#Kerawanan

[baliportalnews]

Pemkot Denpasar Gandeng Desa Adat Se-Denpasar, Bersama Antisipasi Kerawanan Perayaan Nataru

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar menggandeng Desa Adat serta seluruh stakeholder terkait guna mengantisipasi kerawanan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2024. Hal ini dilaksanakan dengan menggelar Paruman Bendesa Adat Se-Kota Denpasar yang dihadiri langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Lap-lap, pada Sabtu (23/12/2023). Pada momen itu tampak hadir pula, anggota DPRD Kota Denpasar, Putu Menala Wisnawa, Camat Denpasar Timur, Ketut Sri Karyawati, Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Sabha Upadesa serta undangan terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Jaya Negara mengatakan, Paruman Bendesa se-Kota Denpasar ini merupakan ajang peningkatan komunikasi dan sinergitas berkelanjutan hingga ke tingkatan Desa Adat yang ada di Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan, dalam rangka mengantisipasi kerawanan perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. “Melalui komunikasi dan sinergitas yang baik antar pimpinan daerah hingga pimpinan desa adat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tugas tugas pimpinan daerah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah,” ujarnya. Jaya Negara menegaskan pula, Kota Denpasar sendiri harus bisa menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warganya sehingga bisa menjadi cerminan Provinsi Bali secara keseluruhan. Karenanya, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas keamanan dan kenyamanan, sinergi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder penting untuk dilkasanakan bersama. "Sesungguhnya rasa aman dan nyaman harus kita jaga dan ciptakan setiap saat dan setiap waktu. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi di dalam merayakan Hari Natal dan Tahun Baru yang juga bertepatan dengan hari keagaman umat Hindu dengan penuh suka cita. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak, untuk itu sinergitas bersama sangat dibutuhkan," kata Jaya Negara. Ketua MDA Kota Denpasar, A.A Ketut Sudiana menjelaskan, adapun komitmen bersama ini terdiri dari pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan Libur Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 yang telah disepakati beberapa hari lalu. Hal-hal itulah yang sekarang ini disampaikan ke Paruman Desa Adat, untuk dilanjutkan disampaikan ke warga masyarakat di setiap desa. “Adapun pelaksanaan komitmen bersama ini dilaksanakan dengan memetakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah khususnya pada perayaan ibadah Natal Tahun 2023,” jelasnya. Selain itu, semua pihak diharapkan mampu membangun kordinasi bersama untuk melakukan pengamanan, memastikan kenyamanan masyarakat. “Semua pihak diharapkan mampu melaksanakan  koordinasi  intensif  dengan  aparat  keamanan  (TNI  dan  POLRI)  dalam melakukan deteksi dini situasi dan kondisi keamanan dan trantibum yang berpotensi menjadi gangguan, melalui Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT),” harapnya. Ia menambahkan, peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW/Dusun/Banjar) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat berlibur terus dioptimalkan. Seluruh stakeholder diharapkan dapat memetakan potensi terjadinya bencana alam, kebakaran dan mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi dan penanganannya. Serta mengidentifikasi, menginventarisir dan mengatur kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru. Adapun poin lainnya adalah melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.(bpn) Read the full article

[bantennewscoid-blog]

Bawaslu Pandeglang Susun Indeks Kerawanan Pemilu Jelang Pilkada 2024

PANDEGLANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang mulai menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Data tersebut nantinya akan diserahkan langsung ke Bawaslu RI dan dirilis secara nasional. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat pada Bawaslu Pandeglang, Didi Rosadi mengatakan, menjelang…

[realitajayasaktigroup]

Patroli Malam Akhir Pekan, Antisipasi Kerawanan Premanisme dan Balap Liar

Patroli Malam Akhir Pekan, Antisipasi Kerawanan Premanisme dan Balap Liar

RELASIPUBLIK.OR.ID, PANDEGLANG || Untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan masyarakat, petugas patroli Polsek Cadasari Polres Pandeglang rutin melaksanakan patroli di pagi maupun malam hari untuk mengantisipasi kerawanan terjadinya aksi konvoi malam hari serta balap liar dan kecelakaan di jalan raya. Aparat kepolisian Cadasari aktif patroli daerah rawan dan tempat tempat sepi yang biasanya sering…

[bidiktangsel]

