BKN dan Kementerian PAN RB. Di situ adalah website yang mengeluarkan informasi resmi terkait pengadaan ASN," ujar Andry Prayugo saat siaran podcast yang dipandu host Reza Febriyanto. Andry Prayugo menegaskan agar setiap calon peserta rekruitment ASN tidak jelas sumbernya. Hal tersebut untuk menghindari potensi dan indikasi penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. "Kami dari BKD Kaltim akan lebih bekerja keras karena selain seleksi CPNS juga ada seleksi PPPK. Ini prosesnya sama untuk keduanya," ujar Andry Prayugo. (dui) Read the full article

[kliksamarinda]

BKD Kaltim Persiapkan Penerimaan CASN 2021

KLIKSAMARINDA –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menerima mandat dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) di dalam proses penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021.   Mandat tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor 798 Tahun 2021 tertanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2021. Dalam Keputusan Menteri PAN RB, Pemerintah Pusat memberikan kuota alokasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 2.143 orang atau formasi. Kuota itu berdasarkan usulan Pemprov Kaltim yang sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan.   Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim, Diddy Rusdiansyah menyatakan, saat ini Pemrov Kaltim tengah membahas dan melakukan persiapan untuk proses rekruitment CASN tersebut.   "Ini masih kami bicarakan," ujar Diddy Rusdiansyah melalui pesan WhatsApp kepada Kliksamarinda, Senin, 24 Mei 2021.   Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda Kaltim, M Syafranuddin, menyampaikan melalui keterangan tertulis pada Senin 24 Mei 2021, kepastian Kaltim mendapat 2.143 formasi pada tahun 2021.   Syafranuddin menyebutkan, dalam Keputusan Menteri PAN RB itu, Formasi CASN Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur tersebut terbagi untuk tenaga guru sebanyak 2.045 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 98 orang.   Menurut Syafranuddin, Pemprov Kaltim tengah mempersiapkan proses rekruitment tersebut dan akan diumumkan melalui OPD BKD Kaltim. Proses penerimaan ini akan disesuaikan dengan petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Negara dan Menpan RB.   "Dengan alokasi formasi yang ada, Pemprov Kaltim sedang melakukan persiapan untuk proses penerimaan sesuai petunjuk teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menpan RB. Yang jelas, kuota kita 2.143 orang CASN," ujar Syafranuddin.   Syafranuddin menerangkan, penempatan dan formasi tenaga guru yang dibuka akan tersebar di semua Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) se-Kalimantan Timur.   Sedangkan penerimaan dan penempatan tenaga kesehatan akan terbagi di dua rumah sakit, yaitu untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AW Syahranie Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, Kalimantan Timur.   “Untuk detailnya nanti akan diumumkan BKD. Saat ini sedang dalam proses persiapan,” ujar Syafranuddin. (*) Read the full article

[kliksamarinda]

Desa di Kukar dan PPU Masuk Regsosek Bappenas

KLIKSAMARINDA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS pada 2021 ini menggelar pelaksanaan Registrasi Sosial-Ekonomi (Regsosek) dan Sistem Informasi Lansia (SILANI). Sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) menjadi lokus dalamkegiatan ini. Desa-desa di Kukar yang termasuk lokus Regsosek dan SILANI antara lain Desa Margahayu, Desa Rapak Lambur, Desa Loa Duri Ilir, Desa Loa Duri Ulu, Desa Embalut, Desa Loa Raya, Desa Perjiwa, Desa Bhuana Jaya, Desa Manunggal Jaya, dan Desa Sungai Bawang. Sementara desa-desa di PPU antara lain Desa Giri Mukti, Desa Bangun Mulya, Desa Sidorejo, Desa Sesulu, Desa Api-Api, Desa Gunung Makmur, Desa Rintik, Desa Labangka, Desa Labangka Barat, dan Desa Bukit Raya.  Read the full article

[kliksamarinda]

Ratusan PNS Kaltim Dapat SK Kenaikan Pangkat

KLIKSAMARINDA - Gubernur Kaltim H. Isran Noor melakukan Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 April 2021 dan Pemberian Penghargaan PNS berprestasi di lingkungan Pemprov Kaltim. Penyerahan berlangsung Jumat, 26 Maret 2021 di Pendopo Odah Etam, Samarinda. Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui kanal Youtube BKD Kaltim. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Kenaikan pangkat oleh Gubernur Kaltim kepada sebanyak 586 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode 1 April 2021. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Diddy Rusdiansyah, penyerahan SK kali ini digelar secara online maupun offline. Momentum kali ini juga menurut Diddy Rusdiansyah merupakan pembuktian untuk menuju paperless dalam pemberkasan. "Dari jumlah 586 PNS penerima SK Kenaikan Pangkat tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 7 orang, golongan II sebanyak 211 orang, golongan III sebanyak 307 orang dan golongan IV sebanyak 61 orang," ujar Diddy Rusdiansyah dalam laporan. Menurut Diddy Rusdiansyah, pemberian penghargaan bagi PNS di Kaltim merupakan kebijakan politis dari kepala daerah.

