#Kredit UMKM

[rasiooid]

BRI Genjot Penyaluran Kredit UMKM Rp1.105,70 Triliun Hingga Triwulan III 2024, Perkuat Ekonomi Rakyat

    RASIOO.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mempertegas perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, total penyaluran kredit BRI mencapai Rp1.353,36 triliun, naik 8,21% secara year on year (yoy). Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1.105,70…

[erainspirasi]

Tembus Rp1.105,7 T, Kredit UMKM BRI Komitmen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

ERAINSPIRASI.COM, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI konsisten memperkuat komitmennya dalam menopang perkembangan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total…

[kantorberita]

Pemkot Bengkulu Dorong UMKM Tumbuh Lewat KUR Tanpa Bunga

Pemkot Bengkulu Dorong UMKM Tumbuh Lewat KUR Tanpa Bunga KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota Bengkulu terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tema Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,…

[lampung7com]

Ada Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Ajukan Kredit UMKM

LAMPUNG7COM | MEMINJAM uang ke bank bisa jadi salah satu opsi untuk memeroleh modal bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan cara mengajukan pinjaman uang 25 atau 50 juta KUR BRI. Namun, sebelum mulai mengambil cicilan, sebaiknya kamu mengecek dulu syarat dan simulasi kredit KUR BRI per Oktober 2023. Salah satu syarat pengajuan KUR BRI adalah individu tidak…

[bantennewscoid-blog]

Begini Cara Bijak Kelola Hutang Sebagai Modal Usaha

SERANG – Dalam mengembangkan suatu usaha, kerap kali kendala yang ditemui adalah mengenai persoalan modal yang belum mencukupi. Sementara skala usaha sudah memperlihatkan kebutuhan untuk pengembangan yang lebih besar dan luas. Hal ini juga yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Seperti yang dialami oleh Febby, salah seorang wirausaha yang tengah merintis usaha…

[m1totoberitanew]

Ekonom yakini penghapusan utang UMKM bisa turunkan kemiskinan

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati menyatakan kebijakan penghapusan atau pemutihan utang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang per Maret 2024 berada di angka 9,03 persen.

"Kebijakan ini berpotensi menurunkan kemiskinan di tingkat petani atau nelayan jika kebijakan lainnya sinergis dan harmonis," kata Nina dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia melalui beleid ini Presiden Prabowo sekaligus menyasar untuk bisa menaikkan daya beli masyarakat, mengingat penerima manfaat kebijakan ini merupakan kelas menengah ke bawah.

Selanjutnya, Nina menyatakan kedua hal tersebut bisa diwujudkan pemerintah apabila dalam pelaksanaan subsidi pemutihan utang ini dilakukan secara jujur, transparan, dan akuntabel. Sehingga kebijakan strategis yang ditetapkan efektif memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Kebijakan ini berpotensi menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan nelayan jika tata kelolanya baik yaitu dilakukan secara jujur, transparan, akuntabel, sehingga subsidi negara tersebut efektif dan efisien," kata dia.

Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan hal serupa, bahwa program pemutihan utang tersebut memiliki potensi untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

"Tergantung implementasinya nanti," ujar dia.

Bhima menilai, skema penghapusan utang ini bersifat parsial, artinya dari target 6 juta debitur petani dan nelayan nantinya akan diseleksi oleh lembaga keuangan bank, koperasi dan lembaga mikro lainnya, dengan mempertimbangkan manajemen risiko lembaga keuangan."Mereka akan cek dulu kemampuan bayar debiturnya, riwayat kelancaran bayar, dan apakah sudah pernah ikut restrukturisasi kredit waktu pandemi lalu. Kriteria debitur yang sifatnya memang sudah mendapat program restrukturisasi pandemi tapi masih sulit melunasi pokok dan bunga utang, maka bisa dilanjutkan ke write off atau penghapusan utang," katanya.Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore (5/11), dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.​​​​​​"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdayaguna," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

[toto7788-official-gacor-situs]

Erick Thohir mau Hapus Kredit Macet UMKM di Himbara Senilai Rp8,7 Triliun: untuk Dukung Program Prabowo

Erick Thohir Mau Hapus Kredit Macet UMKM di Himbara Senilai Rp8,7 Triliun: Dukungan untuk Program Prabowo

Isu mengenai kredit macet yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Erick Thohir, Menteri BUMN, mengungkapkan rencana untuk menghapus kredit macet senilai Rp8,7 triliun yang berada di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini dikaitkan dengan upaya mendukung program Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden mendatang. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai rencana ini, dampaknya terhadap UMKM, serta reaksi dari berbagai pihak.