Serahkan Bantuan Kerawanan Pangan di 5 Kelurahan, Upaya Pemkot Kendalikan Inflasi

Serahkan Bantuan Kerawanan Pangan di 5 Kelurahan, Upaya Pemkot Kendalikan Inflasi

Pondok Aren, bidiktangsel.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus melakukan pengendalian inflasi serta menjaga ketahanan pangan. Salah satunya melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Tangsel dengan memberikan bantuan bahan pangan ke 5 kelurahan. Setelah Kelurahan Bakti Jaya, dan Pondok Kacang Barat, kali ini penyerahan bantuan pangan diberikan ke warga di Kelurahan…

[kabarriau]

Amankan KTT ASEAN 2023, Pasukan Elit TNI-Polri Diterjunkan

Labuhan Bajo - Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Arm Suhendro Oktosatrio, dalam rilisnya menyampaikan “TNI dan Polri menggelar Tactical Floor Game (TFG) pengamanan VVIP di Davina Room, Hotel Sylvia di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sabtu (6/5/23).

TFG digelar dalam penyelenggaraan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara, (ASEAN) Summit Ke 42, Indonesia Tahun 2023.

TFG dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M., bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dihadiri para Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TNI dan POLRI, instansi pemerintah serta pihak terkait lainnya untuk meyakinkan kesiapan masing-masing Satgas yang terlibat dalam KTT ASEAN untuk  dapat mengantisipasi setiap dinamika yang mungkin muncul selama pelaksanaan  kegiatan KTT ASEAN. 

Penekanan Panglima Laksamana TNI Yudo Margono, S.E, M.M., bahwa  kegiatan ini bukanlah drill,  latihan  atau simulasi. Kegiatan ini nyata dan tidak bisa diulang sehingga semua harus benar-benar diyakinkan berjalan dengan baik dan mampu mengantisipasi setiap dinamika yang terjadi. 

"Kegitan TFG yang kali ini digelar merupakan rangkaian dari kesiapan operasional, sebab informasi-informasi terkait perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini diperoleh lebih lengkap untuk menyempurnakan yang masih kurang  dan dilakukan kerjasama semua unsur terkait secara humanis dan bersinergi," tegas Panglima TNI.

Panglima TNI juga menjelaskan bahwa dengan melaksanakan TFG Satgas Pam TNI-POLRI dapat mengidentifikasi celah-celah mana yang sekiranya belum tertutupi, serta faktor-faktor kritis yang perlu diantisipasi, termasuk di dalamnya kerawanan terhadap keamanan para kepala negara dan delegasi, serangan siber, pengamanan rute, venue, evakuasi medis dan keadaan kontijensi lainnya sehingga seluruh peserta dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawbanya secara cepat dan tepat dalam menyukseskan KTT ASEAN.

Pasuk Elit TNI-Polri Diterjunkan

Dalam mengamankan perhelatan internasional pekan depan yang digelar di Labuan Bajo, 10-11 Mei 2023, TNI dan Polri mengerahkan pasukan elitnya yang terdiri dari tiga matra dan satu Detasemen Khusus Penanggulangan Terorisme (Densus 88). Pasukan elit TNI sendiri terdiri darit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Dentasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU. Mereka diberangkatkan dari Jakarta.

Para pasukan elit Indonesia yang ditugasi mengamankan KTT ASEAN 2023 itu dipilih dari satuan Pasukan Khusus TNI (Koopsus TNI) di bawah komando langsung Komandan Satuan Tugas Pasukan Khusus (Dansatgaspassus) Pam VVIP. Sedangkan Detasemen Khusus Antiteror POLRI disupervisi langsung oleh Kapolri.

Tidak seperti anggota militer dan polisi biasa, mereka direkrut melalui proses seleksi yang ketat dan harus memiliki tingkat kemahiran yang tinggi dalam pertempuran dan pengintaian khusus, di antara tugas-tugas lainnya seperti sabotase, penghancuran, intelijen, dan berbagai kompetensi lainnya.

