#Mendagri Tjahjo Kumolo

[kepritv-blog]

Mendagri : e- Samsat Terobosan yang sangat cepat, 10 menit selesai - Liputan6 Pagi

Mendagri : e- Samsat Terobosan yang sangat cepat, 10 menit selesai – Liputan6 Pagi

Bagi anda warga Jakarta yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor kini tidak harus menunggu lama. Dalam rangka mendukung gerakan nasional pembayaran non tunai Direktorat Lalu Lintas Polda… Sumber

[gosulsel]

Mendagri Titip Pesan Netralitas ASN Jadi Tugas Utama Pjs Kepala Daerah - Gosulsel

Makassar, Gosulsel.com -- Tiga kepala OPD Pemprov Sulsel resmi merangkap sebagai Penjabat sementara bupati dan wali kota dalam rangka Pilkada 2018. Ketiganya adalah Pejabat yang terpilih adalah Andi Arwin Azis (Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah) yang menjadi Pjs Wali Kota Palopo, Andi...

http://gosulsel.com/2018/02/16/mendagri-titip-pesan-netralitas-asn-jadi-tugas-utama-pjs-kepala-daerah/

#MendagriTjahjoKumolo #PemprovSulsel #PjsKepalaDaerahSulsel

[dejournal]

Akhir Perjalanan HTI

Bubarkan Hizbut Tahrir ??? | Just Write, and Live Forever Just Write, and Live Forever - WordPress.com1152 × 864Search by image arroyah Setelah sempat berlarut dalam perdebatan panjang, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Senin (8/5). Warta BBC menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan dibubarkannya HTI. Tiga alasan tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam, Wiranto. "Pertama, HTI tidak mengambil peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional," lanjut Wiranto. Alasan kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Wiranto menyebutkan bahwa aktivitas yang dilakukan HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat. Hal itu dapat berlanjut mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia. Maka, "Setelah melakukan pengkajian yang seksama, dan pertimbangan mendalam, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di seluruh Indonesia," kata Wiranto dalam jumpa pers di kantor Kementrian koordinator politik hukum dan keamanan. Sebelum keputusan pemerintah ini dibuat, telah terjadi penolakan masif terhadap keberadaan HTI di Indonesia. Salah satunya adalah pengiriman karangan-karangan bunga di beberapa markas kepolisian. Tanggal 5 Mei lalu, puluhan warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, misalnya. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Damai, Cinta Toleransi dan NKRI, menggelar aksi mengirim karangan bunga ke kantor Polda NTT dan kantor Gubernur NTT. Pengiriman karangan bunga tersebut dalam rangka menolak paham radikalisme. Aliansi Masyarakat Cinta Damai, Cinta Toleransi dan NKRI menuntut supaya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Selain itu, ratusan karangan bunga sempat memenuhi pekarangan Mapolda Sumsel, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Selasa (2/5/2017). Karangan bunga tersebut dikirim dalam rangka dukungan terhadap TNI dan Polri dalam memberantas tindak radikalisme dan premanisme di Bumi Sriwijaya. Dalam konferensi pers yang dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkumham Yasonna Laoly ini, Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tak anti umat Islam. "Namun semata-mata dalam menjaga dan merawat keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tegas Wiranto. *** Click to Post

[infosriwijaya]

Sekda Palembang, Ratu Dewa, Wakili Minelial di Moeslim Choice Award 2020

Sekda Palembang, Ratu Dewa, Wakili Minelial di Moeslim Choice Award 2020

Majalah Moeslim Choice menyelenggarakan Moeslim Choice Award 2020 di Auditorium TVRI Jakarta malam ini, Senin (21/12/2020) Sejumlah tokoh muslim nasional menerima penghargaan atau awards tersebut, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Dr. Tito Karnavia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPaN-RB), Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah dan…

[salmanania]

Tjahjo Kumolo rela direshuffle Presiden Jokowi dari posisi Mendagri

Salma Nania Tjahjo Kumolo rela direshuffle Presiden Jokowi dari posisi Mendagri Artikel Baru Nih Artikel Tentang Tjahjo Kumolo rela direshuffle Presiden Jokowi dari posisi Mendagri Pencarian Artikel Tentang Berita Tjahjo Kumolo rela direshuffle Presiden Jokowi dari posisi Mendagri Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Tjahjo Kumolo rela direshuffle Presiden Jokowi dari posisi Mendagri