Latar Belakang Kredit Macet UMKM

Tantangan UMKM di Indonesia

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses keuangan. Banyak di antara mereka terjebak dalam siklus utang yang sulit dilunasi, yang menyebabkan kredit macet.

Data Kredit Macet

Menurut data yang diungkapkan oleh Kementerian BUMN, jumlah kredit macet di Himbara yang berasal dari UMKM mencapai Rp8,7 triliun. Kredit macet ini menjadi beban bagi bank dan juga memengaruhi kemampuan UMKM untuk berkembang. Upaya untuk mengatasi masalah ini sangat penting agar UMKM dapat kembali beroperasi dan berkontribusi pada perekonomian.

Rencana Penghapusan Kredit Macet

Pernyataan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan bahwa rencana penghapusan kredit macet UMKM ini adalah bagian dari strategi untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan mendorong pemulihan ekonomi. Dengan menghapus kredit macet, diharapkan UMKM dapat mendapatkan kesempatan kedua untuk bangkit dan berkembang.

Tujuan Dukungan untuk Program Prabowo

Pernyataan Erick juga menyiratkan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Prabowo Subianto, calon presiden yang didukungnya. Program-program yang mendukung UMKM sering kali menjadi sorotan dalam kampanye politik, dan penghapusan kredit macet ini bisa menjadi salah satu langkah konkret yang diambil untuk menunjukkan komitmen terhadap sektor yang sangat vital ini.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

Untuk mewujudkan rencana ini, diperlukan langkah-langkah konkret, termasuk:

Audit Kredit Macet: Melakukan audit menyeluruh terhadap kredit macet untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan valid.

Penilaian Kelayakan UMKM: Menilai kelayakan UMKM yang akan mendapatkan penghapusan kredit dan memberikan dukungan lebih lanjut, seperti pelatihan dan akses ke modal baru.

Kerja Sama dengan Bank: Berkolaborasi dengan bank-bank milik negara untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam penghapusan kredit macet ini.

Dampak terhadap UMKM

Peluang Pemulihan

Penghapusan kredit macet diharapkan dapat membuka jalan bagi pemulihan UMKM. Dengan beban utang yang lebih ringan, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini sangat penting, terutama di masa pemulihan pascapandemi.

Meningkatkan Kepercayaan

Langkah ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perbankan. Ketika bank menunjukkan komitmen untuk membantu UMKM, diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan dari para pelaku usaha untuk kembali berinvestasi dan mengembangkan bisnis mereka.

Reaksi Berbagai Pihak

Dukungan dari Pengusaha

Banyak pengusaha UMKM yang menyambut positif rencana ini. Mereka melihat penghapusan kredit macet sebagai langkah yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan usaha mereka. Beberapa pengusaha berharap bahwa pemerintah juga akan menyediakan dukungan tambahan seperti pelatihan dan akses ke modal baru.

Skeptisisme dari Pengamat Ekonomi

Namun, tidak semua pihak menyambut rencana ini dengan antusias. Beberapa pengamat ekonomi menyatakan skeptisisme, mempertanyakan efektivitas penghapusan kredit macet tanpa adanya program pendampingan yang jelas. Mereka menekankan bahwa penghapusan kredit macet harus disertai dengan upaya untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan.

Isu Politikal

Kaitan antara rencana ini dengan dukungan untuk Prabowo Subianto juga menjadi perdebatan. Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai upaya politik untuk meraih dukungan dari kalangan UMKM menjelang pemilu. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah tindakan ini benar-benar demi kepentingan UMKM atau lebih untuk kepentingan politik semata.

Kesimpulan

Rencana Erick Thohir untuk menghapus kredit macet UMKM di Himbara senilai Rp8,7 triliun merupakan langkah signifikan dalam mendukung sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Jika dilaksanakan dengan baik, langkah ini bisa membuka peluang bagi pemulihan dan pertumbuhan UMKM.

Namun, untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini, diperlukan perencanaan yang matang dan dukungan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Kita berharap bahwa upaya ini tidak hanya menjadi janji politik, tetapi juga wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, bank, dan pelaku usaha, diharapkan sektor UMKM dapat kembali berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian nasional.

[beritaaterpopuler]

Janji Ridwan Kamil Saat Blusukan di Cakung: Dari Lanjutkan Program KJP hingga Cari Solusi untuk Jakarta

Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, memastikan Kartu Jakarta Pintar atau KJP akan dilanjutkan jika dia bersama calon wakil gubernur Suswono memenangi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyampaikan janji tersebut saat blusukan di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain KJP, Ridwan Kamil menyebutkan akan memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan. “Pembangunan rumah sakit itu kewajiban negara. KJP akan dipertahankan. Sekolah swasta juga akan dikasih gratis, tidak hanya sekolah negeri,” ucap Ridwan.

Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu juga memastikan tidak hanya mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat Jakarta, tapi juga akan mencarikan solusi jika dia memenangi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Dia menuturkan keluhan warga Cakung salah satunya adalah soal belum adanya rumah sakit yang memadai.

“Membangun Jakarta itu setengahnya itu ide dari gubernur dan setengahnya ide dari warga. Dengan datang ke Cakung, yang menjadi prioritas nomor satunya membangun rumah sakit, memang wajar dan itu kebutuhan dasar. Membangun negara itu dimulai dari kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, baru lain-lain,” ujarnya.

Selain soal pemenuhan hak kesehatan, Ridwan juga menjanjikan untuk memajukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan membuka akses permodalan bagi yang kesulitan mengembangkan usahanya.

“Tadi curhatnya tentang UMKM karena begini, Jakarta ini kota dagang. Ibu-ibunya kalau banyak waktu luang mayoritas ingin dagang, maka ada kredit tanpa bunga, tanpa agunan, yang kredit kelompok itu menjadi solusi, dari Rp 500 ribu sampai 10 juta,” ucapnya.

Saat blusukan, Ridwan juga sempat memperhatikan saluran air atau got mampet di lokasi yang dilewati. Wali Kota Bandung 2013-2018 itu menyebutkan dia akan mengatasi hal itu.

“Ya, itu masalah teknis, nanti kita kan ada program juga, satu insinyur satu kecamatan. Nah salah satu tugasnya nanti memastikan hal-hal begitu (got mampet) agar bisa ditangani dengan cepat,” kata dia.

[m1totopunyaberita]

Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita 'good corporate governance' bersih-bersih dan program berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target dividen Kementerian BUMN sebesar Rp90 triliun untuk tahun 2025 dapat tercapai."Kemarin dividen sudah digetok Rp90 triliun oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), untuk 2024 kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2-3 bulan, insya Allah juga tercapai," ujar Erick di Jakarta, Jumat.Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya untuk membahas program 100 hari dan lima tahun ke depan.

Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melanjutkan program-program yang telah ada seperti peningkatan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali."Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita good corporate governance, bersih-bersih dan program berkelanjutan. Kita terus jaga itu," katanya.

Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

[okeenfin]

Perkuat Fundamental, BRI Catat Kinerja Positif di Triwulan III 2024

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan. Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan III 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp45,36 triliun.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar”, kata Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Sunarso mengatakan, ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat. Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21 persen secara year on year (yoy).

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen diantaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM. “BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan

[rasiooid]

BRI Catat Laba Rp45,36 Triliun, Fokus Perkuat Kinerja dan Dukung UMKM Nasional

RASIOO.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mencetak kinerja solid di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil meraih laba bersih sebesar Rp45,36 triliun, berkat upaya memperkuat fundamental kinerja. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BRI, Sunarso, dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III 2024 di Jakarta, Senin,…

[toto7788officialsite]

ransformasi Digital UMKM: Tunai ke Contactless

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah cara kita berbisnis dan berinteraksi dengan teknologi. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami dampak signifikan dari perubahan ini. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah pergeseran dari transaksi tunai menuju metode pembayaran contactless atau nontunai, yang didukung oleh berbagai inovasi teknologi. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang transformasi digital UMKM di Indonesia, khususnya peralihan dari tunai ke contactless, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dalam proses tersebut.

Pentingnya UMKM di Indonesia

UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2021, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menciptakan hampir 97% lapangan kerja di seluruh negeri. UMKM tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, hingga industri kecil. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, UMKM juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam hal adopsi teknologi digital. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan metode konvensional, seperti transaksi tunai, yang dapat membatasi pertumbuhan bisnis mereka di era digital yang semakin terhubung.

Transformasi Digital: Apa yang Dimaksud?

Transformasi digital merujuk pada proses adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak, internet, aplikasi mobile, dan alat digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam konteks UMKM, transformasi digital melibatkan penerapan teknologi seperti pembayaran digital, platform e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen inventaris berbasis cloud.

Salah satu aspek penting dari transformasi digital adalah perubahan cara konsumen bertransaksi. Saat ini, pembayaran digital semakin populer, dengan banyak konsumen yang beralih dari uang tunai ke pembayaran contactless menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau dompet digital. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi.

Dari Tunai ke Contactless: Mengapa Penting?

