#Kanwil BPN Provinsi Bali

[nusatimesid]

Komisi II DPR RI Apresiasi Capaian PTSL dan Implementasi Sertipikat Elektronik di Kota Denpasar

Nusatimes.id – Akselerasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dibawah Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dan masifikasi implementasi sertipikat elektronik mendapat apresiasi dari komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR…

[baliportalnews]

Wali Kota Jaya Negara Hadiri Perayaan Natal MPUK Kota Denpasar

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri Malam Kreativitas serangkaian perayaan Natal bersama Majelis Pelayanan Umat Kristen Kota Denpasar (MPUK) di Gedung Dharma Negara Alaya, pada Kamis (28/12/2023). Perayaan Natal yang kali ini mengambil tema “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera Di Bumi”, turut pula dihadiri Pembimbing Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Pdt. Eva Florida Simanjuntak, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Denpasar, I Nyoman Budiana dan Ketua MPUK Kota Denpasar, Pendeta Chandra Sulistio, serta tamu undangan lainnya. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan itu juga turut mengucapkan Selamat Hari Natal, khususnya kepada seluruh umat Kristen dan Khatolik yang ada di Kota Denpasar. Jaya Negara menyebut, Malam Kreativitas Perayaan Natal ini, tentunya memiliki makna tersendiri, yakni sebuah momentum tepat untuk mengukuhkan rasa kebersamaan, persaudaraan untuk meningkatkan rasa toleransi antarumat beragama dan pembangunan Kota Denpasar, sesuai dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam. "Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya untuk membangun persaudaraan dan toleransi untuk mengisi pembangunan di Kota Denpasar. Saya mengajak kepada seluruh elemen warga di Kota Denpasar, untuk terus bersama menggaungkan dan mewujudkan kebersamaan dengan semangat Vasudhaiva Kutumbhakam, menyama braya," katanya. Ketua MPUK Kota Denpasar, Pdt. Chandra Sulistio dalam sambutannya mengatakan, perayaan Natal kali ini terasa begitu istimewa, karena dilandasi dengan spirit Kota Denpasar yang selama ini digaungkan, yakni Vasudhaiva Kutumbhakam. "Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Denpasar beserta jajaran Pemerintah Kota Denpasar yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk menggelar perayaan ini. Semangat Vasudhaiva Kutumbhakam, yakni kita semua bersaudara akan terus kita gemakan sebagai sebuah upaya mempererat persaudaraan dan toleransi di tengah perbedaan," ujarnya.(bpn) Read the full article

[mmc2023]

Upaya Mitigasi Percepatan Pengamanan Aset Negara, PLN UIP JBTB Sambangi BPN Kanwil Bali

Bali || Transisinews – 18 September 2023.Dalam upaya perkuatan sinergitas dalam rangka pengamanan aset negara, PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN UIP JBTB) sambangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali.(13/09) Pertemuan yang dihadiri, Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Bali, Ir. Andry Novijandri, General Manager PLN UIP JBTB, Anang Yahmadi,…

[baliwakenews]

Wabup Suiasa Hadiri Launching Layanan GeSer di MPP Badung

Wabup Suiasa Hadiri Launching Layanan GeSer di MPP Badung

Mangupura, baliwakenews.com Dalam rangka memperluas cakupan layanan di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melaunching layanan Gerai Sertifikat (GeSer) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, Kamis (27/5). Acara  launching Geser ini dihadiri oleh Bupati Badung yang diwakili Wabup Suiasa, Ketua DPRD I Putu Parwata, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil…

[baliportalnews]

