#Pemeriksaan Pendahuluan BPK

[kantorberita]

Pemkab Bengkulu Utara Gelar Entry Meeting dengan BPK

Pemkab Bengkulu Utara Gelar Entry Meeting dengan BPK KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU UTARA|| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Pemkab BU) secara resmi mengadakan entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu pada Rabu, (18/9/24), Acara yang berlangsung di Kantor Setdakab Bengkulu Utara ini dibuka oleh Asisten III Setdakab, Dr. H. Agus…

[jombangtv]

Pemkab Jombang Serahkan LKPD Unaudited TA 2022 Ke BPK

JOMBANG.TV – Pemerintah Kabupaten Jombang, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022 ke BPK-RI Perwakilan Jawa Timur. Penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan setelah berakhirnya pemeriksaan pendahuluan (interim) dari BPK-RI. Penyerahan di wakili Wabup Jombang Sumrambah, mewakili Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, yang tengah…

[baliportalnews]

Jajaran Pemkab Tabanan Entry Meeting dengan BPK RI Perwakilan Bali

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Bupati Tabanan diwakili Sekda I Gede Susila, menerima Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira beserta Tim Pemeriksaan terinci terkait kegiatan entry meeting atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022, Kamis (16/3/2023) bertempat di ruang rapat lantai III kantor Bupati setempat. Pemeriksaan terinci ini dilaksanakan dari tanggal 13 Maret sampai dengan 17 April 2023 mendatang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Jumat (10/3/2023), dalam acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2022 oleh Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali yang berlangsung di aula rapat kantor BPK Bali, terungkap Pemkab Tabanan mendapat apresiasi dari BPK karena berhasil 100% menuntaskan rekomendasi pelaksanaan tindaklanjut dari BPK RI terkait laporan keuangan. Pemkab Tabanan tidak ada tunggakan penyelesaian tindaklanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK. Dalam pemeriksaan kali ini, Bupati Tabanan yang diwakili Sekda mengajak seluruh jajaran Kepala OPD dan unsur terkait di Pemkab Tabanan untuk bekerjasama memudahkan proses pemeriksaan oleh Tim BPK. Yang mana Tim Pemeriksaan Terinci BPK saat itu dipimpin langsung Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali. Pihaknya sangat mengapresiasi komitmen jajaran Pemkab Tabanan dalam upaya melaksanakan optimalisasi pada pengelolaan keuangan daerah. Atas nama Pemkab Tabanan, pada kesempatan itu Sekda I Gede Susila menyampaikan selamat datang kepada Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali beserta Tim. "Saya atas nama Pemkab Tabanan mengucapkan selamat datang di Kabupaten Tabanan kepada Bapak Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali beserta Tim. Mohon diberikan bimbingan dan masukan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya tentang tata kelola keuangan," ucapnya. Seperti diketahui, bahwa LKPD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari Pemda yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Pemda. Oleh karena itu, Pemkab Tabanan menyambut baik atas terlaksananya entry meeting ini. Dimana pemeriksaan terinci ini merupakan lanjutan atas pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan dari tanggal 30 Januari sampai dengan 28 Februari 2023 lalu. Di kesempatan itu, Sekda I Gede Susila kembali menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menyiapkan dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan oleh Tim pemeriksa, sehingga pemeriksaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. "Sekali lagi atas nama Pemkab Tabanan, saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setingggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan pelaksanaan pemeriksaan terinci ini," imbuh Susila. Sementara, selaku Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menegaskan, pemeriksaan dilaksanakan selama 30 hari dari 13 Maret sampai 17 April 2023 yang dilaksanakan secara standar pemeriksaan keuangan negara. Pihaknya berharap adanya kerjasama yang baik dengan jajaran Pemkab Tabanan agar menyampaikan data dan informasi yang akurat dan sewajar-wajarnya. Satria Perwira juga sangat mengapresiasi kerjasama yang telah ditunjukkan oleh seluruh jajaran Pemkab Tabanan yang senantiasa selalu sigap terkait data dan informasi yang diperlukan. Disampaikan juga, bahwa dalam penyusunan LKPD agar keseragaman format dapat terwujud, baik dengan apa yang disajikan dan dilaporkan di laporan keuangan, sehingga tata kelola keuangan lebih optimal, transparan, akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan.(bpn) Read the full article

