#Pasangan Calon Gubernur Banten

[rasiooid]

Eko Supriatno: Ukur Janji Calon Pemimpin Banten Lewat APBD

  RASIOO.id – Di tengah hiruk-pikuk Pilkada 2024, Eko Supriatno, akademisi dari Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, mengajak pemilih lebih kritis dalam mengevaluasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Baginya, cara paling efektif untuk mengukur keseriusan para calon adalah dengan melihat bagaimana mereka memperlakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “APBD adalah cermin…

[kabartangsel]

Pilkada Banten: Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi Nomor Urut 1, Andra Soni-Dimyati Natakusumah Nomor Urut 2

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten melakukan pengundian nomor urut untuk pasangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) 2024 di Kantor KPU Banten, Serang pada Senin (23/9/2024). Dari hasil pengundian, pasangan cagub-cawagub  Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi mendapat nomor urut 1 dan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah mendapat nomor urut 2. Dr. AIRIN RACHMI DIANY,…

[bantennewscoid-blog]

KPU Terima Hasil Tes Kesehatan Bacalon Kepala Daerah

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bersama lima KPU Kabupaten/Kota menerima hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah. Hasil tes kesehatan itu untuk bapaslon Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Bapaslon Walikota-Wakil Walikota Serang dan Cilegon, serta Bapaslon Bupati-Wakil Bupati Serang, Lebak dan…

[tangerangraya]

Grebek Kampung, Gerindra Tangsel Masifkan Sosialisasi Cagub Banten dan Cawalkot

Tangerang Selatan – Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan (Tangsel) semakin masif mensosialisasikan pasangan Ariza Patria – Marshel Widianto, bakal calon Wali (Cawalkot) Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel untuk Pilkada 2024 ke masyarakat. Tak hanya pasangan Ariza Patria – Marshel, tim pemenangan partai Gerindra juga mensosialisasikan pasangan bakal calon gubernur (Cagub) dan bakal calon wakil…

[stuck-on-bart]

Pilkada 2018: Upaya Menjadi Underdog dengan Meredupkan Spotlight dan Menyiapkan Kejutan

Awal tahun 2018 menjadi agenda yang riweuh bagi banyak orang, ada yang liburan, resign kerja hingga mereka yang menyiapkan agenda politik. Bagi mereka yang berkepentingan pada politik nasional, tahun 2018 akan menjadi warming up yang sempurna menjelang Pemilu 2019.

Bayangin aja, akan ada 17 pemilihan Gubernur, 39 pemilihan walikota, dan 115 pemilihan bupati. Woooah..!

Nah, meski banyak banget agenda pemilihan, tapi tenang aja, ruwetnya Pilkada DKI 2017 lalu sulit terulang. Hal ini bisa dilihat dengan komposisi koalisi yang beragam di tiap daerah. Memang, Pilkada DKI sukses membuat polarisasi dan membentuk masing-masing kubu, tapi sayangnya politik itu terlalu dinamis dan gak ada alasan untuk tidak saling kerjasama meski secara historis terdapat diferensiasi yang benderang.

Alhasil, di Jawa Barat sudah ada Demokrat yang berdampingan dengan Golkar, serta di Jawa Timur  dan Sulawesi Utara pun PKS tidak gengsi merapat dengan PDIP.

Komposisi koalisi mempengaruhi kerja konsultan politik dan para buzzer-nya di sosial media. Keputusan koalisi ini juga akan mempengaruhi eskalasi yang sudah dijalankan dan akan merubah halauan dalam sekejap. Jadi gak usah heran bila lihat pihak yang tadinya gontok-gontokan bisa tiba-tiba mesra saling bahu-membahu.

Pilkada DKI dan Banten pada 2017 menyadarkan banyak orang bahwa menjadi incumbent dan calon terkuat adalah posisi yang tidak selalu aman dan tidak juga nyaman. Nyatanya, semakin anda mendapat spotlight, maka kelemahan anda juga semakin terlihat oleh rival. Spotlight juga yang menyebabkan mata para konstituen buram terhadap program kerja yang ditawarkan, belum lagi ditambah dari kelemahan delivery terkait program kerja oleh tim pemenangan yang sudah terlanjur terlena dengan elektabilitas tinggi.

Namun, spotlight tetap dibutuhkan apabila ditambah dengan efek kejutan. Rumus ini akan semakin dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang memang kesehariannya mendapat asupan gosip, sinetron, dan lambe turah.