Presiden Joko Widodo berencana melakukan perombakan kabinet kerja. Alasannya karena ada beberapa menteri dianggap‎ tidak dapat bekerja dengan sistem target, sesuai programnya. http://www.unikbaca.com

[gosulsel]

Mendagri Dukung SYL Berkarier di Nasional - Gosulsel

Makassar, GoSulsel.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberikan apresiasi atas kinerja Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Bahkan menurutnya, dalam memimpin provinsi Sulsel, SYL telah memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia.Meski penunjukkan menteri, bukan menjadi kewenangannya....

http://gosulsel.com/news/peristiwa/20/03/2017/mendagri-dukung-syl-berkarier-di-nasional-2/

#MendagriTjahjoKumolo #SYL

[dailymailcoid]

Mendagri Beberkan Alasan Pemerintah Hapus Tenaga Dihapusin

Mendagri Beberkan Alasan Pemerintah Hapus Tenaga Dihapusin

Dailymail.co.id, Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat menghapus tenaga honorer.

Banyak pertimbangan yang telah dilakukan dalam penghapusan tenaga honorer yang tiap waktunya selalu menuai pro dan kontra. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo akhirnya membeberkan alasan pihaknya menghilangkan status tersebut dari lingkungan…

[satukanal]

Ramai Soal Pendidikan Antikorupsi, Efektifkah?

https://www.satukanal.com/ramai-soal-pendidikan-antikorupsi-efektifkah/

Ramai Soal Pendidikan Antikorupsi, Efektifkah?

SATUKANAL, MALANG – Pendidikan antikorupsi makin marak menjadi tema-tema seminar beberapa tahun terakhir. Maraknya kasus pejabat publik maupun pengusaha mendekam di balik jeruji akibat kasus rasuah, tampaknya masih belum cukup menjadi pembelajaran. Termasuk materi-materi pendidikan antikorupsi yang hingga saat ini belum sepenuhnya terbukti menekan angka kejadian korupsi.

Transparency International Indonesia (TII) mencatat, Indonesia menduduki peringkat ke 89 dari seluruh negara di dunia terkait kasus korupsi. Meskipun, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, pada 2019 ini naik menjadi 38 poin.

Para ahli dan akademisi bersepakat, perlunya pendidikan sejak dini terkait permasalahan korupsi. Frasa terkait pendidikan antikorupsi sudah muncul sejak 2016, salah satunya dari opini Hasanudin Abdurakhman. Tulisan berjudul Irman Gusman dan Pendidikan Antikorupsi itu tayang di media daring Tirto.id.

Juga tercatat dalam terbitan buku Pendidikan Antikorupsi karangan Moh Yamin yang diluncurkan oleh Penerbit Rosda. Di tahun yang sama, marak muncul ajakan-ajakan Gerakan Antikorupsi di media massa maupun media sosial.

Meski demikian, langkah lanjutan dari wacana-wacana itu baru mulai menguat pada akhir 2018. Tepatnya pada 11-12 Desember 2018, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat itu, Agus Rahardjo bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menristekdikti Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (diwakilkan) menandatangani komitmen implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Contoh implementasinya, Universitas Brawijaya (UB) Malang belum lama ini menyelenggarakan Kelas Anti Korupsi. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari output Hibah General Education Kementerian Riset dan Teknologi RI

(Kemenristekdikti). Mohamad Anas selaku Ketua Pelaksana Program Hibah General Education mengatakan, terdapat tiga tahap dalam kelas antikorupsi ini.

Tahap yang pertama adalah kegiatan kelas anti korupsi (KAK) berupa materi terkait korupsi dalam berbagai perspektif. Perspektif tersebut antara lain agama, hukum, politik, sosial dan etika Pancasila.

“Meski terdapat berbagai perspektif yang berbeda dalam memahami korupsi, namun akan ada titik temu. Misalnya kesamaan pandangan mengenai dampak masif korupsi di ranah publik,” ungkap Anas.