[baliwakenews]

Bupati Terima Entry Meeting BPK RI Perwakilan Bali

Bupati Terima Entry Meeting BPK RI Perwakilan Bali

Mangupura, baliwakenews.com Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa, menerima Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Puspem Badung, Senin (19/9). Kehadiran Tim BPK RI Perwakilan Bali yang dipimpin Wakil Penanggung Jawab Tim BPK, I Gusti Ngurah Satria Perwira ini, dalam rangka entry meeting terkait pemeriksaan kepatuhan pendahuluan atas pengelolaan program…

[far2008]

BPK RI Mulai Periksa Program Air Minum Kota Palu

BPK RI Mulai Periksa Program Air Minum Kota Palu

BPK RI Perwakilan Sulteng memulai pemeriksaan kinerja pendahuluan atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I tahun 2022 pada Pemerintah Kota Palu dan instansi terkait. Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng Slamet Riyadi mengatakan pihaknya melaksanakan tugas pemeriksaan selama 25 hari kerja. Terhitung sejak 7-27 September 2022 secara…

[tineloid21]

Pemda Pohuwato Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2021 dari BPK RI

Pemda Pohuwato Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2021 dari BPK RI

TINELO.ID, POHUWATO – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten usai menerima pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021 selama 30 hari dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Setelah melakukan pemeriksaan Tim BPK RI Provinsi Gorontalo pamitan atau exit meeting ke Pemda pohuwato yang diterima Bupati Saipul A. Mbuinga didampingi Inspektur Daerah, Mohamad Trizal…

[jbmnews]

Wawali Arya Wibawa Exit Meeting Bersama BPK RI Perwakilan Bali

Wawali Arya Wibawa Exit Meeting Bersama BPK RI Perwakilan Bali

JBM.co.id, Denpasar – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa melaksanakan exit meeting bersama Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali, Ridwan Sani Matondang beserta tim di Ruang Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar, Rabu (29/9). Hal ini dilaksanakan lantaran pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Denpasar…

[ayojalanterus]

Gugatan Maki Ke Puan Maharani Dianggap Keliru

 KONTENISLAM.COM - Rencana Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat Ketua DPR Puan Maharani ke PTUN Jakarta terkait seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dinilai keliru. Sebab, surat Ketua DPR tersebut belum bisa menjadi obyek Tata Usaha Negara (TUN). “Surat DPR belum bisa jadi obyek sengketa TUN, karena belum final dan mengikat, dan belum menimbulkan akibat hukum secara individual,” kata pengamat hukum yang juga mantan Sekjen DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Irfan Fahmi, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/8). Terlebih, ujar Irfan, surat Ketua DPR yang akan dijadikan dasar gugat MAKI hanyalah surat pemberitahuan, bukan surat keputusan. “PTUN itu kan hanya mengadili semua keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya beschikking (keputusan), kalau baru surat pemberitahuan ya tidak bisa. Sangat keliru itu,” kata Irfan. Surat yang menjadi dasar rencana gugatan MAKI adalah Surat Ketua Dewan Perwakilam Rakyat Republik Indonesia nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada Pimpinan DPD RI perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang. “Perihal suratnya saja tentang penyampaian nama-nama calon anggota BPK, yang artinya itu surat penyampaian informasi atau pemberitahuan, bukan keputusan,” kata Irfan. Menurut Irfan, kalau akhirnya gugatan itu tetap dilayangkan, PTUN tetap akan menerima berkas gugatan, tapi tidak mudah begitu saja gugatan akan diperiksa pokok perkaranya. Karena ada tahap pemeriksaan pendahuluan yang akan menilai aspek formalitas dari gugatan TUN. Akan diuji terlebih dahulu apakah obyek gugatan merupakan keputusan TUN. Apakah penggugat dirugikan akibat keputusan TUN tersebut. “Saya yakin PTUN akan menolak gugatan TUN oleh MAKI di tahap pemeriksaan pendahuluan, karena memang bukan wewenang PTUN,” ujar Irfan, yang juga dosen pengajar hukum acara PTUN di Fakultas Hukum Unpam Tangsel. Surat Ketua DPR RI kepada Pimpinan DPD RI sesuai amanat Pasal 14 UU 15/2006 tentang BPK bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Adapun Tata Tertib DPR mengatur teknis pemberitahuan seleksi anggota BPK oleh Pimpinan DPR ke Pimpinan DPD sebagai bahan DPD untuk memberi pertimbangan. Komisi XI DPR akan menggelar fit and proper test terhadap satu calon anggota BPK pada September 2021. Pemilihan tersebut dilakukan karena berakhirnya masa jabatan Prof Dr Bahrullah Akbar yang merupakan anggota V BPK. Artinya dari 16 nama calon yang disampaikan dalam surat Ketua DPR RI hanya akan disetujui satu orang oleh DPR.(RMOL)

