#Kredit UMKM

[rasiooid]

BRI Genjot Penyaluran Kredit UMKM Rp1.105,70 Triliun Hingga Triwulan III 2024, Perkuat Ekonomi Rakyat

    RASIOO.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mempertegas perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, total penyaluran kredit BRI mencapai Rp1.353,36 triliun, naik 8,21% secara year on year (yoy). Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1.105,70…

[erainspirasi]

Tembus Rp1.105,7 T, Kredit UMKM BRI Komitmen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

ERAINSPIRASI.COM, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI konsisten memperkuat komitmennya dalam menopang perkembangan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total…

[kantorberita]

Pemkot Bengkulu Dorong UMKM Tumbuh Lewat KUR Tanpa Bunga

Pemkot Bengkulu Dorong UMKM Tumbuh Lewat KUR Tanpa Bunga KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota Bengkulu terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tema Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,…

[lampung7com]

Ada Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Ajukan Kredit UMKM

LAMPUNG7COM | MEMINJAM uang ke bank bisa jadi salah satu opsi untuk memeroleh modal bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan cara mengajukan pinjaman uang 25 atau 50 juta KUR BRI. Namun, sebelum mulai mengambil cicilan, sebaiknya kamu mengecek dulu syarat dan simulasi kredit KUR BRI per Oktober 2023. Salah satu syarat pengajuan KUR BRI adalah individu tidak…

[bantennewscoid-blog]

Begini Cara Bijak Kelola Hutang Sebagai Modal Usaha

SERANG – Dalam mengembangkan suatu usaha, kerap kali kendala yang ditemui adalah mengenai persoalan modal yang belum mencukupi. Sementara skala usaha sudah memperlihatkan kebutuhan untuk pengembangan yang lebih besar dan luas. Hal ini juga yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Seperti yang dialami oleh Febby, salah seorang wirausaha yang tengah merintis usaha…

[jurnaltempo]

Pergerakan Ekonomi Simalungun BRILink Bantu Peluang Usaha

Jurnaltempo.com – Peluang usaha di pedesaan semakin berkembang berkat hadirnya AgenBRILink, program dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Melalui AgenBRILink, masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah.

Program ini tidak hanya mendekatkan layanan perbankan ke masyarakat, tetapi juga membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnis mereka. Salah satu kisah sukses datang dari Rida Siahaan, seorang AgenBRILink di Desa Sidallogan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kisah Sukses Rida Siahaan dengan Peluang Usaha AgenBRILink

“Baca juga: Prabowo Berkuasa di Pekan Ketiga, Modal Asing Kabur Rp7,42 T”

Rida Siahaan telah menjadi bagian dari AgenBRILink selama tujuh tahun. Sebelumnya, ia menjalankan usaha sembako selama lebih dari 16 tahun. Bergabungnya Rida sebagai AgenBRILink membawa dampak besar bagi komunitas di sekitarnya.

Sebagai AgenBRILink pertama di wilayahnya, Rida menyediakan layanan seperti tarik tunai, setor simpanan, pinjaman, hingga pembayaran tagihan BPJS dan listrik. Layanan ini sangat membantu masyarakat pedesaan yang sebelumnya harus pergi jauh untuk mengakses layanan perbankan.

Peluang Usaha Melalui Kredit Cepat (Kece)

Selain layanan dasar perbankan, Rida juga menawarkan produk pinjaman Kredit Cepat (Kece) dari BRI. Kece mempermudah masyarakat mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha mereka.

“Banyak nasabah memanfaatkan Kece untuk membuka atau mengembangkan usaha di desa kami,” ujar Rida. Dengan layanan ini, Rida tidak hanya membantu perekonomian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM di desanya.

Manfaat Ekonomi dari Peluang Usaha AgenBRILink

Bagi Rida, menjadi AgenBRILink bukan sekadar peluang usaha, tetapi juga cara untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Penghasilan dari AgenBRILink dan usaha sembakonya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk membiayai pendidikan keempat anaknya.

Sebagian dari pendapatan tersebut bahkan telah diinvestasikan dalam bentuk aset seperti tanah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa AgenBRILink mampu menjadi peluang usaha yang menguntungkan sekaligus membawa manfaat sosial.