Tugas dan tanggung jawab utama pasukan elite ini adalah menjamin keselamatan delegasi VVIP selama kehadirannya di Labuan Bajo. Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk mengamankan dan mensterilkan tempat-tempat diselenggarakannya KTT ASEAN dari ancaman seperti sabotase, ancaman teroris, kemungkinan demonstrasi hingga bencana alam.**

[soedagoeng]

Kisah di Malam 1 April

Malam pertama di bulan April, kami sekeluarga dikejutkan dengan kondisi pintu rumah yang terbuka sedikit. Tidak biasa, padahal saat pergi semua terkunci rapat. Sore pukul 4.30 kami semua pergi menuju undangan buka bersama di rumah keluarga. Kami tiba kembali di rumah kurang lebih pukul 7.30.

2016 juga pernah terjadi hal serupa, tapi di hari Idul Fitri. Pintu depan dijebol. Tahun 2017 sempat mau diulang tapi lewat pintu samping, kebetulan saya dan istri di rumah. Sempat saya teriakkan waktu pelaku mau mendobrak pintu samping. Saya mengintip dari lobang kunci tampak sesosok orang yang berdiri di depan pintu. Waktu itu tanah sebelah kanan masih kosong belum jadi rumah seperti sekarang.

Saat kami masuk ke dalam rumah, dua kamar tidur sudah berantakan. Semua lemari dan laci terbongkar. Barang-barang berserakan di kamar. Tas-tas dan dompet istri juga sudah terbongkar. Sebuah tas ransel merek Palazzo pemberian teman saat di Austria, skincare dan kosmetik, beberapa kacamata, sound system portable, dan suvenir dari Austria bertuliskan Vienna menjadi sasaran maling.

Pelaku diduga masuk mendobrak pintu garasi di sisi kiri rumah. Pintu terbuka kecil saat kami mengecek setelah melihat dua kamar dibongkar. Jok motor dipenuhi bekas alas kaki. Kemudian ventilasi wc kamar utama sudah jebol, dibongkar paksa. Dari situ sepertinya dia masuk ke bangunan rumah. Sebelumnya mungkin mencoba merusak pintu satunya di samping, tapi tidak berhasil.

Dua anak bujang dapat pengalaman berharga. Respon mereka terhadap kejadian semalam luar biasa sekali. Barra dengan tenangnya bilang, "Mama sabar ya?" Kavi juga langsung marah-marah dan kesal, "Awas ya pencuri, Dedek tangkap nih!" Tidak lupa dia bawa senapan mainan untuk mundar mandir seisi rumah mengikuti kami yang memeriksa kembali seisi rumah. Mereka juga aktif mengikuti kakek nenek yang kedatangan Pak RT dan tim keamanan RT. Bahkan Kavi sempat nangis saat mau ikut buat laporan ke Polsek Pontianak Selatan. Barra dengan sigap membujuk adeknya dengan rayuan-rayuan tawaran nonton atau bermain bersama.

Pengalaman lain yang juga tidak kalah menyenangkan adalah respon polisi di Polsek yang tanggap. Saat tiba dan membuat laporan, saya diterima dengan baik. Diinterogasi pertanyaan-pertanyaan. Salah satu tim Reskrim langsung sigap mengatakan akan mengecek TKP, bahkan tanpa saya menyebutkan nominal kehilangan. Kami sempat diskusi ringan soal kerawanan sosial di Pontianak dan beberapa solusinya, termasuk beliau tidak sungkan mengakui kepolisian tidak mampu berbuat banyak tanpa bukti plus kekurangan personil. Beliau berharap dukungan dan bantuan masyarakat dalam pengamanan wilayah. Malam itu juga setelah surat keterangan laporan dibuat, sekitar 21.30 mereka melakukan olah TKP.

Semoga kita kuat dan sabar semua. Semoga diberikan keselamatan selalu. Tidak lupa pula, semoga pencurinya juga diberikan Allah hidayah.

Pontianak, 1 April 2023/11 Ramadan 1444

[opieee88888]

Bursa Calon Wakapolri Menghangat, Sejumlah Nama Mencuat Salah Satunya Kapolda Metro

Situasi di kepolisian Indonesia semakin dinamis seiring dengan menghangatnya bursa calon Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah nama mulai mencuat sebagai kandidat potensial, dan salah satu yang paling menonjol adalah Kapolda Metro Jaya.Kapolda Metro Jaya: Figur yang Dikenal LuasKapolda Metro Jaya saat ini menjadi sorotan karena reputasinya yang kuat dalam memimpin salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi di Indonesia. Ia dikenal dengan pendekatan proaktif dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengelolaan unjuk rasa, kejahatan jalanan, dan upaya menjaga stabilitas selama pandemi.Pengalamannya dalam berbagai posisi strategis di kepolisian menjadikannya kandidat yang layak dipertimbangkan. Sosoknya yang humanis dan responsif terhadap masyarakat membuatnya mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, baik di dalam Polri maupun dari publik.

