#Kongkalikong Tender

[lintassulawesi]

Bau Busuk Proyek Sentra UMKM Takalar! Kejari Periksa 8 Orang, Siapa Berikutnya?

Pantau24jam.com– Proyek Sentra UMKM di Galesong Utara yang digadang-gadang sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rakyat kini justru menjadi skandal besar di Kabupaten Takalar. Dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada era Bupati Syamsari Kitta, proyek ini kini menjadi sorotan tajam setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar mengendus…

[madurapost]

Dugaan Kongkalikong Tender Proyek, Ormas Projo Sampang Luruk Kantor BP2JK

Dugaan Kongkalikong Tender Proyek, Ormas Projo Sampang Luruk Kantor BP2JK

SURABAYA, MaduraPost – Puluhan anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro – Jokowi (Projo) Kabupaten Sampang meluruk kantor BP2JK Wilayah Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang beralamat di Jalan Bukit Darmo Raya No 1, Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (01/03/2022) Kedatangan mereka ke kantor BP2JK…

[jelajah-03]

Diduga tender proyek ada kongkalikong didemo DPD Komisi Pengawasan Korupsi Lampung Tengah

Diduga tender proyek ada kongkalikong didemo DPD Komisi Pengawasan Korupsi Lampung Tengah

Pengamanan Unra Di Kantor Bupati Lampung Tengah Oleh Polres Lampung Tengah. DPD Komisi Pengawasan Korupsi (Tindak Pidana Korupsi) Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 20 Orang Melakukan Unjuk rasa damai di Kantor Bupati Lampung Tengah, Rabu (30/6/2021). Pengamanan Unjuk rasa damai ini dipimpin Kabag Ops AKP Dennis Arya Putra, SH, S.IK mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Wawan Setiawan,S.IK dan…

[radarlampungtv]

Kongkalikong Proyek RSUDAM, LBH Pantau Polda-Kejati Tak ’’Masuk Angin’’

Kongkalikong Proyek RSUDAM, LBH Pantau Polda-Kejati Tak ’’Masuk Angin’’

Radartvnews.com- Kabar dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dalam pengaturan pemenang lelang tender proyek pembangunan gedung baru perawatan non bedah  di RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung (RSUDAM) menjadi sorotan masyarakat.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Chandra Muliawan mendesak kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dugaan …

[adelzahara-blog]

Pemenang Zona Dua Ikut, Lelang Sampah Zona Satu Jangan Ada Kongkalikong

Adel Zahara Pemenang Zona Dua Ikut, Lelang Sampah Zona Satu Jangan Ada Kongkalikong Artikel Baru Nih Artikel Tentang Pemenang Zona Dua Ikut, Lelang Sampah Zona Satu Jangan Ada Kongkalikong Pencarian Artikel Tentang Berita Pemenang Zona Dua Ikut, Lelang Sampah Zona Satu Jangan Ada Kongkalikong Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Pemenang Zona Dua Ikut, Lelang Sampah Zona Satu Jangan Ada Kongkalikong Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd mewanti-wanti, agar jangan sampai terjadi kongkalikong pemenang tender. http://www.unikbaca.com

[tiararalene-blog]

Dugaan Korupsi dan Gratifikasi, Kadis Koperasi dan UKM Disambangi Belasan Mahasiswa

Tiara Ralene Dugaan Korupsi dan Gratifikasi, Kadis Koperasi dan UKM Disambangi Belasan Mahasiswa Artikel Baru Nih Artikel Tentang Dugaan Korupsi dan Gratifikasi, Kadis Koperasi dan UKM Disambangi Belasan Mahasiswa Pencarian Artikel Tentang Berita Dugaan Korupsi dan Gratifikasi, Kadis Koperasi dan UKM Disambangi Belasan Mahasiswa Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Dugaan Korupsi dan Gratifikasi, Kadis Koperasi dan UKM Disambangi Belasan Mahasiswa "Kami menyakini sepenuhnya dalam kedua proyek itu ada kongkalikong antara panitia dengan pemenang tender. Pengerjaan proyek dilaksanakan tahun 2016" http://www.unikbaca.com

[papuabaratoke-blog]

Lelang Proyek, Pengadaan Barang atau Jasa Hindari Kongkalikong

Lelang Proyek, Pengadaan Barang atau Jasa Hindari Kongkalikong

Manokwari, Papuabaratoke.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Kota lainya, ULP, Pokja Masing-masing Instansi  tinggal menghitung hari atau di bulan juli 2017 ini, segera membuka tender proyek atau pelelangan, pengadaan barang atau jasa secara massal.

