#Pemerintahan bersih

[kantorberita]

Sosialisasi Anti Korupsi di Bengkulu Tengah: Pj Bupati Dorong Zero Corruption di Pemerintahan Desa

Sosialisasi Anti Korupsi di Bengkulu Tengah: Pj Bupati Dorong Zero Corruption di Pemerintahan Desa KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU TENGAH|| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Inspektorat Daerah, menggelar sosialisasi anti korupsi dan program pencegahan korupsi untuk seluruh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Acara ini dilaksanakan pada…

[bantennewscoid-blog]

Eselon 2 dan Camat Pemkab Tangerang Diminta Ciptakan Pemerintahan Bersih

KAB. TANGERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid mendorong seluruh pejabat eselon 2 dan camat lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang menguatkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa. Hal tersebut diungkapkan Sekda saat memberikan sambutan Sosialisasi Antikorupsi, Penandatanganan Fakta Integritas Antikorupsi dan Pencanangan zona integrasi…

[ihsnfkri]

Termasuk yang slow kalau soal pilpres.

Dualitas kampret-cebong dulu aja gak mau jadi salah-satu dari mereka. Karena apapun pilihannya apa ada pengaruh buat hidup kita ini. Syukur presiden terpilih bisa bikin maju negara. Kalau enggak, ya mau gimana lagi kan?

Apalagi udah dishonesty sama pemerintahan kita. Yang tingkat daerah aja banyak yang cheating. Gak bersih. Gak luberjurdil.

[srabittaa]

Saya tidak akan ceritakan berurutan sebab saya lupa hehe.

Pesona turki luar biasa terutama dalam aspek kebersihan dan kemandirian. Jalan jalan sangat bersih dan orang orang tua kesana kemari secara mandiri, pejalan kaki bertebaran dimana mana, tua dan muda. Saya melihat banyak sekali universitas yang besar ataupun kecil. Dan kalian tau? bendera turki benar benar ada dimana mana dalam ukuran yang besar ataupun kecil dari tiang yang kokoh menjulang atau sekedar bendera kecil yang diikat di tali/dinding. Wah aspek yang sangat menarik, inikah yang disebut identitas dan nasionalisme? Seperti di negara kita mungkin bendera dan pamflet partai juga dimana mana😁👍🏻 sangat nasionalis🤣

Selain itu yang menarik ada anjing dimana mana dan ukurannya besar tapi mereka jinak dan banyak tertidur, sangat menarik bagi kita orang Indonesia di daerah mayoritas muslim seperti Sumatera. Layaknya melihat kucing-kucing di jalanan.

Alur wisata yang sangat menarik bagaimana kami harus menggunakan akomodasi tour guide lokal dari turki sebagai kebijakan negara -itu yang disampaikan pembimbing rombongan kami- dan bagaimana diarahkan untuk membeli bermacam-macam benda kearifan lokal seperti keramik, sajadah, jaket kulit, makanan dll, meskipun bagian ini agak menyebalkan hahah. Tapi saya salut selain pemasukan yang didapatkan dari devisa turus peningkatan pembelian produk lokal jg sangat ditekankan. Luar biasa pemerintahan negara ini👍🏻

Kalian bisa pilih baca bagian yang menarik kita akan lanjut🤣

[fefefufu]

Bersama Melawan Narkoba dan Korupsi: Kunci untuk Indonesia yang Bersih

Pendahuluan

Narkoba dan korupsi adalah dua masalah besar yang terus mengancam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua isu ini saling berkaitan, dan dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Narkoba, yang beredar luas di masyarakat, telah menelan banyak korban, baik dari kalangan generasi muda, masyarakat umum, maupun para penegak hukum. Sementara itu, korupsi, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, turut merusak sistem pemerintahan dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

Berantas narkoba dan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kedua permasalahan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup pendidikan, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta perubahan pola pikir dan budaya. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai upaya pemberantasan narkoba dan korupsi, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi keduanya.

Masalah Narkoba di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan tingkat peredaran narkoba yang sangat tinggi. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Narkoba telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali di kalangan anak muda, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintahan. Menurut BNN, lebih dari 5 juta orang di Indonesia diperkirakan terjerat masalah narkoba, dengan sebagian besar di antaranya adalah usia produktif, yakni mereka yang berusia antara 15 hingga 34 tahun.

Narkoba tidak hanya merusak kesehatan penggunanya, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Pengguna narkoba sering kali terjebak dalam lingkaran peredaran gelap narkoba, yang pada gilirannya melibatkan jaringan kriminal yang lebih besar. Selain itu, peredaran narkoba juga dapat merusak struktur sosial masyarakat dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara serius dan komprehensif, mulai dari pencegahan, rehabilitasi, hingga penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.