BACA SELENGKAPNYA LINK

[humaspolressintang]

Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Roma Tekankan Pertajam Deteksi Kerawanan Pilkada 2024

Sintang – Pilkada serentak yang tinggal menghitung hari akan digelar serentak terutama di Kabupaten Sintang menjadi perhatian Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Roma Hutajulu dalam kegiatan asistensi Operasi Mantap Praja Kapuas di Polres Sintang, Kamis (31/10). Wakapolda Kalbar Roma Hutajulu yang di damping Karo Ops Kombespol Asep Saepudin mengungkapkan “Agar Satgas deteksi dapat mempertajam…

[beritahangat7788]

Meningkatkan lahan pangan per kapita untuk kedaulatan pangan

Petani di Desa Bapeang, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, menggarap sawahnya beberapa waktu lalu. ANTARA/Devita Maulina

kedaulatan pangan tidak dapat dicapai dengan cepat, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak

Jakarta (ANTARA) - Indonesia harus memperluas lahan pangan jika serius ingin mewujudkan kedaulatan pangan. Saat ini, luas lahan pangan Indonesia hanya 0,026 hektare (ha) atau 260 meter persegi per kapita sehingga menjadi yang paling sempit di dunia.

Padahal, populasi penduduk Indonesia adalah yang terpadat keempat di dunia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, yang memiliki populasi ketiga terbesar di dunia, memiliki lahan pangan sebesar 0,511 ha per kapita, sementara India, yang populasinya terbesar di dunia, memiliki lahan pangan 0,131 ha per kapita.

Data ini berbanding terbalik dengan luas kawasan hutan. Hampir 69 persen dari daratan Indonesia, yang luasnya mencapai 189,9 juta hektar, berstatus kawasan hutan.

Sementara itu, kawasan hutan di Amerika Serikat dan India masing-masing hanya 33 persen dan 23 persen.

Secara hukum, kawasan hutan di Indonesia tidak boleh diganggu gugat, meskipun dalam kenyataannya banyak yang telah digunakan untuk berbagai peruntukan, mulai dari semak belukar, tanah terbuka, hingga pertambangan, pemukiman, kawasan transmigrasi, bahkan kota.

Hal ini menciptakan ketimpangan yang cukup signifikan antara lahan yang berpotensi untuk pertanian dengan kawasan yang dilindungi sebagai hutan.

Dengan data ini, sebutan Indonesia sebagai negara agraris sebetulnya hanyalah mitos, sehingga impor pangan memang sulit dihindari dalam kondisi saat ini.

Pemerintah dapat mempertimbangkan pemanfaatan kawasan hutan yang telah terbuka untuk dijadikan lahan pangan.

Namun, ini bukan perkara mudah. Dibutuhkan proses yang kompleks agar status kepemilikan lahan yang digunakan untuk lahan pangan menjadi jelas dan bersih.

Dalam hal ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi sangat penting untuk mendukung kedaulatan pangan.

Dalam konteks ini, upaya mewujudkan kedaulatan pangan oleh Kementerian Pertanian tidak hanya terkait dengan pengelolaan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, tetapi juga tidak bisa dipisahkan dari aspek agraria yang berhubungan dengan status kepemilikan lahan.

Persoalan kepemilikan ini juga terkait dengan aspek sosial termasuk adat sehingga dibutuhkan peran sosiolog dan antropolog agar masyarakat setempat dan publik luas dapat mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

Tanpa adanya dukungan sosial yang kuat, upaya ini akan menghadapi banyak tantangan di lapangan, terutama terkait dengan konflik agraria dan tata ruang wilayah.

Saat ini, masih ada lahan pangan yang diklaim sebagai kawasan hutan yang tidak berhutan seluas 31,8 juta hektare sehingga masalah ini masih terus berlanjut.