Kabupaten Jembrana Terima 778.72 Miliar Rupiah dari Alokasi Transfer ke Daerah

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Pemerintah Provinsi Bali melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 untuk Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota se-Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (11/12/2023). Secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di serahkan langsung oleh Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kepada Bupati Jembrana, I Nengah Tamba dan Bupati/Wali Kota Se-Bali. Pada kesempatan itu, Kabupaten Jembrana sendiri secara total mendapatkan alokasi anggaran TKD mencapai Rp778,72 miliar. Mengutip arahan Presiden RI, Pj Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan, penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Bali sangatlah penting dalam rangka menjalankan tata pemerintahan serta kebijakan dan arahan Bapak Presiden RI. "Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan disiplin, teliti dan tepat sasaran dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak ada celah untuk penyalahgunaan anggaran," ujarnya. Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya berharap agar anggaran yang didapat segera dijalankan mulai bulan Januari 2024 dengan tujuannya untuk menggerakkan pembangunan dan perekonomian yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sesuai arahan Bapak Presiden. "Segera tindak lanjuti dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun 2024 untuk secepatnya diserahkan kepada masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Lakukan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, tutup segala celah korupsi, kerja sama dengan APIP dan APH untuk monitoring dan evaluasi. Harus dikelola dengan profesional, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketentuan namun tetap cepat dan responsif, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sebagaimana arahan Bapak Presiden," harapnya. Sementara itu, Bupati I Nengah Tamba mengungkapkan, bahwa penyerahan DIPA dan TKD yang lebih awal ini akan membuat pemerintah daerah bisa bergerak lebih cepat. Utamanya APBD untuk gerakkan ekonomi masyarakat. "Penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan lebih awal, pastinya akan membuat kita di daerah bisa lebih cepat dalam pemanfaatannya dan bisa direalisasikan lebih cepat juga. Kalau realisasi anggaran ini cepat, artinya semakin cepat pula peningkatan putaran perekonomian bagi masyarakat," ungkapnya. Lebih lanjut Ia mengatakan, penyelenggaraan realisasi anggaran yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Pada tahun 2024 nanti astungkara Pemkab Jembrana sudah bisa merealisasikan anggarannya yang dilaksanakan secara bersama-sama. Selain itu secara konsisten, sesuai dengan aturan, dengan skala prioritas sesuai yang diharapkan pemerintah pusat, terutama dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan sektor kesehatan serta pemanfaatannya berdampak maksimal bagi masyarakat," imbuhnya. Dilain sisi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho mengatakan, secara nasional belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. "TKD ke daerah dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun meningkat 3,5% dibandingkan tahun 2023, alokasi TKD ke Provinsi Bali sebesar Rp11,609 triliun meningkat 5,6% dibandingkan tahun 2023," ungkapnya. Dikatakannya, peningkatan TKD ini diprioritaskan untuk mendukung penggajian PPPK terutama guru dan Nakes, peningkatan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting. Pada kesempatan itu pula, rangkaian acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 ditutup dengan penandatanganan pakta integritas.(ang/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pemkot Denpasar Terima DIPA dan Dana Transfer Daerah Tahun 2024

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 yang diserahkan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara serentak bersama seluruh bupati dan kantor/lembaga lainnya di Bali yang dilaksanakan di Gedung Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (11/12/2023). Dalam sambutannya, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menekankan Amanat Presiden RI, Joko Widodo. Diantaranya, memastikan bahwa setiap rupiah yang di belanjakan melalui APBN dapat memberikan manfaat yang optimal pada masyarakat, meningkatkan koordinasi dan sinergi kegiatan dan anggaran, akselerasi belanja terutama pada kuartal 1 tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta seluruh kementerian/lembaga dan daerah agar melakukan reformasi anggaran sebagai konsekuensi dari perubahan. "Pemda agar langsung menggunakan dana ini dengan langkah-langkah percepatan pembangunan supaya masyarakat juga cepat merasakan dampak perbaikan ekonomi," ujarnya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan, bahwa penetapan DIPA Tahun 2024 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2024. Hal ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing. “Penetapan dan penyerahan DIPA tahun 2024 dilakukan pemerintah pada bulan Desember 2023 yang dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran 2024,” ucapnya. Untuk tahun 2024, DIPA di Provinsi Bali yang akan diserahkan kepada satuan kerja pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah dengan nilai sebesar Rp11,995 triliun serta dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,609 triliun, meningkat 4,86% dibanding APBN 2023. “Adapun alokasi TKD untuk dareah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali sebesar Rp11,609 triliun. Dimana untuk transfer ke masing-masing kabupaten/kota diantaranya Kota Denpasar mendapatkan Rp1,116 Triliun,” tambahnya. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, seluruh jajaran di Pemerintah Kota Denpasar akan segera menindaklanjuti transfer dan DIPA yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentu akan disesuaikan dengan APBD Kota Denpasar tahun 2024 sehingga dapat direalisasikan menjadi program dan inovasi guna memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat. “Dengan berpedoman pada DIPA tahun 2024 ini kami di Kota Denpasar senantiasa akan bersinergi guna memaksimalkan program yang efektif dan efisien menuju kesejahteraan masyarakat,” katanya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Kemenkeu Mengajar 8, Satu Hari Mengajar Selamanya Memberi Arti