Pada tahap kedua, KAK menyajikan sudut pandang dari keteladanan guru bangsa dalam upaya menjadikan mereka sebagai cermin bagi generasi milenial.

“Nilai keutamaan tak mengenal ruang dan waktu. Sehingga pemahaman dan penghayatan dapat tercapai karena memiliki frame dan berada dalam satu frekuensi,” ujarnya.

Pola peneladanan ini, mengajak mahasiswa untuk mampu mengambil inti kearifan dan mengaplikasikan di kehidupan mahasiswa masa kini.

Tahapan terakhir, mahasiswa memulai diskusi dengan mengidentifikasi bentuk pelayanan publik yang dapat ditemui di manapun. “Tahun depan Tim General Education berencana untuk menyosialisasikan KAK sebagai kegiatan ekstrakulikuler kepada mahasiswa di seluruh fakultas UB,” paparnya.

Rencananya, dua tahun ke depan kegiatan ini akan diuji coba untuk menentukan efektivitasnya. “Masih harus dilihat, apakah perlu diubah menjadi mata kuliah pendidikan antikorupsi, baik menjadi mata kuliah wajib atau pilihan,” pungkasnya.

Pewarta : Sherla Naya Redaktur: N Ratri

[malangtoday-blog]

ADKASI Yakin Tjahjo Serahkan DIM Revisi UU ASN, Demi Honorer K2

MenPAN RB Tjahjo Kumolo diharapkan menyelesaikan masalah honorer K2. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Ketum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said menjadi salah satu orang yang berbahagia kursi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MenPAN-RB) di Kabinet Indonesia Maju diisi Tjahjo Kumolo.

Menurut Lukman, Tjahjo punya komitmen besar untuk menyelesaikan masalah honorer K2.

“Sewaktu menjadi mendagri, Pak Tjahjo sudah paham soal honorer K2. Sayangnya beliau tidak punya kuasa saat itu. Sekarang dengan menjadi MenPAN-RB, Pak Tjahjo punya kewenangan untuk menuntaskan masalah yang sudah menahun tersebut,” kata Lukman kepada JPNN.com, Kamis (24/10).

Untuk memuluskan jalan honorer K2 menjadi PNS, lanjutnya, caranya adalah dengan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi mandek karena pemerintah belum menyerahkan DIM sejak kemenpan-RB dipimpin Asman Abnur dan Syafruddin.

“Kami sangat berharap, salah satu gebrakan Pak Tjahjo adalah dengan menyerahkan DIM revisi UU ASN agar bisa segera dibahas,” ucapnya.

Politikus PDIP ini menambahkan, hanya menteri yang paham tentang perjuangan honorer K2 bisa mendorong percepatan revisi UU ASN. Semakin dibiarkan masalah ini, reformasi birokrasi akan berjalan lambat.

Sebab, mau tidak mau, suka tidak suka, honorer K2 sudah menjadi bagian dari birokrasi selama belasan hingga puluhan tahun. Dengan revisi UU ASN, diharapkan ada aturan yang jelas yang memberikan jalan bagi honorer K2 menjadi PNS.

“ADKASI optimistis dengan janji Pak Tjahjo. Kami yakin, beliau akan serius menyelesaikan masalah honorer K2 lewat revisi UU ASN,” tandasnya. (esy/jpnn)

Source : https://malangtoday.net/flash/nasional/adkasi-yakin-tjahjo-serahkan-dim-revisi-uu-asn-demi-honorer-k2/

MalangTODAY

[ainamulyana]

DAFTAR NAMA MENTERI KABINET  JOKO WIDODO (JOKOWI) - MA'RUF AMIN PERIODE 2019-2024

Persiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 telah mengumumkan secara resmi Nama Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Berikut susunan atau Daftar Nama Menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin Periode 2019-2024.