Persoalan-persoalan yang dihadapi termasuk masih ada provinsi, kabupaten, dan kota yang belum memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW); lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) belum menjadi bagian integral dari RTRW sehingga alih fungsi lahan sawah menjadi sulit dikendalikan; dan konflik antara RTRW dan penetapan kawasan hutan.

Kemudian masalah sengketa/konflik agraria yang belum terselesaikan; lemahnya konsistensi dalam pelaksanaan aturan; dan perencanaan tanah dan lahan yang belum terintegrasi dengan baik sehingga berbagai masalah tersebut terus muncul.

Kondisi ini menciptakan kerawanan agraria yang pada akhirnya dapat berdampak pada kerawanan nasional.

Kerawanan pangan ini harus segera diatasi dengan tindakan nyata dan cepat. Idealnya, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memperkuat sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan

[britam1totoooo]

Pilkada era digital dan kegaduhan dalam senyap

Surabaya/Jatim (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diawali dengan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.

Setelah itu, KPU melakukan penelitian terhadap persyaratan pasangan calon pada 27 Agustus 2024 hingga 21 September 2024. Setelah itu, KPU menetapkan pasangan calon pada 22 September 2024.

Setelah pasangan calon ditetapkan, KPU membuka masa kampanye dari tanggal 25 September hingga 23 November, kemudian masa tenang untuk persiapan pemungutan suara pada 27 November 2024.

Pilkada 2024 agaknya berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena pilkada kali ini berlangsung pada era digital, yang pola dan sistemnya jauh berbeda, bahkan kampanye pun mungkin tidak seperti pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks inilah, kearifan sikap dari kalangan masyarakat harus terus dijunjung tinggi, terutama menyikapi kampanye di dunia digital atau media sosial.

Pada pilkada kali ini, pengerahan massa kemungkinan tidak seramai sebelumnya, meskipun bukan berarti kemeriahan kampanyenya tidak akan terlalu gaduh. Perbedaan itu terlatak pada pola kampanye yang panggungnya bergeser dari panggung nyata ke ruang digital.

Meskipun panggung itu di dunia maya, tidak berarti suasana akan lebih sepi. Bahkan, kampanye daring itu bisa lebih ramai karena dunia digital bersifat anonim, sehingga orang menjadi lebih bebas beradu pendapat mengenai calon pemimpin tertentu yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah itu.

Menurut kalangan akademikus, keramaian saat kampanye Pilkada 2024 itu kemungkinan tidak lagi terkait tema politik identitas yang sudah mulai ditinggalkan masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan penghuni utama dunia digital.

Apalagi, generasi Z lebih tertarik pada tema ekonomi yang langsung dirasakan dampaknya, sehingga tema politik identitas, khususnya yang memanfaatkan agama untuk penggiringan opini, tampaknya tidak akan laku.

Meskipun demikian, kegaduhan di dunia maya terkait kampanye pilkada itu harus tetap diwaspadai oleh semua pihak, termasuk masyarakat calon pemilih agar lebih berhati-hati menyampaikan pendapat terkait pemilihan maupun terkait pasangan calon tertentu.

Karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum, telah memetakan kerawanan yang lebih tinggi berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis pada lima provinsi, yakni NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur.

Bawaslu RI mencatat empat dimensi indikator kerawanan pemilu tersebut, yakni dimensi sosial politik atau partisipasi, dimensi pencalonan atau kontestasi, dimensi kampanye juga dalam ranah kontestasi, serta dimensi pungut hitung, juga masih terkait dengan kontestasi dan partisipasi publik.

Generasi nondigital

Potensi kerawanan atau gangguan terhadap Pilkada 2024 yang dipetakan Bawaslu RI itu agaknya tidak terkait tema/opini/pendapat dalam konteks dukung-mendukung, melainkan justru disebabkan perilaku generasi nondigital dalam pilkada di era digital.

Pada pilkada di era digital ini perlu diwaspadai mengenai peningkatan persebaran hoaks, fitnah, radikal digital (kelompok radikal kini merambah siaran digital teresterial dengan donasi), penipuan, dan ujaran kebencian atau adu domba serta pembocoran informasi secara "framing" di ruang digital, khususnya menjelang dan selama masa kampanye pilkada.