Penyebab Utama Penyebaran Narkoba

Penyebaran narkoba di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Banyak orang yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena ketidaktahuan atau pengaruh lingkungan yang buruk. Faktor lain yang turut berperan adalah kemiskinan dan ketidakstabilan sosial, yang sering kali memicu seseorang untuk mencari pelarian melalui narkoba.

Selain itu, adanya jaringan distribusi narkoba yang kuat dan terorganisir juga menjadi tantangan besar dalam pemberantasan narkoba. Para pengedar narkoba seringkali memanfaatkan teknologi dan cara-cara licik untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Peredaran narkoba yang melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh, termasuk aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah, semakin memperparah kondisi ini. Untuk itu, pemberantasan narkoba memerlukan kerja sama yang solid antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Korupsi: Penyakit Sistemik yang Merusak Negara

Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah besar yang menghambat kemajuan negara. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik, pengusaha, dan oknum di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat distribusi kekayaan negara secara adil.

Berdasarkan data Transparency International, Indonesia masih berada di posisi yang cukup rendah dalam hal indeks persepsi korupsi (CPI). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan masih tetap ada. Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam bentuk suap, tetapi juga dalam bentuk penggelapan anggaran, mark-up proyek, dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

Dampak Korupsi terhadap Masyarakat

Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat. Secara langsung, korupsi mengurangi kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, korupsi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan memperburuk kemiskinan di berbagai daerah.

Korupsi juga mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara. Ketika pejabat publik terlibat dalam korupsi, hal ini dapat merusak kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang buruk dapat berujung pada ketidakstabilan politik dan sosial. Selain itu, korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastuktur dan program-program pro-rakyat teralihkan untuk kepentingan pribadi.

Pemberantasan Narkoba dan Korupsi: Strategi yang Terpadu

Pemberantasan narkoba dan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Kedua permasalahan ini saling berkaitan dan memerlukan solusi yang bersifat sistemik. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pemberantasan narkoba dan korupsi antara lain:

Penegakan Hukum yang Tegas dan Tidak Pandang Bulu Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku narkoba dan korupsi sangat penting dalam menciptakan efek jera. Untuk itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pemberantasan narkoba memerlukan penindakan terhadap jaringan distribusi narkoba yang terorganisir, sementara pemberantasan korupsi memerlukan tindakan tegas terhadap pejabat atau pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pendidikan dan Penyuluhan kepada Masyarakat Upaya pencegahan narkoba dan korupsi harus dimulai dari pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bahaya narkoba dan dampak buruk korupsi. Pendidikan yang baik sejak dini dapat mengurangi potensi seseorang terjerumus ke dalam praktik narkoba atau menjadi korban korupsi.

Rehabilitasi Pengguna Narkoba Untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bagi pengguna narkoba sangat diperlukan. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pengobatan fisik, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial. Hal ini bertujuan agar mantan pengguna narkoba dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif.

Peningkatan Pengawasan dan Transparansi Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah merupakan langkah penting untuk mencegah praktik korupsi. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sistem pelaporan yang mudah diakses dan tanpa rasa takut juga dapat menjadi sarana efektif dalam memerangi korupsi.

Peran Masyarakat dalam Memberantas Narkoba dan Korupsi

Masyarakat memegang peranan penting dalam pemberantasan narkoba dan korupsi. Selain memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam memberantas kedua masalah ini. Masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkoba dan korupsi melalui saluran yang telah disediakan oleh lembaga yang berwenang, tanpa takut akan adanya pembalasan.

Selain itu, masyarakat harus mendukung dan mengedepankan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menumbuhkan budaya anti-korupsi dan hidup sehat, masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dalam pemberantasan narkoba dan korupsi.

Kesimpulan

Narkoba dan korupsi adalah dua masalah besar yang mengancam masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan kedua permasalahan ini membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan semua elemen bangsa. Penegakan hukum yang tegas, pendidikan yang intensif, serta pemberdayaan masyarakat adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi permasalahan narkoba dan korupsi secara efektif.

Dengan kerjasama yang baik antar semua pihak, Indonesia dapat bebas dari narkoba dan korupsi, sehingga dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

[kingdom69-gacor]

Jokowi dan Pemberantasan Korupsi: Langkah Konkret Menuju Pemerintahan yang Bersih

Salah satu agenda utama yang diusung oleh Presiden Jokowi adalah pemberantasan korupsi. Sejak awal menjabat, Jokowi menunjukkan komitmennya untuk memerangi praktik korupsi di tubuh pemerintahan dengan berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah melalui penguatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada lembaga tersebut untuk melakukan tugasnya.