“Simak juga: Bus Bekasi-Bandung Kisah Hantu Viral Dijelaskan Secara Ilmiah”

Peran BRI dalam Mendorong Inklusi Keuangan

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menyebut bahwa hingga September 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink di 62 ribu desa di Indonesia. Para agen ini mencatatkan total transaksi senilai Rp1.170 triliun dalam periode Januari hingga September 2024.

Program ini merupakan salah satu langkah BRI untuk mengakselerasi inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri. Melalui AgenBRILink, BRI menciptakan ekosistem ekonomi berbagi (sharing economy) yang memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Peluang Usaha AgenBRILink untuk Masa Depan

Dengan semakin luasnya jaringan AgenBRILink, peluang usaha di pedesaan menjadi lebih terbuka. Masyarakat yang ingin bergabung sebagai AgenBRILink dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun usaha sekaligus mendukung perekonomian desa mereka.

BRI juga terus memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para agen untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan ini menjadi modal penting bagi para agen untuk berkembang bersama komunitasnya.

Kesimpulan

Peluang usaha melalui AgenBRILink bukan hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membantu memperkuat perekonomian pedesaan. Kisah sukses seperti Rida Siahaan menjadi bukti nyata bahwa AgenBRILink dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Dengan dukungan BRI, inklusi keuangan di pedesaan terus meningkat, menciptakan dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional. Peluang usaha ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

https://jurnaltempo.com/economic/peluang-usaha-brilink-ekonomi-pedesaan/

[konfrontasi]

Penghapusan Kredit Macet UMKM Butuh Regulasi Ketat untuk Hindari Moral Hazard

http://dlvr.it/TGBxzm

[turisiancom]

TURISIAN.com - Sekda Jabar Herman Suryatman memperkenalkan program Kredit Jabar Caang kepada seluruh kepala dinas koperasi dan UMKM kabupaten dan kota se- Jabar. Pengenalan program ini berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin 11 November 2024. Sementara itu, Kredit Jabar Caang merupakan program Pemda Provinsi Jabar untuk mencetak wirausaha baru. Serta memberi akses pinjaman kredit dengan bunga ringan. Sedangkan, Caang sendiri akronim dari ‘cepat, aman, bunga ringan’. Menurut Herman, Kredit Jabar Caang menyasar kalangan ibu rumah tangga di desa – desa. Dengan bantuan penetrasi dinas koperasi dan UMKM di kabupaten dan kota, diharapkan Kredit Jabar Caang bisa terakselerasi. Sebelum perempuan wirausaha baru tersebut diberi pinjaman, mereka terlebih dahulu dilatih bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses. Pelatihannya, yakn  mencakup manajemen bisnis yang baik, menguasai marketing dan promosi digital. Serta yang paling penting kontinuitas dalam produksi. "Kita beri pelatihan ibu-ibu (untuk jadi entrepreneur), (dilatih) oleh entrepreneur. Dilaksanakan di tingkat kecamatan menyasar setiap desa," ujar Herman Suryatman. BACA JUGA: Pekan Paralimpiade Nasional Jadi Momentum Pelaku UMKM, Meningkatkan Omset 600 Ibu-ibu Punya Usaha Herman menargetkan pada 2025 akan ada 600.000 wirausaha baru perempuan lahir dari 27 kabupaten dan kota. "Jadi mudah-mudahan di tahun 2025 kita mempunyai 600 ribu ibu-ibu yang mempunyai usaha. Setelah dilatih, minimal mempunyai basic untuk berwirausaha," katanya. Sementara itu Herman  juga mengingatkan, dinas koperasi dan UMKM memiliki tugas pokok yang jelas dengan tujuan akhir menyejahterakan masyarakat. Lebih jauh, peran itu tidak hanya melekat pada lembaga saja tapi juga kepada pribadi sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN). Itu pula sebabnya, menyejahterakan masyarakat berarti memberikan pendapatan bagi keluarga. Yakni, salah satunya dengan memberi jalan perempuan untuk menjadi seorang wirausaha. “Tugas ASN adalah menyejahterakan (warga). Kita harus melayani masyarakat, menyejahterakan masyarakat,” tegasnya. Sedangkan, agar program ini berjalan, Herman meminta pemda kabupaten dan kota bekerja sama. Program ini tidak melulu dijalankan oleh Pemda Provinsi. “Harus seimbang, saling berkolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota,” kata Herman. Begitu pun Herman berharap setelah pelatihan dilakukan secara masif, akan ada banyak ibu – ibu wirausaha yang dapat Kredit Jabar Caang.  