from Konten Islam https://ift.tt/3jBnJW2 via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/08/gugatan-maki-ke-puan-maharani-dianggap.html

[lidikcyber]

Terkait LKPD Gayo Lues Tahun Anggaran 2020, BPK Periksa Secara Terinci

Terkait LKPD Gayo Lues Tahun Anggaran 2020, BPK Periksa Secara Terinci

Gayo Lues, LidikCyber.com | Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh mulai melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu dan untuk menjadi perhatian agar semua perangkat daerah memberikan dokumen…

[triaspolitika]

Tahun ini Sekda Konsel Target WTP

Tahun ini Sekda Konsel Target WTP

KONSEL,TP – Jika tidak ada halangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan pada bulan Februari atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Tahun Anggaran 2020. Sebelumnya, Bupati Konsel H Surunuddin Dangga bersama Wakil Bupati Konsel H Arsalim Arifin dari laporan hasil pemeriksaan…

[baliportalnews]

Kepala BPK RI Perwakilan Bali Serahkan LHP Semester II Tahun 2022 Pemkab Tabanan

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN - Setelah dilakukan pemeriksaan yang telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Joko Agus Setyono, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tabanan, Rabu (28/12/2022). Laporan pemeriksaan tersebut, diterima secara langsung di Kantor BPK RI Perwakilan Bali oleh Bupati Tabanan yang diwakili oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan, SE. Turut hadir saat itu, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Ardana Artha Sukawati, Wakil Ketua DPRD Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali atau Wakil Bupati/Wali Kota se-Bali serta pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se Bali. Dalam kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Joko Agus Setyono, mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan, BPK mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan kinerja dan juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali. BPK dalam visi misinya senantiasa turut serta meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan pendahuluan. Ia juga menyampaikan, tanpa kerjasama Pemerintah Daerah, tentunya BPK juga tidak bisa mewujudkan visi misi tersebut. Ia juga mengatakan dalam pemeriksaan masih ditemukan hal-hal yang perlu dioptimalkan kembali. Untuk itu ia meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali agar menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan ini, sehingga mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi. Senada dengan Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Wabup Edi di sela-sela kegiatan, mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali yang sudah bekerja sangat maksimal dalam melaksankan tugasnya dalam memberikan bimbingan kepada seluruh jajaran Pemkab Tabanan. Sehingga, Pemkab Tabanan dari tahun ke tahun mampu berbenah dan mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi.(bpn) Read the full article

[inilahonline]

BPK Paparkan Pemeriksaan Pendahuluan Dana Penanganan Covid-19 INILAHONLINE.COM, BOGOR Pengendali Teknis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Robby Mulyadi memberikan pemaparan terkait pemeriksaan pendahuluan mengenai audit dana penanganan Covid-19 Kota Bogor di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (10/9/2020).