Jokowi juga berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi di seluruh sektor pemerintahan untuk memastikan bahwa prosedur administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering kali menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, Jokowi juga mengedepankan prinsip integritas dalam jajaran pemerintahannya. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi, Jokowi berusaha mengurangi ketergantungan terhadap kekuasaan politik dalam pengambilan keputusan yang berpotensi melahirkan praktik korupsi. Kebijakan tersebut juga mencakup penguatan pengawasan internal dan ekternal terhadap jalannya pemerintahan.

[sobirinkuliner7788]

DKI kemarin, tata kelola berbasis elektronik hingga pelaporan ke DKPP

Jakarta (ANTARA) - Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita seputar DKI Jakarta, terjadi Sabtu (13/7), mulai dari Geoportal Jakarta dukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik hingga pelaporan komisioner KPU Jakarta Utara ke DKPP.

Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

1. Geoportal Jakarta Satu bisa untuk dukung kebijakan yang berkualitas

Jakarta (ANTARA) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan Geoportal Jakarta Satu dapat digunakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem berbasis elektronik.

"Data dan informasi geospasial yang diintegrasikan dalam Jakarta Satu diharapkan dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan. Sehingga menghadirkan kebijakan yang semakin berkualitas," katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

[constumerm1toto]

BNN tingkatkan efisiensi kerja dengan aplikasi SRIKANDI Versi 3

Badan Narkotika Nasional (BNN) meningkatkan efisiensi kerja dalam mengelola berbagai dokumen penting serta mempermudah akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Versi 3 yang baru diluncurkan pada tahun ini.Dalam acara Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3 di Jakarta, Rabu (30/10), Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNN Indra Gautama mengatakan dengan mengimplementasikan SRIKANDI Versi 3, BNN semakin menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Berita lengkapnya : Klik disini

[m1totocss2]

Bupati Cianjur-Jabar tegaskan tidak akan intervensi kasus adiknya

Saya sebagai bupati saja tidak pernah ikut mengurus proyek, ini bukti komitmen saya kalau ada yang bermain risiko-nya berhadapan dengan hukum karena saya tidak pernah membagi-bagi proyek di dinas untuk orang dekat sekalipun

Bupati Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Herman Suherman yang saat ini menjalani cuti Pilkada Cianjur, menegaskan dirinya tidak akan mengintervensi kasus hukum yang menimpa adiknya sebagai bentuk komitmen keluarganya harus bersih dari permainan proyek, jual beli jabatan dan perizinan."Saya sudah tegaskan pada semua keluarga mulai dari istri, anak sampai saudara kandung tidak boleh terlibat dalam urusan pemerintahan, apalagi bermain proyek, perizinan, jabatan dan lain-lain, kalau tersandung silakan tanggung sendiri," katanya di Cianjur Rabu (6/11).

Berita lengkapnya : Klik disini

[bokep138-padeglang]

Bokep138: Pejabat Pandeglang Mempunyai Misi Anti Korupsi!

Pejabat Pandeglang terus menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan bokep138 yang bersih dan transparan demi kesejahteraan masyarakat dalam upaya melawan korupsi. Misi ini diharapkan dapat menghentikan praktik korupsi di pemerintahan melalui bokep138 berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada akuntabilitas dan integritas. Pandeglang menumbuhkan harapan untuk bokep138 perubahan yang lebih baik dan bebas dari korupsi, berkat peran masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak.

[realitajayasaktigroup]

Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Jadi Fokus Utama Jaksa Agung di Rakornas 2024

REALITANEWS.OR.ID, JAKARTA || Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 yang berlangsung pada Kamis, 7 November 2024 di Sentul, Bogor. Dalam Rakornas tersebut, Jaksa Agung meminta…

[kantorberita]

Pemprov Bengkulu Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Integritas dengan Dukungan KPK

Pemprov Bengkulu Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Integritas dengan Dukungan KPK KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah I, Uding Joharudin, mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal…

[rutan-kelas-iib-kuala-kapuas]

PEGAWAI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS MENGIKUTI KEGIATAN SOSIALISASI PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

Kuala Kapuas, 08 November 2024 – Dua orang pegawai Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kuala Kapuas mengikuti kegiatan Sosialisasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Acara ini dilakukan melalui platform Zoom pada hari Selasa, 7 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SPI serta memperkuat komitmen Kemenkumham dalam meningkatkan integritas aparatur sipil negara (ASN) di seluruh unit kerja.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta diberikan penjelasan mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan SPI yang merupakan salah satu instrumen untuk mengukur sejauh mana integritas dan komitmen aparaturnya dalam menjalankan tugas.