[sobirinkuliner7788]

Warga diingatkan tetap hati-hati saat bertransaksi dengan QRIS

esuai (namanya) dengan yang terpampang di situ

Jakarta (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (BI DKI) mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati saat bertransaksi menggunakan Kode Respons Cepat Standar Indonesia (quick response code Indonesian standar/QRIS) menyusul tingginya transaksi pembayaran dengan metode tersebut.

Kepala Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI DKI Hery Afrianto dalam diskusi bertajuk "Literasi Produk/Jasa Sistem Pembayaran dan Keuangan Digital yang Inklusif dan Terlindungi" di Jakarta, Minggu, mengatakan imbauan itu disampaikan terkait kasus viral QRIS donasi di rumah ibadah yang diganti dengan QRIS pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Itu hal-hal yang harus kita hati-hati. Jadi, ketika akan melakukan transaksi dengan QRIS, pastikan antara penyedia, baik itu toko, rumah ibadah dan lain sebagainya itu sesuai (namanya) dengan yang terpampang di situ," katanya.

Hery menjelaskan, pihaknya terus mendorong transaksi QRIS dalam sistem pembayaran karena metode ini memberikan manfaat, baik bagi pengguna, pedagang hingga pemerintah.

Bagi pengguna atau konsumen, penggunaan QRIS sangat praktis, cepat, efisien, aman, tercatat dan akan membantu UMKM mengakselerasi ekonomi keuangan digital.

Baca juga: UMKM Jakpreneur didorong terapkan pembayaran QRIS

Begitu pula bagi pedagang, QRIS bisa meningkatkan "branding", higienis, bebas risiko, hemat biaya pengelolaan dan bisa membangun profil kredit karena transaksi yang tercatat.

[m1totoberitanew]

Ekonom yakini penghapusan utang UMKM bisa turunkan kemiskinan

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati menyatakan kebijakan penghapusan atau pemutihan utang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang per Maret 2024 berada di angka 9,03 persen.

"Kebijakan ini berpotensi menurunkan kemiskinan di tingkat petani atau nelayan jika kebijakan lainnya sinergis dan harmonis," kata Nina dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia melalui beleid ini Presiden Prabowo sekaligus menyasar untuk bisa menaikkan daya beli masyarakat, mengingat penerima manfaat kebijakan ini merupakan kelas menengah ke bawah.

Selanjutnya, Nina menyatakan kedua hal tersebut bisa diwujudkan pemerintah apabila dalam pelaksanaan subsidi pemutihan utang ini dilakukan secara jujur, transparan, dan akuntabel. Sehingga kebijakan strategis yang ditetapkan efektif memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Kebijakan ini berpotensi menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan nelayan jika tata kelolanya baik yaitu dilakukan secara jujur, transparan, akuntabel, sehingga subsidi negara tersebut efektif dan efisien," kata dia.

Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan hal serupa, bahwa program pemutihan utang tersebut memiliki potensi untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

"Tergantung implementasinya nanti," ujar dia.

Bhima menilai, skema penghapusan utang ini bersifat parsial, artinya dari target 6 juta debitur petani dan nelayan nantinya akan diseleksi oleh lembaga keuangan bank, koperasi dan lembaga mikro lainnya, dengan mempertimbangkan manajemen risiko lembaga keuangan."Mereka akan cek dulu kemampuan bayar debiturnya, riwayat kelancaran bayar, dan apakah sudah pernah ikut restrukturisasi kredit waktu pandemi lalu. Kriteria debitur yang sifatnya memang sudah mendapat program restrukturisasi pandemi tapi masih sulit melunasi pokok dan bunga utang, maka bisa dilanjutkan ke write off atau penghapusan utang," katanya.Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore (5/11), dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.​​​​​​"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdayaguna," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

[toto7788-official-gacor-situs]

Erick Thohir mau Hapus Kredit Macet UMKM di Himbara Senilai Rp8,7 Triliun: untuk Dukung Program Prabowo

Erick Thohir Mau Hapus Kredit Macet UMKM di Himbara Senilai Rp8,7 Triliun: Dukungan untuk Program Prabowo

Isu mengenai kredit macet yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Erick Thohir, Menteri BUMN, mengungkapkan rencana untuk menghapus kredit macet senilai Rp8,7 triliun yang berada di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini dikaitkan dengan upaya mendukung program Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden mendatang. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai rencana ini, dampaknya terhadap UMKM, serta reaksi dari berbagai pihak.

