#Menkum HAM

[bogorone]

Tolak KUHP, Mahasiswa Duduki Gedung DPRD Kota Bogor

Tolak KUHP, Mahasiswa Duduki Gedung DPRD Kota Bogor

BogorOne.co.id | Kota Bogor – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pakuan (BEM KBM Unpak) menggelar aksi demonstrasi terkait evaluasi kinerja pemerintah, di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (15/12/22). Massa aksi yang berjumlah sekitar 50 orang mengawali demonstrasi dengan melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Bogor. Tak lama kemudian,…

[sumutberitaaja]

Penjelasan Menkum HAM Soal Pungli di Rutan KPK

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menanggapi dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyerahkan seluruh proses hukum itu ke KPK. “Kita serahkan kepada KPK dulu itu proses hukumnya seperti apa,” kata Yasonna di Jakarta Selatan, Minggu (25/6). Kasus pungli ini […] The post Penjelasan Menkum HAM Soal Pungli di Rutan KPK first appeared on Waspada Online | Pusat Berita dan Informasi Medan Sumut Aceh. http://dlvr.it/SrDSSG

[realita-lampung]

Dapat Hak Asimilasi, 41 Warga Binaan Pemasyarakatan Sujud Syukur di Rutan Kotabumi

LAMPUNG UTARA - Sebanyak 41 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kotabumi mendapatkan Asimilasi dirumah. Karena luapan kegembiraan yang membuncah, para warga binaan itu bersujud syukur setelah dinyatakan mendapatkan hak Asimilasi. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kotabumi Mukhlisin Fardi mengatakan, pada hari ini pihaknya menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkum HAM RI) Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022. Keputusan Menkum HAM itu Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. “Dari keseluruhan WBP yang ada di Rutan Kotabumi untuk gelombang pertama yang telah memenuhi syarat Asimilasi dirumah yakni sebanyak 41 orang," ungkapnya, Sabtu (14/01/2023). Dia melanjutkan, saya berharap kepada seluruh WBP yang hari ini mendapatkan Asimilasi dapat langsung berkumpul bersama keluarga dan kembali ke masyarakat. Serta tidak mengulangi kesalahan dalam hal ini melanggar hukum. “Sekali lagi selamat kepada 41 orang WBP Rutan Kotabumi, semoga kalian dapat lebih baik serta menjadi masyarakat yang berguna bagi Nusa dan Bangsa,” ucapnya. Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi Rizcho Sakanadi menyampaikan, Asimilasi ini merupakan hak WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Dari persyaratannya tidak ada yang berubah. Yaitu yang tidak mendapatkan hak Asimilasi dirumah berupa Kasus Tipikor, Kesusilaan, Terorisme, Residivis, Narkotika dan hukuman diatas 5 Tahun. Masih kata Rizcho, selain itu kepada WBP yang menjalani Asimilasi tersebut diberikan penjelasan mengenai ketentuan selama menjalani Asimilasi. Kemudian WBP menandatangani surat pernyataan sanggup menjalani ketentuan selama Asimilasi di rumah. Dan selanjutnya langsung diserahkan ke pihak Bapas Kotabumi untuk dilaksanakan pembimbingan dan pengawasan. “Diharapkan para WBP yang telah menerima Asimilasi di rumah dapat berintegrasi dengan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan lagi karena hak ini dapat dicabut," imbaunya. Salah satu WBP inisial N mengungkapkan rasa syukurnya karena mendapatkan hak Asimilasi dan bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Rasa syukur itu diluapkannya dengan sujud syukur ketika dinyatakan mendapat hak Asimilasi. "Alhamdulillah, hari ini saya bisa menghirup udara bebas serta dapat berkumpul dengan anak istri dan keluarga dirumah. Saya janji gak bakal saya masuk lagi bang, saya kapok. Saya mau kerja yang bener aja,” tandasnya. Dia menambahkan, saya dan kawan-kawan yang bebas asimilasi hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Parmasyarakatan Lampung dan Kepala Rutan Kotabumi yang telah memberikan hak kami serta membina kami selama di Rutan Kotabumi. (YN/Red) Read the full article

[beritanews]

Menkum HAM Benarkan Djoko Tjandra Daftar PK di PN Jaksel

Menkum HAM Benarkan Djoko Tjandra Daftar PK di PN Jaksel

BERITA.NEWS, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly membenarkan Djoko Tjandra sempat mendaftarkan peninjauan kembali (PK) di PN Jaksel seperti yang disampaikan kuasa hukumnya. Namun Yasonna masih mendalami apakah Djoko Tjandra mendaftar sendiri di PN Jaksel atau tidak.