Menjaga ruang digital tetap sehat dan bebas dari konten-konten negatif semacam itu,  merupakan kunci untuk memastikan pilkada berlangsung dengan baik.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo Prabu Revolusi di Jakarta (28/8) menyatakan pihaknya siap menjaga ruang digital supaya sehat, yang salah satunya adalah kanal untuk bisa menginformasikan dan juga melaporkan temuan hoaks seputar pilkada yang cepat.

Upaya mencegah persebaran hoaks itu memang sangat penting, mengingat hoaks dapat menyebar hingga 20 kali lebih cepat dari klarifikasinya. Dunia digital kadang berbeda antara narasi dengan berita aslinya, kadang berbeda antara narasi dengan foto, kadang berbeda antara narasi dengan video, kadang hanya berupa potongan narasi, foto, video, dan seterusnya.

Bagi generasi nondigital yang lebih tua secara umur dari generasi milenial ada kecenderungan untuk asal "share" (membagi) informasi, tanpa  tahu bila isu yang dibagikan itu hanya bersifat gosip atau hoaks. Fakta itu tampak dari munculnya diskusi di ruang digital mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang seolah-olah lembaga pendidikan "harus" menyediakan alat kontrasepsi untuk pelajar.

Padahal, jika ditelaah dengan lebih teliti, tidak poin yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar itu, melainkan untuk pasangan (suami isteri) usia subur yang berisiko terkait kehamilan.

Terkait pola penggiringan opini melalui potongan informasi seperti itu, bagi kalangan anak muda yang merupakan penghuni utama ruang digital tidak terlalu menarik untuk dijadikan pro dan kontra. Justru kalangan generasi tua yang banyak tergiring oleh pembelokan itu.

Terkait fenomena itu, generasi milenial juga perlu mengambil peran tanggung jawab, setidaknya di lingkungan terdekatnya untuk mengingatkan orang tua atau generasi yang lebih tua agar tidak dengan mudah menyebarkan kembali potongan-potongan informasi yang berbasis pada fakta sebenarnya itu.

Para orang tua juga tidak perlu malu untuk mendiskusikan "informasi sepotong" yang diterimanya di media sosial, sebelum menyebarkannya kembali ke komunitas-komunitas lebih luas atau di grup-grup media sosial.

Mari kita sambut pilkada serentak dengan penuh kegembiraan dan menempatkan ikatan persaudaraan sesama bangsa di atas segalanya.

[cinews-id]

KPK Meminta Anggota DPRD Batam dan Bukittinggi Tidak Jadikan Proyek Sebagai Lahan Korupsi

JAKARTA, Cinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta anggota DPRD Batam dan Bukittinggi periode 2024-2029 untuk tidak memanfaatkan proyek sabagai ladang rasuah. Legislator diharap memahami peta kerawanan atas celah korupsi yang mungkin terjadi. “Kerawanan itu yang harus diantisipasi dan dicarikan solusinya, kemudian diimplementasikan,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup)…

[intijatim2022]

Pastikan Keamanan Logistik Pilkada 2024, Kapolres Ngawi Cek Gudang KPUD

NGAWI | INTIJATIM.ID – Untuk memastikan keamanan Logistik Pemilu pada masa kampanye Pilkada 2024, Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, turun langsung melakukan pengecekan terhadap gudang logistik di KPUD. Dalam kegiatan ini, Kapolres Ngawi didampingi Wakapolres Ngawi Kompol Achmad Robial, bersama para pejabat utama Polres melakukan pengecekan dan pemeriksaan kerawanan terkait gudang…

[bantennewscoid-blog]

Bawaslu Ungkap Kerawanan Logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Serang

KAB. SERANG – Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon memberikan pernyataan terkait hasil pengawasan terhadap pengadaan dan pengiriman logistik pemilu tahap 1. Furqon mengungkapkan bahwa proses produksi dan pengiriman logistik pemilu mencakup berbagai elemen, seperti kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan segel plastik sebagai alat pengaman. “Tahap pertama dimulai pada 23 September…

[realitajayasaktigroup]

Patroli Malam Akhir Pekan, Antisipasi Kerawanan Premanisme dan Balap Liar

Patroli Malam Akhir Pekan, Antisipasi Kerawanan Premanisme dan Balap Liar

RELASIPUBLIK.OR.ID, PANDEGLANG || Untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan masyarakat, petugas patroli Polsek Cadasari Polres Pandeglang rutin melaksanakan patroli di pagi maupun malam hari untuk mengantisipasi kerawanan terjadinya aksi konvoi malam hari serta balap liar dan kecelakaan di jalan raya. Aparat kepolisian Cadasari aktif patroli daerah rawan dan tempat tempat sepi yang biasanya sering…