Latar Belakang Kredit Macet UMKM

Tantangan UMKM di Indonesia

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses keuangan. Banyak di antara mereka terjebak dalam siklus utang yang sulit dilunasi, yang menyebabkan kredit macet.

Data Kredit Macet

Menurut data yang diungkapkan oleh Kementerian BUMN, jumlah kredit macet di Himbara yang berasal dari UMKM mencapai Rp8,7 triliun. Kredit macet ini menjadi beban bagi bank dan juga memengaruhi kemampuan UMKM untuk berkembang. Upaya untuk mengatasi masalah ini sangat penting agar UMKM dapat kembali beroperasi dan berkontribusi pada perekonomian.

Rencana Penghapusan Kredit Macet

Pernyataan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan bahwa rencana penghapusan kredit macet UMKM ini adalah bagian dari strategi untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan mendorong pemulihan ekonomi. Dengan menghapus kredit macet, diharapkan UMKM dapat mendapatkan kesempatan kedua untuk bangkit dan berkembang.

Tujuan Dukungan untuk Program Prabowo

Pernyataan Erick juga menyiratkan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Prabowo Subianto, calon presiden yang didukungnya. Program-program yang mendukung UMKM sering kali menjadi sorotan dalam kampanye politik, dan penghapusan kredit macet ini bisa menjadi salah satu langkah konkret yang diambil untuk menunjukkan komitmen terhadap sektor yang sangat vital ini.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

Untuk mewujudkan rencana ini, diperlukan langkah-langkah konkret, termasuk:

Audit Kredit Macet: Melakukan audit menyeluruh terhadap kredit macet untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan valid.

Penilaian Kelayakan UMKM: Menilai kelayakan UMKM yang akan mendapatkan penghapusan kredit dan memberikan dukungan lebih lanjut, seperti pelatihan dan akses ke modal baru.

Kerja Sama dengan Bank: Berkolaborasi dengan bank-bank milik negara untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam penghapusan kredit macet ini.

Dampak terhadap UMKM

Peluang Pemulihan

Penghapusan kredit macet diharapkan dapat membuka jalan bagi pemulihan UMKM. Dengan beban utang yang lebih ringan, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini sangat penting, terutama di masa pemulihan pascapandemi.

Meningkatkan Kepercayaan

Langkah ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perbankan. Ketika bank menunjukkan komitmen untuk membantu UMKM, diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan dari para pelaku usaha untuk kembali berinvestasi dan mengembangkan bisnis mereka.

Reaksi Berbagai Pihak

Dukungan dari Pengusaha

Banyak pengusaha UMKM yang menyambut positif rencana ini. Mereka melihat penghapusan kredit macet sebagai langkah yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan usaha mereka. Beberapa pengusaha berharap bahwa pemerintah juga akan menyediakan dukungan tambahan seperti pelatihan dan akses ke modal baru.

Skeptisisme dari Pengamat Ekonomi

Namun, tidak semua pihak menyambut rencana ini dengan antusias. Beberapa pengamat ekonomi menyatakan skeptisisme, mempertanyakan efektivitas penghapusan kredit macet tanpa adanya program pendampingan yang jelas. Mereka menekankan bahwa penghapusan kredit macet harus disertai dengan upaya untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan.

Isu Politikal

Kaitan antara rencana ini dengan dukungan untuk Prabowo Subianto juga menjadi perdebatan. Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai upaya politik untuk meraih dukungan dari kalangan UMKM menjelang pemilu. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah tindakan ini benar-benar demi kepentingan UMKM atau lebih untuk kepentingan politik semata.

Kesimpulan

Rencana Erick Thohir untuk menghapus kredit macet UMKM di Himbara senilai Rp8,7 triliun merupakan langkah signifikan dalam mendukung sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Jika dilaksanakan dengan baik, langkah ini bisa membuka peluang bagi pemulihan dan pertumbuhan UMKM.

Namun, untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini, diperlukan perencanaan yang matang dan dukungan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Kita berharap bahwa upaya ini tidak hanya menjadi janji politik, tetapi juga wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, bank, dan pelaku usaha, diharapkan sektor UMKM dapat kembali berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian nasional.

