#Menkumham

[cinews-id]

Untuk Kepentingan Pengusutan Kasus Harun Masiku, KPK Cegah Yasonna Keluar Negeri

JAKARTA, Cinews.id – Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya kini mencegah eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, upaya pencegahan itu karena KPK membutuhkan keberadaannya di dalam negeri terkait pengusutan kasus Harun Masiku. “Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia…

[lampung7com]

Reshuffle Kabinet, Hari Ini Jokowi akan Lantik Menkumham-Menteri ESDM

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan daftar menteri yang direshuffle Presiden Jokowi pada hari ini, Senin (19/8). Pelantikan akan dilakukan Jokowi di Istana Negara pukul 09.30 WIB. “Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional,…

[gooselacom]

Rutan Kelas I Medan Mengikuti Apel Awal Tahun 2024, Menkumham Menargetkan Resolusi 2024

Rutan Kelas I Medan Mengikuti Apel Awal Tahun 2024, Menkumham Menargetkan Resolusi 2024

Medan, Goosela.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Kemenkumham Sumut ikuti Apel Awal Tahun 2024 bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Secara virtual. Jumat (5/1/2024). Bertempat di Aula Sahardjo Rutan Kelas I Medan, kegiatan Apel Awal Tahun 2024 bersama Menteri Hukum dan Ham ini dilaksanakan melalui virtual zoom meeting yang tersambung dan dilaksanakan secara langsung di Lapangan…

[bantennews]

Menkumham Bedah Buku Biografinya di Untirta

SERANG – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly hadir di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dalam acara bedah buku biografinya yang berjudul “Anak Kolong Menjemput Mimpi”. Buku tersebut merupakan biografi politik untuk memperingati usia ke-70 tahunnya. Dalam acara tersebut hadir berbagai narasumber lain seperti Dekan Fakultas Hukum Untirta, Agus Prihartono,…

[riaunews]

Mantan Penyidik KPK Nilai Pencekalan Yasonna Sudah Tepat Meski yang Bersangkutan Masih Berstatus Saksi

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly. Jakarta (Riaunews.com) – KPK telah mencekal Sekjen PDIP Hasto Wardoyo dan Mantan Menkum HAM Yasonna Laoly. Mantan Penyidik KPK Yudi Harahap menilai keputusan KPK mencekal Hasto dan Yasona tepat. “Ini agar keduanya tidak bepergian keluar negeri sehingga sewaktu waktu dibutuhkan penyidik membutuhkan keterangannya mereka tidak…

[konfrontasi]

Eks Menkumham Yasonna Laoly Dicegah KPK ke Luar Negeri

http://dlvr.it/TH0TD8

[holopiscom]

Kader PDIP Yasonna Laoly Dicegah Pergi ke Luar Negeri

JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly turut dicegah berpergian ke luar negeri. Upaya ini terkait pengusutan kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sedang dilakukan KPK.  Lembaga anti korupsi telah melayangkan surat pencegahan terhadap Yasonna Laoly yang menjabat Ketua DPP PDIP dan Sekjen PDIP Hasto…

[journalartanews]

Ketum Ormas BMPBB Minta Para Pelaku Usaha Lebih Utamakan Pekerjaan Warga Sekitar

PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Barisan Muda Patriot Bangka Belitung (BMPBB) merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terbentuk pada tanggal 30 Juli 2021 dengan Akta Notaris Nomor: 15/28/06/2021 dan SK Menkumham No. AHU-00009170/AH/01/07/2021 bertujuan sebagai Rumah Besar Bagi Putra Dan Putri Daerah untuk berkarya sesuai kearifan lokal sekaligus sebagai sosial kontrol masyarakat dalam turut…

[cinews-id]

Yasonna Mengaku Diperiksa KPK Dalam Kapasitasnya Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan

JAKARTA, Cinews.id – Usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP). “Kapasitas saya sebagai Ketua DPP. Ada surat saya kirim ke KPU tentang, ke Mahkamah Agung (MA), untuk permintaan fatwa,” kata Yasonna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,…

[toto7788-official-gacor-situs]

Menkumham: Notaris aktif cegah TPPU dan pendanaan terorisme

Menteri Hukum dan HAM menekankan pentingnya peran notaris aktif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Notaris diharapkan dapat melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap transaksi dan dokumen yang mereka proses, sertabaca selengkapnya.. klik link disini

[rupmoker]

Kemenkumham Raih Penghargaan Anugerah Media Humas 2024

Kemenkumham Raih Penghargaan Anugerah Media Humas 2024

Bandung - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan Terbaik II Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024 kategori Media Sosial. Penghargaan ini diberikan pada acara Anugerah Media Humas yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Pullman Hotel, Bandung pada Kamis (10/10/24).

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Hantor Situmorang bersyukur atas penghargaan yang diberikan. Usai menerima penghargaan, Karo Hukerma mengatakan, bahwa saat ini Humas Kemenkumham terus berinovasi untuk menyampaikan informasi dan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu, untuk mendapatkan penghargaan ini bukanlah hal mudah di tengah persaingan dan peningkatan kualitas kehumasan Kementerian/Lembaga yang semakin baik.

"Penghargaan ini luar biasa, bisa menjadi nominator di acara ini bukanlah hal yang mudah. Banyaknya peserta yang berpartisipasi menunjukan persaingan yang positif dari berbagai kalangan untuk berlomba-lomba memberikan informasi yang terbaik kepada publik," tandas Hantor.

Hantor juga menegaskan, bahwa penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dan pemicu Kemenkumham menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

"Media sosial saat ini menjadi salah satu media yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk itu kami terus melakukan berbagai inovasi yang relevan termasuk dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat", ujar Hantor.

Selain itu, menurut Karo Hukerma, berhasilnya Kemenkumham meraih penghargaan ini tidak lepas dari dukungan dan arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

"Menkumham memberikan perhatian penuh terhadap keterbukaan informasi publik di instansi yang dipimpinnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sekjen Kemenkumham juga memberikan arahan agar media sosial dapat dikelola maksimal untuk mempermudah penyebaran informasi dan publikasi ke masyarakat," ucap Hantor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prabu Nindya Revolusi mengatakan, bahwa penghargaan ini diberikan atas dasar pengelolaan media sosial yang penuh kepekaan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi artificial Intellegence (AI) dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media sosial.

"Humas yang unggul adalah humas yang mampu memanfaatkan dan mendominasi AI dalam menyampaikan informasi kepada publik", kata Prabu.

Lebih lanjut Prabu mengatakan, di tengah perkembangan teknologi saat ini, pengampu hubungan masyarakat (humas) harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan AI untuk mempermudah pekerjaannya dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Humas harus sering menggunakan AI dalam dalam mengerjakan tugas. Misalnya untuk memproduksi konten, mencari ide, melihat sentimen publik, dan kegiatan lainnya," kata saat memberikan sambutan.

Prabu mengatakan, bahwa peran humas tidak akan tergantikan oleh AI. Kedepannya AI akan menjadi alat untuk mengerjakan pekerjaan rutin sehingga humas dapat fokus mengerjakan hal-hal yang lebih strategis.

"Humas harus menjadi navigator komunikasi publik di era kesadaran artifisial. Teknologi AI pada akhirnya dapat digunakan untuk menjaga citra positif", tutup Prabu.

Anugerah Media Humas (AMH) adalah ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo sebagai apresiasi atas kinerja dan inovasi kehumasan Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia.

Pada AMH 2024 ini, terdapat 162 instansi yang ikut berpartisipasi baik dari Kementerian/ Lembaga, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan terdiri dari kategori media sosial, kampanye komunikasi publik, penerbitan media internal (inhouse magazine) , siaran pers media online, website, dan audio visual. Penjurian sendiri dilakukan oleh para praktisi kehumasan yang kompeten dibidangnya.

[lapaspolewali]

Tidak Kenal Lelah, Lapas Polewali Kembali Tertibkan Area Blok Hunian WBP Dengan Melakukan Razia Dan Pengawasan Penjemuran Kasur dan Bantal

Polewali Mandar, lapaspolewali.kemenkumham.go.d – #LuluareLapole Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan penertiban di area blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Jum'at, 04 Oktober 2024.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kalapas Polewali, Alzuarman didampingi Ka. KPLP dan Kasi Kamtib beserta seluruh Pegawai Staf dan Anggota Regu Pengamanan Lapas Polewali ini mencakup penggeledahan rutin serta pengawasan proses penjemuran kasur dan bantal guna menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan hunian.

Dalam penertiban ini, petugas melakukan penggeledahan di beberapa blok hunian yaitu Blok Mawar, Blok Kenanga, dan Blok Teratai atau Blok Lansia dan Blok Disabilitas untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disimpan oleh WBP.

Selain itu, seluruh WBP juga diarahkan untuk menjemur kasur dan bantal mereka sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan mencegah munculnya penyakit akibat kelembapan di area blok hunian.

Kalapas menegaskan bahwa kegiatan semacam ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya menciptakan suasana yang kondusif di dalam Lapas Polewali.

“Kegiatan ini merupakan komitmen kami untuk terus menjaga keamanan dan kesehatan di Lapas Polewali. Penertiban rutin seperti ini sangat penting agar lingkungan hunian tetap bersih dan aman, serta untuk memastikan WBP menjalani masa pidananya dalam kondisi yang layak,” ujar Kalapas Alzuarman.

Penertiban yang dilakukan tidak hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan disiplin bagi para WBP agar mereka lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian tempat tinggal mereka.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung upaya yang dilakukan oleh jajaran Lapas Polewali. “Sehingga melalui Pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kinerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar” tutup salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman Andi Agtas itu di sela-sela waktunya.

@Kumham_Sulbar @NewsKemenkumham #KanwilSulbar #Supratman #PamujiRaharja Pamuji Raharja #Alzuarman Alzuarman Lapas Polewali

(Humas Lapole, September 2024)

kemenkumham #kemenkumhamsulbar #lapaspolewali #lapaspolewalihebat #lapas #polman #polewalimandar

[rupaska]

Apel Pergantian Regu Jaga, Pastikan Petugas Rutan Pasangkayu Siap Jalankan Tugas Dan Fungsi

Pasangkayu - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu kembali menggelar Apel Pergantian Regu Jaga sebagai bagian dari upaya rutin untuk memastikan petugasnya siap menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Apel yang dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan ini diadakan sebagai suatu tradisi yang dijalankan secara teratur.

Kegiatan Apel Pergantian Regu Jaga dihadiri oleh seluruh petugas piket penjagaan Rutan Pasangkayu, dari regu jaga pagi ke regu jaga siang uantuk mengantikan bertugas. Kepala Rutan Pasangkayu, Tisep Oven Harry, menekankan pentingnya pelaksanaan apel ini sebagai sarana untuk memastikan kesiapan dan profesionalisme petugas.

"Dengan menggelar Apel Pergantian Regu Jaga secara rutin, kami dapat memastikan bahwa setiap regu jaga yang bertugas siap melaksanakan tugas dengan baik. Ini juga menjadi momen untuk menyampaikan arahan dan informasi terkait tugas keamanan dan pemeliharaan ketertiban di dalam Rutan Pasangkayu," ungkap Tisep.

Pada apel ini, dilakukan serangkaian pemeriksaan kesiapan, termasuk pengecekan perlengkapan, komunikasi, dan pemahaman terhadap tugas masing-masing petugas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa regu jaga memiliki pemahaman yang baik terkait dengan tanggung jawab dan protokol keamanan yang harus diikuti.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antarpetugas dalam menjaga keamanan Rutan Pasangkayu. Kolaborasi yang baik antarregu jaga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan terkendali di dalam lembaga pemasyarakatan.

Apel Pergantian Regu Jaga bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan bagian dari strategi manajemen keamanan yang berkelanjutan di Rutan Pasangkayu. Dengan terus meningkatkan kesiapan dan profesionalisme petugas, diharapkan Rutan Pasangkayu dapat terus memberikan pelayanan pemasyarakatan yang optimal dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pramuji Raharja mendukung  upaya yang dilakukan oleh jajaran Rutan Pasangkayu.

“Sehingga melalui Pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kinerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar” tutup salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu

[kanimmamuju]

Silmy Karim: Revisi UU Imigrasi Untuk Penguatan Pengawasan WNA Dan Perbaikan Pelayanan

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/09/2024). Dalam UU Keimigrasian terbaru, terdapat sembilan angka perubahan, salah satunya tentang dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia.

Mengacu kepada International Civil Aviation Organization (ICAO), paspor didefinisikan sebagai dokumen yang diterbitkan oleh otoritas berwenang dari suatu negara yang sah untuk perjalanan internasional. Paspor mengidentifikasikan pemegangnya sebagai warga negara dari negara penerbit dan merupakan bukti hak pemegang untuk kembali ke negara tersebut.

Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna menyampaikan, optimalisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait kepastian hukum, termasuk dalam konteks mobilitas antarnegara. Sementara itu, dari sisi Imigrasi, kompleksnya mobilitas orang antarnegara tersebut memunculkan ancaman dan risiko yang semakin beragam terhadap petugas Imigrasi.

“Dalam perkembangannya, beberapa aspek penguatan yang diperlukan oleh Ditjen Imigrasi yaitu berkaitan dengan perbaikan layanan, perlindungan diri [bagi petugas imigrasi], alasan penolakan orang keluar wilayah Indonesia hingga jangka waktu penangkalan,” ujar Menkumham.

Terkait penangkalan, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menjelaskan “Jangka waktu penangkalan diperlukan untuk menangkal masuknya WNA bermasalah. Misalnya seorang WNA melakukan kejahatan di Indonesia bisa ditangkal masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup”.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian yang baru mengakomodasi perbaikan layanan yang dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali (multiple entry permit) yang disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas (ITAS), atau izin tinggal tetap (ITAP) yang dimiliki orang asing.

“Untuk bisa masuk dan keluar Indonesia secara leluasa, orang asing pemegang ITAS /ITAP juga harus memiliki izin masuk kembali (IMK). Sebelumnya, paling lama izin yang diterbitkan hanya dua tahun, kalau dia [orang asing] punya ITAP lima tahun, dia harus ke kantor imigrasi untuk perpanjang [IMK] setiap habis masa berlaku. Sekarang enggak perlu lagi” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim dalam kesempatan berbeda.

Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

Di samping itu, UU Keimigrasian terbaru mengakomodasi kebutuhan pejabat Imigrasi, yakni di bidang penegakan hukum, untuk dibekali senjata api. Penggunaan senjata api ini akan diatur secara rinci dalam peraturan menteri.

“Sebelumnya, di tahap pertama pembahasan RUU, kami menjelaskan kepada DPR bahwa sudah ada beberapa kejadian tragis di mana petugas Imigrasi gugur dalam tugas. Saat melakukan pengamanan orang asing, mereka diserang, orang asing tersebut membawa senjata dan petugas tidak dibekali apapun untuk melindungi nyawanya, karena tidak ada aturan yang mengakomodasi hal ini,” jelas Silmy

“Alhamdulillah setelah perjuangan yang luar biasa, kita bisa punya regulasi keimigrasian yang baru, payung hukum baru, yang kita siapkan untuk dapat menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” tutup Silmy