Kepala BKD Kaltim, Diddy Rusdiansyah "Pemberian penghargaan satu kebijakan politis yang cukup berani dari seorang pimpinan," ujar Diddy Rusdiansyah. Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan, bagi PNS yang baru saja naik pangkat semoga dengan kenaikan pangkat ini semakin semangat kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas negara. Secara khusus, Gubernur Isran Noor memberikan apresiasi kepada BKD Kaltim dalam upaya pengembangan aplikasi untuk memudahkan proses kenaikan pangkat pegawai, memberikan peluang kepada generasi muda untuk mendapatkan Beasiswa Kaltim Tuntas sebagai upaya peningkatan kualitas SDM Kaltim ke depan. "Pemberian penghargaan PNS Berprestasi adalah salah satu dari bagian pengembangan sumber daya manusia yang tertuang dalam visi dan misi Kaltim Berdaulat," ujar Gubernur Isran Noor. Gubernur Isran Noor berharap agar PNS dapat meningkatkan kedisipilinan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi. Dengan kerja ikhlas, kerja cerdas dan tuntas untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Timur. Hingga saat ini, BKD Kaltim mencatat ada 10.887 PNS di Kaltim. Sebanyak 5157 di antaranya adalah guru dan tenaga kependidikan. Untuk menangani pemberkasan PNS sebanyak itu, BKD mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis IT menuju paperless. (*) Read the full article

[kliksamarinda]

Strategi Pengembangan Desa Mandiri Ala DPMPD Kaltim

KLIKSAMARINDA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, HM Syirajudin, langsung melakukan aksi nyata dengan melakukan kunjungan ke wilayah yang memiliki desa tertinggal, yaitu di Kabupaten Kutai Barat. Tak hanya melakukan kunjungan, Syirajuddin berdiskusi terkait langkah strategis peningkatan status IDM desa dan melihat kondisi permasalahan serta potensi desa dalam membangun dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Setelah sebelumnya mengunjungi desa di wilayah Berau dan Penajam Paser Utara, kali ini Iyad sapaan akrab M Syirajudin beserta jajaran mengunjungi desa di Kutai Barat. Sekaligus membuka dan memberi arahan Kunjungan pada Pelatihan Pelaku Pembangunan Desa Tentang Percepatan Status IDM Kutai Barat yang dilaksanakan di Kecamatan Barong Tongkok, 23-25 ​​Maret 2021. Pada kesempatan itu kepala DPMPD berdiskusi terkait Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan status IDM desa / kampung di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Adapun desa yang dikunjungi diantaranya Kampung Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram. Dihadapan Camat Long Iram dan para Petinggi atau Kepala Kampung se Kecamatan Long Iram dia mengingatkan agar peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dioptimalkan. “Petinggi diajak untuk dapat memberdayakan LKD agar ikut berpartisipasi dalam memajukan kampung. Terlibat semua prosesnya, mulai dari musyawarah kampung dalam menentukan prioritas pembangunan hingga pelaksanaan dan pengawasannya,” ujar Syirajuddin di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Rabu 24 Maret 2021. LKD yang terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu dan lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. HM Syirajudin memberi tantangan bagi Pemkab Kutai Barat dalam penyelesaian "PR" besar. Kubar ditantang harus mampu meningkatkan status IDM dua kampung di Kutai Barat yang masih berstatus sangat tertinggal. "Sesuai pesan Pak Gubernur (Gubernur Kaltim Isran Noor, Red) saat membuka Rakor DPMPD Kaltim 2021 agar empat Desa sangat tertinggal di Kaltim harus bisa dientaskan," ujar M Syirajudin saat membuka Pelatihan Pelaku Pembangunan Desa Tentang Percepatan Status IDM Kutai Barat , Selasa 23 Maret 2021. Satu upaya dalam mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan desa tertinggal itu, menurut Syirajuddin, diperlukan data pemutahiran Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa. Data Pemutahiran ini menjadi salah satu pendukung dalam perhitungan Dana Desa tahun 2022 pada alokasi Afirmasi dan alokasi Kinerja sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. “Asap melalui data ini menjadi rekomendasi atau rujukan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022 dan APBDesa Tahun Anggaran 2022,” ujar M Syirajudin. Dengan melaksanakan pemutahiran data IDM berbasis SDGs Desa diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Guna mendukung proses pelaksanaan pemutahiran data IDM berbasis SDGs Desa maka Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa perlu membuat langkah-langkah strategis sehingga pelaksanaan pendataan pemutahiran data IDM berbasis SDGs Desa dapat dilaksanakan dengan baik, benar dan mengeluarkan hasil rekomendasi Arah Pembangunan Desa sesuai dengan kondisi aktual yang ada di Desa. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa dalam rangka sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri maka perlu diatur data dasar Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa. Menurut Syirajuddin, Gubernur Kaltim Isran Noor berpesan agar saat dirinya membuka Rakor DPMPD 2022 mendatang sudah mendapat laporan empat Desa yang dimaksud meningkat minimal menjadi tertinggal atau berkembang. Karena itu, Syirajuddin berharap Pemkab Kutai Barat melalui DPMK berkolaborasi dengan instansi teknis terkait dan Tenaga Pendamping Profesional sama-sama memperhatikan perhatian terhadap upaya peningkatan status desa sangat tertinggal di Kutai Barat dari empati Desa sangat tertinggal di Kaltim tersebut. Peningkatan status IDM bukan menjadi tugas dan beban DPMK, tapi juga instansi terkait lain seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan desa atau kampung sangat tertinggal tentu lokasinya jauh dari pusat pemerintahan dan serba terbatas dalam pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. "Seperti Kampung Gerunggung yang lokasinya paling ujung Kabupaten Kutai Barat, masih belum ada akses jalan yang memadai, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Maka perlu dukungan dana besar lintas sektor untuk mewujudkannya," katanya. Untuk diketahui dua kampung yang dimaksud adalah Kampung Gerunggung, Kecamatan Bongan dan Kampung Sentalar, Kecamatan Nyuatan. Dua kampung lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu, yakni Kampung Wana Pariq, Kecamatan Long Hubungan dan Kampung Naha Tifab, Kecamatan Long Apari. Saat ini, di tahun 2021, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim bertanggung jawab untuk meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) 36 desa pada pelaksanaan tahun anggara 2021. Target tersebut merupakan target peningkatan status IDM 30 desa pada 2021 ditambah 6 desa yang belum tercapai pada 2020. “Pemprov Kaltim, khususnya DPMPD memiliki target peningkatan status IDM 150 desa / kampung yang tertuang di dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023. Dengan jumlah target desa yang ditetapkan sebagai lokus masing-masing 15 desa, 25 desa, 30 desa, 35 desa, dan 45 desa selama lima tahun,” ujar Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim Sri Wartini saat memberikan materi pada Pelatihan Pelaku Pembangunan Desa Tentang Percepatan Status IDM Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021, di Hotel Sidodadi Barong Tongkok, Selasa 23 Maret 2021. Target mlam tersebut meningkatkan status 150 desa dari 518 desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kaltim meningkat minimal menjadi desa berkembang. Target khusus 2021 ditetapkan Desa Luan, Desa Libur Dinding, Desa Biu, Desa Suweto, Desa Long Sayo, Desa Prayono dan Desa Binangon untuk wilayah Kabupaten Paser. Target dua desa 2020 Desa Muara Andeh dan Desa Tanjung Pinang Ditambah. Kemudian Desa Menamang Kiri, Desa Sedulang, Desa Sambera Baru, Desa Wonosari, dan Desa Jonggon untuk Kutai Kartanegara. Target Desa Menamang Kanan 2020. Desa Kerohong, Desa Long Pakaq Baru, Desa Lirung Ubing, dan Desa Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Target 2020 Ditambah Desa Long Hurai. Desa Bakung, Desa Lumpaq Dahuq, Desa Siram Jaya, Desaa Siram Makmur, Desa Linggang Muara Batuq, Desa Muyub Ulu dan Desa Tondoh Kabupatan Kutai Barat. Serta Desa Lung Melan, Dessa Sekerat, Desa Sepaso Selatan, Desa tebangan Lembak, Desa Batu Lepoq, Desa Baay, dan Desa Himba Lestari Kabupaten Kutai Timur. Target 2020 Desa Sandaran dan Desa Mangkilat. Syirajudin menunjukan komitmennya mendorong peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) desa / kampung di Provinsi Kaltim. (*) Read the full article