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam): Mohammad Mahfud

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian): Airlangga Hartarto

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK): Muhajir Effendy

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan

5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto

6. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg): Pratikno

7. Menteri Dalam Negeri (Mendagri): Tito Karnavian

8. Menteri Luar Negeri (Menlu) : Retno Lestari Marsudi

9. Menteri Agama: Fachrul Razi

10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly

11. Menteri Keuangan (Menkeu): Sri Mulyani Indrawati

12. Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Dikti (Mendikbuddikti): Nadiem Makarim

13. Menteri Kesehatan (Menkes): dokter Terawan

14. Menteri Sosial (Mensos): Juliari Batubara

15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah

16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto

18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif

19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Basuki Hadimuljono

20. Menteri Perhubungan: Budi Karya

21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate

22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo

23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya

24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo

25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar

26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil

27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa

28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo

29. Menteri BUMN: Erick Thohir

30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki

31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama

32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati

33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro

34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung

37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia

38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

[acehimagecom]

Jokowi Tunjuk Tjahjo Kumolo sebagai Plt Menkumham JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

[sgbbali]

Mendagri Bantah Tuduhan Politisasi Perpanjangan Izin FPI

PT. SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah tuduhan adanya politisasi dalam proses perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Tjahjo menegaskan, pihaknya tidak pernah membeda-bedakan ormas tertentu.

"Tidak ada. Yang ditelaah oleh Ditjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) kami tidak hanya FPI. Ada 400.000 lebih ormas yang terdaftar di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, sebagainya," ujar Tjaho ketika ditemui usai menjadi narasumber acara Kementerian PAN-RB diJakarta Selatan, Selasa (30/7).

Menurut Tjahjo, tidak ada perlakukan berbeda untuk ormas manapun jika Surat Keterangan Terdaftar (SKT) habis. Setiap dari mereka harus melengkapi surat-surat persyaratan yang diminta. "SKT kalau habis masa berlaku, semua dicek. Khususnya yang menyangkut menerima Pancasila atau tidak, itu saja intinya," tegas Tjahjo.

SKT ormas FPI habis pada 20 Juni 2019, namun menurut Kemendagri ormas itu masih belum melengkapi syarat perpanjangan izin SKT. Sebelumnya, Dirjen Polpum Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus FPI penuhi adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ditandatangani oleh pengurusnya. FPI menuduh pemerintah mempolitisasi proses perizinan setelah Presiden Joko Widodo mengatakan jika tidak sejalan dengan negara, ada kemungkinan tidak akan memperpanjang izin atau SKT ormas dari kelompok tersebut.

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

SUMBER : REPUBLIKA.CO.ID

[dailymailcoid]

FOTO: Senyum Tito Karnavian dan Tjahjo Kumolo di Sertijab Mendagri

FOTO: Senyum Tito Karnavian dan Tjahjo Kumolo di Sertijab Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama pejabat lama Tjahjo Kumolo tiba untuk acara serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Jokowi resmi melantik Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. (merdeka.com/Imam Buhori)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sambutan saat serah terima jabatan di Kantor…

[malangtoday-blog]

FPI Bisa Terima Pancasila ? Begini Reaksi Munarman

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA – Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menanggapi santai pernyataan terbaru dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait isu perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas tersebut. 

Diketahui Mendagri Tjahjo mengaku akan mengecek dulu, apakah FPI yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat itu masih menerima ideologi Pancaila atau tidak. 

Menurut Munarman, sebenarnya hal tersebut tak perlu dipertanyakan. Dia malah balik menanya sejak kapan Kemendagri menjadi lembaga screening.

“Wkwkwk sejak kapan ada lembaga screening ini?” ujar Munarman ketika dihubungi JPNN, Selasa (30/7).

BACA JUGA : Soal SKT Ormas FPI, Tjahjo Kumolo: Intinya, Menerima Pancasila atau Tidak

Diketahui, saat ini proses perpanjangan izin ormas FPI masih menggantung. Disebutkan masih ada sejumlah syarat yang belum bisa dilengkapi FPI untuk memperpanjang status ormasnya.

Tjahjo pun mengatakan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) tidak hanya menelaah perpanjangan izin FPI. Namun, ada 400.000 ormas yang terdata di Kemendagri dan Kemenkum HAM. 

Setiap surat keterangan terdaftar (SKT) ormas tersebut habis, penelaahan akan dilakukan. Pengecekan termasuk apakah AD-ART ormas tersebut menerima Pancasila.

Source : https://malangtoday.net/flash/nasional/fpi-bisa-terima-pancasila-begini-reaksi-munarman/

MalangTODAY