Itulah mungkin yang jadi alasan beberapa partai besar terutama di tiga provinsi pulau jawa sengaja me-launching para jagoannya tidak sedari awal sebagai upaya meng-keep dari godaan spotlight terlalu besar dan juga untuk menahan laju jenuh publik yang saban hari liat baliho segede gaban, sembari membuat kejutan pada akhir pendaftaran tanggal 10 Januari 2018.

Hipotesis ini menguat setelah Jawa timur yang terlihat adem ayem dibanding jawa barat merasakan efeknya, calon wakil gubernur yaitu Azwar Anas terpaksa mundur akibat tersebarnya skandal foto yang melibatkannya.

Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan eskalasi politik yang ada di Jawa Timur. Baliho besar milik pasangan Gus Ipul-Mas Anas yang sudah tersebar diseluruh kota kabupaten di Jawa Timur pun mulai perlahan diturunkan. Koalisi Gus Ipul terlihat melemah , tapi publik juga mulai simpati dan menanti kabar apa yang terjadi dari koalisi ini. Sementara pihak rival yaitu Khofifah-Emil Dardak makin minim mendapat perhatian publik.

Ini yang disebut sebagai upaya menjadi underdog.

Bisa jadi, perubahan eskalasi itu merupakan bagian dari setting eskalasi yang sudah dibuat oleh tim pemenangan itu sendiri.

Sementara itu yang dilakukan Ridwan Kamil di Jawa Barat juga patut dapat perhatian. Asumsi ini memang tidak populer dan kebanyakan orang merasa kasihan kepada blio yang sehabis ditinggalkan Golkar lalu dilanjut dengan cobaan kesulitan mencari pasangan wakil gubernur. Dengan kelebihan yang dimilikinya dan setelah ditinggalkan golkar, sepertinya ia dan tim pemenangan sadar bahwa spotlight yang dimilikinya di sosial media terlalu dominan di antara rival-rival yang lain. Ambisius merupakan citra yang terbentuk untuk akhir-akhir ini, dan ia pun meredamnya dengan mengulur waktu launching pasangan serta dengan publikasi-publikasi prestasinya di Bandung.

Kini Ridwan Kamil menjadi underdog diantara rival lainnya yang berasal dari koalisi partai-partai besar. Tetapi, Ridwan Kamil memiliki senjata ampuh yaitu kejutan dengan dukungan spotlight-nya yang sengaja diredupkan lalu bisa dinyalakan secara benderang sesuai rencana.

Lalu drama lainnya di Jawa Tengah adalah incumbent menjadi sosok calon yang kuat tanpa melakukan gencar pencitraan seperti pada umumnya. Ganjar Pranowo memang pada tahun 2017 mendapat prestasi-prestasi ajaib diantaranya tersangkut kasus korupsi ktp-el dan kasus HAM dalam izin pembangunan pabrik semen . Hal tersebut yang membuat blio dihilangkan dari hingar bingar oleh buzzer-buzzer penguasa.

Bayangkan bila Ganjar Pranowo serta PDIP dalam pencalonannya disediakan spotlight oleh media? Secara tidak langsung itu merupakan bunuh diri sebelum launching pencalonan. Spotlight sengaja dimatikan. Duel dibiarkan berimbang antara Ganjar Pranowo dan Sudirman Said, masing-masing wakil mereka pun berasal dari kekuatan akar rumput yang dimiliki keduanya.

Semoga 2018 menjadi tahun yang baik bagi politik di Indonesia dan bisa lihat kejutan-kejutan yang terjadi selanjutnya.

Layaknya Aher mengagetkan Pilkada Jabar, Jokowi memenangkan Pilkada DKI, Bima Arya terpilih sebagai Walikota Bogor, dan Anies-Sandi yang mengejutkan suhu politik nasional dengan menang pada Pilkada DKI.

[harianpublik-blog]

Bagai Macan Ompong, Ancaman Megawati Hukum Kader yang Tak Menangkan Ahok, Tak Ada Realisasinya

Bagai Macan Ompong, Ancaman Megawati Hukum Kader yang Tak Menangkan Ahok, Tak Ada Realisasinya

[Harianpublik.com]  Sebelum kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran kedua digelar, publik disuguhi sebuah “ancaman” dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri.

Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bertugas untuk memenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Terutama bagi kader yang merupakan anggota DPRD, DPR RI, serta menjadi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan tiap anggota dewan telah diberikan wilayah pengampuan. Charles memberi contoh dirinya sendiri, yang memiliki ilayah pengampuan di Kecamatan Kebon Jeruk. “Jadi saya punya tugas untuk bisa memenangkan (Ahok-Djarot) di Kebon Jeruk,” kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7 Maret 2017 lalu. Tak hanya anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta, namun anggota dewan fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia bertugas memenangkan Ahok-Djarot. Selain itu, PDI-P juga menurunkan kadernya yang menjabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memenangkan Ahok-Djarot. “Jadi kepala daerah, seperti Bupati dan Wali Kota dari PDI-P datang ke Jakarta, serta pimpinan DPRD untuk bekerja demi kemenangan Ahok-Djarot,” kata Charles. Ada konsekuensi yang akan diterima tiap kader, jika Ahok-Djarot kalah di wilayah pengampuan. “Jadi itu nanti ada penilaian dari partai dan ibu Ketum (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri). Pastinya ada dan bisa menjadi bahan evaluasi kinerja kader,” kata Charles.

Sumber: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/08/megawati-akan-hukum-kader-pdip-jika-ahok-djarot-kalah

——-

Kalahnya Ahok-Djarot bisa dimaknai sebagai menangnya kubu Anies secara strategi dalam merebut hati rakyat kecil.

Namun kekalahan ini bisa juga dimaknai sebagai pembangkangan para kader terhadap perintah Megawati. Benarkah mereka seberani itu?

Munculnya keinginan Megawati untuk “pensiun” sempat memicu spekulasi di kalangan para kader. Hampir semua kader Soekarnois, tentu berharap PDI P dipimpin oleh seorang trah Soekarno.

Namun sebagian yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Megawati, meski malu-malu, menginginkan adanya pembaruan kepemimpinan.

Kini, di tengah krisis kepemimpinan tersebut, PDI P justru dihajar kekalahan bertubi-tubi.

Setelah Ahok-Djarot tersungkur dan tersingkir, PDI P dihantam berbagai kasus yang diperkirakan akan menggerus habis sisa elektabilitas partai berlambang banteng ini.

Tengok saja kekalahan telak PDI P di Banten, disusul munculnya kasus suap yang dialamatkan ke Rano Karno, salah seorang kader PDI P dan disusul kasus mega skandal e-KTP yang siap menjegal 2 gubernur lain asal PDI P, Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey.

Masih berlakukah ancaman Megawati untuk para kader yang tak menangkan Ahok-Djarot?

Jangan lupa, Megawati sendiri “terkunci” dalam kasus BLBI yang segera akan menjadi bulan-bulanan KPK.

Berkaca dari itu semua, tak berlebihan kiranya jika pada 2019 PDI P mendapat “hukuman berat” dari rakyat cilik yang selama ini sudah dikelabui habis-habisan.

Bila saat itu tiba kelak, semua yang terucap dari bibir Megawati, bahkan isak tangisnya pun tak akan memiliki banyak arti lagi. Sumber : Source link

[rasiooid]

Andra Soni-Dimyati Janji Gratiskan Pendidikan SMA dan SMK untuk Warga Banten

  RASIOO.id – Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, menggelar Pesta Rakyat dan Senam Gemoy di Alun-Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, pada Minggu, 22 September 2024. Ribuan warga Banten antusias hadir memeriahkan acara ini. Acara tersebut tak hanya diramaikan oleh kehadiran Andra Soni dan Dimyati, tetapi juga sejumlah tokoh penting, seperti…

[kabartangsel]

Kopdar Relawan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, Panggilan Berjuang Berkumandang Lagi

Sorak sorai ratusan pendukung menggema dalam acara Kopi Darat (Kopdar) Relawan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan Pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, yang berlangsung di Studio TOHA, Ciputat, Sabtu (21/9/2024). Dengan tema yang diusung “Panggilan Berjuang,…

[bantennewscoid-blog]

KPU Banten Terima Hasil Tes Kesehatan 2 Bapaslon Gubernur-Wakil Gubernur Hari Ini

SERANG – Tahapan pemeriksaan kesehatan dua bakal pasangan calon (bapaslon) Gubernur-Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Banten telah selesai dilaksanakan. Dimana, kedua bapaslon itu yakni Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi (Airin-Ade) telah melakukan tes kesehatan pada, Sabtu (31/8/2024) dan Andra Soni-A. Dimyati Natakusumah, Minggu…

[tangerangraya]

Koalisi Gerindra-PKS, Andra Soni dan Dimyati Tak Ragu Bergerak

Banten – Bakal Calon Gubernur Banten Andra Soni menyatakan siap dipasangan kan oleh Dimyati Natakusumah menjelang perhelatan pemilihan Gubernur Banten 2024. Partai Gerinda dan PKS kemungkinan besar akan bakal berkoalisi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Hal tersebut didasari atas rencana kedua partai politik tersebut yang mengajukan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai…

[coronaviruspandemicsanitizing]

Operasi Yustisi Diluncurkan, Dorong Masyarakat Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan dengan Penindakan Langsung

JAKARTA - Pemerintah hari ini mencanangkan Operasi Yustisi yang diawali dengan pembagian 34.355.019 masker secara serentak, untuk membudayakan dan memperketat disiplin protokol kesehatan di kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di 270 kabupaten/kota. 