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kemenkeu Mengajar merupakan kegiatan kerelawanan mengajar oleh para Pegawai Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia melalui kegiatan mengajar selama satu hari di sekolah. Kegiatan Kemenkeu Mengajar memperkenalkan beragam profesi yang ada di Kementerian Keuangan, peran Kementerian Keuangan dalam upaya menjaga perekonomian bangsa, menularkan nilai–nilai dan semangat di dalam Kementerian Keuangan kepada para siswa serta berbagi kisah tentang mimpi anak negeri. Pada Senin (23/10/2023), Kemenkeu Mengajar sudah menginjak tahun kedelapan yang dilaksanakan di SMP Negeri 11 Denpasar. Kemenkeu Mengajar hadir di era baru dalam menyebarkan semangat kolaborasi pendidikan dan menjangkau kebermanfaatan lebih luas untuk negeri. Woro Triwening Renggani, SP., MSi., selaku Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali berharap, anak-anak sekolah yang mendapatkan pelajaran dari Kemenkeu Mengajar 8 bisa mengambil manfaatnya, seperti penjelasan tentang pembedaharaan APBN. “Istilahnya ini adalah pendidikan APBN sejak dini, jadi bagaimana anak anak ini bisa mengerti fungsi dari APBN, bisa memahami bahwa APBN itu sangat penting dalam penyelenggaraan Negara, kemudian juga mengetahui dan fungsi atau tugas-tugas dari unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan, karena ada 11 unit kerja yang mungkin anak anak baru tahu selama ini cuma bagian pajaknya, maka dari itu kita kenalkan mengenai unit kerja yang lain seperti ada Pelelangan, Perbendaharaan,DJPPR, ada juga DJPK dan masih banyak lainnya. Kemudian kami juga tadi menyampaikan terkait nilai-nilai Kementerian jadi mungkin setiap Kementerian mempunyai nilai - nilai yang berbeda.Di Kementerian Keuangan terdapat nilai – nilai yang terdiri dari Integritas, Profesionalisme, Sinergi, kemudian Pelayanan dan Kesempurnaan yang  bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,” Woro Triwening Renggani. Woro Triwening Renggani menambahkan, kegiatan Kemenkeu Mengajar 8 ini, diikuti sekitar 50 relawan, yang berasal dari seluruh Indonesia, dan untuk biayanya pun mereka secara pribadi dan sukarela. Kegiatan Kemenkeu Mengajar 8 ini dimulai dengan Acara Pembukaan, Acara Inti dan kemudian diakhiri dengan Acara Penutup. Pada kegiatan ini para Siswa dan Siswi SMP Negeri 11 Denpasar sangat antusias mengikuti kegiatan yang dilakasanakan oleh Kementrian Keuangan ini. Dalam Kegiatan ini Kepala SMP Negeri 11 Denpasar, Komang Anggreni, S.Pd., memberikan apresiasi kepada para relawan yang ikut dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar 8 ini. “Terima kasih untuk para relawan dari Kemnkeu Mengajar 8 yang sudah meluangkan waktunya di tengah tengah kesibukan para relawan untuk mengajar anak-anak kami. Anak-anak kami senang melihat dari antusias mereka, serta  penampilannya para rewalan yang luar biasa keren, serta  pemberian  materinya yang memang pas walaupun tentu penyampaiannya akan sangat beda dengan kami para guru-Guru di kelas dikarenakan memang betul ini bukan bidang dari rekan–rekan relawan semuanya,” ujar Kepala SMP Negeri 11 Denpasar. “Kalau dilakoni selama 3 tahun, apakah yakin bapak/ibu relawan ini, kuat gitu itu mengajar atau menjadi seorang guru?,” tanya Komang Anggreni sambil tertawa kepada para relawan. Kepala SMP Negeri 11 Denpasar, Komang Anggreni, S.Pd., memohon maaf jika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan bapak/ibu Relawan Mengajar. “Semoa kegiatan ini terus berlangsung dan memberi maanfaat yang luar biasa untuk kita dan para siswa siswa dalam memajukan pendidikan untuk Indonesia,” tutup Komang Anggreni. Kegiatan Kemenkeu Mengajar 8 ini ditutup dengan penyerahan Plakat dari Kemenkeu kepada Kepala SMP Negeri 11 Denpasar. “Pergi Makan Bersama Dian dan Asik, Sekian dan Terima Kasih,” pantun penutup dari salah satu Relawan Kemenkeu Mengajar 8.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