[rasiooid]

BRI Catat Laba Rp45,36 Triliun, Fokus Perkuat Kinerja dan Dukung UMKM Nasional

RASIOO.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mencetak kinerja solid di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil meraih laba bersih sebesar Rp45,36 triliun, berkat upaya memperkuat fundamental kinerja. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BRI, Sunarso, dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III 2024 di Jakarta, Senin,…

[m1totopunyaberita]

Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita 'good corporate governance' bersih-bersih dan program berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target dividen Kementerian BUMN sebesar Rp90 triliun untuk tahun 2025 dapat tercapai."Kemarin dividen sudah digetok Rp90 triliun oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), untuk 2024 kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2-3 bulan, insya Allah juga tercapai," ujar Erick di Jakarta, Jumat.Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya untuk membahas program 100 hari dan lima tahun ke depan.

Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melanjutkan program-program yang telah ada seperti peningkatan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali."Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita good corporate governance, bersih-bersih dan program berkelanjutan. Kita terus jaga itu," katanya.

Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

[toto7788officialsite]

ransformasi Digital UMKM: Tunai ke Contactless

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah cara kita berbisnis dan berinteraksi dengan teknologi. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami dampak signifikan dari perubahan ini. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah pergeseran dari transaksi tunai menuju metode pembayaran contactless atau nontunai, yang didukung oleh berbagai inovasi teknologi. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang transformasi digital UMKM di Indonesia, khususnya peralihan dari tunai ke contactless, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dalam proses tersebut.

Pentingnya UMKM di Indonesia

UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2021, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menciptakan hampir 97% lapangan kerja di seluruh negeri. UMKM tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, hingga industri kecil. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, UMKM juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam hal adopsi teknologi digital. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan metode konvensional, seperti transaksi tunai, yang dapat membatasi pertumbuhan bisnis mereka di era digital yang semakin terhubung.

Transformasi Digital: Apa yang Dimaksud?

Transformasi digital merujuk pada proses adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak, internet, aplikasi mobile, dan alat digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam konteks UMKM, transformasi digital melibatkan penerapan teknologi seperti pembayaran digital, platform e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen inventaris berbasis cloud.

Salah satu aspek penting dari transformasi digital adalah perubahan cara konsumen bertransaksi. Saat ini, pembayaran digital semakin populer, dengan banyak konsumen yang beralih dari uang tunai ke pembayaran contactless menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau dompet digital. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi.

Dari Tunai ke Contactless: Mengapa Penting?

Peralihan dari transaksi tunai ke metode pembayaran contactless menawarkan berbagai keuntungan bagi UMKM. Berikut adalah beberapa alasan mengapa transformasi ini penting:

Kemudahan dan Efisiensi: Pembayaran contactless memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Pelanggan tidak perlu repot mencari uang tunai atau kembalian, dan penjual tidak perlu menghitung uang secara manual. Hal ini dapat mempercepat proses transaksi, terutama di tempat-tempat dengan antrian panjang seperti pasar, kafe, dan restoran.

Keamanan: Transaksi digital lebih aman dibandingkan dengan transaksi tunai. Mengurangi penggunaan uang fisik dapat mengurangi risiko pencurian atau kehilangan uang. Selain itu, pembayaran contactless sering kali dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang melindungi informasi keuangan pelanggan dari potensi penyalahgunaan.

Peningkatan Peluang Bisnis: UMKM yang mengadopsi pembayaran digital dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk mereka yang lebih memilih metode pembayaran nontunai. Ini juga membuka peluang untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun internasional, melalui platform e-commerce.

Pencatatan Keuangan yang Lebih Baik: Dengan sistem pembayaran digital, UMKM dapat dengan mudah melacak transaksi mereka secara otomatis. Ini membantu dalam pencatatan keuangan yang lebih akurat dan transparan, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak.

Mendukung Inisiatif Cashless Society: Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong adopsi pembayaran digital sebagai bagian dari inisiatif “cashless society” atau masyarakat tanpa uang tunai. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, modern, dan efisien.