Peralihan dari transaksi tunai ke metode pembayaran contactless menawarkan berbagai keuntungan bagi UMKM. Berikut adalah beberapa alasan mengapa transformasi ini penting:

Kemudahan dan Efisiensi: Pembayaran contactless memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Pelanggan tidak perlu repot mencari uang tunai atau kembalian, dan penjual tidak perlu menghitung uang secara manual. Hal ini dapat mempercepat proses transaksi, terutama di tempat-tempat dengan antrian panjang seperti pasar, kafe, dan restoran.

Keamanan: Transaksi digital lebih aman dibandingkan dengan transaksi tunai. Mengurangi penggunaan uang fisik dapat mengurangi risiko pencurian atau kehilangan uang. Selain itu, pembayaran contactless sering kali dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang melindungi informasi keuangan pelanggan dari potensi penyalahgunaan.

Peningkatan Peluang Bisnis: UMKM yang mengadopsi pembayaran digital dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk mereka yang lebih memilih metode pembayaran nontunai. Ini juga membuka peluang untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun internasional, melalui platform e-commerce.

Pencatatan Keuangan yang Lebih Baik: Dengan sistem pembayaran digital, UMKM dapat dengan mudah melacak transaksi mereka secara otomatis. Ini membantu dalam pencatatan keuangan yang lebih akurat dan transparan, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak.

Mendukung Inisiatif Cashless Society: Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong adopsi pembayaran digital sebagai bagian dari inisiatif “cashless society” atau masyarakat tanpa uang tunai. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, modern, dan efisien.

Peran Teknologi dalam Mendorong Pembayaran Contactless

Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam mendorong adopsi pembayaran contactless di kalangan UMKM. Beberapa teknologi utama yang berperan dalam transformasi ini antara lain:

QR Code Payment: Salah satu teknologi yang paling populer di Indonesia adalah sistem pembayaran menggunakan QR Code. UMKM hanya perlu mencetak kode QR yang terhubung dengan rekening atau dompet digital mereka. Pelanggan kemudian dapat memindai kode tersebut menggunakan aplikasi pembayaran di ponsel mereka untuk menyelesaikan transaksi.QR Code Payment telah diadopsi secara luas di berbagai sektor, mulai dari pedagang kaki lima hingga toko ritel besar. Sistem ini mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan infrastruktur yang mahal, menjadikannya solusi yang ideal bagi UMKM.

Dompet Digital (E-Wallets): Dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan LinkAja telah menjadi alat pembayaran yang sangat populer di Indonesia. Pengguna dapat menyimpan uang elektronik di aplikasi tersebut dan menggunakannya untuk berbelanja di berbagai merchant, baik online maupun offline. Bagi UMKM, bermitra dengan penyedia layanan dompet digital ini memungkinkan mereka menerima pembayaran secara lebih fleksibel dan terjangkau.

NFC (Near Field Communication): NFC adalah teknologi yang memungkinkan pembayaran dilakukan dengan mendekatkan perangkat, seperti ponsel atau kartu kredit, ke terminal pembayaran. NFC telah banyak digunakan dalam pembayaran contactless di negara maju, dan popularitasnya juga mulai tumbuh di Indonesia, meskipun masih terbatas di beberapa sektor tertentu.

Platform E-Commerce: Selain pembayaran, teknologi juga telah memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya. Dengan bergabung di platform-platform ini, UMKM dapat menjual produk mereka secara online dan menerima pembayaran digital dari pelanggan di seluruh Indonesia.

Tantangan dalam Transformasi Digital

Meskipun banyak manfaat yang bisa diperoleh dari transformasi digital, UMKM di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengadopsi pembayaran contactless. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

Kurangnya Literasi Digital: Banyak pelaku UMKM yang masih belum familiar dengan teknologi digital. Kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan perangkat lunak atau aplikasi pembayaran digital dapat menjadi hambatan dalam proses adopsi.

Infrastruktur yang Terbatas: Di beberapa daerah, infrastruktur digital seperti jaringan internet yang stabil masih terbatas. Ini menjadi kendala bagi UMKM yang ingin memanfaatkan teknologi pembayaran contactless, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.

Biaya Transaksi: Meskipun pembayaran digital menawarkan banyak kemudahan, beberapa penyedia layanan membebankan biaya transaksi kepada merchant. Hal ini dapat menjadi beban bagi UMKM kecil yang memiliki margin keuntungan tipis.

Kepercayaan dan Keamanan: Beberapa pelaku UMKM mungkin masih skeptis terhadap keamanan transaksi digital. Kekhawatiran terhadap penipuan atau pelanggaran data pribadi bisa menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk beralih ke pembayaran contactless.