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi berbagai pihak yang bergotong royong dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Operasi Yustisi ini merupakan langkah sangat penting dalam penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai salah satu kunci utama untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Komite bekerjasama dengan  TNI - Polri, KPU, Bawaslu bersama pemerintah daerah akan memastikan 83 ribu titik kelurahan dan desa di seluruh Indonesia menerapkan protokol kesehatan memakai masker dan menjaga jarak secara disiplin," tegas Erick dalam sambutan pembuka Pencanangan kegiatan Pembagian Masker Serentak, Kampanye Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan Dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker Pilkada 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat, Kamis (9/9/2020) di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta.  

Turut hadir dalam acara pencanangan adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Wakasad Letjen Moch Fachrudin, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua KPU Pusat Arief Budiman, Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar, Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, hingga para pasangan calon Pilkada yang hadir secara virtual.

Wakapolri  Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan bahwa melalui Operasi Yustisi polisi akan terlibat langsung dalam penindakan masyarakat yang tidak disiplin dalam menggunakan masker. “Polisi, TNI, Satpol PP, kejaksaan, hakim akan bekerjasama melakukan operasi pagi, siang, malam dan menerapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang tidak disiplin, namun tetap dengan cara-cara humanis," tegas Gatot. 

Untuk mengawali Operasi Yustisi, sebanyak 5 juta masker akan dibagikan oleh Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta. Selanjutnya pembagian masker akan dilakukan di berbagai provinsi, mulai dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, hingga Bali, Maluku, dan Papua. 

Gatot mengharapkan Operasi Yustisi  bisa menjadi simpul sinergi, tekad kebersamaan dan kolaborasi yang kuat terkait komponen kebersamaan dan kolaborasi yang kuat untuk menggaungkan disiplin masyarakat memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. “Juga sebagai semangat kita untuk mewujudkan budaya baru dan gaya hidup masyarakat di era new normal ini," tambahnya. . 

Soal kedisiplinan, Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) Prof. DR KH Said Aqil Sirad mengatakan NU siap membantu pemerintah bekerjasama memberikan peringatan kepada warga NU agar disiplin, memakai masker, menghentikan kegiatan yang melibatkan orang banyak. "Bahkan ini sudah dilakukan sebenarnya. Kami sudah punya 222 ribu titik satgas, bahkan kami telah menyalurkan bantuan 19 kontainer yang diterima oleh 60 juta warga NU," katanya.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, mengakui penyelenggaraan Pilkada serentak selagi memerangi penyebaran Virus Covid-19 menjadi tantangan besar. Ia mengapresiasi kampanye TNI Polri dalam menegakkan disiplin masyarakat menjaga jarak dan menjauhi kerumunan untuk memerangi Covid-19 sebagai  dukungan terhadap  penyelenggaraan Pilkada yang aman, damai, sehat dan selamat.     Erick Thohir mengajak semua pihak mulai dari KPU, Bawaslu, serta para bakal calon yang akan bertarung dalam pilkada untuk menjadikan pengendalian Covid-19 sebagai tolok ukur kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak 2020. “Karena tidak ada artinya, sukses pilkada tetapi penanganan Covid-19 gagal," tutup Erick.  

Jakarta, 10 September 2020

Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

from RSS Feed - Berita Terkini https://ift.tt/32iHryA

[radarbanten]

Tatu Optimistis Jokowi-Ma'ruf Menang

Tatu Optimistis Jokowi-Ma’ruf Menang

SERANG – Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah merasa optimistis pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang di Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan Tatu usai menyalurkan hak suaranya di TPS 23 Jalan Bhayangkara, Cipocokjaya, Kota Serang, Rabu (17/4). Tatu mencoblos bersama Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Adde…

[rasiooid]

Pilkada Banten 2024: Dua Pasangan Bertarung, Airin-Ade Diprediksi Unggul

  RASIOO.id – Pemilihan Gubernur Banten 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon: Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Meski kedua pasangan memiliki dukungan kuat dari berbagai partai politik, konstelasi politik saat ini menunjukkan keunggulan signifikan bagi pasangan Airin-Ade. Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi diusung oleh Partai Golkar, PDIP, dan sejumlah…