Pengadaan barang dan jasa pada proyek Pemerintah selalu mengikuti proses tender. Hal ini dimkasudkan penyelenggara tender agar…

[acehsatu-blog]

KPK Dalami Perusahaan Terkait Kongkalikong Tender e-KTP

KPK Dalami Perusahaan Terkait Kongkalikong Tender e-KTP

ACEHSATU.COM | JAKARTA –  KPK memeriksa saksi dari pihak swasta untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam dugaan korupsi e-KTP. Penyidik KPK mendalami salah satu perusahaan pengikut tender e-KTP. “Untuk salah satu saksi dari kasus e-KTP dengan tersangka AA (Andi Agustinus), yaitu Deniarto Suhartono, penyidik mendalami kaitan saksi dengan salah satu perusahaan yang ikut dalam salah…

[malangtoday-blog]

DPR Gregetan Skandal E-KTP dan Minta Hak Angket

MALANGTODAY.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gregetan dengan skandal E-ktp yang telah menyeret banyak nama besar. Karena itu secara institusi akan meminta penggunaan hak angket.

Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR mengemukakan, DPR akan meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo, terkait wacana pengguliran hak angket untuk skandal dugaan korupsi proyek KTP Elektronik, dengan harapan akan ditemukan kejelasan dalam kasus tersebut.

Kepada Antara di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (14/), Fahri menuturkan bahwa, “Saya akan meminta kepada Pak Jokowi, istilahnya pemerintah juga mendorong penggunaan hak angket agar ditemukan kejelasan.”

Fahri mengatakan dirinya mendapatkan banyak respon dukungan dari anggota DPR terkait usulan digulirkannya hak angket KTP-E.

Dia menilai dalam kasus itu institusi DPR menjadi korban sehingga diperlukan keterbukaan kepada masyarakat apakah benar ada “pesta” pembagian uang dalam proyek itu.

“Saya minta supaya pemerintah mendorong dan mendukung penggunana angket bagi anggota DPR untuk menyelidiki kasus ini karena ini tidak terkait dengan pemerintahan yang sekarang, tapi pemerintahan yang lalu,” ujarnya.

Fahri menilai perlu diungkap terkait perencanaan anggaran, permainan tender dan kongkalikong yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan alasan dirinya mengusulkan penggunaan angket kasus e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik dan anggota-anggota dewan.

Fahri mengungkapkan hak angket dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri.

Menurut saya itu perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu,” kata Fahri di Jakarta, Senin.

‪Fahri melihat kasus KTP-E tergolong unik dan tidak yakin korupsi sebesar Rp2,3 triliun itu merupakan hasil “kongkalikong” antara anggota-anggota DPR dan pemerintah.‬

DPR, Hak Angket, skandal mega korupsi e-KTP Nasional

Source : http://indonesiatoday.id/indonesia/nasional/dpr-gregetan-skandal-e-ktp-dan-minta-hak-angket/

IndonesiaTODAY

[husnixs]

Oknum Kadis Pidie Jaya Diduga Terlibat Korupsi Dana 650 Milyar Pidie Jaya | AD - Seorang Oknum Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Inisial KM diduga terlibat dalam "Kongkalikong" Pemenangan Tender, pengaturan dan penunjukan suatu perusahaan tertentu dalam proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dari sumber dana APBA Tahun 2013.

[malangtoday-blog]

DPR Gregetan Skandal E-KTP dan Minta Hak Angket

MALANGTODAY.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gregetan dengan skandal E-ktp yang telah menyeret banyak nama besar. Karena itu secara institusi akan meminta penggunaan hak angket. Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR mengemukakan, DPR akan meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo, terkait wacana pengguliran hak angket untuk skandal dugaan korupsi proyek KTP Elektronik, dengan harapan akan ditemukan kejelasan dalam kasus tersebut. Kepada Antara di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (14/), Fahri menuturkan bahwa, "Saya akan meminta kepada Pak Jokowi, istilahnya pemerintah juga mendorong penggunaan hak angket agar ditemukan kejelasan." Fahri mengatakan dirinya mendapatkan banyak respon dukungan dari anggota DPR terkait usulan digulirkannya hak angket KTP-E. Dia menilai dalam kasus itu institusi DPR menjadi korban sehingga diperlukan keterbukaan kepada masyarakat apakah benar ada "pesta" pembagian uang dalam proyek itu. "Saya minta supaya pemerintah mendorong dan mendukung penggunana angket bagi anggota DPR untuk menyelidiki kasus ini karena ini tidak terkait dengan pemerintahan yang sekarang, tapi pemerintahan yang lalu," ujarnya. Fahri menilai perlu diungkap terkait perencanaan anggaran, permainan tender dan kongkalikong yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan alasan dirinya mengusulkan penggunaan angket kasus e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik dan anggota-anggota dewan. Fahri mengungkapkan hak angket dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri. Menurut saya itu perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu," kata Fahri di Jakarta, Senin. ‪Fahri melihat kasus KTP-E tergolong unik dan tidak yakin korupsi sebesar Rp2,3 triliun itu merupakan hasil "kongkalikong" antara anggota-anggota DPR dan pemerintah.‬

Source : https://malangtoday.net/flash/nasional/dpr-gregetan-skandal-e-ktp/

MalangTODAY