Sosialisasi yang diikuti oleh dua pegawai Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung upaya Kemenkumham untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Para peserta diharapkan dapat menyampaikan informasi yang diperoleh selama kegiatan kepada rekan-rekan sejawat di unit masing-masing, sehingga seluruh pegawai dapat lebih siap dalam mengikuti proses survei ini dan mendukung tercapainya tujuan peningkatan integritas di lingkungan Kemenkumham.

KumhamPasti

KemenkumhamRI

KemenkumhamKalteng

MajuAmintasSiburian

PASTIBAHALAP

PASTIWBBM

rutankualakapuas

rutankapuascangkalbagawi

danielkristianto

[rupmoker]

Sosialisasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Survei Penilaian Integrias (SPI) KPK Kemenkumham

Sosialisasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Survei Penilaian Integrias (SPI) KPK Kemenkumham

Mojokerto – Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengikuti kegiatan Sosialisasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso beserta seluruh pegawai Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).(08/11)

Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur , Sudarso menyatakan, “Kami sangat mendukung pelaksanaan SPI ini, karena ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan integritas dan transparansi di lingkungan Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Dengan perpanjangan waktu ini, kami berharap dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pihak eksternal dalam survei ini, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami.”

Perpanjangan waktu pelaksanaan SPI diharapkan memberi kesempatan lebih luas bagi seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengoptimalkan perolehan responden, dengan cara yang lebih mudah dan efisien melalui mekanisme QR Code. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenkumham untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kegiatan tersebut merujuk pada surat KPK tanggal 29 Oktober 2024 dengan nomor B/7105/LIT.05/10-15/10/2014 yang menginformasikan perpanjangan waktu pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 hingga bulan November 2024. Dalam kesempatan tersebut, materi mengenai penguatan implementasi SPI disampaikan oleh Bapak Lucky, yang menjelaskan pentingnya meningkatkan jumlah responden eksternal dalam survei ini melalui mekanisme QR Code.

Dengan mengikuti sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dapat lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip integritas dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawab mereka.

#KumhamPASTI #kemenkumhamRI #supratmanandyagtas #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[m1totopunyaberita]

BNN tingkatkan efisiensi kerja dengan aplikasi SRIKANDI Versi 3

 Badan Narkotika Nasional (BNN) meningkatkan efisiensi kerja dalam mengelola berbagai dokumen penting serta mempermudah akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Versi 3 yang baru diluncurkan pada tahun ini.

Dalam acara Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3 di Jakarta, Rabu (30/10), Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNN Indra Gautama mengatakan dengan mengimplementasikan SRIKANDI Versi 3, BNN semakin menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

“Dengan adanya sistem ini, kami dapat mengoptimalkan pengelolaan arsip, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNN secara lebih efisien," ucap Indra seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan, BNN melalui Biro Umum terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan salah satu langkah strategis yang diambil, yaitu mengimplementasikan SRIKANDI.

SRIKANDI merupakan sebuah inovasi dari pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan, mempercepat, dan mengintegrasikan pengelolaan arsip secara digital.

Aplikasi tersebut digunakan untuk membuat naskah dinas secara elektronik, mengirim naskah dinas secara internal atau eksternal, memantau perkembangan pembuatan atau tindak lanjut naskah dinas, dan menggunakan berkas arsip aktif sesuai haknya.

Indra menilai implementasi SRIKANDI merupakan langkah signifikan bagi BNN dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang modern dan efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Arsiparis Madya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Lufi Herawan menyebutkan manfaat penerapan aplikasi SRIKANDI salah satunya berupa penghematan belanja teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).

Selain itu dengan SRIKANDI, kata dia, pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi lebih masif, efektif, dan efisien, dengan proses kerja yang lebih cepat, penghematan belanja alat tulis kantor (ATK) dan ekspedisi, serta ketersediaan arsip lebih terjamin.

Lutfi berharap keberhasilan BNN mengimplementasikan SRIKANDI dapat menginspirasi berbagai lembaga pemerintah lainnya untuk mengadopsi teknologi serupa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

[gooselacom]

Pemko Medan Mendukung Terwujudnya Peningkatan Layanan Statistik dan Pencanangan ZI BPS Kota Medan

Pemko Medan Mendukung Terwujudnya Peningkatan Layanan Statistik dan Pencanangan ZI BPS Kota Medan

Medan – Pemko Medan mendukung terwujudnya peningkatan Layanan Statistik dan Pencanangan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. Langkah ini sebagai upaya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dukungan tersebut disampaikan Plt Wali Kota Medan H. Aulia Rachman diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan…