#LPG Bersubsidi

[gooselacom]

Distribusi LPG 3Kg Bersubsidi Perlu Dimantapkan agar Tepat Sasaran

Distribusi LPG 3Kg Bersubsidi Perlu Dimantapkan agar Tepat Sasaran

Medan, Goosela.com – Banyaknya masyarakat memanfaatkan LPG 3 kg bersubsidi memengaruhi kondisi perekonomian karena akan semakin besar anggaran yang harus disediakan. Perlu pemantapan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran. Demikian sambutan tertulis Wali Kota Medan Bobby Nasution yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan…

[transpublikid]

Polda Sumut Kembali Bongkar Pangkalan Oplos LPG Bersubsidi, Tiga Pelaku Diamankan

MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kembali melakukan penggerebekan terhadap pangkalan yang diduga dijadikan pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg. Kali ini, pengungkapan dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan Pangkalan atas nama Alisia Rivanola Amelia, Jalan Masjid Dusun V, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang. Selasa (8/8/2023)…

[wwwintinewscoid]

Bersiap-siap Akan Kisruh Pengoplosan Gas 3 Kilogram Subsidi ke Non Subsidi Oleh Pihak Tertentu

INTINEWS.CO.ID, PETI ES – Menyelisik diantara kepemimpinan Jokowi dengan Gas melon 3 Kilogram (Kg) yang non subsidi, apakah Pemerintah ‘super tega’ luncurkan LPG 3 Kg non subsidi di tengah kelangkaan gas melon tersebut? Bersiap-siap akan kisruh pengoplosan Gas 3 Kilogram subsidi ke non subsidi oleh pihak tertentu. Ilustrasi oleh Ogi “Jhenggot”. Entahlah apa dibalik maksud Ir. Joko Widodo (Jokowi)…

[sumbarlivetv]

Ditreskrimsus Polda Sumbar ungkap Pengoplosan LPG Bersubsidi

Padang, Sumbarlivetv – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar berhasil mengungkap kasus dugaan pengoplosan Liquefed Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram bersubsidi. Kabid Humas Pol Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik mengatakan, pengoplosan ini dilakukan dengan cara memindahkan gas dari tabung LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung gas 5,5 Kg dan 12,5 Kg non subsidi. Pengungkapan…

[realitajayasaktigroup]

Polres Pandeglang Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi

Polres Pandeglang Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi

RELASIPUBLIK.OR.ID, PANDEGLANG || Kapolres Pandeglang AKBP Belny warlansyah yang diwakili oleh Waka Polres Pandeglang Kompol Andi Suwandi merilis pengungkapan kasus penyalah gunaan gas LPG bersubsidi, ungkap kasus tersebut merupakan Respon cepat Sat Reskrim Polres Pandeglang tentang adanya informasi bahwa di TKP yang beralamat di Kp. Cicalung RT. 01 RW. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab.…

[suara-muslim]

MENILIK TRACK RECORD DAN WACANA KONVERSI

Penulis: Salsabilla Fasta'in Billah

Rencana Pemerintah RI mengkonversi BBM ke listrik kian dimatangkan. Pemerintah mengagendakan subsidi Rp 6,5 jt yang diberi untuk membeli kompor listrik. Faktor pendorong agenda ini adalah supaya konsumsi BBM yang menyedot APBN berkurang.

Pemerintah juga berwacana akan membagikan 680.000 unit rice cooker kepada masyarakat dengan gratis dengan anggaran sebanyak 300 miliar. Dengan tujuan agar dapat menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 52,2 miliar dengan jumlah biaya pengadaan Rp 240 miliar pada tahun depan(Tirto 1-12-2022).

Walaupun masih dalam wacana, setiap agenda kebijakan pemerintah tersebut mesti perlu dikritisi. Karena secara track record, pemerintah selalu gagal dalam memberikan solusi yang pas dan tepat untuk rakyatnya.

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), memperingkatkan bahwa penggunaan kendaran listrik di masa depan itu tepat . Akan tetapi masih menurutnya, memberikan subsidi ke motor listrik dengan tujuan peralihan termasuk cara yang tidak benar. Seyogyanya, anggaran subsidi itu digunakan untuk pembangunan dan juga perbaikan transportasi umum. Dengan harapan mengurangi polusi dan kemacetan.

Sementara itu, Fahmy Radhi pengamat ekonomi energi UGM mengkritik bahwa pengurangan penyerapan listrik dengan menggunakan rice cooker, tidak berarti jika misi untuk menuntaskan over supply listrik berujung penghematan. Karena konversi LPG 3 kg yang dilakukan dengan bagi-bagi rice cooker berbeda dengan kompor listrik. Rice cooker untuk menanak nasi saja, sedang memasak tetap menggunakan kompor.

Wacananya kurang matang akan menyebabkan problem yang sudah lalu belum usai diselesaikan, sudah bingung menindak problem baru.

Selain itu, penggunaan motor listrik belum didukung dengan prasarana yang memadai. Misalnya, berapa banyak bengkel listrik yang layak dan tersebar di berbagai wilayah. Ketersediaan bengkel-bengkel motor listrik yang memuaskan dengan harga terjangkau belum mencukupi dengan jumlah motor listrik.

Sangatlah mengherankan jikalau masyarakat membeli motor listrik bersubsidi, ingin mengisi ulang baterainya namun langka, dan bagaimana bila motornya butuh perbaikan, bengkel ya sangatlah minim. Belum lagi bagaimana menangani limbah baterainya. Sehingga jangan sampai kebijakan yang awalnya dirancang untuk menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan, justru akan menambah banyak permasalahan.

Intinya masyarakat sangatlah membutuhkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kepastian kerja bagi kepala keluarga. Padahal sangat jelas yang paling diuntungkan atas hal ini adalah pengusaha. Sebagai contoh, konversi ini jelas sangat membutuhkan perusahaan yang akan memproduksinya secara massal.

Pemerintah juga menetapkan beragam kebijakan yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi penggunaan listrik, seperti menaikkan daya pelanggaran 450 VA dan 900 VA, rice cooker, kompor listrik, dan mobil listrik. Diupayakannya hal ini supaya terserapnya over supply listrik PLN.

Oleh karena itu, pemerintah merilis program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lampau, yang mana dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dan kekayaan energi, namun yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia malah banyak bergantung pada swasta untuk mewujudkan kebijakannya.

Inilah salah satu potret diantara potret-potret kebijakan yang diambil dengan berasaskan sistem kapitalisme. Apapun yang mendatangkan keuntungan bagi korporasi maka akan dilakukan semuanya.

Padahal makna mandiri berarti mampu mengurus diri sendiri dengan tidak bergantung pada orang lain.

Seharusnya dalam mewujudkan kemandirian yang bersifat esensial, maka negara wajib merubah industri konsumtif ke strategis, yaitu dengan membuat industri berat yang dapat mendorong industri lain agar berkembang.

Negara harus dapat mengelola harta umum dan tidak boleh diberikan kepada pihak swasta (asing). Perubahan industri ini hanya bisa diwujudkan jika pengelolaan SDA ditangung jawabkan kepada syari'at Islam.

Kemandirian energi hanya akan ada apabila politik ekonomi berasaskan Islam.

Yang dapat menyaingi otoritas kedaulatan kapitalisme hanyalah Islam, sebab Islam sudah dapat banyak membuktikan selalu mewujudkan negara yang mandiri, dan kokoh. Perwujudan negara mandiri hanya bisa tercapai dengan Islam.

Wallahu a'lam bisshawwab

[lintasbatasindonesia]

Konten Wayan Viral Kelangkaan LPG 3 Kg Karena Dioplos, Ini Penjelasan Kabid Humas Polda Bali

Bali – Terkait viralnya konten tersebut yang menyebutkan adanya dua lokasi pengoplosan Gas LPG 3 Kg bersubsidi ke non subsidi di Wilkum Polres Badung, sehingga mengakibatkan kelangkaan Gas LPG di pasaran, Kombes Pol Jansen Panjaitan S.I.K., Kabid Humas Polda Bali, langsung berkoordinasi dengan Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., rabu 5-6-2024. KBP Jansen menyampaikan pada selasa 4…

[inspirasitala]

Warung di Tala Dilarang Jual Gas Melon Bersubsidi

TANAH LAUT, inspirasitala.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tanah Laut (Tala) bergerak ke lapangan mengimbau warung-warung di Tala agar tidak menjual gas LPG 3 Kg (melon) bersubsidi langsung ke masyarakat. “Karena yang boleh menjual gas LPG 3 kg bersubsidi hanyalah pangkalan. Karena pangkalan ini tahu warganya yang berhak menerima dan mana…

[maulia89]

Kedepan Beli Gas LPG 3 Kg di Pekanbaru Pakai Aplikasi

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, merencanakan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 Kg mewajibkan pembelian melalui aplikasi khusus seperti My Pertamina Konsumen penerima LPG 3 Kg termasuk rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. “Sesuai informasi dari Pertamina, jadi pembelinya harus scan QR code, […] Berita Ini telah terbit di BertuahPos. http://dlvr.it/T4Nbrq

[devirefriyantiputri]

Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Makin Diperketat

http://dlvr.it/T45Psm

[romijuniandra]

Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Makin Diperketat

http://dlvr.it/T45Psk

[sumbarlivetv]

Manipulasi Data Penerima Gas Elpiji 3 KG, Warga Talo dan 116 Tabung Gas Elpiji Diamankan

Manipulasi Data Penerima Gas Elpiji 3 KG, Warga Talo dan 116 Tabung Gas Elpiji Diamankan

BENGKULU, Sumbarlivetv.com – Manipulasi Data Penerima Gas Elpiji 3 KG, Warga Talo dan 116 Tabung Gas Elpiji Diamankan. Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengungkap tindak pidana Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok berupa gas elpiji 3 Kg. Seorang pria berinisial DA warga Desa Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma…

[realitajayasaktigroup]

Polres Pandeglang Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi

Polres Pandeglang Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi

RELASIPUBLIK.OR.ID, PANDEGLANG || Kapolres Pandeglang AKBP Belny warlansyah yang diwakili oleh Waka Polres Pandeglang Kompol Andi Suwandi merilis pengungkapan kasus penyalah gunaan gas LPG bersubsidi, ungkap kasus tersebut merupakan Respon cepat Sat Reskrim Polres Pandeglang tentang adanya informasi bahwa di TKP yang beralamat di Kp. Cicalung RT. 01 RW. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab.…

[suara-muslim]

*Siapa yang Diuntungkan Dalam Pembagian Rice Cooker Gratis dan Subsidi Motor Listrik?*

Penulis : Far_Q

Rencana konversi kendaraan bermotor ke listrik terus bergulir. Untuk pembelian motor listrik pemerintah berencana memberikan subsidi sebesar Rp 5,6 juta. Faktor penggerak dari rencana ini adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang menurut pernyataan pemerintah menghabiskan APBN. Dalam perhitungan pemerintah, penggunaan konversi maupun baru, 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik akan menghemat BBM sampai 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO sebesar 17,6 juta. Sebanyak 680ribu unit rice cooker juga akan dibagikan secara gratis untuk masyarakat dari pemerintah. Dan anggarannya mencapai Rp.300 miliar. Berdasarkan perhitungan kementerian ESDM, program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan.

Meski belum definitif, kebijakan ini patut untuk dikritisi. Karena track record pemerintah selalu gagal untuk menyelesaikan permasalan yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat secara tepat. Terhadap kebijakan konversi tersebut, jika kita perhatikan ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan tentang kebijakan di atas.

Yang pertama, strategi yang tidak tepat. Menurut Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, ia menilai penggunaan kendaraan listrik pada masa depan adalah hal yang baik. Namun, menurutnya, peralihan subsidi ke motor listrik sebagai strategi bukanlah cara yang tepat.

Kedua, pemborosan. Selain mengada-ada, tampaknya kata pemborosan juga cocok untuk menggambarkan kebijakan bagi-bagi rice cooker yang direncanakan pemerintah. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM menilai bahwa pengurangan konsumi listrik dengan memakai rice cooker tidak signifikan jika tujuannya untuk mengatasi over supply listrik.

Ketiga, perencanaan kurang matang. Semestinya, penggunaan motor listrik ditopang dengan infrastruktur yang mendukung. Tentu lucu jika orang membeli motor listrik bersubsidi, tetapi untuk mengisi ulang baterainya atau jika motornya mau diperbaiki, bengkelnya sangat minim.

Keempat, biaya konversi listrik mahal. Sebagian besar masyarakat enggan melakukan konversi kendaraan ke motor listrik karena harganya yang mahal.

Selain itu, biaya perawatan dan pengisian ulang kendaraan listrik belum banyak sehingga kurang fleksibel bagi mereka yang bergantung pada sepeda motor BBM untuk mencari nafkah. Masyarakat sebenarnya membutuhkan hal lebih dari motor listrik atau rice cooker, yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan kepastian kerja bagi kepala keluarga.

Pemerintah memang berupaya menggenjot penggunaan listrik untuk mengatasi over supply yang terus menerus terjadi selama sembilan tahun. Hal Ini karena kebijakan ambisius pemerintah yang meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lalu. Maksud hati adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi, tetapi yang terjadi justru malah sebaliknya.

Inilah potret tata kelola dan kepengurusan negara dengan landasan sistem kapitalisme. Konsep ekonomi pasar bebas yang digagas kapitalisme melahirkan kebijakan yang meningkatkan konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Investasi dianggap baik selama mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena memang dalam sistem kapitalis negara hanya menjadi objek pasar industri kapitalistik.

Kemandirian adalah kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Kalau di tinjau dari definisi ini, posisi Indonesia sangat jauh dari aspek mandiri energi, karena sumber energi diantaranya batu bara yang harusnya milik rakyat dan di kelola sebaik baiknya oleh negara untuk kepentingan rakyat pada kenyataannya telah di kuasai oleh segelintir korporasi. Untuk mewujudkan kemandirian hakiki, negara harus merevolusi industri dari industri konsumtif menjadi industri strategis, yaitu membangun industri alat-alat berat yang nantinya menyokong industri lainnya untuk berkembang. Negara harus menjadi pengelola harta milik publik, seperti batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Jadi, tidak ada cerita bahwa PLN ngos-ngosan membeli batu bara dari swasta untuk menyediakan listrik ke masyarakat.

Tidak akan ada cerita dan peristiwa negara bersaing dengan swasta untuk memastikan pasokan energi untuk penduduk seperti kasus saat ini terjadi di sektor hulu dan hilir Sumber Daya Alam di negara Indonesia. Revolusi industri ini hanya dapat dicapai jika pengelolaan SDA di bawah hukum syariat Islam. Kemandirian energi hanya tercipta ketika negara menerapkan kebijakan politik ekonomi berdasarkan syariat Islam.

Syariat Islam mewajibkan Sumber Daya Alam yang terkategori kepemilikan publik wajib dikuasai oleh negara dan haram diberikan kepada swasta baik itu swasta asing maupun swasta lokal. Sumber alam harus dikelola oleh negara secara maximal dengan tanpa memperhatikan aspek pasar. Negara mengelola Sumber Daya Alam hanya untuk rakyatnya. Rakyat dapat menikmati hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam yang notabenenya milik publik secara gratis atau cuma cuma. Bahkan andaipun membayar maka dengan biaya yang relatif ringan sebatas biaya keperluan operasional.

Sungguh hanya Islam dengan sistemnya yang menjadi rahmatan lil 'alamin telah terbukti mampu menandingi dan menangkal berbagai kerusakan sebagai akibat dari hegemoni sistem kapitalis. Secara historis Islam pernah mencatatkan prestasi sebagai menciptakan negara mandiri, kuat, dan berdaulat . Hal hal tersebut sudah teruji dan terbukti.

Wallahu a'lam

[baliportalnews]

600 Ribu Lebih NIK Warga Bali Telah Tercatat dalam Transaksi LPG 3 Kg Bersubsidi

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Semenjak diberlakukan kewajiban pencatatan KTP setiap pembelian LPG 3 kg, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus merilis sebanyak 608.029 warga Bali telah tercatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam setiap pembelian tabung gas melon tersebut. Jumlah tersebut merepresentasikan dukungan masyarakat akan subsidi tepat LPG 3kg. Area Manager Comm, Rel & CSR, Ahad Rahedi mengatakan, Provinsi Bali telah memulai sosialisasi pembelian LPG menggunakan KTP sejak bulan Maret tahun lalu secara bertahap di tiap kabupaten/kota. “Status sosialisasi ditingkatkan yang tadinya periode Maret-Desember 2023 yang tidak membawa KTP tetap dilayani, mulai 1 Januari ini semua wajib membawa KTP. Namun karena masih fase sosialisasi, yang sudah diinput NIK nya, ternyata tidak termasuk dalam warga kurang mampu berdasarkan database DTKE/P3KE Kementerian Sosial, tetap akan dilayani oleh pangkalan bisa tetap membeli LPG 3kg,” ujar Ahad, Sabtu (27/1/2024). Langkah-langkah ini dilakukan sebagai bagian terintegrasi dari transformasi pendistribusian LPG 3 kg untuk memastikan bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkannya. Dengan demikian, pembelian LPG 3 kg dapat terfokus pada rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani yang memenuhi syarat. Di Bali sendiri, terdapat 3.800 pangkalan LPG 3kg yang menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Gubernur Rp18.000. “Jumlah tersebut jika dibagi dengan jumlah desa se-kota/kabupaten di wilayah Bali maka minimum terdapat 2-3 pangkalan per desa. 97,5% pangkalan telah melakukan pencatatan NIK menggunakan KTP secara digital, sisanya belum melakukan pencatatan secara digital karena terdapat kendala jaringan akibat lokasi yang berada di wilayah pelosok. Namun tetap dicatat secara manual,” tambah Ahad. Pertamina memastikan pasokan LPG saat ini dalam kondisi aman. Konsumsi LPG harian masyarakat Bali saat ini sebesar 790 Metrik Ton (MT) per hari. Sedangkan ketahanan stok LPG di wilayah Bali hari ini (26/1) mencapai 2.629 MT atau 3,3 kali lipat dari konsumsi normal harian. “Jelang perhelatan pemilu, pertengahan bulan depan kami memastikan konsumsi LPG dalam kondisi aman. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan KTP kepada selain pangkalan LPG 3 kg, dan menunggu proses input NIK di pangkalan (tidak perlu meninggalkan KTP di pangkalan). Apabila ditemukan pelanggaran dalam penggunaan data KTP, masyarakat tinggal melapor ke Call Center 135, kami akan berikan sanksi mulai dari teguran, pencabutan alokasi sampai pemutusan hubungan usaha,” pungkas Ahad. Untuk mendapatkan harga termurah masyarakat dapat membeli di pangkalan LPG 3kg yang memiliki papan hijau resmi dengan mencantumkan Call Center Pertamina 135 dan ESDM 136. Cara mengetahui lokasi pangkalan LPG Pertamina terdekat dengan lokasi tempat tinggal, dapat menghubungi Call Center Pertamina 135.(tis/bpn) Read the full article

[bantennewscoid-blog]

Polda Banten Ungkap Sindikat Penyuntik LPG Bersubsidi Beromzet Miliaran Rupiah

SERANG – Tim Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten mengungkap jaringan penyuntikan gas elpiji bersubsidi di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Dalam pengungkapan itu, Polda Banten menangkap 8 orang tersangka. Dari para tersangka polisi mengamankan barang bukti berupa 2.638 tabung gas subsidi 3 kg, 587 tabung gas subsidi 12 kg, 74 tabung gas subsidi 50 kg, dan sejumlah peralatan…