TPID Kabupaten Badung Kembali Jadi Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - TPID Kabupaten Badung menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) pada Selasa (26/9/2023) bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung. HLM kali ini dipimpin oleh Wakil Bupati Badung dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan dan perwakilan OPD terkait serta camat se-Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, dilakukan simbolis penyerahan sertifikat Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyampaikan, apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog Kanwil Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) serta OPD terkait atas dukungan yang diberikan sehingga TPID Kabupaten Badung kembali menjadi nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 31 Agustus 2023, Suiasa mendorong agar penyerapan APBD dapat dilakukan dengan efektif, khususnya untuk pengendalian inflasi. Selain itu perbaikan saluran irigasi juga perlu mendapat perhatian. Selanjutnya, Suiasa menyampaikan, bahwa para camat perlu hadir dalam rapat TPID dan turun langsung untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga inflasi. Apalagi, tahun 2024 mendatang Kabupaten Badung akan menjadi Kota Inflasi yang dihitung dan diumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan. Sebagai daerah yang menjadi pusat sebagian besar pariwisata di Bali, menurutnya Badung perlu lebih seksama dalam menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan agar tidak memicu terjadinya inflasi. Untuk menjaga inflasi dan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok ke seluruh wilayah, keterlibatan BUMDes di 46 desa di Kabupaten Badung juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, diharapkan Perumda dapat segera menjalin kerja sama dengan BUMDes. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A Diah Utari mengatakan, bahwa masih tingginya inflasi mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate AS yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan tekanan aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang termasuk di Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tekanan inflasi yang bersumber dari imported inflation dapat dimininalisir. Diah juga menyampaikan beberapa faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan angka inflasi ke depan yaitu harga beras yang masih terus menunjukkan peningkatan serta kenaikan harga BBM non subsidi per 1 September 2023. Pada kesempatan ini, Diah juga menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain (1) Kabupaten Badung perlu mempersiapkan diri sebagai kota IHK mulai 2024; (2) Penerapan program closed loop yang menerapkan kemitraan agribisnis dari hulu ke hilir agar tercipta efisiensi yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melibatkan Perumda setempat; (3) Meningkatkan penyaluran SPHP melalui peningkatan jumlah Toko Pangan Kita (TPK) atau warung penyalur SPHP lainnya; (4) Penguatan peran Perumda setempat sebagai offtaker produk pangan; (5) Meningkatkan frekuensi operasi pasar; serta (6) Meningkatkan efektivitas kerja sama antar daerah, diantaranya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Kendalikan Inflasi, Pemkot Denpasar Salurkan Cadangan Beras Pemerintah Tahap Kedua Kepada 4.101 KPM