[kliksamarinda]

Perusahaan di Samarinda Kaltim Terindikasi Penipuan Penyedia Lahan IKN

KLIKSAMARINDA - Biro Humas Setdaprov Kaltim merilis informasi adanya perusahaan yang terindikasi melakukan penipuan penyediaan lahan di wilayah Ibu Kota Negara atau IKN baru. Perusahaan tersebut berkantor di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim, Syafranuddin, perusahaan tersebut mengklaim telah mendapatkan restu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai penyedia pengadaan lahan untuk IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. "Perusahaan yang mengaku telah ditunjuk Bappenas itu bernama PT Konsultan Pertanahan Nusantara. Alamat tertera di kop surat mereka adalah Jalan Rapak Indah 2 Gang Sedekah Nomor 46 RT 41 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Bappenas menegaskan tidak pernah melayani, apalagi menugaskan perusahaan itu," ujar Syafranuddin, Minggu 7 Maret 2021 melalui keterangan tertulis. Menurut Syfranuddin, klaim tersebut berpotensi sebagai aksi penipuan. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim. Syafranuddin menambahkan, sebelumnya Pemprov Kaltim menerima surat dari perusahaan bersangkutan yang bernama PT Konsultan Pertanahan Nusantara ditujukan kepada Gubernur Kaltim. Surat tersebut bertanggal 28 Januari 2021. Isinya, menurut Syafranuddin, menginformasikan bahwa PT Konsultan Pertanahan Nusantara sudah ditunjuk pemerintah pusat untuk urusan lahan IKN. Read the full article