Upaya Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Transformasi Digital UMKM

Pemerintah Indonesia bersama sektor swasta telah berupaya mendorong transformasi digital UMKM melalui berbagai program dan inisiatif. Salah satunya adalah Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan pembayaran digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, beberapa bank dan penyedia layanan teknologi keuangan (fintech) juga telah memberikan pelatihan dan edukasi kepada UMKM mengenai cara menggunakan sistem pembayaran digital. Beberapa platform e-commerce bahkan menawarkan program insentif dan pendampingan bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas bisnis mereka.

Kesimpulan

Transformasi digital UMKM dari transaksi tunai menuju contactless adalah langkah penting dalam mengoptimalkan potensi bisnis kecil di era digital. Meskipun masih ada sejumlah tantangan, peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital sangat besar. Dengan adopsi yang tepat, UMKM dapat menikmati kemudahan, efisiensi, dan akses pasar yang lebih luas. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi ini berlangsung dengan lancar dan inklusif, sehingga UMKM dapat terus menjadi pilar ekonomi Indonesia yang kuat di masa depan.

[beritaupdatesetiaphari]

Diskopdag Aceh Besar fasilitasi 120 UMKM dapat akses KUR

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopdag) Aceh Besar menyatakan telah memfasilitasi sebanyak 120 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  untuk mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam upaya pemulihan dunia usaha pascapandemi COVID-19.

"Para pelaku usaha tersebut kita lakukan pendampingan dan fasilitasi agar mereka dapat mengakses pembiayaan perbankan agar usahanya bisa terus berkembang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar Trizna Darma di Lambaro, Selasa.

Ia menjelaskan fasilitas pembiayaan dengan margin murah tersebut ada yang difasilitasi ke Bank Aceh dan juga Bank Syariah Indonesia sebagai perbankan yang ikut menyalurkan pembiayaan KUR di Aceh.

Ia mengatakan fasilitasi pembiayaan yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar tersebut merupakan bagian untuk pengembangan usaha dan pemulihan dunia usaha di daerah setempat.

“UMKM berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah, karenanya Pemkab berkomitmen untuk memberikan perhatian yang besar untuk sektor UMKM yang ada di daerah ini,” katanya.

Ia mengatakan dengan berkembangnya sektor UMKM juga akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat serta akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah itu.

“Kami siap untuk memfasilitasi permodalan para pelaku UMKM dengan margin yang terjangkau oleh pelaku usaha salah satunya adalah pembiayaan KUR,” katanya.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Diskopdag Aceh Besar Yuswandi mengatakan jumlah pelaku UMKM yang telah difasilitasi sebanyak 120 usaha tersebut akumulasi dari pertengahan tahun 2022 sampai 2023 dan jumlah tersebut akan terus bertambah.

“Artinya fasilitasi dan pendampingan yang kita lakukan terus berlanjut dan untuk tahun ini jumlahnya juga akan terus bertambah,” katanya.

Pihaknya meyakini dengan pendampingan dan fasilitasi yang dilakukan tersebut akan menjadikan UMKM di Aceh Besar terus maju dan berkembang seiring adanya dukungan modal untuk mendukung pengembangan usaha tersebut.

Adapun jumlah UMKM yang tercatat  di Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Besar sebanyak 10.805 unit yang bergerak di berbagai sektor. Baca juga: Penyaluran KUR di Aceh triwulan pertama capai Rp826 miliar

[sultratopmedia]

2,6 Juta Pelaku UMKM Dapatkan Akses Pembiayaan KUR BRI Sepanjang 2024

SULTRATOP.COM, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Agustus 2024 BRI telah berhasil menyalurkan KUR kepada 2,6 juta debitur UMKM dengan total nilai mencapai Rp126,12 triliun. Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024…

[herijaya]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah salah satu solusi pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada tahun 2024, BRI menyediakan tiga jenis KUR, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. Berikut adalah panduan cara pengajuan KUR BRI dan syarat-syaratnya.

[realitajayasaktigroup]

Sukses Bantu UMKM Lewat KUR BSG, Hasan Hamid : Beri Dampak Positif Bagi Ekonomi Daerah

Kabardaerah.or.id, Pohuwato – Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bantuan Stimulan Modal Usaha (BSG) telah terbukti sukses membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi para pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato Hal ini disampaikan oleh Hasan Hamid, Branch Manajer Bank BSG Cabang Pohuwato pada saat memberikan materi dalam kegiatan Workshop Implementasi penguatan pencapaian SDGs Desa yang…