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar kembali melaksanakan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua dari Badan Pangan Nasional. Penyaluran CBP kepada penerima 4.101 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara simbolis dilaksanakan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Kantor Lurah Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Selasa (26/9/2023). Sementara itu, dalam kegiatan yang sama Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa juga menyerahkan bantuan yang sama di Kantor Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Bulog Provinsi Bali, M. Sony Supriyadi. Disela-sela penyaluran CBP kepada KPM, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang kembali menyalurkan CBP kepada KPM di Kota Denpasar. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok. "Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang kembali menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah kepada masyarakat kami dari Keluarga Penerima Manfaat," ujar Jaya Negara didampingi Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangsa. Lebih lanjut Jaya Negara menyampaikan, bantuan ini juga dalam pengendalian inflasi di Kota Denpasar. Total bantuan dari Badan Pangan Nasional yang diterima Kota Denpasar mencapai 4.101 KPM serta telah didistribusikan secara bertahap bersama Bulog Kanwil Provinsi Bali. "Ini juga sebagai langkah pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas harga beras dan selama tiga bulan kedepan kita akan distribusikan secara bertahap kepada masyarakat penerima manfaat yang telah terdata," ujar Jaya Negara. Selebihnya dijelaskan pula, bahwa penyaluran bantuan ini bekerjasama dengan Bulog dari bulan September, Oktober, dan Nopember kepada KPM yang mendapatkan masing-msing 10kg beras. Untuk di Kelurahan Penatih penerima CBP berjumlah 175 orang KPM, dan telah langsung disalurkan. Wakil Wali Kota Arya Wibawa ditemui di Kantor Desa Pemecutan Kaja mengatakan, penyaluran bantuan pangan ini diharapkan mampu mengendalikan kenaikan harga beras. Adapun untuk di Desa Pemecutan Kaja di salurkan sebanyak 244 KPM sesuai data yang diberikan Kemensos. "Selain itu dalam program ini diharapkan bisa menjangkau keluarga kurang mampu untuk mendekatkan harga pangan," ujar Arya Wibawa. Sementara salah satu warga penerima bantuan CBP, Made Sugi asal Banjar Tembau Kaja mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disalurkan dari pemerintah pusat dan daerah. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jaya Negara beserta jajaran yang telah menyalurkan bantuan beras kepada kami sebagai warga penerima manfaat dan sangat kami rasakan bantuan ini," ujarnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

PJ Gubernur Bali Pastikan Pasokan Beras di Bali Aman Hadapi Ancaman El Nino

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Untuk menjaga stabilitas stok beras akibat El Nino, Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya melakukan monitoring stok beras di Gudang Perum Bulog Batubulan, Jumat (22/9/2023). Dalam pemantauan tersebut, Pj Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali dan Pimpinan OPD terkait lainnya. Disampaikan Mahendra, bahwa dampak El Nino yang telah diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan membuat kekhawatiran dampak yang ditimbulkan terhadap ketahanan pangan yakni beras, untuk itu pihaknya bersama para Kepala OPD melakukan peninjauan untuk memastikan ketersediaan pasokan beras, kelancaran distribusi, hingga stabilitas harga beras dalam kondisi aman. Sementara itu, Kepala Bulog Kanwil Bali, Sony Supriadi mengungkapkan, bahwa di Bali terdapat 7 gudang bulog, dimana total keseluruhan stok pasokan beras saat ini mencapai 15.000 ton, sedangkan stok di Gudang Bulog Batubulan sendiri sebanyak 833 ton. Untuk itu, ketersediaan beras di Bali dalam mengantisipasi dampak dari badai El Nino dipastikan aman. Disampaikan Sony Supriadi, bahwa harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) di Bulog adalah Rp9.950. Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP di pasaran adalah Rp10.900. “Berdasarkan hasil pemantauan, ketersediaan beras di Gudang Bulog Batubulan saat ini mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan, dengan distribusi beras berjalan lancar," terangnya. Lepas melakukan peninjauan di gudang Bulog Batubulan, Pj Gubernur lanjut melakukan monitoring ke Pasar Tradisional-Kuta I, Badung terkait penjualan dan pasokan beras SHPP.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Terbanyak di Bali, 150 Produk Jembrana Terima Sertifikat Halal