[malangtoday-blog]

BPK Audit Keuangan Pemkab Malang, Seluruh OPD Diperiksa

MALANGTODAY.NET - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bakal mengaudit keuangan Pemerintah Kabupaten Malang. Ini merupakan tahap kedua pemeriksaan keuangan dari BPK. Dalam tahap dua ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Malang akan diperiksa secara berkala. [irp] "Jadi ini laporan terperinci, bulan kemarin itu pemeriksaan pendahuluan. Jadi kalau di laporan keuangan itu ada dua kali pemeriksaan, yang pertama pendahulunya dan kedua terperinci. Terkait yang terperinci ini laporan dari Pemda sudah diberikan ke kami," kata Ketua Tim Audit BPK RI, Ridwan Hasyim, saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (1/4/2019). Ridwan melanjutkan, pemeriksaan OPD itu akan berlangsung hingga 30 hari kedepan. Pemeriksaan akan dimulai hari ini. "Output terakhir itu LHP, untuk laporan keuangan. Selain ada LHP, namanya ada opini. Nah untuk Kabupaten Malang opininya kan sudah WTP empat tahun kebelakang. Kalau WTP kan istilahnya sudah mapan, sudah baik. Baru tahun ini, kita nilai lagi," terangnya. Terpisah, Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi menuturkan bahwa para OPD dibawahnya harus bisa bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dicatat oleh BPK. "Ya, harus selesaikan yang jadi temuan tadi itu, nanti diperiksa semua disini. Temuan awal kan itu tadi, ini kan mau meriksa. Jadi ini entry point, untuk angka masih angka kasar," ucap Sanusi. [irp] Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itupun meyakini, tidak akan ditemukan masalah terkait keuangan Pemkab Malang. Dia menilai, selama ini pengelolaan keuangan Pemkab Malang sudah transparan. "Kalau kita tidak punya catatan," tandas Sanusi, singkat. (Dhi/end)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/kabupaten-malang/bpk-audit-keuangan-pemkab-malang-seluruh-opd-diperiksa/

MalangTODAY

[dailymailcoid]

BPK Sebut Ada Konflik Kepentingan di Kasus Jiwasraya

BPK Sebut Ada Konflik Kepentingan di Kasus Jiwasraya

Dailymail.co.id, Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyatakan, kerugian yang ditanggung PT Asuransi Jiwasraya akibat adanya penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi fraud dalam pengelolaan saving plan dan investasi.

Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi pendahuluan yang dilakukan sejak tahun 2018.

Agung menyebut, sejak tahun 2015 produk saving plan…

[cyberdelusiondream]

BPK RI Perwakilan Sulut Exit Breafing Dengan Pemkab Sitaro

BPK RI Perwakilan Sulut Exit Breafing Dengan Pemkab Sitaro

berantasonline.com (Sitaro) – Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Sitaro tahun anggaran2017, BPK- RI Perwakilan  Sulawesi  Utara mengelar  exit  breafing dengan Pemkab, (20/3) diruang Sekretaris  Daerah.

Exit Breafing  yang dipimpin langsung oleh Bupati Sitaro Toni Supit, SE, MM. Tim BPK RI menyampaikan, bahwa belum semua SKPD yang  dilakukan…

[seputarbisnis]

ASN di Lingkungan Pemko Pematangsiantar Diharapkan Bekerja Sesuai dengan Tupoksi

Pematangsiantar (SIB) -Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar diharapkan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Hal tersebut dikemukakan Pj Wali Kota Anthony Siahaan SE ATD MT ketika bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota, Senin (13/2). Sambung Pj Wali Kota jangan ada keraguan untuk bekerja melakukan tugas pokok sebagai pelayan masyarakat. "Mari kita utamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan". Kepada para pimpinan SKPD segera melakukan langkah-langkah evaluasi program kerja tahun 2016, karena saat ini tengah ada pemeriksaan pendahuluan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara. "Jika ada kelengkapan administrasi tahun 2016 yang berpotensi jadi temuan, tolong segera dituntaskan. Dengan demikian, kalau ada kekurangan pada tahun 2016 lalu bisa jadi bahan evaluasi agar tidak terjadi lagi pada tahun 2017 ini," katanya. (C18/h) http://dlvr.it/NQHnHK