“Kalau kita sudah koordinasi dengan Kejaksaan dan benar (pernah daftar PK di PN Jaksel),” kata Yasonna saat dihubungi,…

[lintasmedia]

Menkum HAM: Presiden akan Bentuk Tim Seleksi Pengganti Patrialis

Menkum HAM: Presiden akan Bentuk Tim Seleksi Pengganti Patrialis

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memecat hakim konstitusi Patrialis Akbar. Untuk pengganti Patrialis, Presiden Joko Widodo akan membentuk tim seleksi yang terbuka dan transparan.

“Kebetulan Pak Patrialis dari unsur pemerintah. Nanti, pemerintah dalam hal ini presiden akan membentuk tim seleksi secara terbuka transparan,” kata Menkum HAM Yasonna Laoly usai menghadiri acara Perayaan Natal…

[salmanania]

3 Fraksi tolak Perppu Ormas jadi UU, Menkum HAM usul selesaikan di paripurna

Salma Nania 3 Fraksi tolak Perppu Ormas jadi UU, Menkum HAM usul selesaikan di paripurna Artikel Baru Nih Artikel Tentang 3 Fraksi tolak Perppu Ormas jadi UU, Menkum HAM usul selesaikan di paripurna Pencarian Artikel Tentang Berita 3 Fraksi tolak Perppu Ormas jadi UU, Menkum HAM usul selesaikan di paripurna Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : 3 Fraksi tolak Perppu Ormas jadi UU, Menkum HAM usul selesaikan di paripurna

Menurut Yasonna, pemerintah masih akan terbuka jika nantinya ada revisi saat undang-undang tersebut. Setiap masukan yang diberikan oleh setiap fraksi juga telah dicatat. http://www.unikbaca.com

[carilahmas]

Menkum HAM Ingin Pemakai Direhab, Polri Sebut 2022 Kemungkinan Ada UU Narkotika Baruon 16/12/2021 at 9:51 am

Menkum HAM Ingin Pemakai Direhab, Polri Sebut 2022 Kemungkinan Ada UU Narkotika Baruon 16/12/2021 at 9:51 am

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar mengatakan, hal itu telah dirapatkan antara Polri yang diwakili Kadivkum Polri Irjen Suryanbodo Asmoro dan dirinya dengan selevel menteri dan kepala lembaga.Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar mengatakan, hal itu telah dirapatkan antara Polri yang diwakili Kadivkum Polri Irjen Suryanbodo Asmoro…

[jbmnews]

Yasonna Serahkan Sembilan Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Yasonna Serahkan Sembilan Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

JBM.co.id | Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyerahkan sembilan Kekayaan Intelektual (KI) kepada Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri), Verdianto I. Bitticaca di Markas Komando Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Selasa (26/10/2021). “Semoga melalui…

[indonesia-24]

Keterangan Menko Polhukam Terkait Penetapan Usulan Tanggal Pileg dan Pilpres Tahun 2024

Presiden menginstruksikan agar segera ditetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2024. Jadi Presiden minta agar kita tidak terpengaruh oleh isu-isu lain, amandemen, perpanjangan jabatan dan sebagainya. Pokoknya tetapkan tanggal Pemilu yang layak sesuai dengan undang-undang, dimana kita bersepakat bahwa menurut undang-undang Pemilu legislatif dan Presiden itu tahun 2024,” papar Mahfud. Mahfud menegaskan bersama Menteri dalam Negeri, secepatnya akan membicarakan hal tersebut dengan DPR, KPU, Bawaslu dan lembaga terkait lainnya. “Simulasi sudah dilakukan, Mendagri sudah bersimulasi dengan DPR pada tanggal 16 September, lalu di Kemenko Polhukam tanggal 17, itu semuanya di bulan September dan yang terakhir tanggal 23 September juga simulasi lagi sehingga sampai dengan pilihan-pilihan,” tambah Mahfud yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Berikut cuplikannya; https://youtu.be/9FhCIeFFi5E “Bagi warga negara yang ingin membentuk partai baru yang akan diikutkan Pemilu tahun 2024, maka jika Pemilu dilaksanakan awal Mei 2024, partai baru yang akan ikut Pemilu harus sudah berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM selambat-lambatnya awal November tahun 2021 ini. Sebab menurut UU Kepartaian, peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik yang sudah berbadan hukum (punya SK Menkum-HAM) sekurang-kurangnya 2,5 tahun” ujar Menko Polhukam Mahfud MD. Read the full article

[jelajah-03]

Merasa Dirinya Dikriminalisasi,Salah Seorang Wartawan Di Nias Memohon Perlindungan Ke Kapolri

Merasa Dirinya Dikriminalisasi,Salah Seorang Wartawan Di Nias Memohon Perlindungan Ke Kapolri