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Sebanyak 150 produk dari UMKM/produsen Kabupaten Jembrana menerima sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Satgas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali pada tahun 2023. Penyerahan sertifikat halal tersebut dilaksanakan secara langsung di kantor PLUT KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah)  Jembrana, Senin (31/7/2023). Di Provinsi Bali, Jembrana menjadi penerima sertifikat halal terbanyak. Dari 186 usulan dari Jembrana, sebanyak 150 diantaranya telah mendapatkan sertifikat halal. Sisanya masih dalam proses. Hal tersebut dikatakan BP H Aminullah, anggota satgas halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali usai penyerahan sertifikat halal kepada para pelaku UMKM. "Target pemerintah pusat adalah satu juta sertifikat halal yang sifatnya gratis, yang paling banyak di Jembrana ini. Tentu saja ini atas peran semua pihak dari pemerintah daerah termasuk PLUT, dinas terkait dan pendamping halal," ucap Aminullah. Pihaknya mengungkapkan, sertifikasi halal di Jembrana memberikan jaminan produk sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat. Hal tersebut juga berujung pada meningkatnya pendapatan produsen produk-produk tersebut. "Hari ini kegiatan penyerahan sertifikat halal sebagai awal yang baik agar semua produk yang ada di Kabupaten Jembrana mendapat jaminan yang lebih baik dan bernilai tambah dan juga berdampak pada daerah karena semua masyarakat yang memiliki produk sudah tersertifikasi," ujarnya. Dengan adanya program satu juta sertifikat halal gratis, pihaknya berharap dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat yang mempunyai produk usaha. Ia pun optimis Kabupaten Jembrana dapat mencapai target sertifikasi halal yang telah ditentukan karena dukungan berbagai pihak dalam memfasilitasi pelaku usaha. "Jembrana paling aktif, paling banyak dan memiliki respon yang baik karena dari PLUT dan dinas mensosialisasikan dengan acuan Undang-undang sehingga dapat tersosialisasi dengan baik," ungkapnya. Pihaknya mengaku, Jembrana bisa menjadi contoh dalam menyukseskan penyelenggaraan program sertifikat halal gratis ini. Tidak hanya menjadi contoh di Bali bahkan bisa menjadi secara nasional. "Ini bukan hanya ranahnya agama tapi menjadi program nasional yang sudah diundang-undangkan yang targetnya di bulan Oktober tahun 2024, syukur-syukur Jembrana menjadi piloting dalam hal menyukseskan sertifikasi halal itu. Ini perlu saya sampaikan secara nasional bahwa di Kabupaten Jembrana sangat luar biasa dalam hal menyupport sertifikasi halal itu," tutupnya. Di sisi lain, Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Jembrana, I Komang Agus Adinata mengungkapkan, banyak pedagang makanan di Jembrana sebenarnya sudah membuat produk secara halal, namun produk-produk yang memiliki sertifikat halal masih sangat terbatas. "Yang mengusulkan sertifikat halal baru produk makanan yang dikemas, tapi makanan yang siap saji lain seperti di warung makan, pasar senggol dan pedagang makanan ada di sepanjang jalan masih belum," ujarnya. Dirinya mengajak semua pelaku UMKM untuk mendaftar produknya agar memperoleh sertifikat halal. Hal ini juga dalam rangka menyambut Jembrana Emas tahun 2026, dimana diyakini nantinya akan banyak wisatawan yang berkunjung ke Jembrana. "Kita akan kembangkan lagi, pelaku UMKM yang memiliki produk-produk baru untuk didaftarkan lagi. Sehingga semua produk kita benar-benar bersertifikat halal dan memenuhi syarat BPOM dan siap untuk menyambut Jembrana Emas tahun 2026," ucapnya. Dengan semua produk telah tersertifikasi halal, pihaknya mengatakan hal tersebut akan memperluas target pemasaran yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi produsen itu sendiri. "Tujuan mencari sertifikat halal adalah untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapat pelaku UMKM," pungkasnya.(ang/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Lestarikan Budaya Bali, KMHDI Gelar Diklat Bebanten

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pimpinan Daerah (PD) KMHDI Bali menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) membuat banten di Rumah Kebangsaan dan Kebhinekaan Pasraman Satyam Eva Jayate, Minggu (25/6/2023). Diklat ini diikuti seluruh kader Pimpinan Cabang (PC) KMHDI se-Bali. Ketua PD KMHDI Bali, Putu Esa Purwita menyebut setidaknya ada sekitar 50 orang kader yang mengikuti diklat ini. Mereka dilatih membuat sarana bebantenan bali seperti canang sari, ketipat, klakat kelabang dan ulam bebangkit. "Mereka diberikan materi dalam pembuaan ulam bebangkit, canang sari, ketipat kelakat dan kelabang," jelasnya. Esa mengatakan kegiatan ini merupakan sinergi PD KMHDI Bali dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Bali. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan pemuda hindu di Bali terkait dengan Banten Upakara. Sehingga harapannya peserta yang mendapat pelatihan bisa menjadi pioner pelestarian kebudayaan Bali yang berkelanjutan. "Diklat Banten yg kita agendakan  merupakan sinergi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, di tengah tergerusnya Budaya Bali karena masuknya kebudayaan asing," tukasnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Jadi Gelandangan, Kemenkumham Bali Deportasi Seorang WN Tiongkok