Peran Teknologi dalam Mendorong Pembayaran Contactless

Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam mendorong adopsi pembayaran contactless di kalangan UMKM. Beberapa teknologi utama yang berperan dalam transformasi ini antara lain:

QR Code Payment: Salah satu teknologi yang paling populer di Indonesia adalah sistem pembayaran menggunakan QR Code. UMKM hanya perlu mencetak kode QR yang terhubung dengan rekening atau dompet digital mereka. Pelanggan kemudian dapat memindai kode tersebut menggunakan aplikasi pembayaran di ponsel mereka untuk menyelesaikan transaksi.QR Code Payment telah diadopsi secara luas di berbagai sektor, mulai dari pedagang kaki lima hingga toko ritel besar. Sistem ini mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan infrastruktur yang mahal, menjadikannya solusi yang ideal bagi UMKM.

Dompet Digital (E-Wallets): Dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan LinkAja telah menjadi alat pembayaran yang sangat populer di Indonesia. Pengguna dapat menyimpan uang elektronik di aplikasi tersebut dan menggunakannya untuk berbelanja di berbagai merchant, baik online maupun offline. Bagi UMKM, bermitra dengan penyedia layanan dompet digital ini memungkinkan mereka menerima pembayaran secara lebih fleksibel dan terjangkau.

NFC (Near Field Communication): NFC adalah teknologi yang memungkinkan pembayaran dilakukan dengan mendekatkan perangkat, seperti ponsel atau kartu kredit, ke terminal pembayaran. NFC telah banyak digunakan dalam pembayaran contactless di negara maju, dan popularitasnya juga mulai tumbuh di Indonesia, meskipun masih terbatas di beberapa sektor tertentu.

Platform E-Commerce: Selain pembayaran, teknologi juga telah memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya. Dengan bergabung di platform-platform ini, UMKM dapat menjual produk mereka secara online dan menerima pembayaran digital dari pelanggan di seluruh Indonesia.

Tantangan dalam Transformasi Digital

Meskipun banyak manfaat yang bisa diperoleh dari transformasi digital, UMKM di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengadopsi pembayaran contactless. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

Kurangnya Literasi Digital: Banyak pelaku UMKM yang masih belum familiar dengan teknologi digital. Kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan perangkat lunak atau aplikasi pembayaran digital dapat menjadi hambatan dalam proses adopsi.

Infrastruktur yang Terbatas: Di beberapa daerah, infrastruktur digital seperti jaringan internet yang stabil masih terbatas. Ini menjadi kendala bagi UMKM yang ingin memanfaatkan teknologi pembayaran contactless, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.

Biaya Transaksi: Meskipun pembayaran digital menawarkan banyak kemudahan, beberapa penyedia layanan membebankan biaya transaksi kepada merchant. Hal ini dapat menjadi beban bagi UMKM kecil yang memiliki margin keuntungan tipis.

Kepercayaan dan Keamanan: Beberapa pelaku UMKM mungkin masih skeptis terhadap keamanan transaksi digital. Kekhawatiran terhadap penipuan atau pelanggaran data pribadi bisa menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk beralih ke pembayaran contactless.

Upaya Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Transformasi Digital UMKM

Pemerintah Indonesia bersama sektor swasta telah berupaya mendorong transformasi digital UMKM melalui berbagai program dan inisiatif. Salah satunya adalah Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan pembayaran digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, beberapa bank dan penyedia layanan teknologi keuangan (fintech) juga telah memberikan pelatihan dan edukasi kepada UMKM mengenai cara menggunakan sistem pembayaran digital. Beberapa platform e-commerce bahkan menawarkan program insentif dan pendampingan bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas bisnis mereka.

Kesimpulan

Transformasi digital UMKM dari transaksi tunai menuju contactless adalah langkah penting dalam mengoptimalkan potensi bisnis kecil di era digital. Meskipun masih ada sejumlah tantangan, peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital sangat besar. Dengan adopsi yang tepat, UMKM dapat menikmati kemudahan, efisiensi, dan akses pasar yang lebih luas. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi ini berlangsung dengan lancar dan inklusif, sehingga UMKM dapat terus menjadi pilar ekonomi Indonesia yang kuat di masa depan.

[sultratopmedia]

2,6 Juta Pelaku UMKM Dapatkan Akses Pembiayaan KUR BRI Sepanjang 2024

SULTRATOP.COM, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Agustus 2024 BRI telah berhasil menyalurkan KUR kepada 2,6 juta debitur UMKM dengan total nilai mencapai Rp126,12 triliun. Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024…

[herijaya]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah salah satu solusi pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada tahun 2024, BRI menyediakan tiga jenis KUR, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. Berikut adalah panduan cara pengajuan KUR BRI dan syarat-syaratnya.