    JELAJAHPERKARA.COM || JAKARTA- Salah seorang wartawan media Online di Kepulauan Nias “Hasanaha Hia alias Hasan Hia” Korban pengeroyokan di Desa Fadoro, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara menyampaikan laporan dan permohonan perlindungan hukum ke Presiden RI, Menkum HAM, Menkopolhukam, Komnas HAM RI, Kompolnas RI, Kapolri, Kabag Reskrim Mabes Polri, Kadiv Propam Mabes Polri,…

[inilahonline]

Bahas Kerja Sama Penanganan Bantuan Hukum Warga Miskin, Kabareskrim Bertemu Menkum HAM

Bahas Kerja Sama Penanganan Bantuan Hukum Warga Miskin, Kabareskrim Bertemu Menkum HAM

INILAHONLINE.COM, JAKARTA Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, bertemu dengan Menkum HAM Yasonna Laoly kemarin. Komjen Agus mengatakan pertemuan ini ditujukan untuk silaturahmi dengan Yasonna. “Silaturahmi. Selama ini sudah sangat baik kerja sama kan harus tetap terjaga,” ujar Komjen Agus Andrianto, Rabu (3/3/2021). Komjen Agus mengatakan dirinya juga memperkenalkan diri sebagai Kabareskrim…

[mitrapolda]

Tommy Soeharto Menangkan Gugatan, Bagaimana Nasib Calon Kepala Daerah Yang Diusung Partai Berkarya

JAKARTA – Prahara yang terjadi di tubuh Partai Beringin Karya (Berkarya) berakhir. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Dengan demikian, kepengurusan Berkarya di bawah komando Muchdi Purwoprandjono yang sebelumnya sudah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) dianggap tidak sah. Dikutip melalui situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, dalam putusan tertanggal 15 Oktober 2020 itu, menetapkan bahwa majelis hakim: Mengabulkan Permohonan Penggugat; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara dari Register perkara dalam perkara Nomor 188/G/2020/PTUN-JKT.; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); Penggugat dalam kasus itu adalah Tommy Soeharto selaku ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. Sementara tergugat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM), Yasonna Laoly. Sebelumnya, Tommy Soeharto melayangkan gugatan kepada Menkum-HAM lantaran mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menempatkan Muchdi Purwoprandjono sebagai ketua umum. Gugatan itu bernomor 188/G/2020/PTUN.JKT. Materi gugatan yang dilayangkan Tommy Soeharto meliputi: Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025, tanggal 30 Juli 2020, berikut lampirannya; Menghilangkan frasa dalam klausula (ketentuan) ketiga :’’…. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 tanggal 25 April 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Menyatakan Partai Beringin Karya (Berkarya) adalah partai baru, memiliki nama baru dan AD/ART baru, tidak ada kait mengkaitnya dengan Partai Berkarya sebagai peserta pemilu serentak 2019 dengan nomor urut 07 yang telah mendapat pilihan dari konstituennya serta mampu mendulang suara pemilih, mendapatkan kursi di DPRD; Memberlakukan kembali Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpian Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2017-2022, tanggal 25 April 2019; Menghukum tergugat membayar kerugian dan biaya perkara; Kisruh di internal Partai Berkarya tentu saja bikin para calon kepala daerah cemas. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya berpedoman pada partai politik (parpol) yang disahkan Kemenkum-HAM. “Terkait keabsahan kepengurusan parpol merupakan wewenang Kemenkum-HAM,” kata ketua KPU RI, Arief Budiman. Belum ada pernyataan resmi, baik dari Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto maupun kubu Muchdi Purwoprandjono. Begitu juga belum ada tanggapan dari Kemenkum-HAM terkait hasil putusan tersebut. (***)

[salmanania]

DPR akan undang Kapolri, Jaksa Agung dan Menkum HAM bahas Densus Tipikor

Salma Nania DPR akan undang Kapolri, Jaksa Agung dan Menkum HAM bahas Densus Tipikor Artikel Baru Nih Artikel Tentang DPR akan undang Kapolri, Jaksa Agung dan Menkum HAM bahas Densus Tipikor Pencarian Artikel Tentang Berita DPR akan undang Kapolri, Jaksa Agung dan Menkum HAM bahas Densus Tipikor Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : DPR akan undang Kapolri, Jaksa Agung dan Menkum HAM bahas Densus Tipikor

Komisi III DPR akan mengundang Jaksa Agung, Kapolri dan Menkum HAM untuk membahas wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Rapat dengar pendapat tersebut rencananya akan digelar Senin (16/10). http://www.unikbaca.com

[baliwakenews]

Sebelas Ekpresi Budaya Tradisional Komunal di Badung Terima Sertifikat

Sebelas Ekpresi Budaya Tradisional Komunal di Badung Terima Sertifikat

Mangupura, baliwakenews.com Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri acara penyerahan Sertifikat dan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Republik Indonesia Yasonna H Laoly kepada Masyarakat di Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Ksirarnawa Art Centre Denpasar, Jumat, (5/2). Mengingat adanya Pemberlakuan Pembatasan…