[satlantaspolresjepara]

Hari ini, Operasi Zebra Candi 2024 Polres Jepara Resmi Dimulai

Polres Jepara Apel Gelar Pasukan Tanda Dimulainya Operasi Zebra Candi 2024 di Jepara

Mulai Hari Ini Operasi Zebra Candi Polres Jepara Dimulai, Pengendara Wajib Tertib Berlalu Lintas

Jepara - Polres Jepara | Dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Kepolisian Resor (Polres) Jepara menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Candi 2024 di lapangan apel Mapolres setempat, pada hari Senin (14/10/2024).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan dengan dihadiri oleh Dandim 0719/Jepara diwakili Kasdim Mayor Arm Sarifudin Widianto, Pejabat Bupati Jepara Edy Supriyanta, jajaran Forkopimda Jepara, pejabat utama Polres (PJU) dan tamu undangan lainnya.

Sementara itu pasukan apel terdiri dari anggota Polres Jepara, TNI Kodim 0719/Jepara, Dinas Perhubungan Jepara dan Satpol PP Jepara.

Dalam amanatnya, Kapolres Jepara AKBP Wahyu mengatakan, bahwa mulai hari ini tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024 dilaksanakan Operasi Zebra Candi 2024.

“Operasi Zebra Candi Polres Jepara ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi kamseltibcarlantas yang kondusif menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Pilkada,” ujarnya.

AKBP Wahyu menjelaskan, tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pada tahun ini akan dilaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih serta pesta demokrasi Pilkada untuk menentukan pemimpin daerah yang akan datang.

“Penyelenggaran tahapan pilkada tentunya akan berimplikasi pada meningkatnya potensi kerawanan kamtibmas dan Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di lingkungan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bentuk implementasi, Polres Jepara menggelar Operasi Zebra Candi Tahun 2024 yang akan diselenggarakan selama dua pekan, mulai tanggal 14 hingga 27 oktober 2024 dengan tema ‘Melalui Operasi Zebra Candi 2024, kita tingkatkan kemampuan personel dalam rangka mendukung suksesnya pelantikan presiden/wakil presiden terpilih serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman dan nyaman’.

“Jenis operasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) bidang lantas yang mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis didukung penegakan hukum secara tilang manual dan teguran simpatik dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” ucapnya.

Abituren Akpol 2003 ini menambahkan ada tujuh jenis pelanggaran yang menjadi prioritas dalam Operasi Zebra Candi 2024 yaitu :

1. Kendaraan over load dan over dimensi.

2. Pengemudi atau pengendara yang masih dibawah umur.

3. Pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang.

4. Pengendara sepeda motor yang tidak gunakan helm SNI.

5. Pengemudi atau pengendara yang gunakan knalpot brong.

6. Pengemudi atau pengendara yang melawan arus.

7. Pengemudi atau pengendara Ranmor balap liar.

“Kami berharap dengan dilaksanakan Operasi Zebra Candi 2024, dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menurunkan angka fatalitas dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu kegiatan ini sebagai upaya cipta kondisi Kamseltibcar Lantas menjelang Pilkada 2024,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasihumas Iptu Dwi Prayitna mengatakan, bahwa dalam Operasi Zebra Candi tahun ini akan dilaksanakan selama 14 hari di mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024.

Dalam operasi ini akan dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi, pemberian teguran, penindakan Etle hingga penindakan langsung di tempat (tilang).

Selain itu, dalam operasi ini, Polres Jepara mengerahkan sebanyak 60 personel.

"Polres Jepara mengerahkan sebanyak 60 personel dalam Operasi Zebra Candi 2024," ungkap Kasihumas.

“Kami berharap melalui operasi ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dapat meningkat, sehingga tercipta jalan raya yang aman dan nyaman serta demi mencegah korban meninggal dunia yang diakibatkan laka lantas ataupun akibat kelalaian pengemudi,” pungkasnya.

(hms)

[slotmpooo]

Sebanyak 1 juta orang alami kerawanan pangan di Kenya

Link Brita Lengkapnya : Klik disini