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Provinsi Bali, melalui Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai kembali memberikan sanksi tegas terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang tidak bisa menunjukan dokumen resmi selama berada di Bali. Dalam rilis berita yang berhasil tim redaksi himpun, pada Kamis (1/6/2023) melalui tim Humas (Hubungan Masyarakat) Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitulu menyebutkan, bahwa WNA tersebut berinisial WR (35) berkewarganegaraan Rupublik Rakyat Tiongkok (RRT), yang ditemukan menggeleandang di Wilayah Kuta, Badung. Saat ditanyai oleh petugas, yang bersangkutan juga tidak bisa memperlihatkan dokumen berupa paspor, sehingga pihak Imigrasi langsung mengamankan yang bersangkutan untuk di proses. "Yang bersangkutan diduga telah melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dimana dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kami melalui pihak Imigrasi diharuskan untuk melakukan tindakan administratif Keimigrasian berupa pendeportasian kepada WNA tersebut," jelas Anggiat, Rabu (31/5/2023). Ia menerangkan, Sebelumnya WR diketahui menjadi subyek laporan masyarakat pada Januari 2021 silam yang dianggap meresahkan. Kasusnya berawal ketika WR terlantar karena kehabisan uang dan ia menggelandang di wilayah Ground Zero, Kuta. Berdasarkan laporan, Satpol PP BKO Kuta dengan tim dari Imigrasi langsung bergerak untuk menangani yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar laporan tersebut WR menjadi subjek orang terlantar sehingga telah melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," ucapnya. Selanjutnya, WR diboyong oleh Satpol PP ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada 18 Januari 2021 untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai ketentuan keimigrasian. Diketahui WR pertama kali datang ke Indonesia pada 2017 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan yang berlaku untuk 30 hari. "Tujuan yang bersangkutan datang ke Indonesia adalah untuk berlibur di pulau Bali namun diketahui dalam pengakuan terakhirnya ia hendak mencari suaka," terangnya. Dalam pengakuannya WR menyebutkan bahwa ia tinggal di Bali seorang diri dan untuk mencukupi kebutuhannya. Selama tinggal di Bali ia mengandalkan uang tabungannya, namun saat ini telah habis sehingga ia menjadi terlantar selama kurang lebih tiga tahun dan paspornya telah hilang dicuri pada tahun 2019 silam. Dalam pemeriksaan WR juga diketahui tidak pernah melaporkan kondisinya ke Konsulat RRT karena merasa takut menceritakan hal tersebut. "Awalnya ia tidak mau dipulangkan ke RRT walaupun pihak orangtuanya bersedia menyediakan tiket pulang baginya karena ia selalu berkeinginan mencari suaka tanpa alasan yang kurang jelas," jelasnya. Mengakhiri petualangannya di Bali, WR akhirnya dideportasi ke kampung halamannya di Nanjing - RRT dengan menggunakan maskapai Sriwijaya Air dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dengan nomor penerbangan SJ1190 yang lepas landas pada pukul 09.25 WITA. "Setelah kami melaporkan pendeportasian, keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya,” tambahnya. Tiga petugas Rudenim Denpasar mengawal dengan ketat dari Bali sampai ia dideportasi. WR yang telah dideportasi akan dimasukkan dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. (aar/bpn) Read the full article

[lintasbatasindonesia]

Pangdam IX/Udayana Terima Audiensi Kepala Kanwil PBN Provinsi Bali

Denpasar-Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Sonny Aprianto, S.E. M.M., menerima Audiensi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Bali Bapak Ir. Andry Novijandri beserta rombongan, Rabu (31/5/2023)   bertempat di Ruang Tamu Pangdam, Makodam IX/Udayana, Denpasar. Ucapan terimakasih disampaikan Bapak Ir. Andry Novijandri selaku pimpinan rombongan kepada Pangdam IX/Udayana dan para…